Connect with us

EKONOMI

Anis Byarwati Soroti Skema “Burden Sharing” Antara Kemenkeu dan BI

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto : Mediaindonesia.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan terkait Perkembangan Skema Burden Sharing, atau berbagi beban dalam Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jakarta, Senin (6/7/2020), Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta klarifikasi dan konfirmasi mengenai beberapa hal kepada Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Hal pertama yang disampaikan Politisi PKS ini tentang kebijakan BI melalui quantitative easing dengan penambahan likuiditas perbankan yang mencapai Rp 614,8 triliun. Menurut Anis, di lapangan hal ini dinilai belum efektif karena likuiditas tersebut kembali lagi ke pemerintah atau dengan kata lain tidak tersalurkan ke sektor riil.

“Selain itu, dengan penurunan BI7DRR (suku bunga acuan) sebesar 75 bps, juga tidak mampu bertranmisi secara optimal pada suku bunga kredit perbankan. Bagaimana pandangan Bank Indonesia terkait dengan hal ini,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, pada Rabu (8/7/2020).

Anis menggarisbawahi beban BI yang jauh lebih besar dari beban pemerintah dalam skema burden sharing. Selain dari operasi moneter melalui quantitative easing yang sesuai dengan skema burden sharing, dimana BI menanggung beban Covid-19 untuk public good sebesar Rp 397,60 triliun, BI juga akan menanggung beban bunga hutang sebesar Rp 35,9 triliun serta ditambah remunerasi sebesar Rp 1,1 triliun.

“Sehingga sharing beban bunga BI sebesar Rp 37,0 triliun atau 54,8 persen dari total beban bunga sebesar 67,6 persen. Ini berarti beban bunga yang ditanggung BI jauh lebih besar dari yang ditanggung pemerintah. Bagaimana pendapat BI terkait analisis skema burden sharing yang memberikan beban kepada BI jauh lebih besar dibanding beban pemerintah atas bunga hutang?” tanyanya.

Selain itu, Anis mendorong agar BI memiliki skema alternatif burden sharing yang efekktif dan terukur. “Yang resikonya di luar dari skema-skema yang telah menjadi pembahasan dengan Menteri Keuangan” ungkap Legislator dapil DKI Jakarta ini.

Sebagai informasi, meningkatkan defisit yang sangat besar untuk penanganan Covid-19, membuat pemerintah melakukan burden sharing bersama BI. Dalam Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ada tambahan defisit menjadi Rp 732 triliun dari semula dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 307,2 triliun.

Guna menutupi defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp 903,46 triliun. Bunga inilah yang akan ditanggung bersama antara pemerintah dan BI. Dari angka tersebut pembiayaan yang bersifat public goods seperti kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian lembaga, dan pemda sebesar Rp 397,6 triliun. Sementara yang bersifat non public goods seperti UMKM, korporasi non UMKM, dan lainnya senilai Rp 505,86 triliun.

Adapun skema burden sharing yang disepakati dibagi atas empat kelompok. Kelompok pertama, public goods, bunganya akan 100 persen ditanggung BI. Kedua, kelompok non-public goods untuk UMKM beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate dikurangi diskon 1 persen.

“Skema ketiga ialah kelompok non-public goods korporasi non UMKM, beban bunganya akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate. Selanjutnya, skema terakhir ialah non-public goods lainnya akan ditanggung beban bunganya 100 persen oleh pemerintah,” pungkas Anis. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Covid-19 Belum Tuntas, Target Pertumbuhan Dinilai Tidak Realistis

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Target yang dipasang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dinilai tidak realistis di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum tuntas ditangani. Angka pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dipatok 4,5-5,5 persen.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (14/8/2020). Kasus Corona masih terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Sebab, penanganan Covid-19 menyerap anggaran yang tidak sedikit. Bercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi cukup dalam, maka kontraksi kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III.

“Optimisme yang tercermin dalam postur RAPBN 2021 menuai banyak kritik. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen dianggap tidak realistis di saat belum ada perkembangan positif atas penanganan Covid-19,” ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati postur makro fiskal dan asumsi makro yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya.

Dalam Postur APBN 2021, sambung politisi Partai Gerindra itu, penerimaan negara ditargetkan mencapai 9,90 persen hingga 11 persen terhadap PDB. Belanja negara sebesar 13,11 persen hingga 15,17 persen. Dengan begitu, maka defisit APBN 2021 mencapai 3,21 persen hingga 4,17 persen. Untuk menutup defisit, rasio utang juga ditarget antara 36,67-47,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ditambahkan Hergun, capaian PDB pada kuartal II-2020 yang minus hingga 5,32 persen mengagetkan banyak pihak. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi Pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen. Total PDB pada kuartal II berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.687,7 triliun.

Sementara berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun. “Struktur PDB Indonesia pada kuartal II tidak banyak berubah. Dari sisi produksi, sekitar 65 persen perekonomian masih dipengaruhi oleh lima sektor utama yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor penopang ini, hanya pertanian yang tumbuh positif. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Program Subsidi Upah Layak Didukung agar Ekonomi Bergerak

Avatar

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto : Instagram @sufmi_dasco)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Pemerintah untuk menggelontorkan bantuan khusus bagi karyawan sebesar Rp 37,7 triliun bagi 15,7 juta orang. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk bisa membuat ekonomi bergerak kembali.

“Kami pikir, program ini baik dan layak untuk didukung oleh semua pihak,” ujar Dasco dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2020). Dasco menuturkan program subsidi upah ini bertujuan meningkatkan penyerapan anggaran pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menggenjot kembali roda perekonomian dan menekan kontraksi ekonomi yang semakin dalam di kuartal III.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan semata, tetapi juga berdampak pada sektor lainnya, terutama sektor perekonomian kita, baik secara nasional maupun global. Karena itu, pemerintah dituntut untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat menekan laju penularan virus dan disaat bersamaan menggerakan roda ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan Pemerintah untuk tetap melakukan sosialisasi  dan pendataan secara masif kepada para pekerja dan buruh yang berhak menerima. “Supaya dalam implementasinya nanti dapat dirasakan maanfaatnya oleh masyarakat dengan baik dan optimal,” imbuh Dasco. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Dorong Pemerintah Percepat Pemulihan Daya Beli Masyarakat

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Instagram @puterikomarudin)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen (yoy) atau minus 4,19 persen (qtq). Kontraksi ini menjadi yang terendah sejak kuartal I-1999 yakni mencapai minus 6,13 persen (yoy). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Pemerintah untuk mempercepat pemulihan daya beli masyarakat guna mengungkit laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah kemerosotan ekonomi lanjutan.

“Komponen konsumsi rumah tangga terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 5,51 persen (yoy). Padahal komponen ini menjadi motor penggerak utama perekonomian dengan kontribusinya sekitar 57,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2020. Hal ini disebabkan belum pulihnya daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan seiring kebijakan pembatasan sosial dan ekonomi. Saat ini dan ke depan, fokus Pemerintah adalah untuk membangkitkan konsumsi masyarakat guna mencegah kemerosotan ekonomi lanjutan,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Selasa (12/8/2020).

Melalui konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Rabu (5/8/2020) lalu, Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan berbagai inisiatif pemulihan daya beli masyarakat. Salah satunya yaitu bantuan tunai senilai Rp 600 ribu selama empat bulan yang ditujukan bagi sekitar 15,7 juta pegawai non-PNS dan non-BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan. Stimulus ini nantinya dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mulai September 2020 dan disalurkan secara langsung ke rekening penerima setiap dua bulan. Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp37,7 triliun yang berasal dari anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Stimulus bantuan tunai sangat berguna untuk mendorong laju konsumsi masyarakat karena dapat mendorong pemulihan dari sisi permintaan dan produksi. Namun, berbagai inisiatif stimulus ini perlu dipersiapkan secara matang dan komprehensif agar manfaatnya tepat sasaran. Terutama perihal data pendistribusian sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan sebagaimana evaluasi atas bantuan sosial lainnya. Di samping itu, pemerintah perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bantuan sosial lain yang telah berjalan,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengatakan bahwa akan mendorong Pemerintah agar terus meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara, khususnya atas berbagai stimulus PEN, untuk menggenjot roda perekonomian nasional pada kuartal berikutnya.

“Stimulus bantuan tunai ini diharapkan turut meningkatkan serapan anggaran Pemerintah. Pasalnya, hingga semester I-2020, belanja negara telah terserap 39 persen, sementara realisasi serapan PEN masih sekitar 21,8 persen. Oleh karena itu, langkah percepatan perlu terus dilakukan agar stimulus perlindungan sosial serta ekonomi, terutama bagi UMKM dan korporasi, dapat berjalan seiring pembukaan kembali aktivitas pada tatanan normal baru. Tentunya, keberhasilan berbagai strategi tersebut tetap disertai dengan prioritas pada aspek kesehatan,” tutup Puteri. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat