Connect with us

INTERNASIONAL

Buku-buku Pro Demokrasi Ditarik dari Perpustakaan Hong Kong

Avatar

Published

on

Protes terhadap undang-undang baru di Hong Kong. (Foto : bbc.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh pro-demokrasi Hong Kong ditarik dari perpustakaan umum setelah pemerintah China menerapkan undang-undang keamanan yang baru.

Para pejabat mengatakan buku-buku tersebut akan dievaluasi apakah isinya melanggar undang-undang.

Berdasarkan undang-undang baru, pemisahan diri, subversi dan terorisme bisa diancam hukuman penjara seumur hidup.

Para pengkritik mengatakan, undang-undang keamanan ini menggerus kebebasan di Hong Kong. Namun kritik ini ditolak oleh pemerintah pusat di Beijing.

Kedaulatan Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997 dan hak-hak tertentu seharusnya dijamin setidaknya 50 tahun berikutnya, dibawah kesepakatan “satu negara, dua sistem”.

Akan tetapi, sejak undang-undang itu mulai berlaku pada Selasa (30/06), sejumlah aktivis pro-demokrasi terkemuka telah mengundurkan diri dari peran mereka.

Salah satu dari mereka, Nathan Law – pemimpin mahasiswa dan sempat menjadi legislator lokal – telah meninggalkan wilayah tersebut.

Setidaknya sembilan buku kini ditarik dan ditandai sebagai “sedang ditinjau”, menurut surat kabar South China Morning Post.

Itu termasuk buku yang ditulis oleh Joshua Wong, seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka, dan politisi pro-demokrasi Tanya Chan.

Pada Sabtu (4/7/2020), Wong mencuit lewat akun Twitternya bahwa undang-undang baru ini “memberlakukan rezim sensor gaya [China] daratan” di Hong Kong, menyebutnya sebagai “satu langkah lagu dari… pelarangan buku yang sebenarnya”.

Beijing menolak kritik terhadap undang-undang tersebut, dengan mengatakan perlunya menghentikan jenis protes massa pro-demokrasi yang terjadi di Hong Kong selama tahun 2019, yang kadang-kadang meledak menjadi bentrokan yang sangat keras antara pengunjuk rasa dan polisi.

Mereka juga menolak keluhan Inggris dan negara-negara Barat lainnya yang menganggap China telah melanggar jaminan yang dibuatnya untuk melindungi kebebasan unik Hong Kong.

China menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan internalnya. (*/bbc)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INTERNASIONAL

20 Juta Lebih Terkontaminasi Positif Covid-19 dalam Pandemi Global

Avatar

Published

on

Dokter Menangani Pasien Positif Covid 19. (Foto : Instagram @coronavirus.update)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sejak resmi dilaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019 lalu, kasus Covid-19 di seluruh dunia hingga Senin (10/8/2020) sudah mencapai 20.005.7171, dengan kematian mencapai 733.285.

Data statistik Worldometers mencatat sekitar 12.883.999 diantaranya dinyatakan sudah sembuh.

Dari data yang sama, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan terkonfirmasi tertinggi di dunia yakni sebanyak 5.197.083, dengan angka kematian sebanyak 165.565 jiwa.

Di bawah Amerika yakni Brasil, yang sudah mencatat 3.035.582 kasus. Data itu per Minggu (9/8/2020).

Negara tertinggi kedua adalah India, yang saat ini memiliki 2.214.137 kasus, dengan 44.466 kematian.

Diketahui, sejak ditemukan tahun 2019 lalu, Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia, hingga menjadi pandemi.

Pemerintah China baru melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019. (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Bill Gates Membantah Teori Konspirasi Terkait Pandemi Covid-19

Avatar

Published

on

Pendiri Microsoft, Bill Gates. (Foto : Instagram @thisisbillgates)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pendiri Microsoft, Bill Gates membantah teori konspirasi yang menuduh dirinya ingin menggunakan vaksin corona untuk menanamkan alat pelacak pada manusia.

Gates juga membantah jajak pendapat dari survei Yahoo News/YouGov bahwa 23 persen di AS percaya teori konspirasi tentang Bill Gates. 

“Kita perlu mendapatkan kebenaran di luar sana. Saya harap ini akan mereda ketika orang mendapatkan fakta,” kata Gates dalam wawancara dengan CBS News baru-baru ini. 

Yayasan Bill dan Melinda Gates pada bulan Februari lalu telah menyumbang 100 juta dolar jutaan untuk penelitian vaksin virus corona dan upaya pengobatan untuk virus corona.

Hal itu dilakukan sebagai bagian permintaan WHO untuk 675 juta dolar dalam kontribusi untuk memerangi penyebaran virus corona. 

Pada bulan Juni, yayasan tersebut menjanjikan tambahan 1,6 miliar dolar untuk aliansi vaksin Gavi, sebuah organisasi yang berfokus pada upaya mengimunisasi anak-anak di tengah pandemi virus corona. 

“Kami ingin memastikan bahwa kami tidak membuat orang meniggal hanya karena mereka tidak memiliki akses ke vaksin,” ujar Gates. 

“Kami akan mendapatkan penawaran bagus untuk vaksin ini dan kami membutuhkan dunia untuk mendapatkan penawaran bagus untuk itu, banyak perusahaan telah berkomitmen untuk itu,” tambahnya. 

Hingga saat ini masih belum ada obat ataupun vaksin yang disetujui FDA untuk virus corona yang telah menginfeksi sekitar 15juta orang di seluruh dunia. Menurut WHO, hingga hari ini ada lebih dari 100 vaksin yang sedang dikembangkan dan 23 vaksin sudah dalam uji coba pada manusia. (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Komisi I Setuju Kerja Sama Indonesia – Ukraina di Bidang Pertahanan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan tingkat lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pandangan umum mini fraksi-fraksi di menyetujui untuk membahas RUU tersebut bersama Pemerintah. 

“Hari ini kita menyelesaikan pembahasan tingkat I, dan hasilnya siap dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna,” kata Kharis usai rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Pembahasan tersebut dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  oleh Komisi I bersama pemerintah disetujui semua fraksi yang hadir dan disepakati untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

Dengan demikian, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dapat meningkatkan industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kerja sama antar angkatan bersenjata serta menjadi payung hukum bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah saat membacakan pandangan mini fraksi. Politisi F-Demokrat itu mengatakan pengesahan RUU ini sebagai salah bentuk peran aktif diplomasi pertahanan Indonesia di dunia internasional, sekaligus upaya peningkatan kemampuan Pertahanan Indonesia. 

“Persetujuan kerja sama ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan industri pertahanan dalam negeri Indonesia, mengingat Ukraina mewarisi kemampuan pertahanan Uni Soviet dan cukup diperhitungkan. Peningkatan industri pertahanan dalam negeri juga diharapkan dapat meningkatkan Minimum Essential Force (MEF), sebagaimana yang telah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Rizki.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Kabinet Menteri Ukraina. Pada tanggal 5 Agustus 2016 Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan RI dan Kabinet Menteri Ukraina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ukraina menandatangani Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Meskipun Kabinet Menteri Ukraina telah melakukan pengesahan, tetapi persetujuan tersebut belum berlaku secara efektif, karena Pemerintah RI belum menyelesaikan proses internal untuk mengesahkan persetujuan tersebut. Menyikapi hal itu, maka Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengesahan terhadap Persetujuan tersebut agar segera dapat memberlakukan perjanjian kerja sama dimaksud untuk menunjukkan itikad baik dari Pemerintah RI. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat