Connect with us

POLITIK

RUU LLAJ Harus Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menekankan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi ruh RUU LLAJ tersebut. Yakni, dengan grand design pembangunan jalan yang terkoneksi dari hulu ke hilir dan memajukan kesejahteraan umum. Tentu, tanpa mengabaikan aspek security dan safety yang juga menjadi prioritas utama pembahasan RUU LLAJ.

Pemaparan tersebut disampaikan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan dari pakar, akademisi, dan pemerhati sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Draf Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ secara fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) dan juga secara virtual.

“Mendorong perekonomian nasional ini adalah ruh RUU LLAJ. RUU LLAJ ini juga harus mendorong perekonomian nasional. Tentunya, jalan yang terkoneksi dari  hulu ke hilirnya dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan security dan safety yang menjadi yang utama untuk pembahasan UU LLAJ berikutnya,” ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Tak hanya itu, Nurhayati mengungkapkan, melalui grand design konektivitas dari jalan desa ke jalan nasional yang terintegrasi dan terkoneksi dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, tutur Nurhayati, grand design itu ke depannya menjadi salah satu tugas dari Kementerian PUPR untuk mendesain bahwa jalan di Indonesia harus terkoneksi dari desa sampai dengan jalan nasional.

Selain itu, Nurhayati menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia saat-saat ini berdampak pada Pemerintah yang seolah kesulitan untuk mengatur tentang transportasi umum dikarenakan adanya wabah. Maka, usul Nurhayati, dalam RUU LLAJ tersebut nantinya juga harus mengatur bagaimana aturan dari Pemerintah apabila terjadi pandemi seperti yang terjadi saat-saat ini.

“Kita harus bersikap tentang bagaimana untuk mengatur kendaraan umum ini harus seperti apa. Sehingga, tidak ada lagi kerancuan yang terjadi. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi kerugian dari para pengusaha transportasi darat seperti saat ini di tengah pandemi,” tandasnya. Hadir dalam rapat itu pakar, akademisi, dan pemerhati yaitu Profesor Danang Parikesit secara fisik. Serta, Ir. Sakti Adji Adi Sasmita dan Dian Agung Wicaksono secara virtual. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

KPU Harapkan Tambahan Anggaran Pilkada Cair Tepat Waktu

Avatar

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengharapkan anggaran tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tahap II dan III bisa dicairkan tepat waktu.

“Saya tentu berharap tidak ada problem, dananya bisa dicairkan, kalau sampai harinya tidak dicairkan, ya saya tidak mau mengambil risiko,” kata Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Arief, pihaknya tidak ingin pilkada terancam oleh pandemi Covid-19, karena keterlambatan anggaran tambahan. 

Arief menegaskan, anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan bagi penyelenggara.

“Penyelenggaraannya itu kemudian terancam pandemi, karena tidak bisa memenuhi protokol kesehatan,” katanya.

Agar anggaran dari APBN tersebut bisa terealisasi tepat waktu, Arief telah meminta Sekretariat Jenderal KPURI untuk langsung menyiapkan persyaratan pencairan tahap II begitu tahap I rampung dicairkan.

“Untuk mencairkan itu proses dan dokumennya banyak, sampai detail begitu, bukan hal yang mudah, ini agak besar, dan itemnya begitu banyak, mudah-mudahan pemerintah, DPR, dan KPU bisa memproses tepat waktu,” urainya.

KPU RI mengusulkan anggaran tambahan sejumlah Rp4,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pencairannya dibuat dengan skema tiga tahap.

Untuk tahap pertama KPU mengusulkan anggaran sejumlah Rp1,02 triliun, dan yang disetujui Rp941 miliar.

Anggaran pilkada tahap pertama ini digunakan memenuhi kebutuhan protokol kesehatan tahapan pilkada pada Juli 2020, yakni verifikasi faktual calon perorangan dan pemutakhiran data pemilih.

Untuk anggaran pilkada tahap kedua seharusnya bisa dicairkan pada Agustus 2020. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Aksi JPMI Berakhir Ricuh, Polisi Dorong Massa Aksi Mundur

Avatar

Published

on

Demonstrasi Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) di gedung BUMN. (Foto : Istimewa)

Mediaemiten.com, Jakarta – Demonstrasi Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) di gedung BUMN berakhir ricuh (9/7/2020). Massa aksi membakar keranda mayat dan ban.

Hal itu terjadi lantaran tuntutan serta seruan tentang Penyertaan Modal Negara (PMN ) yang diminta BUMN ditengah defisit APBN, tak diindahkan oleh pihak BUMN.

“BUMN telah mati, peran mereka itu memberikan profit untuk negara. Bukan malah menjadi parasit APBN. Ditengah kebijakan PSBB yang berdampak pada defisit APBN hari ini, kemana BUMN” seru massa aksi (9/7/2020).

“Erick Thohir kemana selaku pemimpin BUMN harusnya dapat memberikan sumbangsih nyata, bukan malah hadir untuk minta dana”,-sambung massa aksi.

Mereka juga menilai, bahwa PMN yang diajukan oleh BUMN tak mengukur manajemen resiko terhadap investasi kepada perusahaan BUMN.

“Gak jelas investasi ini kemana larinya, yang kami lihat perusahaan yang tak terdampak Pandemi Covid-19 secara langsung juga dapat PMN, mereka mau membangun ekonomi atau mau maling uang rakyat lewat PMN” sebutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak BUMN menanggapi aksi masa kali ini. (psp)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Wajib Respon Putusan MK soal Larangan Pecandu Narkoba

Avatar

Published

on

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. (Foto : Suara.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengimbau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pengguna dan pecandu narkoba maju pada Pilkada 2020.

Menurutnya, partai politik dan KPU harus merespon positif putusan MK tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentamg Pilkada.

“Bagaimana keputusan MK itu singkron dan dijalankan oleh partai dan KPU terutama. Artinya setelah MK bilang pecandu narkoba dilarang nyalon ya harus diterjemahkan oleh KPU bahwa partai manapun yang mengusung calon pecandu narkoba ya didiskualifikasi,” kata Adi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Menurut Adi, partai dan KPU harus memiliki inisiatif untuk mencegah mantan pengguna dan pecandu narkoba menjadi kepala daerah.

Sebab, orang yang pernah terlibat dalam penyalagunaan narkoba berpotensi menjadi pecandu obat-obatan terlarang tersebut.

“Maka sebelum terjadi aneh-aneh makanya putusan MK itu harus diterjemahkan sebagai larangan kepada pecandu dan mantan pecandu untuk maju sebelum terjadi yang aneh-aneh. Apalagi ada keterangan dokter yang mengatakan susah untuk recovery 100 persen seperti sediakala kalau untuk pecandu. Bagaimana mungkin seorang pecandu narkoba, misalnya harus menjadi pemimpin. Kalau dia sakau jadi pemimpin bagaimana,” ungkapnya.

Adi menilai, aneh jika KPU tidak menerjemahkan putusan MK tentang larangan pengguna narkoba tersebut.

Putusan MK tersebut harus disambut positif oleh KPU karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa. KPU jangan sampai memberikan ruang celah kepada partai untuk mengusung mantan pengguna dan pecandu narkoba.

“Kan lucu kalau MK memutuskan tidak boleh maju tiba-tiba KPU enggak ada aturan. Itu pasti menjadi celah bagi partai. Partai ini kan pasti sudah menghitung, dan masyarakat juga kan belum mau peduli mau mantan narapidana, mantan narkoba, selama dia mampu meyakinkan masyarakat, apalagi duitnya banyak ya pasti menang,” ujarnya.

Ia juga meminta Badan Pengawas Pemili (Bawaslu) agar lebih serius bekerja, terutama dalam bidang pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran partai dan calon yang akan bertarung di Pilkada.

Misalnya, kata Adi, terkait bentuk transaksi politik, seperti transaksi logistik dan politik uang. Segala bentuk transaksi tersebut, ditegaskan Adi, dilarang oleh Undang-Undang.

“Misalnya contoh berapa persen kasus praktik suap dan praktik politik uang bisa disidangkan dan diputuskan bersalah, enggak ada kan. Apalagi kalau mahar politik. Belum pernah dengar praktik mahar poliitk yang melibatkan partai dengan kandidat itu bisa diselesaikan oleh bawaslu dan didiskualifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, KPU menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak permohonan uji materi aturan pemakai atau pengedar narkoba ikut Pilkada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut KPU, aturan tersebut menegaskan apa yang telah digagas KPU dalam undang-undang bahwa pengguna dan bandar narkoba merupakan perbuatan tercela yang dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Sebenarnya sama dengan yang dibahasakan KPU dulu ketika kita melarang mantan bandar narkoba,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Sebelumnya, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah.

Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan MK tersebut juga termasuk judi, mabuk dan berzina. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat