Connect with us

EKONOMI

Tahun 2021, Pemerintah Masih Optimis Ekonomi Terus Tumbuh Positif

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Peningkatan penyebaran COVID-19 yang disertai pengurangan penyebaran melalui jaga jarak sosial maupun penutupan aktivitas-aktiviras sosial ekonomi membuat ekonomi di seluruh dunia mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini berakibat berbagai institusi merevisi pertumbuhan ekonomi global yang cukup tajam.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 Senin, (22/6/2020) di Jakarta.

“Kami ingin menyampaikan ini sebagai ilustrasi bahwa seluruh lembaga-lembaga yang melakukan forecasting pun mereka menghadapi situasi uncertainty sehingga seluruh forecast dari indikator-indikator bersifat sangat dinamis,” ujar Menkeu.

Seperti yang diketahui, IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari 3,3% menjadi -3%, dengan proyeksi pertumbuhan tahun 2021 pada angka 3,4% sampai dengan (s.d) 5,8%.

OECD turut menurunkan proyeksinya. Pertumbuhan global tahun 2020 dari 2,4% menjadi -6% dengan kondisi tidak terjadi second wave, atau -7,6% apabila terjadi second wave (double hit), dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global tahun 2021 pada kisaran 2,8% s.d. 5,2%.

Sedangkan World Bank tahun ini juga melakukan revisi yang sangat tajam untuk proyeksinya, dari 2,5% menjadi -5,2%. Untuk pertumbuhan perekonomian global pada tahun 2021, World Bank memprediksi menjadi 4,2%.

Keoptimisan ini yang mendasari Pemerintah untuk mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 pada kisaran 4,5% s.d. 5,5% untuk dibahas lebih lanjut di DPR.

Menkeu menjelaskan bahwa meski semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) terpotong karena adanya realokasi dan refocusing, pemerintah akan mengamankan anggaran pertanian. Artinya, tidak akan dipotong.

Progam ketahanan pangan maupun dari sisi perluasan untuk pembukaan lahan baru itu termasuk yang terus prioritaskan dengan tidak kurangi anggarannya.

Hal tersebut dilakukan untuk bisa mengamankan jumlah produksi pangan untuk tahun ini dan persiapan tahun 2021 yang diperkirakan akan terjadi musim kemarau yang lebih kering. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati untuk memasukkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 sebagai salah satu indikator pembangunan tahun 2021.

Asumsi Makro 2021

Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5% – 5,5%, inflasi 2% – 4%, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp13.700 – Rp14.900, suku bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%. Untuk target pembangunan, disepakati tingkat pengangguran terbuka 7,7% – 9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% – 9,7%, indeks Gini Rasio 0,377 – 0,379, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78 – 72,95.

Selain itu disepakati juga indikator pembangunan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 – 104 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.Menkeu menjelaskan apabila tidak terjadi second wave, kemungkinan terjadi tapering, maka kegiatan sosial ekonomi menjadi relatif lebih normal.

Tahun 2021, pemerintah berharap sudah agak normal, atau dalam hal ini kemampuan untuk menyesuaikan yang disebut dengan new normal itu menyebabkan kegiatan produktif bisa berjalan lebih besar tanpa mengorbankan sisi kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan penanganan pada bidang kesehatan, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan Dana Desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, investasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelusuran terhadap belanja dan insentif yang telah diberikan akan terus dilakukan. Hingga minggu lalu, implementasinya baru pada sektor kesehatan baru 1,54% insentif tenaga kesehatan yang dicairkan. Hal ini karena Kemenkes ingin selalu berhati-hati. Namun, Kemenkeu meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempercepat proses verifikasi tenaga kesehatan yang dikirimkan oleh Dinas.

Sedangkan untuk perlindungan sosial, Kemenkeu memantau sudah 28,63% implementasinya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk BLT Desa juga termasuk yang akselerasi pencairan dengan angka yang cukup besar. Untuk insentif usaha sudah berjalan sebesar 6,8%. Lebih dari 103.152 perusahaan sudah bisa menikmati insentif untuk usaha dalam bentuk PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.

Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan terus melakukan kampanye agar jumlah perusahaan yang masuk dalam insentif bisa lebih banyak sehingga mereka bisa bertahan karena bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Menkeu berharap, jika program ini dikombinasikan dengan restrukturisasi di naungan OJK, yaitu di perbankan dan lembaga keuangan berjalan, dan kredit modal kerja yang dijamin oleh pemerintah, maka pada Kuartal III dan IV ekonomi sudah mulai agak pulih kembali.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun ke depannya atau tahun 2021.

Secara garis besar, KEM-PPKF mencakup tiga hal utama. Pertama, sebagai kerangka ekonomi makro yang berisi perkembangan serta proyeksi ekonomi baik di tingkat global maupun domestik, sasaran dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan fiskal ke depan.

Kedua, pokok‐pokok kebijakan fiskal yang mencakup kebijakan fiskal jangka menengah, pokok kebijakan fiskal tahun berikutnya, serta risiko fiskal. Ketiga, kebijakan penganggaran Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) yang merupakan penjelasan terkait pagu indikatif.

Lebih jauh, melalui KEMPPKF 2021 ini, Pemerintah memanfaatkan momentum akibat pandemi Covid-19, seperti fokus belanja negara untuk program prioritas, untuk melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga menghindari terjebak dalam Middle Income Trap (MIT) untuk menjadi negara maju di tahun 2045.

Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan countercyclical pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021, serta upaya-upaya penguatan fondasi perekonomian, maka kebijakan makro-fiskal di tahun 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada pada kisaran 3,05% – 4,01% terhadap PDB serta rasio utang di kisaran 33,84% – 35,88% terhadap PDB.

Pembiayaan akan dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

Asumsi-asumsi yang diajukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan APBN 2021 yang kredibel dan mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal yang tepat baik untuk mempercepat pemulihan maupun untuk mendukung reformasi. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Parah Banget, Menkeu Sri Mulyani Menyatakan APBN Rugi Rp 257,8 T

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah merasakan corona mengakibatkan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat realisasi defisit anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp257,8 triliun, naik 90,7% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penyebabnya, pendapatan negara yang terkontraksi hingga 9,8%. Pendapatan negara hanya mencapai Rp811,2 triliun, turun dari realisasi semester I tahun lalu yang sebesar Rp899,6 triliun.

“Ini sesuai estimasi kami dimana pendapatan negara akan minus sekitar 10%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/7/2020).

Dengan demikian, rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 1,57%. Sebagaimana diketahui, target defisit APBN 2020 diperlebar dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.

Hal tersebut karena target belanja negara diperbesar menjadi Rp2.739,2 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.699,9 triiun.

Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 terdiri dari penerimaan perpajakan Rp624,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp184,5 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,7 triliun.

“Penerimaan perpajakan yang terkontraksi 9,4% terdiri dari penerimaan pajak Rp531,7 triliun, turun 12% serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp93,2 triliun, naik 8,8%,” katanya.

Sementara itu, PNBP yang turut terkontraksi 11,8% terdiri dari PNBP SDA Rp54,5 triliun, turun 22,9% dan PNBS Non SDA Rp130 triliun, minus 6,1%.

Meski realisasi pendapatan negara masih seret, belanja negara justru tumbuh 3,3% menjadi Rp1.068,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp668,5 triliun, naik 6% dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp400,4 triliun, tumbuh 0,8%.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 668,5 triliun, tumbuh 6%. “Tingginya belanja pemerintah pusat sebagai dampak dari belanja penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp350,4 triliun, naik 2,4% dan belanja non-k/l Rp318,1 triliun, tumbuh 10,3%.

Untuk menutupi defisit yang melebar cukup besar pada paruh pertama tahun ini, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 416,2 triliun, tumbuh 136% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp176,3 triliun. (mus)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Menkeu Paparkan Cara Stabilkan Ekonomi dari Covid-19 ke Pihak Asing

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi tugas yang sangat menantang tidak hanya untuk Indonesia saja tetapi juga bagi seluruh negara. 

Saat ini, Indonesia mengalami penurunan penerimaan negara dan di saat yang bersamaan pemerintah harus menaikkan jumlah belanja negara untuk menolong warganya baik dalam bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, mendukung usaha kecil dan menengah, serta mendukung perusahaan dan komunitas bisnis secara umum. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan pada acara High-Level Ministerial Conference: Tackling the Covid-19 Crisis – Restoring Sustainable Flows of Capital and Robust Financing for Development yang diselenggarakan oleh The Paris Forum dan Presidensi G-20 2020 Saudi Arabia secara virtual pada Rabu, (8/7/2020).

Menkeu menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit diatas 3% selama 3 tahun sebelum kembali dalam disiplin fiskal. Selain itu, Indonesia juga mengandalkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk dapat menjadi institusi yang dapat mendukung pemerintah dalam pembiayaan yang berhubungan dengan Covid-19. “Jadi, ini bukan tanda kecerobohan pemerintah dalam kebijakan fiskal yang memperbolehkan kami untuk memonetisasi utang melalui bank sentral,” tegas Menkeu. 

Salah satu pembahasan pada konferensi yang mempertemukan para pemimpin kebijakan internasional adalah bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk menemukan solusi dalam mengatasi situasi arus modal keluar saat ini dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dalam konteks di mana potensi penurunan peringkat dari negara berkembang selanjutnya yang dapat memperburuk tantangan. 

Menkeu mendukung terciptanya sumber pembiayaan baru dan juga usaha untuk semakin memperdalam pasar obligasi pemerintah dengan cara memupuk pembiayaan jangka panjang dan juga memperluas instrument pembiayaan, tidak hanya pembiayaan obligasi konvensional, tetapi juga obligasi hijau dan sukuk untuk menarik minat kelompok investor. 

Senada dengan Menkeu, Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria juga menyampaikan bahwa untuk dapat melalui krisis ini, restrukturisasi utang seharusnya dipertimbangkan, meningkatkan ketahanan pembiayaan swasta eksternal, dan juga mengingatkan bahwa meskipun memiliki uang adalah kunci, membelanjakannya dengan lebik baik juga sama pentingnya. 

Selain itu, Angel Gurria juga mengingatkan agar para pemerintah dari seluruh negara untuk selalu menjaga transparansi, akuntabilitas dan proporsionalitas sebagai hal paling utama dalam kerja sama internasional. (keu)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Lebih Diperhatikan, Saat Pandemi

Avatar

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Saat memberikan pembekalan dan berbagi pengalaman pada orientasi calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyerukan agar para calon Dubes, setelah nantinya bertugas, wajib mempunyai integritas yang tinggi.

“Kita harus bisa meyakinkan orang dengan cara yang elegan, kita harus berani. Dan, satu hal yang paling penting, saya pesan kepada kalian sebagai duta besar, jadilah duta besar yang berintegritas,” ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kamis (9/7/2020).

Menko Luhut lalu menjelaskan, bahwa pada saat ini perubahan dan pergolakan dunia, dampak dari pandemi global covid-19, berlangsung sangat cepat dan dinamis.

Ia memaparkan mengenai sektor kesehatan, di mana menurut Menko Luhut, pandemi ini sekaligus juga membuka mata banyak negara, tidak hanya Indonesia, akan tetapi sebagian besar negara menganggap pentingnya perhatian untuk kesehatan masyarakat.

“Kita bangun kemandirian nasional di sektor kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 80 triliun rupiah, antara lain akan kita gunakan untuk mendorong kemandirian tersebut. Rencananya, Uni Emirat Arab sangat berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia guna memproduksi vaksin, dengan rencana produksi hingga 1 juta vaksin per tahun, untuk riset dan inovasi ke depan akan ada 3 negara yang akan bekerja sama,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Menko Luhut pun harus menyesuaikan berbagai dinamika tersebut, tentunya dengan terfokus kepada pemulihan ekonomi sekaligus juga penanganan kesehatan masyarakat.

“Harus diakui, penanganan semakin baik walaupun kita tidak menafikan kekurangan yang ada dan itu selalu kita benahi, karena segala sesuatunya memang harus berhati-hati, apalagi ini untuk masyarakat. Contoh keputusan tidak lockdown, banyak pihak menilai itu adalah taktik dan strategi yang baik. Badan keuangan dunia pun memuji langkah kita, karena perekonomian kita tidak tergoncang secara drastis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut sekaligus menjelaskan mengenai Desain Pemulihan Ekonomi Nasional, yang difokuskan kepada 3 aspek, yaitu kesehatan untuk penanganan covid-19, pemberian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, serta stimulus ekonomi untuk pemulihan sektor swasta. Total anggaran untuk program PEN ini adalah Rp 695.2 Triliun atau 4 persen dari PDB.

Ia juga menyinggung Hilirisasi Industri nickel termasuk recycling lithium battery , yang perlu terus didorong agar Indonesia tidak tergantung pada harga komoditas produk dan masuk ke mata rantai industri dunia. Selain juga, Indonesia yang memiliki 75-80% Karbon Kredit Dunia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Super Power Carbon Credit.

“Dari situ kita harus berani menyatakan, bahwa kita tidak bisa didikte oleh siapa pun. Intinya bagaimana kita harus meyakinkan orang-orang, dan kita harus berani, kita harus bertanggung jawab. Nanti apabila Anda-anda sudah menempati pos masing-masing, dan apabila ingin menghubungi saya, jangan ragu-ragu, ini sungguh-sungguh, ini serius, dan ini bukan sekedar lip service, apa yang bisa saya bantu pasti akan saya bantu semampu saya,” tutup Menko Luhut. (mar)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat