Connect with us

BISNIS

Lakukan PCR, Operator Transportasi agar Koordinasi Gugus Tugas

Avatar

Published

on

Petugas medis saat mengambil sampel dengan metode polymerase chain reaction (PCR). (Foto : Merdeka.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan mewajibkan para operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan uji tes cepat (rapid tes) dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Para operator sarana dan prasarana transportasi dapat melakukan kerjasama dengan para penyedia layanan fasilitas kesehatan/laboratorium untuk melaksanakan uji tes PCR atau tes cepat (rapid test), dengan catatan mitra tersebut harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas. Hal ini untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan PCR dan tes cepat (rapid test), sekaligus mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 pada 26 Juni 2020 yang merupakan perubahan dari SE Nomor7/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan bepergian dengan transportasi umum yaitu wajib menunjukkan hasil tes PCR dengan hasil negatif atau Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.

“Kemenhub berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami ingin pengguna jasa tetap bisa bepergian namun tetap aman dari penularan Covid-19,” pungkas Adita. (hub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Kemandirian Nasional, Kemenperin Perkuat Industri Bahan Baku Obat

Avatar

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam. (Foto : Kemenperin.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong kemandirian industri farmasi di tanah air karena sebagai sektor penting dalam menopang pembangunan kesehatan nasional. Oleh karena itu, salah salah satu langkah strategis yang sedang dilakukan adalah pengembangan industri bahan baku obat dalam rangka substitusi impor.

“Pandemi Covid-19 membuat kesigapan semua negara meningkat, termasuk dalam hal ketersediaan obat-obatan,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam ketika melakukan kunjungan kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/9/2020).

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha memperkuat struktur manufaktur industri farmasi di dalam negeri, antara lain dengan memacu kegiatan riset untuk menciptakan inovasi produk. “Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada PT Pertamina yang menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma Tbk dalam rangka pengembangan industri bahan baku obat parasetamol dari bahan baku benzene,” papar Khayam.

Kemenperin siap mendukung penuh segala upaya pengotimalan potensi nilai tambah dari pengolahan produk turunan petrokimia menjadi bahan baku farmasi, seperti pengembangan bahan baku obat parasetamol. Sebab, langkah tersebut merupakan salah satu dari program Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020 – 2024 yang dikoordinasikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).

“Jadi, kami menyambut baik adanya sinergi kedua BUMN tersebut yang juga didukung oleh stakeholder terkait, karena diharapkan pula dapat meningkatkan daya saing industri kimia nasional, terutama pada lini industri antara (fine chemical maupun specialty chemical),” imbuhnya.

Upaya substitusi impor diyakini dapat membantu menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia khususnya di sektor farmasi. “Selama ini, industri farmasi nasional mampu memproduksi sekitar 90 persen kebutuhan obat domestik,” ungkap Khayam.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya telah berupaya menambahkan sektor industri alat kesehatan dan industri farmasi masuk dalam program prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0. “Hal ini sebagai wujud konkret kami untuk segera mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor kesehatan,” tuturnya.

Kemandirian Indonesia di sektor industri alat kesehatan dan farmasi merupakan hal yang penting, terlebih dalam kondisi kedaruratan kesehatan seperti saat ini. Sektor industri alat kesehatan dan farmasi masuk dalam kategori high demand di tengah Pandemi Covid-19, di saat sektor lain terdampak berat.

Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I-2020, dengan mencapai Rp9,83 triliun.

Sehingga, industri alat kesehatan dan farmasi perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Kemandirian di sektor industri alat kesehatan dan farmasi diharapkan berkontribusi dalam program pengurangan angka impor impor hingga 35 persen pada akhir tahun 2022. “Inovasi dan penerapan industri 4.0 di sektor industri alat kesehatan dan farmasi dapat meningkatkan produktivitas,” ujar Agus. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Harus Sesuai Kebutuhan

Avatar

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti sejumlah hal terkait Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan sejumlah sorotan dan masukan terhadap Kementan berkenaan dengan RIPH ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kesimpulan RDP dengan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan ini.

Saat memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020), Sudin meminta Kementan untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor. Hal ini penting agar barang impor yang didatangkan tidak berakhir dengan sia-sia.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri,” ujar Sudin saat membacakan kesimpulan RDP.

Selanjutnya, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yang perlu diimpor. Selain itu, Komisi IV DPR RI mendesak Kementan untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Ini sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu,” tegasnya. Sudin juga menyebut bahwa Komisi IV meminta Kementan untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Ia pun menilai tingkat pengawasan dalam sektor ini sangat minim sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur dan SDM.

“Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk memperkuat infrastruktur dan SDM pengawasan guna memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban wajib tanam tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada para importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut,” ujarnya.

Kementan pun juga diminta agar mampu meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih/bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani. Karena tujuan tersebut maka penting agar jajaran Eselon 1 Kementan mampu membuat koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik lagi.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan koordinasi antar Eselon I, khususnya dengan Badan Karantina Pertanian antara lain dalam menghentikan dan melarang kegiatan importir yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengudang Kepala Badan Karantina Pertanian pada RDP berikutnya,” tutup Sudin. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kemendag RI Dorong Ekspor Produk Kreatif dan Digital Indonesia

Avatar

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. (Foto : Instagram @jerry.sambuaga)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan, Kementerian Perdagangan akan mendorong pengembangan ekspor produk kreatif dan digital Indonesia. 

“Technopark Cimahi sudah memiliki potensi penyewa (tenant) binaan yang sudah sangat berkembang dan diharapkan akan memberikan dampak besar terhadap ekspor produk digital Indonesia. Kunjungan ke technopark ini juga sesuai dengan misi Kementerian Perdagangan yaitu mencari peluang potensi ekspor alternatif seperti produk digital, industri kreatif, dan produk berteknologi tinggi,” ujar Jerry, dalam siaran persnya,  Minggu (13/9/2020).

Jerry menjelaskan, Technopark Cimahi merupakan sebuah kawasan yang digunakan pemangku kepentingan mengembangkan inovasi, kolaborasi, dan inkubasi produk-produk kreatif dan teknologi seperti aplikasi, produk animasi dan film, serta kerajinan. 

“Technopark ini dikembangkan sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin memiliki pusat-pusat teknologi di banyak daerah yang berpotensi melakukan pengembangan produk berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Program ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota (pemkot)Cimahi untuk selalu mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dengan keterbatasan sumber daya alam,” jelasnya.

Menurut Walikota Cimahi, Ajay Muhammad, total wilayah Cimahi hanya sekitar 40 km persegi. Cimahi juga tidak memiliki hutan atau sumber daya alam lainnya. Untuk itu, Pemkot Cimahi mendorong potensi SDM, khususnya generasi muda dengan mengembangkan berbagai produk digital dan kreatif yang hasilnya sudah mulai dipakai. Selain itu, Pemkot Cimahi juga sudah membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Jerry kembali menekankan, saat ini, industri digital Indonesia berada di urutan terdepan di ASEAN. Kementerian Perdagangan melihat potensi digital Indonesia yang akan terus melejit ke depan. Pada 2018, industri digital Indonesia sudah mencapai nilai kurang lebih Rp560 triliun. Nilai ini diperkirakan akan melonjak tahun 2025, khususnya dengan adanya pandemi Covid-19.

“Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi para pemangku kepentingan dengan para pengembang digital Indonesia agar industri digital Indonesia semakin berkembang dan bisa menembus mancanegara. Indonesia juga diharapkan tidak hanya menjadi konsumen produk digital, tetapi juga mengambil posisi menjadi produsen,” tutur Jerry.

Pengembangan ekspor produk digital ini, lanjut Jerry, juga merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam menjaga neraca perdagangan yang positif. 

“Indonesia sudah harus mulai menggeser pengembangan ekonominya, termasuk melakukan diversifikasi produk ke arah digital. Produk digital juga diharapkan mampu mengangkat daya saing produk-produk industri maupun produk primer pertanian dan perkebunan,” ujar Jerry.

Jerry menambahkan, aplikasi dan sistem digital akan memudahkan dan mempercepat proses produksi, pengolahan, dan pendistribusian yang dapat meningkatkan daya saing. Fungsi sistem digital tersebut harus didorong karena akan memberikan dampak yang sangat positif, baik secara ekonomi maupun sosial.

“Kementerian Perdagangan akan mendorong ekspor produk digital dan kreatif agar selaras dengan tema Kabinet Indonesia Maju yaitu Revolusi Industri 4.0. Tema ini meyakini bahwa transisi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi secara luas dan intensif akan memperkuat struktur ekonomi dan produktivitas,” tutup Jerry. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending