Connect with us

BISNIS

Mengapa, Menteri Erick Thohir Dinilai Melakukan Perbuatan Tercela?

Avatar

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir dan Presiden Jokowi. (Foto : Beritasatu.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN itu jelas disebut milik Negara bukan milik Pemerintah, karena pemerintah hanya ex officio pelaksanaan sesuai amanat UU. Sehingga hasilnya buat negara untuk kemakmuran rakyat.

Sehingga pengelolaanya tidak boleh serampangan, apalagi ada konflict of interest. Sayangnya, ada anggapan publik bahwa Menteri BUMN Erik Thohir sebagai eks Ketua Timses Pilpres yang saat ini sedang berkuasa, tercium aroma tidak sedap, sedang bagi-bagi kue di BUMN.

Sebagai komandan BUMN yang memimipin 148 BUMN induk dengan ribuan anak dan cucu/cicit dengan valuasi asset Rp 5.000 an Trilun serta menyumbang ke APBN terbesar setelah pajak, Erick super power.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tentunya BUMN menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Dapatkah BUMN memenuhi harapan itu?

Di sinilah akar persoalannya. Erick Thohir terlihat sangat tidak kridebel.

Pertama, dia membawa masuk unsur TNI aktif misal : Marsekal Madya Andi Fahrul di Kom PT Bukit Asam dan Laksamana Madya Ahmad Jamludin di Pelindo 1. Padahal UU no 34/2004 tentang TNI melarang perwira aktif.

Kedua, dia bawa lagi Komjen Bambang Sunarwibowo di Pt Aneka Tambang, Komjen Carlo brix tewu di Pt Bukit Asam, Irjen Arman Depari di Kom Pelindo 1. Ketiganya adalah Perwira aktif Polri yang dalam UU no 2/2002 juga dilarang

Ketiga, dia memboyong ekponen parpol yakni Dwi Ria Latifa/PDIP di Komisaris BRI, Rizal Malarangeng/Golkar di Komisaris PT Telkom, Irma Suryani /Nasdem di Komisaris Pelindo 2.

Keempat, ada pula keluarga pejabat yakni Ahmad Mulia Tarigan di Komisaris Pelindo 1 yang tiada lain Suami dari Sri Wahyuni yang adik kandung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada pula adik kandung Wamendes Budi Ari yakni Chandra Arie Setiawan di Komisaris PT Telkom.

Kelima, yaitu tokoh masyarakat yang pendukung pilpres model Yeni Wahid di Komisaris Garuda dan yang lainnya.

Keenam, belum lagi banyaknya pejabat di eselon 1 kementrian, lembaga negara, KSP, Jubir Pres dan sebagainya.

Ketujuh, kita liat saja nanti. Yang jelas, akhirnya BUMN jadi bentuk neo bancakan yang lebih brutal dan lebih parah dari era Orde Baru. Apalagi ada upaya Erick thohir yang mau menyuntik dana ratusan triliun ke beberapa BUMN.

Sebagai orang yang pernah mengabdi di BUMN, saya berpandangan tidak perlu ada suntik-menyuntik di BUMN. Kalau uangnya ada, mending disalurkan ke sektor UMKM.

Jelas langkah Menteri BUMN yang demikian, tidak boleh dibiarkan lagi. Erick Thohir jelas tidak mumpuni dan bisa dianggap gagal total.

Seharusnya Presiden Jokowi segera mengevaluasi Erick Thohir agar jangan jadi beban Pemerintahan yang butuh banyak pencitraan dan kepercayaaan publik.

Perekonomian Indonesia saat ini akan berjalan menuju krisis yang lebih parah dari tahun 1998, mestinya dibutuhkan figur bersih, kompeten dan profesional di Kementerian BUMN.

Oleh : Andrianto, Penggiat Anti KKN.


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Komisi VII – Dubes Uni Eropa Bersama-sama Bahas Renewable Energy

Avatar

Published

on

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pada pertemuan itu kedua belah pihak fokus membahas renewable energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat, berbagai pengalaman Uni Eropa diakui paling maju dalam segi renewable energy.

Hal tersebut disampaikan Sugeng usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Turut hadir, jajaran Pimpinan Komisi Energi, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin (F-Golkar) dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (F-PAN).

“Kami bersama Dubes UE fokus membahas renewable energy. Nah itulah, pengalaman UE sudah barang tentu bagus bagi kita Indonesia. Terlebih, bagi Komisi VII DPR RI yang sedang mau menyusun Undang-Undang EBT yang ditargetkan selesai Oktober 2020 ini. Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), jelas sampai tahun 2025 kita menginginkan 23 persen sumber energi kita adalah dari EBT,” ujar Sugeng.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi VII DPR RI lantas mengajukan sebuah usulan pembentukan suatu komite bersama yakni Komite Renewable Energy antara Indonesia dengan UE. Usulan tersebut, tutur Sugeng, mendapat sambutan positif dari Dubes UE. Jadi, jelasnya, secara teknis seluruh stakeholder dilibatkan dalam komite bersama tersebut.

“Seluruh stakeholder nantinya terlibat baik unsur DPR, Pemerintah, swasta, dan pengusaha. Supaya, renewable energy betul-betul segera diimplementasikan di Indonesia. Berbagai pengalaman UE nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi financing-nya. Sehingga, ujung dari segala ujung nantinya bagaimana mengadakan energi listrik yang murah, terjangkau dan affordable. Itu yang menjadi concern kita,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kementerian BUMN Minta Anggaran Rp 155 Triliun, Komentar JPMI Pedas

Avatar

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohoir dan Menkeu Sri Mulyani. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Permintaan anggaran negara dari APBN oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Dana Talangan, dinilai tidak tepat. Apalagi permintaan anggaran tersebut dilakukan ditengah kondisi APBN yang defisit, akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih merasa aneh dan janggal. Pasalnya, menurut Deni, ditengah APBN Defisit seharusnya BUMN sebagai jantung negara, bisa tampil berperan membantu negara, dengan cara memberikan semua deviden dari perusahaan yang dikelola oleh BUMN.

“Justru saya merasa heran dengan kehadiran BUMN saat ini, postur APBN kita saat ini kan defisit akibat kebijakan PSBB, kalau defisit artinya negara kekurangan anggaran. Kemudian negara punya usaha kan, seharunya usaha-usaha itu memberikan untung, apalagi ini usaha negara, potong kuping gw kalau semua usaha-usaha negara di BUMN itu rugi semua. Gak mungkin rugi semua,” kata Deni, Senin (13/7/2020) dalam keterangan persnya.

Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah yang akrab dipanggil Goler itu juga menegaskan, postur APBN Tahun 2020 yang defisit itu bisa ditutupi, apabila Menteri BUMN, Erick Thohir serius mengelola semua perusahaan negara yang dinaungi Kementerian BUMN itu.

“Kondisi APBN yang defisit saat ini sebenarnya sangat bisa diatasi, jika Erick Thohir serius mengurus BUMN, banyak caranya, salah satunya dengan cara, memberikan semua deviden perusahaan yang dikelola oleh BUMN untuk negara. Baik itu dari deviden perusahaan, aset perusahaan maupun pajak perusahaan BUMN,” tegas Deni.

Ia menambahkan, cara tersebut sesuai dengan amanat UU No 19 Tahun 2003 Tentang Kementerian BUMN. Dimana dalam pasal (2) dijelaskan, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk “Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya”.

Menurut Deni, saat ini kehadiran Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir, amanat dalam UU No 19 Tahun 2003 itu tidak dijalankan.

“Faktanya hari ini fungsi BUMN dalam UU tidak dijalankan oleh Erick Thohir. Justru yang ada Menteri BUMN ini meminta anggaran dari APBN yang defisit ini, sebesar 155 Triliun. Maksudnya apa, dan dimana menopang perekonomian negaranya, ini jelas sangat membebani negara. Menteri BUMN, Erich Thohir ini seharusnya jadi Super Hero untuk negara, bukan malah jadi lintah darat buat negara ini,” pungkas Deni.

PMN Untuk BUMN Tidak Layak

Informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2020, pemerintah saat ini telah mengucurkan anggaran dari APBN 2020 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 155,60 Triliun untuk Kementerian BUMN. Kucuran anggaran tersebut, diberikan Kementerian BUMN kepada 17 Perusahaan.

Adapun Dana tersebut, diberikan kepada Kementerian BUMN dalam bentuk pencairan utang pemerintah sebesar, Rp 108,48 Triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 15,5 Triliun, dan pencairan anggaran dalam bentuk lainnya sebesar Rp.19,65 Triliun.

Direktur Kajian Bidang Ekonomi, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Muhamad Yusuf saat di konfirmasi terpisah, Senin (13/7/2020) mengatakan, langkah Kementerian Keuangan memberikan anggaran negara kepada Kementerian BUMN ditengah kondisi APBN defisit dianggap kurang tepat, dan tidak mengedepankan resiko investasi.

“Pemberian anggaran yang diminta Kementerian BUMN dari APBN ini, menurut pandangan saya, justru aneh. Contohnya, untuk PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau BPUI, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Hutama Karya ini, jelas sangat tidak layak, karena memang tidak urgent untuk diberikan anggaran,” kata Yusuf.

Misalnya, tambah Yusuf, pemberian anggaran negara untuk PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) jelas tidak urgent, sebab pemberian anggaran tersebut untuk penanganan kasus korupsi Jiwasraya.

“Sekarang begini, itu pemberian anggaran negara untuk PT BPUI dalam bentuk PMN sebesar Rp. 11,8 Triliun itu untuk membayar klaim asuransi Jiwasraya yang dikorupsi. Sekarang yang salah ini siapa, ko jadi negara yang nanggung. Jiwasraya itu mutlak kesalahan management internal perusahaan BUMN, kenapa bebannya diberikan ke negara,” tambah Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga mempertanyakan soal suntikan dana sebesar Rp.3 Triliun, yang diberikan untuk PT Krakatau Steel Tbk. Menurutnya, pemberian anggaran tersebut tidak layak dan tidak mengedepankan management resiko investasi.

Berdasarkan data analisis, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), selalu berkutat diangka rugi. Pada tahun 2015 angka kerugian PT Krakatau Steel berada diangka sebesar Rp USD 326,514 Juta, kerugian ini adalah angka tertinggi. Sementara pada semester 1 tahun 2019, PT Krakatau Steel mengalami kerugian diangka sebesar USD 137,6 Juta.

“Disinilah anehnya, kalau memang PT Krakatau Steel ini rugi terus, yang salah bukan negara, tapi pengelolaannya, dan itu yang harus dievaluasi adalah management internal perusahaan itu sendiri. Kalau bicara terdampak, semua bisa bilang terdampak, termasuk tukang tempe dan tahu juga terdampak. Kan Krakatau Steel perusahaan yang bergerak di bidang produksi Baja, dimana terdampaknya, kan pembangunan pemerintah jalan terus meskipun ada Covid-19,” pungkas Yusuf. (psp)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Menlu Retno Imbau Cina Hadirkan Saksi Kasus Kapal Long Xing

Avatar

Published

on

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi. (Foto : Instagram @retno_marsudi)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengimbau Pemerintah Cina menghadirkan warga negaranya, sebagai saksi pada kasus eksploitasi di Kapal Long Xing 629.

Menurut Menlu, pihaknya telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

“Guna melengkapi proses investigasi, pemerintah telah secara resmi meminta dihadirkannya WN Cina sebagai saksi untuk kasus ini. Pemintaan tersebut telah disampaikan ke kedutaan atau melalui kedutaan merek di Jakarta,” kata Menlu melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2020).

Menlu  mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengawal permohonan tersebut agar proses investigasi berjalan lancar.

“Kita akan terus scara konsisten menegakkan keadilan bagi para ABK WNI yang jadi korban eksploitasi termasuk melalui mekanisme kerja sama hukum antara kedua negara,” tegasnya.

Sebelumnya, kasus eksploitasi dan penyiksaan ABK WNI  ini berawal dari viralnya video yang ditayangkan media Korea Selatan, memperlihatkan bagaimana jenazah ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Cina tersebut dilarung ke tengah laut.

Hingga kini total ada enam tersangka dalam kasus ini. Dua tersangka atas nama MK selaku Direktur PT LPB dan atas nama S selaku penerima ABK PT LPB. Satu tersangka lagi berinisial Z yang merupakan Direktur PT SMG.

Tiga tersangka lain yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu, JK dari PT SMG, KMF dari PT LPB, dan WG dari PT APJ.

PT SMG, PT LPB, dan PT APJ merupakan agen pemasok ABK ke kapal-kapal penangkap ikan.

Modus para tersangka sama, yaitu menjanjikan para korban untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal serta menempatkan ABK sesuai perjanjian. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat