Connect with us

EKONOMI

Sri Mulyani Tetapkan 4 Bank Mitra Penempatan Dana Tahap Awal

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan empat bank milik negara sebagai mitra pemerintah yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN dalam penempatan dana tahap awal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk tahap pertama sudah ada empat bank milik pemerintah yang ditetapkan sebagai bank umum mitra oleh Kemenkeu,” demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Kamis (26/6/2020).

Dana tersebut akan ditempatkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan dengan tingkat bunga paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara yang ditempatkan pada rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia.

Bank umum mitra memiliki kriteria yaitu izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum serta mempunyai kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia dengan mayoritas pemilik saham atau modal adalah warga negara atau badan hukum Indonesia atau pemerintah daerah.

Tak hanya itu, bank umum mitra juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Seiring dengan ditetapkannya empat bank mitra pemerintah untuk tahap awal ini, Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra.

Hal itu dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

“PMK ini telah berlaku sejak diundangkan pada 22 Juni 2020,” tulisnya.

PMK 70/2020 diterbitkan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha khususnya di sektor riil yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sumber dana kebijakan yang diberlakukan dalam PMK 70/2020 berasal dari kelebihan kas yang merupakan kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo rekening Kas Umum Negara melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu.
Baca juga: Bank Himbara jadi penyangga likuiditas dikhawatirkan akan jadi beban

“Kebijakan ini juga yang merupakan bagian dari pengelolaan kas negara atau cash management di mana Menteri Keuangan dapat menggunakan kewenangannya selaku Bendahara Umum Negara,” tulisnya.

Sebagai informasi pada Rabu (24/6/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempatkan dana sebesar Rp30 triliun pada bank umum milik negara dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama untuk sektor riil.

“Jadi dana ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor riil,” tegasnya. (ant)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Hingga Pertengahan September 2020 Satgas PEN Salurkan BSU Rp3,6 T

Avatar

Published

on

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin. (Foto : bumn.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

Demikian diungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?” yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Ditambahkan Budi bahwa target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir bulan September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun,” katanya.

Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3 triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

“Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September,” katanya.

BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. “Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Trust Global Bisa Turun, Gara-gara Kritik Ahok kepada Pertamina

Avatar

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam dua hari ini, publik digegerkan dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam video yang dibuatnya Ahok menuding Direksi perusahaan BUMN itu tidak pecus kerjanya. Dengan kalimat satir, Ahok geram dengan berbagai kebijakan direksi karena dinilai banyak kebijakan yang tidak relevan sehingga membuat Pertamina merugi. Seperti penggunaan kalimat otaknya utang terus, direksi lambat, bodoh aja bisa jadi direksi dan lain sebagainya.   

Menanggapi hal itu Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap frontal Ahok yang dinilai akan memperuncing situasi. Kalimat-kalimat tidak patut seharusnya tidak boleh diumbar di khalayak publik, apalagi Ahok menjabat Komisaris Utama di Pertamina. Diibaratkan Ahok sedang membakar rumah sendiri demi menghilangkan tikus.   

“Penggunaan kata atau pilihan diksi itu bisa membakar lumbung atau rumah Pertamina secara langsung atau tidak langsung. Kemudian media ramai memberitakan dengan berbagai macam judul yang memancing reaksi beragam publik,” kata Ferdinand di Jakarta, Rabu (16/9/2020).   

Ferdinand yang juga sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mendukung upaya perbaikan Pertamina sebagai BUMN energy satu-satunya di Indonesia. Namun cara dan pola komunikasi yang dilakukan Ahok dinilainya tidak tepat.    Yang mencuri perhatian dari auto kritik Ahok terhadap Pertamina oleh Ferdinand adalah adanya fee jasa konsultan yang mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Apabila hal itu benar, dia menanyakan seberapa besar beban pekerjaan sebagai konsultan sehingga dibayar dengan nominal yang begitu fantastis.    

“Apa yang disampaikan Ahok tentang Konsultan yang dibayar hingga Rp1,5 triliun pertahun memang jadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dikerjakan konsultan itu hingga bayarannya sebesar itu Berapa banyak konsultan di dalam yang bekerja untuk Pertamina? Hal seperti ini kita dukung untuk diperbaiki,” ulasnya.   

Dari kritik tajam itu, Ferdinand melihat akan berimbas pada tingkat kepercayaan publik atau investor terhadap Pertamina. Mitra-mitra Pertamina bisa berasumsi bahwa direksi sekarang sudah tak dipercaya dan akan dicopot, maka bisa saja mereka menghentikan semua kesepatakan-kesepatan usaha yang akan dilaksanakan. Jika hal itu terjadi dampaknya Pertamina sebagai Badan Usaha kehilangan trust global dan dampak negatif ekonominya akan besar kepada Pertamina dan negara secara langsung atau tidak langsung.   

“Di Pertamina ada rapat rutin antara BOD dengan BOC. Forum itu menjadi ajang diskusi, evaluasi dan lain hal antara Direksi dengan Komisaris. Mestinya Ahok bicara di sana dan bila tidak ada titik temu, Ahok bisa melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri BUMN yang menugaskan dia sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina, bukan mengumbarnya ke publik dengan diksi yang tidak sepatutnya,” pungkasnya. Demikian, seperti dikutip rri.co.id (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Tingkatkan Kapasitas, Pemeriksa Keuangan Bentuk Organisasi Profesi

Avatar

Published

on

Pelantikan pengurus IPKN wilayah Jawa Barat. (Foto : Humas.bandung.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Untuk meningkatkan kapasitasnya, para pemeriksa keuangan negara membentuk sebuah organisasi profesi yang bernama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IPKN Pusat Bahrullah Akbar mengatakan, pembentukan IPKN merupakan amanat Undang Undang tentang BPK. Hal itu dikatakan Bahrul di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh. Toha Kota Bandung, Rabu (16/9/2020), saat melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Barat.

“Ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang BPK yang mengharuskan para pegawainya membentuk wadah organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya” ujar Bahrullah.

Karena belum lama dibentuk, pengurus IPKN ini baru ada di 3 Provinsi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Bahrullah pengurus IPKN ditargetkan ada di semua provinsi.

“Karena baru dibentuk, maka kita baru ada di tiga provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan yang ketiga ini, Jawa Barat. Kita akan hadir di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain sebagai wadah organisasi profesi pemeriksa keuangan negara, IPKN juga menurut Bahrullah memiliki kewenangan menjadi badan sertifikasi terhadap profesi pemeriksa keuangan.

“Iya, jadi mereka yang membutuhkan sertifikasi profesinya bisa kita keluarkan sertifikatnya dan akan mendapat pengakuan profesi. Hal itu berlaku untuk pemeriksa keuangan negara maupun akuntan publik,” pungkas Bahrullah. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending