Connect with us

EKONOMI

Luhut Tanggapi Komentar IMF soal Rasio Utang RI akan 38 Persen

Avatar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan komentar Dana Moneter Internasional (IMF) soal rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang akan mencapai sekitar 38 persen pada 2023 nanti.

Dalam webinar bertajuk “Tantangan Investasi dan Dunia usaha, serta Dinamika Ketenagakerjaan Dimasa Pandemi Covid-19, Kebijakan dan Strategi”, Minggu malam, Luhut mengatakan pemerintah sendiri punya ketentuan untuk membatasi rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

“Kemarin dengan IMF dikomentari bahwa kita masih sangat, hmm, tidak terlalu seperti negara lain yang terlalu generous (murah hati). Karena kita melihat COVID-19 ini apa betul bisa selesai tahun ini? Kalau tidak kita harus ada contigency (cadangan). Jadi kita siapkan semua dengan baik sekali,” ujarnya.

Luhut menjelaskan selama ini rasio utang terhadap PDB Indonesia dipertahankan di bawah 30 persen. Namun, akibat wabah COVID-19, dengan terpaksa rasio utang harus dinaikkan dalam beberapa waktu ke depan.

Demikian pula defisit terhadap PDB yang biasanya dipertahankan di bawah 3 persen diperkirakan naik menjadi hingga 6,3 persen pada tahun ini.

Menurut Luhut, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi sebagai imbas dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan pandemik COVID-19 tahun 2020.

“Tapi pada 2023 kita coba akan bawa lagi ke 2,7 persen. Jadi defisitnya bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio utang akan tetap dipertahankan agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 maupun UU Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 60 persen terhadap PDB.

Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 3,21-4,17 persen dari PDB.

Sementara itu, rasio utang diperkirakan berada dalam kisaran 36,67 sampai 37,97 persen terhadap PDB.

Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah per akhir Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun atau mencapai 32,09 persen terhadap PDB.

Meningkatnya utang pemerintah itu karena adanya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi pandemik COVID-19 bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. (ant)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Hingga Pertengahan September 2020 Satgas PEN Salurkan BSU Rp3,6 T

Avatar

Published

on

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin. (Foto : bumn.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

Demikian diungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?” yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Ditambahkan Budi bahwa target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir bulan September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun,” katanya.

Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3 triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

“Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September,” katanya.

BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. “Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Trust Global Bisa Turun, Gara-gara Kritik Ahok kepada Pertamina

Avatar

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam dua hari ini, publik digegerkan dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam video yang dibuatnya Ahok menuding Direksi perusahaan BUMN itu tidak pecus kerjanya. Dengan kalimat satir, Ahok geram dengan berbagai kebijakan direksi karena dinilai banyak kebijakan yang tidak relevan sehingga membuat Pertamina merugi. Seperti penggunaan kalimat otaknya utang terus, direksi lambat, bodoh aja bisa jadi direksi dan lain sebagainya.   

Menanggapi hal itu Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap frontal Ahok yang dinilai akan memperuncing situasi. Kalimat-kalimat tidak patut seharusnya tidak boleh diumbar di khalayak publik, apalagi Ahok menjabat Komisaris Utama di Pertamina. Diibaratkan Ahok sedang membakar rumah sendiri demi menghilangkan tikus.   

“Penggunaan kata atau pilihan diksi itu bisa membakar lumbung atau rumah Pertamina secara langsung atau tidak langsung. Kemudian media ramai memberitakan dengan berbagai macam judul yang memancing reaksi beragam publik,” kata Ferdinand di Jakarta, Rabu (16/9/2020).   

Ferdinand yang juga sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mendukung upaya perbaikan Pertamina sebagai BUMN energy satu-satunya di Indonesia. Namun cara dan pola komunikasi yang dilakukan Ahok dinilainya tidak tepat.    Yang mencuri perhatian dari auto kritik Ahok terhadap Pertamina oleh Ferdinand adalah adanya fee jasa konsultan yang mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Apabila hal itu benar, dia menanyakan seberapa besar beban pekerjaan sebagai konsultan sehingga dibayar dengan nominal yang begitu fantastis.    

“Apa yang disampaikan Ahok tentang Konsultan yang dibayar hingga Rp1,5 triliun pertahun memang jadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dikerjakan konsultan itu hingga bayarannya sebesar itu Berapa banyak konsultan di dalam yang bekerja untuk Pertamina? Hal seperti ini kita dukung untuk diperbaiki,” ulasnya.   

Dari kritik tajam itu, Ferdinand melihat akan berimbas pada tingkat kepercayaan publik atau investor terhadap Pertamina. Mitra-mitra Pertamina bisa berasumsi bahwa direksi sekarang sudah tak dipercaya dan akan dicopot, maka bisa saja mereka menghentikan semua kesepatakan-kesepatan usaha yang akan dilaksanakan. Jika hal itu terjadi dampaknya Pertamina sebagai Badan Usaha kehilangan trust global dan dampak negatif ekonominya akan besar kepada Pertamina dan negara secara langsung atau tidak langsung.   

“Di Pertamina ada rapat rutin antara BOD dengan BOC. Forum itu menjadi ajang diskusi, evaluasi dan lain hal antara Direksi dengan Komisaris. Mestinya Ahok bicara di sana dan bila tidak ada titik temu, Ahok bisa melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri BUMN yang menugaskan dia sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina, bukan mengumbarnya ke publik dengan diksi yang tidak sepatutnya,” pungkasnya. Demikian, seperti dikutip rri.co.id (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Tingkatkan Kapasitas, Pemeriksa Keuangan Bentuk Organisasi Profesi

Avatar

Published

on

Pelantikan pengurus IPKN wilayah Jawa Barat. (Foto : Humas.bandung.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Untuk meningkatkan kapasitasnya, para pemeriksa keuangan negara membentuk sebuah organisasi profesi yang bernama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IPKN Pusat Bahrullah Akbar mengatakan, pembentukan IPKN merupakan amanat Undang Undang tentang BPK. Hal itu dikatakan Bahrul di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh. Toha Kota Bandung, Rabu (16/9/2020), saat melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Barat.

“Ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang BPK yang mengharuskan para pegawainya membentuk wadah organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya” ujar Bahrullah.

Karena belum lama dibentuk, pengurus IPKN ini baru ada di 3 Provinsi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Bahrullah pengurus IPKN ditargetkan ada di semua provinsi.

“Karena baru dibentuk, maka kita baru ada di tiga provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan yang ketiga ini, Jawa Barat. Kita akan hadir di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain sebagai wadah organisasi profesi pemeriksa keuangan negara, IPKN juga menurut Bahrullah memiliki kewenangan menjadi badan sertifikasi terhadap profesi pemeriksa keuangan.

“Iya, jadi mereka yang membutuhkan sertifikasi profesinya bisa kita keluarkan sertifikatnya dan akan mendapat pengakuan profesi. Hal itu berlaku untuk pemeriksa keuangan negara maupun akuntan publik,” pungkas Bahrullah. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending