Connect with us

JAWA

Bawaslu Bandung Rekomendasikan Sanksi Terhadap Empat ASN

Avatar

Published

on

Gedung Bawaslu RI. (Foto : Galamedianews.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merekomendasikan 4 (empat) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung, untuk diberikan sanksi kode etik. Alasannya, para ASN tersebut terbukti melanggar aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam Undang-Undang (UU) Pilkada sendiri disebutkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawau Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan para ASN tersebut diketahui melanggar ketentuan dengan melakukan foto bersama dengan bakal calon (balon) Bupati-Wakil Bupati Bandung.

“Sekalipun saat ini masih bakal calon, tapi ASN harus tetap menjaga posisi untuk tidak menentukan keberpihakan. Hal ini bukan yang baru sebetulnya, tapi entah kenapa selalu terulang,” kata Hedi melalui keterangannya, Senin (29/6/2020).

Hedi mengatakan, dari keempat ASN tersebut, dua diantaranya sedang diproses, sementara dua lainnya belum diproses. Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang lagi, Hedi mengaku pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada ASN.

Sosialisasi serupa juga sudah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung.

“BKPSDM yang punya kewenangan lebih juga sudah menyampaikan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN selama musim Pilkada 2020” katanya.

Sebelumnya anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pandemi Covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos).

Bagja meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Walau pun pandemik Covid-19, tetapi tidak menurunkan juga jumlah pelanggaran. Walau pun ada beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik,” kata Bagja.

Bawaslu mencatat, dugaan pelanggaran hingga 11 Mei 2020 yaitu terdapat 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran.

“Jenis pelanggaran administrasi ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana ada dua, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN,” ujarnya. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA

Legislator Minta KHLK Tuntaskan Karhutla di Probolinggo, Jatim

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Pulau Jawa yang jarang sekali mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya KLHK terlalu banyak fokus pada karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

“Saya ingin menginformasikan sesuatu hal, sebagaimana dalam laporannya bahwa kebakaran hutan itu dilaporkan hanya di Kalimantan dan Sumatera. Karhutla di Jawa itu tidak pernah disinggung,” ujar Hasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) beserta jajaran Eselon I KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan bahwa karhutla yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu tak pernah menjadi sorotan KLHK. Ia pun meminta KLHK untuk bisa mentuntaskan karhutla yang ada di Probolinggo, khususnya di Gunung Bentar, karena kejadian ini selalu terjadi tiap tahun.

“Sejak saya kecil hingga menjadi Anggota dan Pimpinan Komisi IV tidak pernah ditangani dengan serius. Kebakaran hutan ini milik RPH (Rumah Potong Hewan) Probolinggo, tepatnya di Gunung Bentar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II itu.

Hasan mengakui bahwa kawasan Gunung Bentar, Kabupaten Probolinggo ini sudah sangat padat penduduknya. Sehingga penuntasan kasus Karhutla harus segera dipercepat. “Karhutla di Probolinggo perlu ada penanganan yang serius, karena dahulu memang lahan tersebut masih sedikit masyarakat yang menghuni dan membangun rumah di sekitar, serta tak ada industri. Sekarang ini padat penduduk dan padat industri. Informasi ini perlu ditangani serius karena tiap tahun ada kebakaran,” tutup Hasan. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Penuhi Kebutuhan, KKP Dorong Budidaya Kerapu di Lamongan

Avatar

Published

on

KKP Dorong Budidaya Kerapu di Lamongan. (Foto : Instagram @bibitikankerapu)

Mediaemiten.com, Jakarta – Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, merupakan kawasan sentra budidaya kerapu di tambak. Sebagian besar penduduk di lokasi tersebut melakukan budidaya ikan kerapu.

Hingga kini petambak disana berkembang menjadi salah satu produsen ikan kerapu yang memasok kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

“Budidaya ikan kerapu di tambak merupakan salah satu teknologi yang luar biasa dalam rangka mendukung produksi budidaya kerapu berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Slamet menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri sebagai komoditas ekspor dengan sasaran utama Hongkong, Singapura, Jepang dan China, kegiatan budidaya tambak kerapu di Desa Labuhan memiliki prospek usaha yang menjanjikan.

Dengan benih kerapu cantang yang digunakan berasal dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. Benih kerapu cantang merupakan keberhasilan BPBAP Situbondo mengembangkan kerapu persilangan dari induk kerapu macan betina dengan induk kerapu kertang jantan, yang secara morfologis merupakan kombinasi kedua spesies induknya.

“Tambak kerapu di Desa Labuhan ini merupakan tambak yang pertama kali dibina oleh BPBAP Situbondo, ketika saya menjadi Kepala Balai tahun 2007 dengan mencoba budidaya kerapu di tambak Bapak Karno, yang sebelumnya hanya memiliki tambak sekitar 3 Ha dan kini telah berkembang seluas 20 Ha,” papar Slamet.

“Diharapkan para petambak di Lamongan untuk dapat menjaga kualitas produksi secara berkelanjutan, dengan mengikuti petunjuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Dinas dan juga penyuluh setempat. Serta tak lupa juga terapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),” ungkap Slamet.

Slamet memastikan budidaya kerapu di tambak ini akan didorong pengembangannya dan fokus pada upaya peningkatan devisa ekspor. Oleh karenanya, keterlibatan pihak swasta atau pemilik modal sangat diharapkan melalui investasi di bidang ini. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Komisi I Minta Klaster Secapa AD Bandung Ditangani Secara Serius

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus klaster Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung dan kemudian menyusul di Pusdik Polisi Militer AD Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Khususnya, imbuh Riefky, pihak/pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI/TNI AD.

Lebih lanjut, menurut Riefky dalam siaran pers kepada Parlementaria, Sabtu (11/7/2020), perlu kebijakan yang komprehensif terkait penanganan kasus tersebut agar tidak mengganggu performa TNI secara keseluruhan, terutama sebagai salah satu institusi terdepan dalam membantu Pemerintah menanggulangi Covid-19.

“Peran TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19, baik di level pemerintah pusat maupun daerah harus terus dijaga dan ditingkatkan, setidaknya sampai tersedianya vaksin Covid-19 di Tanah Air,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Riefky menyatakan zona merah di Secapa AD dan Pusdikpom AD merupakan “alarm” agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Lembaga Pendidikan (Lemdik) TNI lainnya, terutama di Lemdik Perwira Pertama (Dikma dan Dikjur/Sarcab) maupun Perwira Menengah (Diklapa dan Sesko) sebagai kader Pemimpin TNI masa depan.

“Jika di Lemdik Sipil metode pembelajaran daring saat ini menjadi prioritas pada masa pandemi, maka seyogyanya Lemdik TNI juga perlu beradaptasi dengan metode daring tersebut. Meskipun, tentunya sulit menerapkan metode tersebut secara drastis di Lemdik TNI,” ujar Riefky.

Namun, kata dia, harus disadari bahwa metode pembelajaran daring dengan “video conference” untuk menghubungkan peserta didik yang berada di luar area pendidikan dengan tenaga akademik yang berada di Lemdik sementara ini merupakan satu-satunya alternatif terbaik dalam rangka proses belajar mengajar.

“Metode ini sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk menekan intensitas interaksi fisik secara langsung serta meminimalkan berkumpulnya personel dalam jumlah besar,” ucap legislator dapil Aceh I itu.

Secara simultan, ia mengatakan selain dilakukan evaluasi internal oleh TNI, seyogyanya pemda setempat ikut menelusuri terhadap adanya individu-individu masyarakat yang pernah berada atau berinteraksi langsung dengan pasien dalam pengawasan (PDP) atau orang dalam pemantauan (ODP) yang berasal dari kedua Lemdik Militer tersebut.

“Untuk mencegah jangan sampai kluster Secapa AD dan Pusdikpom AD ini menjadi sumber penyebaran wabah baru di Bandung dan juga Jawa Barat atau bahkan ke wilayah provinsi lainnya mengingat para peserta didik kedua Lemdik tersebut berasal dari seluruh Indonesia,” kata Riefky.

Sebelumnya, klaster Secapa AD membuat penambahan kasus Covid -19 di Jawa Barat melonjak drastis. Diketahui, ada 1.262 kasus di Secapa AD, 17 orang diisolasi di rumah sakit. Sedangkan sisanya, 1.245 kasus merupakan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sedangkan untuk di Pusdikpom, ada 99 kasus merupakan OTG, yang terdiri dari siswa 74 personel dan organik 25 personel. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) masih menyelidiki dari sisi epidemologis terkait sumber penularan di dua instansi militer tersebut. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat