Connect with us

EKONOMI

Anis Byarwati Soroti Skema “Burden Sharing” Antara Kemenkeu dan BI

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto : Mediaindonesia.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan terkait Perkembangan Skema Burden Sharing, atau berbagi beban dalam Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jakarta, Senin (6/7/2020), Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta klarifikasi dan konfirmasi mengenai beberapa hal kepada Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Hal pertama yang disampaikan Politisi PKS ini tentang kebijakan BI melalui quantitative easing dengan penambahan likuiditas perbankan yang mencapai Rp 614,8 triliun. Menurut Anis, di lapangan hal ini dinilai belum efektif karena likuiditas tersebut kembali lagi ke pemerintah atau dengan kata lain tidak tersalurkan ke sektor riil.

“Selain itu, dengan penurunan BI7DRR (suku bunga acuan) sebesar 75 bps, juga tidak mampu bertranmisi secara optimal pada suku bunga kredit perbankan. Bagaimana pandangan Bank Indonesia terkait dengan hal ini,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, pada Rabu (8/7/2020).

Anis menggarisbawahi beban BI yang jauh lebih besar dari beban pemerintah dalam skema burden sharing. Selain dari operasi moneter melalui quantitative easing yang sesuai dengan skema burden sharing, dimana BI menanggung beban Covid-19 untuk public good sebesar Rp 397,60 triliun, BI juga akan menanggung beban bunga hutang sebesar Rp 35,9 triliun serta ditambah remunerasi sebesar Rp 1,1 triliun.

“Sehingga sharing beban bunga BI sebesar Rp 37,0 triliun atau 54,8 persen dari total beban bunga sebesar 67,6 persen. Ini berarti beban bunga yang ditanggung BI jauh lebih besar dari yang ditanggung pemerintah. Bagaimana pendapat BI terkait analisis skema burden sharing yang memberikan beban kepada BI jauh lebih besar dibanding beban pemerintah atas bunga hutang?” tanyanya.

Selain itu, Anis mendorong agar BI memiliki skema alternatif burden sharing yang efekktif dan terukur. “Yang resikonya di luar dari skema-skema yang telah menjadi pembahasan dengan Menteri Keuangan” ungkap Legislator dapil DKI Jakarta ini.

Sebagai informasi, meningkatkan defisit yang sangat besar untuk penanganan Covid-19, membuat pemerintah melakukan burden sharing bersama BI. Dalam Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ada tambahan defisit menjadi Rp 732 triliun dari semula dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 307,2 triliun.

Guna menutupi defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp 903,46 triliun. Bunga inilah yang akan ditanggung bersama antara pemerintah dan BI. Dari angka tersebut pembiayaan yang bersifat public goods seperti kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian lembaga, dan pemda sebesar Rp 397,6 triliun. Sementara yang bersifat non public goods seperti UMKM, korporasi non UMKM, dan lainnya senilai Rp 505,86 triliun.

Adapun skema burden sharing yang disepakati dibagi atas empat kelompok. Kelompok pertama, public goods, bunganya akan 100 persen ditanggung BI. Kedua, kelompok non-public goods untuk UMKM beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate dikurangi diskon 1 persen.

“Skema ketiga ialah kelompok non-public goods korporasi non UMKM, beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate. Selanjutnya, skema terakhir ialah non-public goods lainnya akan ditanggung beban bunganya 100 persen oleh pemerintah,” pungkas Anis. (dpr)


EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.

“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC ‘Debate on Global Economy’ secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari (16/10/2020).

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.

Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.

“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.

Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan.

“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.

“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain mengambil langkah yang sama,” ucapnya.

Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala. (rad)


Continue Reading

EKONOMI

Soal Utang, Kemenkeu Sebut Relatif Kecil Dibanding Negara G-20

Avatar

Published

on

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.

Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.

Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.

Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.

“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (ant)


Continue Reading

EKONOMI

Hilirisasi Nikel Dinilai Berdampak Positif bagi Ekonomi

Avatar

Published

on

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. (Foto : maritim.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan,  hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, melalui keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Ridwan, kebijakan itu juga meningkatkan nilai rantai pasok produksi, serta menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga.

“Di hulu pertambangan itu praktis lebih mudah dilakukan dengan keuntungan yang lebih besar. Namun, ketika ditarik di hilir, muncul istilah keekonomian bahwa nilai tambah keuntungannya tidak seimbang dengan investasi (yang besar). Inilah sedang kita coba, sehingga keseimbangan itu terjadi,” kata Ridwan.

Aspek keekonomian, sambungnya, merupakan aspek krusial atas keputusan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

“Ketika keekonomian itu dikaitkan dengan pohon industrinya atau rantai pasok dari produk-produk hilir, belum berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Ridwan menambahkan, perencanaan keberadaan kawasan industri nikel selama ini tumbuh berkat dorongan dari pelaku industri.

Sebelumnya,  Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan konsep hilirisasi tidak berhenti ketika mineral diproses menjadi setengah jadi (intermediate product).

“Hilirisasi harus lebih dikembangkan lebih jauh lagi sampai produk menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri,” katanya.

Menurut Irwandy, konsep nilai tambah itu juga bukan semata rasio antara harga produk terhadap bahan baku. “Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berbagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan proses bijih nikel menjadi FeNi atau konsentrat, lalu diolah menjadi Ni-sulfat dan Co-sulfat. Setelah itu, bisa diproses lagi menjadi precursor yang menjadi bahan dasar material baterai. (inf)


Continue Reading

Trending