Connect with us

EKONOMI

DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 dengan Sejumlah Catatan

Avatar

Published

on

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto : Merdeka.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin rapat, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan kesamaan sikap dengan yang sudah ditetapkan oleh Komisi XI dan Komisi VII bersama Pemerintah, yang mengedepankan kebijakan ekspansif dan konsolidatif.

“Membuat proyeksi (asumsi makro) di tengah ketidakpastian itu pasti sulit, karena kita tidak tahu kapan Covid-19 berakhir. Saya mengerti betul ketika Pemerintah menyampaikan postur makro fiskal 2021 yang kebijakannya ekspansif, konsolidatif, untuk mendukung recovery soal ekonomi menuju kondisi normal,” kata Said dalam rapat dengan Panja Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Sejumlah Anggota Banggar yang hadir turut memberikan catatan. Anggota Banggar yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menekankan pada pentingnya peningkatan anggaran surveillance seperti anggaran kesehatan mengingat masih akan berlanjutnya pandemi selama vaksin belum ditemukan. Menurutnya, anggaran kesehatan saat ini masih terlalu sedikit dan masih terkendala dengan keterlambatan pencairan sehingga serapannya masih rendah.

“Mengingat vaksin pandemi belum ditemukan, tahun 2021 masih akan kita hadapi dampak dan pemulihan Covid-19, karena itu anggaran sektor kesehatan harus diperhatikan betul apalagi kita tidak mau menghadapi gelombang kedua, makanya anggaran surveilance harus ditingkatkan, dana sektor kesehatan harus ditingkatkan,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Terkait lifting minyak, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends (PDI-Perjuangan) mewanti-wanti bahwa asumsi lifting yang ditetapkan akan berpengaruh pada defisit neraca perdagangan, karena masih belum sesuai targetnya angka lifting pada semester pertama tahun 2021.

“Kalau kami dari Komisi VII, bagaimana dengan restrukturisasi yang baru ini, bisa mempertahankan ketahanan energi nasional. Kami cukup tercengang dari tingkat lifting yang ada saat ini sampai semester pertama, baru mencapai setengah dari lifting yang kita tetapkan, jadi dari postur lifting hari ini aja defisit di neraca perdagangan ekspor-impor akan besar sekali,” jelas Mercy.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Melas mengusulkan Pemerintah untuk membatasi bunga maksimum terkait beban utang terhadap anggaran. Pasalnya, porsi belanja untuk bunga utang sepanjang 2020 akan berada pada level 17 persen terhadap pengeluaran Pemerintah. Angka tersebut naik dibandingkan rata-rata rasio selama ini, yakni sekitar 12 persen.

“Pembiayaan ini total (defisitnya) mencapai Rp 1.039,2 triliun. Saya meminta kepada Pemerintah agar dalam berutang ini hati-hati, karena utang ini akan membebani anak cucu kita. Mengenai bunga utang juga perlu lihat tetangga negara-negara ASEAN, kita juga harus kerja keras menyamai bunga-bunga negara lain, jangan kita yang paling besar terus,” papar politisi Fraksi PKB tersebut.

Selanjutya, terhadap asumsi makro yang sudah disepakati bersama antara Banggar DPR dan Panja Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, nantinya akan tercermin dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2021 pada 16 Agustus mendatang.

“Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Anggota Banggar hari ini saya ingin responnya tercermin dalam nota keuangan yang dibacakan pada 16 Agustus nanti oleh Presiden. Terhadap asumsi makro tadi sudah kita sahkan bersama, kemudian kebijakan defisit serta makro fiskal kita setujui, dan kita berharap dalam nota keuangan nanti betul-betul tergambar keinginan para Anggota Banggar,” tutup Said.

Rincian outlook asumsi makro pada RAPBN 2021 yakni Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5 persen, Inflasi: 2-4 persen, Tingkat bunga SBN 10 tahun: 6,29-8,29 persen, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 13.700-Rp 14.900, Harga minyak mentah Indonesia: 42-45 barel per day (bpd) per dollar AS, Lifting minyak: 690-710 ribu bph dan Lifting gas: 990-1.010 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara untuk Target Pembangunan, meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9,1 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen, dan Rasio Gini 0,377-0,379. Dan untuk Indikator Pembangunan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95, Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Parah Banget, Menkeu Sri Mulyani Menyatakan APBN Rugi Rp 257,8 T

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah merasakan corona mengakibatkan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat realisasi defisit anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp257,8 triliun, naik 90,7% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penyebabnya, pendapatan negara yang terkontraksi hingga 9,8%. Pendapatan negara hanya mencapai Rp811,2 triliun, turun dari realisasi semester I tahun lalu yang sebesar Rp899,6 triliun.

“Ini sesuai estimasi kami dimana pendapatan negara akan minus sekitar 10%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/7/2020).

Dengan demikian, rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 1,57%. Sebagaimana diketahui, target defisit APBN 2020 diperlebar dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.

Hal tersebut karena target belanja negara diperbesar menjadi Rp2.739,2 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.699,9 triiun.

Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 terdiri dari penerimaan perpajakan Rp624,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp184,5 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,7 triliun.

“Penerimaan perpajakan yang terkontraksi 9,4% terdiri dari penerimaan pajak Rp531,7 triliun, turun 12% serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp93,2 triliun, naik 8,8%,” katanya.

Sementara itu, PNBP yang turut terkontraksi 11,8% terdiri dari PNBP SDA Rp54,5 triliun, turun 22,9% dan PNBS Non SDA Rp130 triliun, minus 6,1%.

Meski realisasi pendapatan negara masih seret, belanja negara justru tumbuh 3,3% menjadi Rp1.068,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp668,5 triliun, naik 6% dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp400,4 triliun, tumbuh 0,8%.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 668,5 triliun, tumbuh 6%. “Tingginya belanja pemerintah pusat sebagai dampak dari belanja penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp350,4 triliun, naik 2,4% dan belanja non-k/l Rp318,1 triliun, tumbuh 10,3%.

Untuk menutupi defisit yang melebar cukup besar pada paruh pertama tahun ini, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 416,2 triliun, tumbuh 136% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp176,3 triliun. (mus)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Menkeu Paparkan Cara Stabilkan Ekonomi dari Covid-19 ke Pihak Asing

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi tugas yang sangat menantang tidak hanya untuk Indonesia saja tetapi juga bagi seluruh negara. 

Saat ini, Indonesia mengalami penurunan penerimaan negara dan di saat yang bersamaan pemerintah harus menaikkan jumlah belanja negara untuk menolong warganya baik dalam bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, mendukung usaha kecil dan menengah, serta mendukung perusahaan dan komunitas bisnis secara umum. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan pada acara High-Level Ministerial Conference: Tackling the Covid-19 Crisis – Restoring Sustainable Flows of Capital and Robust Financing for Development yang diselenggarakan oleh The Paris Forum dan Presidensi G-20 2020 Saudi Arabia secara virtual pada Rabu, (8/7/2020).

Menkeu menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit diatas 3% selama 3 tahun sebelum kembali dalam disiplin fiskal. Selain itu, Indonesia juga mengandalkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk dapat menjadi institusi yang dapat mendukung pemerintah dalam pembiayaan yang berhubungan dengan Covid-19. “Jadi, ini bukan tanda kecerobohan pemerintah dalam kebijakan fiskal yang memperbolehkan kami untuk memonetisasi utang melalui bank sentral,” tegas Menkeu. 

Salah satu pembahasan pada konferensi yang mempertemukan para pemimpin kebijakan internasional adalah bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk menemukan solusi dalam mengatasi situasi arus modal keluar saat ini dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dalam konteks di mana potensi penurunan peringkat dari negara berkembang selanjutnya yang dapat memperburuk tantangan. 

Menkeu mendukung terciptanya sumber pembiayaan baru dan juga usaha untuk semakin memperdalam pasar obligasi pemerintah dengan cara memupuk pembiayaan jangka panjang dan juga memperluas instrument pembiayaan, tidak hanya pembiayaan obligasi konvensional, tetapi juga obligasi hijau dan sukuk untuk menarik minat kelompok investor. 

Senada dengan Menkeu, Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria juga menyampaikan bahwa untuk dapat melalui krisis ini, restrukturisasi utang seharusnya dipertimbangkan, meningkatkan ketahanan pembiayaan swasta eksternal, dan juga mengingatkan bahwa meskipun memiliki uang adalah kunci, membelanjakannya dengan lebik baik juga sama pentingnya. 

Selain itu, Angel Gurria juga mengingatkan agar para pemerintah dari seluruh negara untuk selalu menjaga transparansi, akuntabilitas dan proporsionalitas sebagai hal paling utama dalam kerja sama internasional. (keu)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Lebih Diperhatikan, Saat Pandemi

Avatar

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Saat memberikan pembekalan dan berbagi pengalaman pada orientasi calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyerukan agar para calon Dubes, setelah nantinya bertugas, wajib mempunyai integritas yang tinggi.

“Kita harus bisa meyakinkan orang dengan cara yang elegan, kita harus berani. Dan, satu hal yang paling penting, saya pesan kepada kalian sebagai duta besar, jadilah duta besar yang berintegritas,” ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kamis (9/7/2020).

Menko Luhut lalu menjelaskan, bahwa pada saat ini perubahan dan pergolakan dunia, dampak dari pandemi global covid-19, berlangsung sangat cepat dan dinamis.

Ia memaparkan mengenai sektor kesehatan, di mana menurut Menko Luhut, pandemi ini sekaligus juga membuka mata banyak negara, tidak hanya Indonesia, akan tetapi sebagian besar negara menganggap pentingnya perhatian untuk kesehatan masyarakat.

“Kita bangun kemandirian nasional di sektor kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 80 triliun rupiah, antara lain akan kita gunakan untuk mendorong kemandirian tersebut. Rencananya, Uni Emirat Arab sangat berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia guna memproduksi vaksin, dengan rencana produksi hingga 1 juta vaksin per tahun, untuk riset dan inovasi ke depan akan ada 3 negara yang akan bekerja sama,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Menko Luhut pun harus menyesuaikan berbagai dinamika tersebut, tentunya dengan terfokus kepada pemulihan ekonomi sekaligus juga penanganan kesehatan masyarakat.

“Harus diakui, penanganan semakin baik walaupun kita tidak menafikan kekurangan yang ada dan itu selalu kita benahi, karena segala sesuatunya memang harus berhati-hati, apalagi ini untuk masyarakat. Contoh keputusan tidak lockdown, banyak pihak menilai itu adalah taktik dan strategi yang baik. Badan keuangan dunia pun memuji langkah kita, karena perekonomian kita tidak tergoncang secara drastis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut sekaligus menjelaskan mengenai Desain Pemulihan Ekonomi Nasional, yang difokuskan kepada 3 aspek, yaitu kesehatan untuk penanganan covid-19, pemberian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, serta stimulus ekonomi untuk pemulihan sektor swasta. Total anggaran untuk program PEN ini adalah Rp 695.2 Triliun atau 4 persen dari PDB.

Ia juga menyinggung Hilirisasi Industri nickel termasuk recycling lithium battery , yang perlu terus didorong agar Indonesia tidak tergantung pada harga komoditas produk dan masuk ke mata rantai industri dunia. Selain juga, Indonesia yang memiliki 75-80% Karbon Kredit Dunia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Super Power Carbon Credit.

“Dari situ kita harus berani menyatakan, bahwa kita tidak bisa didikte oleh siapa pun. Intinya bagaimana kita harus meyakinkan orang-orang, dan kita harus berani, kita harus bertanggung jawab. Nanti apabila Anda-anda sudah menempati pos masing-masing, dan apabila ingin menghubungi saya, jangan ragu-ragu, ini sungguh-sungguh, ini serius, dan ini bukan sekedar lip service, apa yang bisa saya bantu pasti akan saya bantu semampu saya,” tutup Menko Luhut. (mar)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat