Connect with us

KALIMANTAN

Pemerintah Siapkan Lumbung Padi Nasional di Kalimantan Tengah

Avatar

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan lapangan di Desa Blanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (Foto : Ekon.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah tengah merencanakan pembangunan food estate atau kawasan pertanian modern di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus bergerak menjadikan kawasan tersebut menjadi lumbung padi nasional.

“Pemerintah akan mendorong pertanian di wilayah Kalimantan Tengah ini, khususnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas yang akan menjadi lumbung padi nasional,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan lapangan di Desa Blanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (27/6/2020).

Airlangga menambahkan bahwa pihaknya sudah menganggarkan 30.000 hektar di dua kabupaten tersebut dan akan mulai ditanam pada musim pangan kedua.

“Kalau sudah, berikutnya Pemerintah akan mendorong sisanya yaitu sekitar 110.000 hektar untuk tahap kedua pada 2022-2023. Dari pembelajaran ini Pemerintah akan terus melakukan rehabilitasi di lokasi lebih dari 600.000 hektar,” lanjutnya.

Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Airlangga menyatakan bahwa pihaknya telah mengkaji berkali-kali terkait dengan keadaan dua kabupaten tersebut. Di masa awal new normal ini, Ia merasa senang dan percaya diri ketika berkesempatan untuk meninjau langsung lokasi yang direncanakan akan menjadi food estate itu.

“Berbeda kalo kita lihat sendiri hamparan padi yang ada. Jadi memberikan rasa percaya diri pada Pemerintah bahwa ini (Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas) adalah pilihan yang tepat,” tutur Airlangga.

Selain direncanakan menjadi food estate dan lumbung padi nasional, Airlangga juga menyatakan akan mempersiapkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kita yakin kalau desanya pantang mundur maka programnya akan berhasil. Modalnya adalah pantang mundur. Pemerintah juga pantang mundur, kita akan maju terus sampai disini menjadi food estate atau lumbung padi nasional,” ujar Airlangga.

Selain meninjau langsung lahan pertanian di Desa Blanti Siam Kabupaten Pulang Pisau, di hari yang sama Airlangga juga meninjau Desa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas.

Turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Bupati Kapuas Ben Brahim, serta pejabat daerah lainnya. (eko)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KALIMANTAN

PUPR Targetkan Pengembangan Food Estate Dimulai Oktober 2020

Avatar

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. (Foto : pu.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta –  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan awal Oktober 2020 ditargetkan proses pekerjaan irigasi dan olah tanah Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat diselesaikan sehingga diharapkan pada Oktober 2020-Maret 2021 sudah bisa mulai tanam.

Untuk itu, Kementerian PUPR terus bersinergi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mensinkronisasikan program kerja pengembangan food estate di kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk budidaya padi dan perluasannya untuk budidaya singkong di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan tersebut diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua pengembangan food estate di Kalteng yakni untuk tanaman padi dengan leading sector Kementerian Pertanian yang berada di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha), pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan untuk tanaman singkong dengan leading sector Kementerian Pertahanan seluas 60.000 hektare.

Sebagai tahap awal akan mulai dikerjakan food estate untuk tanaman padi seluas seluas 32.000 hektare pada Oktober 2020 yang terdiri dari 30.000 hektare di kawasan dengan kondisi sawah dan irigasi baik, serta 2.000 hektare di Kecamatan Dadahup.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuk (aksesibilitas) menuju kawasan food estate pada Oktober 2020. Sisanya 133.000 hektare akan dilanjutkan nanti 2021, sehingga akhir tahun 2021 kawasan estate padi seluas 165.000 selesai dikerjakan fisik semua dan mulai tanam full pada 2021,” kata Menteri Basuki saat rapat kerja terkait program pengembangan food estate di Kampus PUPR, (1/9).

Sementara untuk food estate tanaman singkong, Menteri Basuki menuturkan, pada tahun 2020 dari total rencana area pengembangan 60.000 ha, akan mulai dikerjakan seluas 30.000 hektar pada 2020-2021 di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas. Sisanya seluas 30.000 ha sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya dan akan mulai dilaksanakan tahun 2021.

“Sekarang anggarannya sudah tersedia, Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong. Ini lebih mudah dari padi yang lebih sensitif, kalau padi harus benar-benar flat untuk bisa irigasi dengan baik,” tutur Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, ketersediaan air menjadi kunci utama program pengembangan pusat tanaman pangan di Kalteng. Kementerian PUPR mendukung tata air untuk pengembangan food estate melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya. Selain infrastruktur, dalam pengembangan program food estate juga tengah disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN.

“Untuk persiapan SDM akan ada program komponen cadangan. Kami akan merekrut secara sukarela masyarakat, utamanya dari lokal dengan rentang usia 28-35 tahun. Kemudian ikut program komponen cadangan dengan dilatih bagaimana cara bertani dalam waktu kurang lebih 4 bulan,” kata Wamen BUMN Budi Gunadi.

 Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala KSP Moeldoko, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi. (set)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

PUPR Bangun Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara

Avatar

Published

on

Kementerian PUPR pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 966,59 Km.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers yang diterima Selasa (28/7/2020).

Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 966,59 Km terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 Km dan akses perbatasan 352,04 Km. Hingga akhir 2019, dari total panjang tersisa 80,8 Km belum terbuka. Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp231 miliar untuk pembangunan delapan ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.

Untuk pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 Km dengan progres 0,38 persen, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 Km progres fisik 1,6 persen dan biaya Rp20,9 miliar, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 Km progresnya 37,12 persen, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 Km dengan progres 33,7 persen. Sementara untuk  empat ruas sisanya masih dalam tahap persiapan lelang yakni Jalan Malinau Semamu 1 sepanjang 1,4 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan sepanjang 2 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan 2 sepanjang 2,1 Km, dan Jalan Long Nawang sepanjang 400 meter.

Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2020 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan seperti Ruas Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang (Indonesia) – Lawas (Sarawak, Malaysia) sepanjang 8,5 Km dari total panjang 198,71 Km, Ruas Jalan Malinau – Mensalong – Tau Lumbis – Keningau (Sabah, Malaysia) sepanjang 221,73 Km, dan Ruas Jalan Malinau – Langap – Long Kemuat – Long Nawang (Indonesia) – Sibu (Serawak, Malaysia) sepanjang 6,4 Km dari total panjang 443,43 Km.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

Komnas Perlindungan Anak Beri Penghargaan Polda Kalteng

Avatar

Published

on

Polda Kalteng Terima Penghargaan Dari Komnas Perlindungan Anak. (Foto : Instagram @humaspoldakalteng)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memberi penghargaan kepada Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) karena berhasil membongkar dua kasus kekerasan seksual anak di bawah umur.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menjelaskan, Subdit Renakta Direskrimum Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap tabir kekerasan seksual terhadap anak sebut saja Putri (3,5) hingga korban menderita dan tertular penyakit sipilis. Juga kasus kejahatan seksual terhadap lebih kurang empat korban di desa Palangkaraya Timur yang dilakukan seorang Ustad melalui pendekatan Rukhiyat.

“Komnas Perlindungan Anak sangat berterima kasih dan memberikan apreasiasi terhadap kerja keras dan komitmen yang diberikan jajaran Direskrimum subdit IV Renakta Polda Kalimantan Tengah atas kasus kejahatan seksual terhadap anak balita,” ujar Arist dalam keterangan tertulisnya kepada InfoPublik, Rabu (22/7/2020).

Menurut dia, penghargaan diberikan sebagai tanda kerjasama antara Polda Kalteng dan Komnas Perlindungan Anak dalam mewujudkan gerakan penegakan hukum dan perlindungan anak-anak untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Tengah.

“Penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kapolda dan Jajaran Direskrimum serta Subdit IV Renakta Polda Kalteng didampingi Dhanang Sasongko Sekjen Komnas Perlindungan Anak dan Komisioner Sumberdaya Perlindungan Anak Lia Latifah,” kata dia.

Arist menegaskan, sesuai dengan UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersangka A (21) yang merupakan kakak tiri korban Putri diancam minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa ancaman seumur hidup bahkan hukuman mati.

Bercermin dari kasus kekerasan seksual ini, Komnas Perlindungan Anak mengajak semua pihak untuk bahu membahu membangun gerakan perlindungan Anak terpadu berbasis kampung. Ini harus melibatkan warga sekampung dan organisasi sosial seperti karang taruna, PKK dan remaja. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending