Connect with us

JAWA

Kunker di Kendal, Mentan Panen Jagung dan Serahkan Bantuan

Avatar

Published

on

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin saat melakukan percepatan tanam padi di Kabupaten Tuban. (Foto : Instagram @syasinlimpo)

Mediaemiten.com, Tuban – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan produksi padi guna benar-benar menjamin ketersediaan beras nasional dapat dipenuhi sendiri. Sebab ketersediaan pangan menjadi kunci utama kestabilan ekonomi negara akibat dampak virus corona sehingga di era new normal, ketersediaan pangan dipenuhi secara mandiri.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memiliki terobosan dalam memasifkan budidaya padi di semua daerah dan tak membiarkan lahan pertanian tak tertanami. Program Gerakan Percepatan Tanam telah dilalukan di berbagai daerah, kali ini, Jumat (26/6/2020), Mentan Syahrul bersama Bupati Tuban dan jajaran TNI dan stakeholder lainnya melakukan percepatan tanan di Kabupaten Tuban, salah satu sentra produksi di Jawa Timur.

“Dalam memperkuat ketersediaan pangan khususnya beras, kami dorong percepatan tanam di semua daerah. Kami minta daerah agar tidak membiarkan lahan menganggur, harus tertanami semua. Kami siap bantu. Para Dirjen saya minta selalu pantau lapangan dan respon cepat membantu petani. Kami menyediakan bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian olah percepat olah tanah, asuransi agar petani tidak rugi akibat gagal panen dan kami minta manfaatkan dana KUR (kredit usaha rakyat,” demikian dikatakan Syahrul dalam acara Gerakan Percepatan Tanam Padi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Tuban.

Pada kegiatan tanam ini, Syahrul mengungkapkan Kementan berkomitmen penuh dalam meningkatkan produksi beras dan percepatan tanam melalui Gerakan Olah Tanah dan Tanam (GPOT). Program ini disertai dengan langkah kongret yakni pemberitan bantuan benih, alat mesin pertanian, KUR, asuransi pertanian dan pendampingan yang masif.

Pada tahun 2020, labjutnya, secara nasional pemerintah mentargetkan luas tanam padi 11,66 juta ha, berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras, sementara sasaran luas tanam padi pada musim kemarau hingga september 2020 ini sebesar 5,6 juta hektare.

“Kami mengharapkan kepada provinsi dan kabupaten atau kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Kostratani (Komando Strategi Pertanian,- red) di Kecamatan sebagai ujung tombaknya. Tuban ini adalah daerah andalan Provinsi Jawa Timur, jadi sangat berharap dari sini (Tuban,- red) bisa menyuplai juga kebutuhan nasional,” tegasnya.

“Pertanaman padi bulan Mei sampai dengan September 2020 harus dioptimalkan. Tidak hanya Tuban, kami mengharapkan semua daerah khususnya Jawa Timur yang mempunyai potensi luas lahan yang ada dapat dimaksimalkan, melalui peningkatan Indeks Pertanaman,” pinta Syahrul.

Pria yang akrab disapa Komandan ini pun mendorong pemanfaatan lahan pertanian juga melalui penyediaan dana KUR bagi para petani. Kementan juga fokus dalam mengoptimalkan bantuan alsintan prapanen dan pascapanen.

“Yang terpenting juga adalah bagaimana kita mempercepat pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD tahun 2020 dan meningkatkan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh penyuluh, babinsa, POPT (petugas organisme pengganggu tanaman), Pengawas Benih Tanaman, dan Kepala Cabang Dinas di Kecamatan,” jelas Syahrul.

Bupati Tuban, Fathul Huda mengatakan Kabupaten Tuban memiliki luas baku sawah 66.534 ha dan luas panen padi 2019 seluas 91.200 ha dengan provitas 5,70 ton/ha dan produksi beras 298.286 ton. Adapun target tanam padi Apri-September 2020 adalah 29.787 ha. Sedangkan untuk jagung Kabupaten Tuban memiliki luas panen 2019 sebesar 117.758 ha dengan produksi 649.549 ton pipil kering dan target tanam April-September 2020 adalah sebesar 22.918 ha

Ia mengaku memprioritaskan program kerja di sektor pertanian sehingga Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang mampu mengantisipasi masa krisis pangan akibat kemarau panjang serta adanya pandemi Covid-19 pada paruh kedua tahun anggaran 2020.

“Gerakan percepatan tanam padi ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah agar melakukan percepatan tanam. Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi kerja keras Pak Menteri Pertanian hadir di Tuban untuk memberi semangat kepada petani dan kami pemerintah daerah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo menyebutkan, untuk semester I/2020 ini, produksi padi gabah kering giling (GKG) sebesar 6.185.310 ton. Sementara luas panen padi di Jawa Timur semester I tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.120.153 ha.

Menurutnya, potensi ketersediaan perberasan Semester I tahun 2020 adalah setara dengan 4.066.348 ton beras. Kemudian potensi konsumsi (pangan, pakan dan industri) sebesar 2.133.143 ton beras. Sehingga surplus beras pada Semester I di tahun 2020 mencapai 1.933.205 ton beras.

“Sasaran tanam padi Bulan Juni 2020 di Jawa Timur seluas 98.797 ha dan prediksi luas panen pada bulan Juni seluas 110.662 Ha dengan perkiraan produksi sebesar 626.564 Ton GKG atau setara beras sebesar 407.267 Ton. Dan Tuban salah satu daerah yang Jawa Timur andalkan untuk menjadikan Jawa Timur lumbung pangan, terutama ketersediaan pangan aman pasca corona,” tuturnya.

Direktur Jenderal Tanama Pangan Kementan Suwandi mengaku optimistis jika di tahun 2020 walaupun tengah dilanda pandemi corona dapat meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Pada MT II target tanam seluas 5,6 juta hektar, sehingga di bulan Juli sampai Desember akan ada stok 12,5 sampai 15 juta ton beras. Luas panen Januari-Juni 5,83 juta hektar dengan produksi 29,31 juta ton gabah kering giling

“Gerakan Percepatan Tanam pada April-September 2020 ini dilaksanakan di 8 wilayah andalan, 9 wilayah utama dan 16 wilayah pengembangan. Percepatan tanam padi di Tuban ini menunjukkan Kementan kerja keras amankan produksi dan kami optimis bisa capai,” ucapnya.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, percepatan tanam padi sudah dilakukan sejak awal bulan Juni. Jajaran di Kementan langsung turun ke lapangan memastikan semua wilayah satu suara melakukan perceparan tanam,” sambung Suwandi.

Dalam kesempatan ini Mentan Syahrul menyerahkan bantuan kepada kelompok tani secara simbolis berupa benih padi hibrida, benih jagung, power therese multiguna, klaim asuransi pertanian serta KUR. (tan)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA

Legislator Minta KHLK Tuntaskan Karhutla di Probolinggo, Jatim

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Pulau Jawa yang jarang sekali mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya KLHK terlalu banyak fokus pada karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

“Saya ingin menginformasikan sesuatu hal, sebagaimana dalam laporannya bahwa kebakaran hutan itu dilaporkan hanya di Kalimantan dan Sumatera. Karhutla di Jawa itu tidak pernah disinggung,” ujar Hasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) beserta jajaran Eselon I KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan bahwa karhutla yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu tak pernah menjadi sorotan KLHK. Ia pun meminta KLHK untuk bisa mentuntaskan karhutla yang ada di Probolinggo, khususnya di Gunung Bentar, karena kejadian ini selalu terjadi tiap tahun.

“Sejak saya kecil hingga menjadi Anggota dan Pimpinan Komisi IV tidak pernah ditangani dengan serius. Kebakaran hutan ini milik RPH (Rumah Potong Hewan) Probolinggo, tepatnya di Gunung Bentar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II itu.

Hasan mengakui bahwa kawasan Gunung Bentar, Kabupaten Probolinggo ini sudah sangat padat penduduknya. Sehingga penuntasan kasus Karhutla harus segera dipercepat. “Karhutla di Probolinggo perlu ada penanganan yang serius, karena dahulu memang lahan tersebut masih sedikit masyarakat yang menghuni dan membangun rumah di sekitar, serta tak ada industri. Sekarang ini padat penduduk dan padat industri. Informasi ini perlu ditangani serius karena tiap tahun ada kebakaran,” tutup Hasan. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Penuhi Kebutuhan, KKP Dorong Budidaya Kerapu di Lamongan

Avatar

Published

on

KKP Dorong Budidaya Kerapu di Lamongan. (Foto : Instagram @bibitikankerapu)

Mediaemiten.com, Jakarta – Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, merupakan kawasan sentra budidaya kerapu di tambak. Sebagian besar penduduk di lokasi tersebut melakukan budidaya ikan kerapu.

Hingga kini petambak disana berkembang menjadi salah satu produsen ikan kerapu yang memasok kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

“Budidaya ikan kerapu di tambak merupakan salah satu teknologi yang luar biasa dalam rangka mendukung produksi budidaya kerapu berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Slamet menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri sebagai komoditas ekspor dengan sasaran utama Hongkong, Singapura, Jepang dan China, kegiatan budidaya tambak kerapu di Desa Labuhan memiliki prospek usaha yang menjanjikan.

Dengan benih kerapu cantang yang digunakan berasal dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. Benih kerapu cantang merupakan keberhasilan BPBAP Situbondo mengembangkan kerapu persilangan dari induk kerapu macan betina dengan induk kerapu kertang jantan, yang secara morfologis merupakan kombinasi kedua spesies induknya.

“Tambak kerapu di Desa Labuhan ini merupakan tambak yang pertama kali dibina oleh BPBAP Situbondo, ketika saya menjadi Kepala Balai tahun 2007 dengan mencoba budidaya kerapu di tambak Bapak Karno, yang sebelumnya hanya memiliki tambak sekitar 3 Ha dan kini telah berkembang seluas 20 Ha,” papar Slamet.

“Diharapkan para petambak di Lamongan untuk dapat menjaga kualitas produksi secara berkelanjutan, dengan mengikuti petunjuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Dinas dan juga penyuluh setempat. Serta tak lupa juga terapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),” ungkap Slamet.

Slamet memastikan budidaya kerapu di tambak ini akan didorong pengembangannya dan fokus pada upaya peningkatan devisa ekspor. Oleh karenanya, keterlibatan pihak swasta atau pemilik modal sangat diharapkan melalui investasi di bidang ini. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Komisi I Minta Klaster Secapa AD Bandung Ditangani Secara Serius

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus klaster Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung dan kemudian menyusul di Pusdik Polisi Militer AD Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Khususnya, imbuh Riefky, pihak/pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI/TNI AD.

Lebih lanjut, menurut Riefky dalam siaran pers kepada Parlementaria, Sabtu (11/7/2020), perlu kebijakan yang komprehensif terkait penanganan kasus tersebut agar tidak mengganggu performa TNI secara keseluruhan, terutama sebagai salah satu institusi terdepan dalam membantu Pemerintah menanggulangi Covid-19.

“Peran TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19, baik di level pemerintah pusat maupun daerah harus terus dijaga dan ditingkatkan, setidaknya sampai tersedianya vaksin Covid-19 di Tanah Air,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Riefky menyatakan zona merah di Secapa AD dan Pusdikpom AD merupakan “alarm” agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Lembaga Pendidikan (Lemdik) TNI lainnya, terutama di Lemdik Perwira Pertama (Dikma dan Dikjur/Sarcab) maupun Perwira Menengah (Diklapa dan Sesko) sebagai kader Pemimpin TNI masa depan.

“Jika di Lemdik Sipil metode pembelajaran daring saat ini menjadi prioritas pada masa pandemi, maka seyogyanya Lemdik TNI juga perlu beradaptasi dengan metode daring tersebut. Meskipun, tentunya sulit menerapkan metode tersebut secara drastis di Lemdik TNI,” ujar Riefky.

Namun, kata dia, harus disadari bahwa metode pembelajaran daring dengan “video conference” untuk menghubungkan peserta didik yang berada di luar area pendidikan dengan tenaga akademik yang berada di Lemdik sementara ini merupakan satu-satunya alternatif terbaik dalam rangka proses belajar mengajar.

“Metode ini sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk menekan intensitas interaksi fisik secara langsung serta meminimalkan berkumpulnya personel dalam jumlah besar,” ucap legislator dapil Aceh I itu.

Secara simultan, ia mengatakan selain dilakukan evaluasi internal oleh TNI, seyogyanya pemda setempat ikut menelusuri terhadap adanya individu-individu masyarakat yang pernah berada atau berinteraksi langsung dengan pasien dalam pengawasan (PDP) atau orang dalam pemantauan (ODP) yang berasal dari kedua Lemdik Militer tersebut.

“Untuk mencegah jangan sampai kluster Secapa AD dan Pusdikpom AD ini menjadi sumber penyebaran wabah baru di Bandung dan juga Jawa Barat atau bahkan ke wilayah provinsi lainnya mengingat para peserta didik kedua Lemdik tersebut berasal dari seluruh Indonesia,” kata Riefky.

Sebelumnya, klaster Secapa AD membuat penambahan kasus Covid -19 di Jawa Barat melonjak drastis. Diketahui, ada 1.262 kasus di Secapa AD, 17 orang diisolasi di rumah sakit. Sedangkan sisanya, 1.245 kasus merupakan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sedangkan untuk di Pusdikpom, ada 99 kasus merupakan OTG, yang terdiri dari siswa 74 personel dan organik 25 personel. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) masih menyelidiki dari sisi epidemologis terkait sumber penularan di dua instansi militer tersebut. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat