Connect with us

POLITIK

Legisatif Bilang, Sepertinya Presiden Jokowi Bekerja Sendirian

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan kerja sendirian menghadapi situasi krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Terutama terhadap tim ekonomi pemerintah akibat rendahnya realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dianggarkan ratusan triliun.

“Presiden, kok kayak kerja sendiri. Mana program PEN? Penyerapan anggaran kesehatan masih 1,8 persen, likuiditas perbankan, UMKM? Menurut Gubernur Ban Indonesia, warung di BI belum laku. Lah, kok begitu. Seolah mempertegas kurangnya koordinasi di dalam Komite Siatem Stabilitas Keuangan (KSSK).” ucap Hergun, saat diwawancara Parlementaria, khusus via Whatsapp, Senin (29/6/2020).

Hergunmenuturkan, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Juni lalu di media, stimulus bidang kesehatan yang dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru terealisasi 1,54 persen. Kemudian, stimulus di bidang perlindungan sosial, realisasinya sudah 28,63 persen. Untuk insentif dunia usaha, realisasinya baru 6,8 persen, dukungan untuk UMKM realisasinya juga masih 0,06 persen.

Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi realisasinya juga masih 0 persen. “Benarkah serapan rendah karena tidak kerja, ataukah belum ada uangnya?” tukas politikus Partai Gerindra ini. Diketahui, Presiden Jokowi juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian yang dilaporkan masih biasa-biasa saja segera dikeluarkan dan dibelanjakan secepat-cepatnya.

Menurut Hergun, hal itu penting karena semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat. Apalagi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 686,2 triliun. Rinciannya, bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, dan insentif usaha Rp 120,61 triliun. Sementara sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun serta pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun.

Legislator asal Sukabumi ini menyebutkan, saat ini perekonomian sedang menurun. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2020 merosot menjadi 2,97 persen. Kredit-kredit juga sedang dilakukan restrukturisasi, seperti UMKM yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 400-500 triliun. Jadi, situasi perbankan hari-hari ini sensitif baik terhadap likuiditas maupun kualitas kredit.

“Krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Namun yang namanya perilaku pemilik uang tetap sama. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nasabah pastinya akan memilih bank dengan risiko lebih kecil,” jelasnya. Menurutnya, krisis bukan tidak mungkin terulang di tahun 2020 jika tidak menjaga suasana confidence di industri keuangan, khususnya perbankan. Situasi memang belum krisis, tetapi krisis bisa dipicu dari sini.

Oleh karena itu, lanjut Hergun, psikologis nasabah harus dijaga. Bank sekecil apa pun yang jatuh akan menimbulkan luka bagi kepercayaan nasabah, kecuali ada penjaminan 100 persen. Jika hal itu terjadi maka akan seperti teori domino, roboh satu mengajak roboh lainnya. Ia menambahkan, persoalan flight to quality ini sedang menunggu momentum untuk bergerak. Siklus krisis Covid-19, keuangan, sosial, dan terakhir krisis politik.

“Kita semua harus menjaga agar tidak sampai masuk ke krisis keuangan. Jika toh harus kena, tetapi tidak menghancurkan seperti tahun 1998 lalu. Sudah waktunya pula, kita semua punya sense of crisis,” tandas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Bawaslu Ingatkan Pendataan Pemilih, Bisa Jadi Sengketa Pikada

Avatar

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, (Foto : bawaslu.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, mengingatkan pendataan pemilih di Pilkada 2020 harus dengan benar. 

Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Saya minta pengawas benar-benar mengawasi tahapan coklit (pencocokan dan penelitian), karena menjadi bagian dari penyusunan data agar jangan sampai ada masalah. Biasanya yang menjadi alasan orang tidak puas dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dari data pemilih,” kata Abhan, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/8/2020).

Abhan berkunjung memantau pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di beberapa desa di kawasan selatan Kotawaringin Timur.

Kegiatan dalam rangka supervisi terhadap pengawasan coklit. Seperti diketahui tahapan coklit dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengerahkan 905 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus ini, kata dia, akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, 9 Desember 2020 mendatang.

Untuk mengawasi coklit, Bawaslu juga menyebar personel mereka melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari pengawas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Pengawasan ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik sesuai aturan.

Menurut Abhan, proses coklit yang benar itu harus komplet, valid, komprehensif, dan mutakhir.

“Data yang diambil merupakan data terbaru dan lengkap sehingga semua terdata dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI memberikan  catatan terkait proses pencocokan dan penelitian (coklit), atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.

Petugas mengacu pada daftar pemilih dalam model A-KWK yang berasal dari hasil sikronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2020.

Hasil coklit sendiri bakal digunakan KPU untuk menetapkan DPT Pilkada.

“Setelah proses tahapan pencocokan dan penelitian berlangsung dari 15 Juli hingga 4 Agustus 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum menghasilkan pengawasan terhadap kualitas Daftar Pemilih A-KWK,” kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.

Menurut Fritz, setelah mengidentifikasi pemilih pemula, mencermati pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan mengidentifikasi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019, Bawaslu menemukan 5 hal, yakni:

1. Ditemukan 328.024 pemilih pemula di 235 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

2. Ditemukan 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang telah dinyatakan TMS di Pemilu 2019 terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

3. Ditemukan 3.331 pemilih yang belum berumur 17 tahun sudah menikah di 142 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

4. Ditemukan 66.041 pemilih dalam DPK Pemilu 2019 di 111 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK.

5. Ditemukan 182 kabupaten/kota yang terdapat pemilih yang terpisah TPS-nya berdasarkan daftar pemilih model A-KWK. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sejumlah Daerah Belum Transfer Anggaran Pilkada 2020, Terus?

Avatar

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sejumlah pemerintah daerah (pemda) belum mentransfer anggaran Pilkada 2020 sebesar 100 persen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sedangkan pencairan anggaran pilkada sudah melewati batas waktunya pada pertengahan Juli 2020 lalu.”Kami memonitor progres realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian dalam keteranggannya, Minggu (9/8/2020).

Menurutnya, realisasi kepada KPU sejumlah Rp9,735 triliun atau 95,22 persen dari total alokasi.

Sedangkan, pencairan anggaran pilkada yang diterima Bawaslu sebanyak Rp3,290 triliun atau 94,88 persen. Lalu, anggaran pilkada yang sudah direalisasi ke aparat pengamanan sejumlah Rp702,733 miliar atau 46,01 persen.

Hingga saat ini terdapat 229 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk KPU. Sementara 39 pemda realisasi transfer NPHD-nya masih di bawah 100 persen dan dua pemda yang transfernya kurang dari 40 persen.

Kemendagri  mencatat, terdapat 239 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk Bawaslu.

Sementara, 28 pemda melakukan transfer di bawah 100 persen dan tiga pemda yang transfernya kurang dari 40 persen.

Di sisi lain, ada 72 pemda yang sudah melakukan transfer dana pilkada ke aparat pengamanan.

Sedangkan, pemerintah daerah yang belum merealisasi anggaran pilkada mencapai 100 persen secara keseluruhan antara lain:

Sumatera Utara

Kota Medan (KPU: 90,03 persen)

Kabupaten Labuhan Batu (KPU: 90,00 persen)

Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan (KPU: 51,69 persen/Bawaslu: 65,21 persen)

Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti (KPU: 40,68 persen)

Bengkulu

Kabupaten Rejang Lebong (Bawaslu: 92,80 persen)

Jambi

Kabupaten Bungo (KPU: 80,22 persen/Bawaslu: 88,06 persen)

Sumatera Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04 persen/Bawaslu: 90,91 persen)

Lampung

Kabupaten Lampung Tengah (KPU: 90 persen)

Kota Bandar Lampung (KPU: 41,03 persen/Bawaslu 36.84 persen)

Jawa Timur

Kota Surabaya (KPU: 40,59 persen/Bawaslu: 41,58 persen)

Gorontalo

Kabupaten Gorontalo (KPU: 58,66 persen/Bawaslu: 79,43 persen)

Kabupaten Pohuwato (KPU: 70,81 persen/Bawaslu: 70,76 persen)

Bali

Kabupaten Karang Asem (KPU: 84,16 persen)

Kalimantan Timur

Kabupaten Mahakam Ulu (KPU: 99,84 persen)

Kabupaten Paser (KPU: 93,73 persen)

Sulawesi Selatan

Kota Makassar (KPU: 92,57 persen)

Kabupaten Luwu Utara (KPU: 90,10 persen/Bawaslu: 76,02 persen)

Kabupaten Maros (KPU: 80,96 persen/Bawaslu: 40,53 persen)

Sulawesi Tengah

Morowali Utara (KPU: 70 persen/Bawaslu: 42,47 persen)

Sulawesi Utara

Kota Bitung (KPU: 70 persen/Bawaslu 45,22 persen)

Kabupaten Minahasa Utara (KPU: 40 persen/Bawaslu: 40 persen)

Maluku Utara

Kabupaten Kepulauan Sula (KPU: 75,92 persen)

Kabupaten Halmahera Timur (KPU: 50,83 persen/Bawaslu: 51,68 persen)

Kabupaten Pulau Taliabu (KPU: 41,43 persen/Bawaslu: 41,55 persen)

Kabupaten Halmahera Utara (KPU: 39,43 persen/Bawaslu 42,04 persen)

Kabupaten Halmahera Barat (KPU: 34,99 persen/Bawaslu: 50 persen).

Maluku

Kabupaten Buru Selatan (KPU: 70 persen/Bawaslu: 70 persen)

Kabupaten Kepulauan Aru (KPU: 61,25 persen)

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90 persen/Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Sumba Timur (Bawaslu: 40,70 persen)

Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 91,58 persen)

Papua

Kabupaten Yalimo (KPU: 99,73 persen)

Kabupaten Merauke (KPU: 90 persen/ Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Waropen (KPU: 90 persen/Bawaslu: 37,33 persen)

Kabupaten Supiori (KPU: 73,33 persen/ Bawaslu: 87,50 persen)

Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90 persen/Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Yahukimo (KPU: 62 persen/Bawaslu: 70 persen).

Kabupaten Keerom (KPU: 60 persen/Bawaslu: 63,16 persen)

Kabupaten Mamberamo Raya (KPU: 56,67 persen)

Kabupaten Nabire (Bawaslu: 80 persen)

Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 30 persen)

Papua Barat

Kabupaten Raja Ampat (KPU: 41,83 persen/Bawaslu: 73,76 persen)

Kabupaten Manokwari (KPU: 90 persen

Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98 persen)

Kabupaten Sorong Selatan (KPU: 80 persen)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan usulan pengajuan tambahan dana Pilkada 2020 tahap kedua akan dipangkas.

KPU meminta tambahan dana sekitar Rp2,6 triliun dari rencana semula Rp3,2 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi dari Rp3,2 triliun yang kita usulkan, maka sekarang akan kita kurangi. Kalau enggak salah menjadi Rp2,6 triliun,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Arief menuturkan, penurunan angka itu karena anggaran untuk pengadaan rapid test atau tes cepat bagi jajaran penyelenggara pemilu dipangkas.

KPU mengikuti harga yang ditetapkan Menteri Kesehatan melalui surat edarannya tentang tarif maksimal rapid test mandiri adalah Rp150 ribu.

Dia menyebutkan, sebelumny KPU ematok batas anggaran untuk rapid test kisaran Rp300-350 ribu. Dengan demikian, secara keseluruhan, terjadi penurunan kebutuhan tambahan dana pilkada yang peruntukannya dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Kami melakukan efisiensi. Jadi, kami sampaikan ke Kementerian Keuangan karena ada perubahan pagu dari yang semula 300-350 ribu untuk rapid test itu sekarang kita patok 150 ribu,” kata Arief.

Dia mengatakan, KPU telah mengajukan surat permohonan pengajuan anggaran tersebut kepada Kemenkeu beserta dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan anggaran. Pencairan tahap kedua dijadwalkan pada pekan kedua Agustus atau sekitar 15 Agustus.

Dia mengatakan, peruntukan anggaran tahap kedua ini untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) pelaksanaan kegiatan pilkada yang berlangsung Agustus, September, dan Oktober. 

KPU akan menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember di 270 daerah. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Parpol Minta Perpanjangan Waktu Penyerahan Daftar Pengurus

Avatar

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman,  mengatakan sejumlah partai politik telah meminta perpanjangan waktu penyerahan dokumen daftar kepengurusan.

Dokumen itu menjadi  salah satu syarat untuk ikut tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada)  2020.

Menurut Arief,  hanya ada dua partai politik yang telah menyerahkan daftar kepengurusan, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

“Mudah-mudahan ini menjadi pesan penting pada partai politik yang belum menyampaikan kepengurusannya bisa segera disampaikan sehingga nanti ketika tiba masa pencalonan semua hal semua dokumen yang harus sudah diterima dengan baik,” kata Arief di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Arief menuturkan, jika merujuk Peraturan KPU (PKPU) maka tenggat waktu penyerahan dokumen tersebut bisa diterima sampai sebelum tahapan pendataran calon.

Namun, KPU meminta penyerahannya satu bulan sebelum tahapan pendataran calon dimulai karena penyelenggara pemilu memerlukan waktu untuk mendistribusikan dokumen itu ke KPU tingkat daerah.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat