Connect with us

EKONOMI

Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan. (Foto : Beritasatu.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI kembali menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan posisi Deputi Gubernur Erwin Rijanto yang purna tugas pada Juni 2020 lalu. Setelah Juda Agung dan Aida S. Budiman, kali ini giliran Doni Primanto Joewono yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Dalam sesi tanya jawab, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mempertanyakan sejumlah hal kepada Doni.

“Kalau kita melihat prediksi berbagai pihak, mulai Bank Dunia hingga Pemerintah dan BI, pada tahun 2021 nanti ekonomi kita akan rebound setidaknya 6,7 persen, bahkan ada yang meramalkan sampai 8 persen. Yang ingin saya ketahui dari Pak Doni, tolong yakinkan saya dan tolong yakinkan rakyat Indonesia ini, gagasan dan ide bapak bagaimana cara kita mencapai ini dalam situasi seperti (Covid-19) ini,” kata Marwan dalam sesi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, Presiden telah mengeluarkan kewenangannya dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disepakati DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Instrumen peraturan perundang-undangan ini, menurut Marwan, telah memporak-porandakan reformasi dan cita-cita besar yang terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang BI, yang membatasi ruang gerak bank sentral tersebut.

“Saat itu, BI dibatasi tidak boleh masuk ke pasar primer, BI hanya punya tugas menjaga stabilitas rupiah yang parameternya adalah inflasi dan kurs. Nah, dengan Perppu ini semuanya boleh. Saya ingin dapat gambaran sebenarnya risiko untuk melepas BI untuk masuk pada berbagai hal yang tadinya kita larang setelah hampir 20 tahun kita larang, sekarang bagaimana kesiapan BI dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dengan diberikan kelonggaran ini,” tanya Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.

Sebelumnya dalam paparannya di hadapan Komisi XI DPR RI, Doni menjelaskan bahwa untuk memperkuat stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah perlambatan imbas pandemi Covid-19, perlu kebijakan terobosan unconventional monetary policy sebagai strategi jangka pendek. Kebijakan rancangan Doni ini ditetapkan secara berjenjang melalui empat tahapan dengan menerapkan bauran berbagai kebijakan dan instrumen pelonggaran moneter.

Doni yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI itu menjelaskan, keempat tahapan tersebut adalah pembatasan ketat yang dilakukan ketika aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis, pembatasan diperlonggar saat aktivitas ekonomi mulai bangkit. Kemudian tahap tanpa pembatasan jika aktivitas ekonomi terbatas, serta tahap bebas kala aktivitas ekonomi mulai pulih.

“Perlu ada penguatan langkah-langkah kebijakan jangka pendek sekaligus jangka panjang untuk mempercepat upaya pemulihan yang akan terus dievaluasi efektivitasnya. Strategi jangka panjang akan diarahkan pada sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja untuk memulai usahanya kembali, yaitu dengan mengevaluasi jangka pendek dan mempertimbangkan kondisi ke depan,” jelas Doni.

Sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang, yakni mendorong pembentukan skema pembiayaan melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atau lembaga sejenis untuk membantu restrukturisasi kredit. Kemudian mendorong pembentukan skema penjaminan kredit perbankan kepada dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas untuk keberlangsungan usahanya.

“Sektor-sektor strategis yang belum atau tidak dapat memanfaatkan skema dari restrukturisasi pembiayaan yang dilaksanakan perbankan. Jadi kalau ada keterbatasan perbankan dan lain sebagainya, ini perlu juga dipikirkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, bank sentral akan mendorong program tersebut melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berjangka panjang di pasar perdana secara terukur dan prudent,” pungkasnya. (dpr)


EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.

“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC ‘Debate on Global Economy’ secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari (16/10/2020).

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.

Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.

“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.

Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan.

“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.

“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain mengambil langkah yang sama,” ucapnya.

Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala. (rad)


Continue Reading

EKONOMI

Soal Utang, Kemenkeu Sebut Relatif Kecil Dibanding Negara G-20

Avatar

Published

on

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.

Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.

Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.

Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.

“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (ant)


Continue Reading

EKONOMI

Hilirisasi Nikel Dinilai Berdampak Positif bagi Ekonomi

Avatar

Published

on

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. (Foto : maritim.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan,  hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, melalui keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Ridwan, kebijakan itu juga meningkatkan nilai rantai pasok produksi, serta menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga.

“Di hulu pertambangan itu praktis lebih mudah dilakukan dengan keuntungan yang lebih besar. Namun, ketika ditarik di hilir, muncul istilah keekonomian bahwa nilai tambah keuntungannya tidak seimbang dengan investasi (yang besar). Inilah sedang kita coba, sehingga keseimbangan itu terjadi,” kata Ridwan.

Aspek keekonomian, sambungnya, merupakan aspek krusial atas keputusan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

“Ketika keekonomian itu dikaitkan dengan pohon industrinya atau rantai pasok dari produk-produk hilir, belum berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Ridwan menambahkan, perencanaan keberadaan kawasan industri nikel selama ini tumbuh berkat dorongan dari pelaku industri.

Sebelumnya,  Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan konsep hilirisasi tidak berhenti ketika mineral diproses menjadi setengah jadi (intermediate product).

“Hilirisasi harus lebih dikembangkan lebih jauh lagi sampai produk menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri,” katanya.

Menurut Irwandy, konsep nilai tambah itu juga bukan semata rasio antara harga produk terhadap bahan baku. “Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berbagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan proses bijih nikel menjadi FeNi atau konsentrat, lalu diolah menjadi Ni-sulfat dan Co-sulfat. Setelah itu, bisa diproses lagi menjadi precursor yang menjadi bahan dasar material baterai. (inf)


Continue Reading

Trending