Connect with us

EKONOMI

Permintaan Domestik, Penyelamat Ekonomi di Tengah Pandemi

Avatar

Published

on

Anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede. (Foto : Liputan6.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Permintaan domestik menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sebab, dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami kontraksi ini, permintaan global maupun ekspor tidak bisa diandalkan.

“Dunia sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan, jadi jelas kita harus mengandalkan dan mengendalikan permintaan dalam negeri,” ujar anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede, Jumat (26/6/2020).

Beruntungnya, lanjut Raden Pardede, Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah yang relatif besar sehingga ada peluang untuk bisa pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang sangat bergantung kepada perdagangan dunia atau memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit.

“Jumlah penduduk kita lebih kurang 270 juta orang, bayangkan dengan Singapura yang hanya lebih kurang 5 juta orang. Dengan menggerakkan permintaan dalam negeri, kita pasti lebih bisa bertahan di tengah kontraksi perekonomian dunia ini,” terang Raden.

Proyeksi IMF dan World Bank pun menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap ekonomi tanah air juga relatif lebih kecil dan moderat. “Meskipun ya semuanya sedang sama-sama kontraksi,” imbuhnya.

Raden Pardede juga menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal I tercatat sebesar 2,97% dan kemungkinan di Kuartal II akan terjadi kontraksi ekonomi yang sangat signifikan. Pola ini disebutnya sama dengan yang terjadi di Cina.

Namun, berdasarkan pengamatan data sampai dengan minggu ke-3 Juni 2020, terlihat ada aktivitas ekonomi yang mulai bergerak.

“Kita mengamati secara dekat minggu per minggu, bagaimana penjualan dari ritel atau kegiatan di pasar misalkan. Kemudian kita juga mengamati mobilitas manusia melalui satelit NASA. Kelihatannya di bulan Juni pertengahan mulai terjadi titik belok, mulai kelihatan tanda-tanda rebound,” ungkap Raden Pardede.

Untuk itu, Pemerintah berupaya menggenjot kinerja ekonomi untuk bisa didorong ke arah perbaikan dan pertumbuhan positif agar Indonesia bisa selamat dari resesi.

“Tanda rebound tadi kan masih dalam suasana kontraksi. Jadi, kalau di kuartal ketiga nanti pertumbuhannya negatif, maka kita bisa mengalami resesi sebab resesi itu di dalam definisi ekonom-ekonom adalah kalau dua kali mengalami pertumbuhan negatif,” pungkasnya. (kon)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Hingga Pertengahan September 2020 Satgas PEN Salurkan BSU Rp3,6 T

Avatar

Published

on

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin. (Foto : bumn.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

Demikian diungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?” yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Ditambahkan Budi bahwa target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir bulan September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun,” katanya.

Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3 triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

“Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September,” katanya.

BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. “Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Trust Global Bisa Turun, Gara-gara Kritik Ahok kepada Pertamina

Avatar

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam dua hari ini, publik digegerkan dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam video yang dibuatnya Ahok menuding Direksi perusahaan BUMN itu tidak pecus kerjanya. Dengan kalimat satir, Ahok geram dengan berbagai kebijakan direksi karena dinilai banyak kebijakan yang tidak relevan sehingga membuat Pertamina merugi. Seperti penggunaan kalimat otaknya utang terus, direksi lambat, bodoh aja bisa jadi direksi dan lain sebagainya.   

Menanggapi hal itu Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap frontal Ahok yang dinilai akan memperuncing situasi. Kalimat-kalimat tidak patut seharusnya tidak boleh diumbar di khalayak publik, apalagi Ahok menjabat Komisaris Utama di Pertamina. Diibaratkan Ahok sedang membakar rumah sendiri demi menghilangkan tikus.   

“Penggunaan kata atau pilihan diksi itu bisa membakar lumbung atau rumah Pertamina secara langsung atau tidak langsung. Kemudian media ramai memberitakan dengan berbagai macam judul yang memancing reaksi beragam publik,” kata Ferdinand di Jakarta, Rabu (16/9/2020).   

Ferdinand yang juga sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mendukung upaya perbaikan Pertamina sebagai BUMN energy satu-satunya di Indonesia. Namun cara dan pola komunikasi yang dilakukan Ahok dinilainya tidak tepat.    Yang mencuri perhatian dari auto kritik Ahok terhadap Pertamina oleh Ferdinand adalah adanya fee jasa konsultan yang mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Apabila hal itu benar, dia menanyakan seberapa besar beban pekerjaan sebagai konsultan sehingga dibayar dengan nominal yang begitu fantastis.    

“Apa yang disampaikan Ahok tentang Konsultan yang dibayar hingga Rp1,5 triliun pertahun memang jadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dikerjakan konsultan itu hingga bayarannya sebesar itu Berapa banyak konsultan di dalam yang bekerja untuk Pertamina? Hal seperti ini kita dukung untuk diperbaiki,” ulasnya.   

Dari kritik tajam itu, Ferdinand melihat akan berimbas pada tingkat kepercayaan publik atau investor terhadap Pertamina. Mitra-mitra Pertamina bisa berasumsi bahwa direksi sekarang sudah tak dipercaya dan akan dicopot, maka bisa saja mereka menghentikan semua kesepatakan-kesepatan usaha yang akan dilaksanakan. Jika hal itu terjadi dampaknya Pertamina sebagai Badan Usaha kehilangan trust global dan dampak negatif ekonominya akan besar kepada Pertamina dan negara secara langsung atau tidak langsung.   

“Di Pertamina ada rapat rutin antara BOD dengan BOC. Forum itu menjadi ajang diskusi, evaluasi dan lain hal antara Direksi dengan Komisaris. Mestinya Ahok bicara di sana dan bila tidak ada titik temu, Ahok bisa melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri BUMN yang menugaskan dia sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina, bukan mengumbarnya ke publik dengan diksi yang tidak sepatutnya,” pungkasnya. Demikian, seperti dikutip rri.co.id (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Tingkatkan Kapasitas, Pemeriksa Keuangan Bentuk Organisasi Profesi

Avatar

Published

on

Pelantikan pengurus IPKN wilayah Jawa Barat. (Foto : Humas.bandung.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Untuk meningkatkan kapasitasnya, para pemeriksa keuangan negara membentuk sebuah organisasi profesi yang bernama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IPKN Pusat Bahrullah Akbar mengatakan, pembentukan IPKN merupakan amanat Undang Undang tentang BPK. Hal itu dikatakan Bahrul di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh. Toha Kota Bandung, Rabu (16/9/2020), saat melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Barat.

“Ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang BPK yang mengharuskan para pegawainya membentuk wadah organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya” ujar Bahrullah.

Karena belum lama dibentuk, pengurus IPKN ini baru ada di 3 Provinsi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Bahrullah pengurus IPKN ditargetkan ada di semua provinsi.

“Karena baru dibentuk, maka kita baru ada di tiga provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan yang ketiga ini, Jawa Barat. Kita akan hadir di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain sebagai wadah organisasi profesi pemeriksa keuangan negara, IPKN juga menurut Bahrullah memiliki kewenangan menjadi badan sertifikasi terhadap profesi pemeriksa keuangan.

“Iya, jadi mereka yang membutuhkan sertifikasi profesinya bisa kita keluarkan sertifikatnya dan akan mendapat pengakuan profesi. Hal itu berlaku untuk pemeriksa keuangan negara maupun akuntan publik,” pungkas Bahrullah. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending