Connect with us

EKONOMI

Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan. (Foto : Beritasatu.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI kembali menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan posisi Deputi Gubernur Erwin Rijanto yang purna tugas pada Juni 2020 lalu. Setelah Juda Agung dan Aida S. Budiman, kali ini giliran Doni Primanto Joewono yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Dalam sesi tanya jawab, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mempertanyakan sejumlah hal kepada Doni.

“Kalau kita melihat prediksi berbagai pihak, mulai Bank Dunia hingga Pemerintah dan BI, pada tahun 2021 nanti ekonomi kita akan rebound setidaknya 6,7 persen, bahkan ada yang meramalkan sampai 8 persen. Yang ingin saya ketahui dari Pak Doni, tolong yakinkan saya dan tolong yakinkan rakyat Indonesia ini, gagasan dan ide bapak bagaimana cara kita mencapai ini dalam situasi seperti (Covid-19) ini,” kata Marwan dalam sesi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, Presiden telah mengeluarkan kewenangannya dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disepakati DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Instrumen peraturan perundang-undangan ini, menurut Marwan, telah memporak-porandakan reformasi dan cita-cita besar yang terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang BI, yang membatasi ruang gerak bank sentral tersebut.

“Saat itu, BI dibatasi tidak boleh masuk ke pasar primer, BI hanya punya tugas menjaga stabilitas rupiah yang parameternya adalah inflasi dan kurs. Nah, dengan Perppu ini semuanya boleh. Saya ingin dapat gambaran sebenarnya risiko untuk melepas BI untuk masuk pada berbagai hal yang tadinya kita larang setelah hampir 20 tahun kita larang, sekarang bagaimana kesiapan BI dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dengan diberikan kelonggaran ini,” tanya Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.

Sebelumnya dalam paparannya di hadapan Komisi XI DPR RI, Doni menjelaskan bahwa untuk memperkuat stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah perlambatan imbas pandemi Covid-19, perlu kebijakan terobosan unconventional monetary policy sebagai strategi jangka pendek. Kebijakan rancangan Doni ini ditetapkan secara berjenjang melalui empat tahapan dengan menerapkan bauran berbagai kebijakan dan instrumen pelonggaran moneter.

Doni yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI itu menjelaskan, keempat tahapan tersebut adalah pembatasan ketat yang dilakukan ketika aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis, pembatasan diperlonggar saat aktivitas ekonomi mulai bangkit. Kemudian tahap tanpa pembatasan jika aktivitas ekonomi terbatas, serta tahap bebas kala aktivitas ekonomi mulai pulih.

“Perlu ada penguatan langkah-langkah kebijakan jangka pendek sekaligus jangka panjang untuk mempercepat upaya pemulihan yang akan terus dievaluasi efektivitasnya. Strategi jangka panjang akan diarahkan pada sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja untuk memulai usahanya kembali, yaitu dengan mengevaluasi jangka pendek dan mempertimbangkan kondisi ke depan,” jelas Doni.

Sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang, yakni mendorong pembentukan skema pembiayaan melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atau lembaga sejenis untuk membantu restrukturisasi kredit. Kemudian mendorong pembentukan skema penjaminan kredit perbankan kepada dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas untuk keberlangsungan usahanya.

“Sektor-sektor strategis yang belum atau tidak dapat memanfaatkan skema dari restrukturisasi pembiayaan yang dilaksanakan perbankan. Jadi kalau ada keterbatasan perbankan dan lain sebagainya, ini perlu juga dipikirkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, bank sentral akan mendorong program tersebut melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berjangka panjang di pasar perdana secara terukur dan prudent,” pungkasnya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Harus Dipercepat, Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada momentum Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada Pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi penyaluran bantuan bagi UMKM, terutama yang terdampak Covid-19.

Nevi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Angka itu berbanding terbalik dibandingkan kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen. Juga berbanding terbalik bila dibandingkan ekonomi kuartal I 2020 yang masih tumbuh sebesar 2,97 persen.

“Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Tercatat sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional,” ungkap Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (12/8/2020).

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meski pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak Covid-19, tetapi realisasinya masih sangat kecil.

Ia memaparkan, hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak Covid-19 tercatat baru sekitar 9,59 persen dari target Rp 123,46 triliun. Perubahan transaksi dari offline menjadi online pun hingga hari ini masih sangat kecil, hampir tidak ada perubahan. Dengan pembatasan yang ketat, para pelaku UMKM semakin tertekan untuk bertahan, apalagi harus berkembang.

“Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera Percepat Belanja Pemerintah dan Pencairan BLT untuk Akhiri Resesi,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Nevi menambahkan, dana PEN untuk UMKM yang ditempatkan di Bank Himbara sudah mencapai Rp 30 triliun  (sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2020), tapi yang diserap baru untuk UMKM Rp 11,38 triliun dengan total 178.056 debitur. “Ini patut dipertanyakan apa sesungguhnya persoalannya, apakah karena persyaratan yang berbelit-belit sehingga UMKM belum bisa mengakses anggaran yang disediakan negara,” tandasnya.

Nevi menegaskan, bahwa ia bersama Fraksinya telah memperjuangkan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk bantuan UMKM tahun 2020, melalui 3 BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Jamkrindo dan Askrindo. Ini perlu dioptimalkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Menko Airlangga Prediksi Ekonomi RI Ninus 0,49 Persen 2020

Avatar

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto : Instagram @airlanggahartarto_official)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi perekonomian Indonesia selama tahun 2020 tumbuh minus 0,49 persen sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Diharapkan di kuartal ketiga bisa membaik dengan prediksi minus dua, minus satu atau bahkan kita berharap bisa masuk positif,” katanya dalam peluncuran Koalisi Aksi Bersama Melawan Korupsi (CAC) Indonesia secara virtual di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Dalam pemaparan terkait pertumbuhan ekonomi sejumlah negara termasuk Indonesia, Menko Airlangga memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 1 persen.

Kemudian, kuartal IV-2020 diperkirakan membaik menjadi positif 1,38 persen sehingga pertumbuhan ekonomi selama 2020 diperkirakan negatif 0,49 persen.

Dalam pemaparan itu, Menko Airlangga menyebut dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua negatif 5,32 persen, merosot dibandingkan kuartal pertama mencapai 2,97 persen.

Meski begitu, lanjut dia, negara lain pada kuartal kedua tahun ini juga tumbuh negatif namun jauh lebih dalam dibandingkan Indonesia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat pada kuartal kedua perekonomiannya tumbuh negatif 9,5 persen, kemudian Inggris dan Prancis negatif 19,9 persen dan 19 persen bahkan keduanya sudah mengalami resesi.

Sebagian besar negara di Eropa pertumbuhan ekonominya, lanjut dia, tumbuh negatif pada kuartal kedua begitu juga di Brazil, Argentina, dan India yang jatuh lebih dalam negatif 18,92 persen.

“Oleh karena itu kita harus dorong belanja pemerintah ataupun spending masyarakat diberi rasa nyaman dan aman itu yang paling penting agar spending itu bisa berjalan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini, BUMN Bio Farma sedang melakukan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 bekerja sama dengan Sinovac dari China.

“Kita berharap ini berhasil maka kita sudah bisa akses vaksin dan ini akan diproduksi Bio Farma dan tiga-empat vaksin juga didorong dengan Kalbe dengan Korea dan juga salah satu melalui Melinda Gates Foundation atau CEPI yang akan akses di Oxford,” katanya. (ant)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.

Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat