Connect with us

NASIONAL

Serapan Anggaran Kemenkes Rendah, Banyak PR yang Belum Tuntas

Avatar

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Suara.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Saat ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47 persen. Itu pun serapan terbanyak untuk anggaran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Kemenkes masih menyisakan banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.

“Masih ada 53 persen lagi yang belum terserap. Dan dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kemenkes,” kata Saleh dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/6/2020).

Saleh mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengingatkan hal ini kepada Menteri Kesehatan. Apa yang disampaikan Presiden tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kesehatan. Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan jadi perbincangan hangat. Selain itu, legislator asal Sumatera Utara itu menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan.

Sampai sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara untuk yang 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah. “Saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan Presiden ini sangat serius. Buktinya, pidato beliau ini sengaja dipublikasikan melalui akun resmi Sekretariat Presiden. Ini menandakan bahwa Presiden ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan Covid-19 dan ekonomi masyarakat.

Otomatis, kalau penyerapannya rendah, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan Presiden. Alasan Kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan karena adanya Covid-19 tidak bisa diterima. Sebab, pandemi Covid-19 ini tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya.

“Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini bertanya-tanya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Selain Sosialisasi dan Sanksi, Ini Arahan Presiden Soal Penanganan Covid-19

Avatar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. (Foto : Instagram @muhadjir_effendy)

Mediaemiten.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terbaru terkait Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (13/7/2020). 

Beberapa poin yang mendapatkan arahan dari Presiden, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, adalah sebagai berikut:

Pertama, seruan kepada seluruh daerah terutama yang sekarang berada di dalam wilayah cukup tinggi intensitas berkembang biak atau terjangkit.

”Termasuk juga yang masih tinggi tingkat fatalitasnya atau yang meninggal, supaya bekerja lebih keras dan melibatkan semua kekuatan komponen yang ada di masyarakat,” ujar Menko PMK.

Kedua, Presiden juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal agar mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat.

”Karena itu, keterlibatan para ilmuwan, terutama ilmuwan sosial seperti antropologi, sosiologi, dan juga kependudukan dan tentu saja juga perguruan tinggi harus diminta untuk terlibat, termasuk tokoh-tokoh pemuka agama agar sosialisasi pesan-pesan tentang penanggulangan Covid-19 ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat,” kata Menko PMK.

Ketiga, Presiden menyoroti tentang masih rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

”Karena itu, tadi Bapak Presiden memberikan arahan kemungkinan akan dipertegas di samping sosialisasi-edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan. Sedangkan bagaimana nanti legal standing-nya itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh pihak K/L terkait,” ujarnya.

Intinya sekarang, menurut Menko PMK, Presiden melihat imbauan/sosialisasi dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan.

”Ini mohon masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden ini menandakan bahwa betapa sangat tingginya risiko yang masih dihadapi oleh Indonesia, bangsa Indonesia ini terhadap Covid-19 ini,” jelas Menko PMK.

Keempat, Menko PMK sampaikan mengenai penanganan Covid-19 penjelasan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas. (kab)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Hampir 10%, Pemeriksaan 13.100 Spesimen, yang Positif Covid-19 1.282

Avatar

Published

on

Jumlah pasien positif Covid-19 sampai hari ini mencapai 76.981. (Foto : BNPB Indonesia)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kasus baru warga terinfeksi virus SARS-CoV-2 masih terjadi hingga hari ini, Senin (13/7/2020). Ini menunjukkan adanya penularan yang terjadi di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, kasus positif yang teridentifikasi dalam beberapa minggu terakhir adalah hasil pelacakan atau tracing, yang dilakukan secara masif. Selain tracing, pihaknya juga melakukan upaya pemeriksaan laboratorium secara masif.

“Sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit,” ujar Yurianto saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (13/7/2020).

Melihat kondisi ini, ia berpesan kepada mereka yang terpapar virus untuk melaksanakan kegiatan isolasi secara mandiri di rumah. “Ini yang harus kita awasi agar, mereka bisa menjalankan dengan baik, bisa menjalankan secara lebih ketat, dan disiplin agar dalam 14 hari melakukan isolasi mandiri bisa didapatkan hasil yang baik dan nanti menjadi negatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yurianto menyampaikan, masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ia memperhatikan banyak sekali yang belum secara disiplin dan konsisten untuk menggunakan masker. Ini yang menjadi salah satu penyebab penambahan kasus akan terus-menerus terjadi.

“Tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Oleh karena itu, kami mengingatkan sekali lagi bahwa, upaya untuk mengendalikan sebaran ini kuncinya ada di kita,” tegasnya.

Kunci pencegahan ada pada kesungguhan dalam mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak setidak-tidaknya satu sampai dua meter dengan orang lain. Kemudian, penggunaan masker secara benar.

“Kita harus meyakini bahwa menggunakan masker harus dilakukan, sekalipun kita merasa berada di tengah orang-orang yang sudah kita kenal,” lanjutnya.

Ia mengingatkan tetap menggunakan masker meskipun berada di dekat teman kerja yang sudah kita kenal.

“Tetap gunakan masker karena, kesalahan justru terjadi di tempat yang seperti itu,” ucapnya.

Yurianto menggarisbawahi bahwa kita tidak tahu siapa yang terkena dan kemudian, membawa virus ini yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Setiap individu diminta proaktif untuk mematuhi etika berada di ruang publik, seperti kendaraan umum, tempat kerja, pasar.

“Kami memberikan beberapa contoh yang mungkin lebih mudah bahwa, penularan ini bisa dilakukan oleh droplet yang ukurannya kecil yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lama. Apalagi, ruangan itu tanpa sirkulasi udara sama sekali,” ujar Yurianto.

Sementara itu, data COVID-19 per hari ini, Senin (13/7/2020) mencatat jumlah pemeriksaan spesimen mencapai 13.100 spesimen. Dari pemeriksaan spesimen tersebut, jumlah terkonfirmasi positif 1.282 orang. Total kasus positif COVID-19 menjadi 76.981 kasus.

Total kasus sembuh yang hari ini dilaporkan adalah 1.051 orang sembuh sehingga, akumulasi totalnya menjadi 36.689 orang. Sedangkan kasus meninggal dunia, Yurianto menyampaikan, 50 orang dilaporkan meninggal hari ini sehingga totalnya menjadi 3.656 orang. (psp)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Naik Terus, Pemerintah Perlu Intervensi Penanganan Covid-19

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. (Foto : Instagram @mamanimanulhaq)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan meingkatnya kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengintervensi masyarakat agar semakin patuh dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Kasusnya ini sudah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus intervensi rakyat agar patuh,” tegas Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Maman menyampaikan Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada setiap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Harus ada sanksinya kepada siapapun yang tidak pakai masker dan menjaga jarak agar ada efek jera,” pesan Maman. Ia mengaskan istilah new normal yang ada harus segera diganti karena tidak efektif. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, istilah ‘adaptasi kebiasaan baru” dinilai lebih jelas dan dapat dimengerti masyarakat. Sementara istilah ‘new normal’ banyak masyarakat yang tidak paham.

Lebih lanjut Maman menilai ketidakkompakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyebaran Covid-19. Dibutuhkan kerja sama yang jauh lebih baik antara Kementerian dan Gugus Tugas, agar masalah tersebut dapat diselesaikan. “Ketidakkompakan pemerintah juga sebagai salah satu penyebab lonjakan kasus. Sekarang ini gugus tugasnya sudah kerja baik, tetapi tidak di-support oleh Kementerian terkait,” legislator dapil Jawa Barat IX itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat