Connect with us

POLITIK

Mainkan Kartu Politik di RUU HIP, Ini Jawaban Tegas Politikus Demokrat

Avatar

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Foto : Detiknews.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kader partai Demokrat dibuat berang atas pernyataan salah seorang politikus PDIP, Zuhairi Misrawi. Di mana partai Demokrat dan PKS dituding memainkan kartu politik saat pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat ini mengatakan sikap partainya menolak RUU HIP yang notabene diinisiasi PDIP bukan untuk mencari sensasi.

“Apakah menolak sebuah RUU selalu disebut “main kartu politik”? Untuk apa kami harus setuju terhadap sesuatu yg tidak satu garis pemahaman,” tulis Hinca di akun Twitter @hincapandjaitan, Senin (6/7/2020).

Anggota komisi III DPR ini juga meminta PDIP bersama koalisinya tidak memaksakan sesuatu yang menuai kontra di masyarakat.

“Berkuasa bukan berarti bebas berkehendak, tapi berkuasa itu memimpin penuh bijak,” tegasnya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menyayangkan pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik di tengah polemik RUU HIP.

“Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik, khususnya PKS dan Partai Demokrat dalam perdebatan mutakhir,” ujar Zuhairi lewat keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Menurut Zuhairi, semua pihak semestinya arif dan bijaksana dalam kehidupan berdemokrasi. “Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman tindakan politik kita,” ujarnya.

PKS dan Demokrat selaku partai di luar pemerintahan memang kencang memprotes RUU HIP ini. Hingga kini, DPR masih menunggu keputusan pemerintah terkait RUU HIP ini. Terakhir, pemerintah memerintahkan pembahasan RUU ini ditunda sembari menyerap aspirasi masyarakat. (jar)


POLITIK

Politisi PDIP Ini Prihatin dengan Manuver Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos TWK

Avatar

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. Kpk.go.id

MEDIA EMITEN – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Continue Reading

POLITIK

Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri, Jangan Bikin Gaduh

Avatar

Published

on

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram.com/@m.kapitraampera

MEDIA EMITEN – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Continue Reading

NASIONAL

AHY: KLB Partai Demokrat Ujian Bagi Masa Depan Demokrasi

Avatar

Published

on

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Dok. Twitter AHY.

MEDIA EMITEN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

KLB serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai menurut AHY merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” kata AHY.

Ia mengatakan itu saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021, yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

“Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY,” tuturnya.

Tapi, kata putera mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini permasalahan ataupun ujian bagi semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada.

AHYmenambahkan KLB bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Upaya itu sebagai perbuatan yang “memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan”.

Untuk itu menurutnya, pihaknya akan melawan hasil KLB di Deliserdang.

“Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita,” ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Kegiatan tersebut yang untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10:00 WIB dan dijadwalkan rampung pada malam hari.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar.

Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini, 7 Maret 2021. (wan)


Continue Reading

Trending