Connect with us

EKONOMI

Pemungut PPN PMSE Ditunjuk oleh Ditjen Pajak Maupun Mengajukan Diri

Avatar

Published

on

Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. (Foto : katadata.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menjelaskan Subjek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari nilai uang yang dibayar oleh pembeli Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dalam acara Media Briefing Pajak virtual pada Kamis, (25/6/2020) di kantor pusat DJP, Jakarta.

Kebijakan PMSE ini diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan level playing field antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku digital serta pelaku digital dalam negeri maupun luar negeri.

Kebijakan ini sesuai PMK No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perdirjen Pajak sebagai aturan teknis PMSE telah disiapkan mengenai tata cara penunjukan, pendaftaran, maupun administrasi yang diperlukan bagi pelaku usaha.

Adapun Subjek Pemungut PPN PSME bisa dari pelaku usaha PSME seperti Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri dan Penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk Menteri Keuangan atau mengajukan diri agar ditunjuk untuk memungut PPN tersebut. 

“Pelaku usaha PMSE bisa Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri maupun Penyelenggara PMSE Luar dan Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan atas transaski barang tidak berwujud dan jasa. Disamping penunjukan oleh Direktur Jenderal Pajak, pelaku usaha juga dapat mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PMSE,” jelasnya. 

Kriteria penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE adalah nilai transaksi melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. (keu)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Utang BUMN Bisa Picu Krisis Finansial yang Lebih Besar, Hati-hati

Avatar

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto : Instagram @erickthohir_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengingatkan ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Menurut Fadli, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kini sedang menghadapi risiko gagal bayar yang serius akibat kesalahan Pemerintah dalam lima tahun terakhir.

“Saya khawatir, kita sedang menghadapi kondisi yang sama saat ini. Salah satunya adalah terkait krisis utang dan risiko gagal bayar BUMN kita,” kata Fadli dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (9/7/2020). Menurut data Bank Indonesia (BI), dalam lima tahun terakhir total utang luar negeri seluruh BUMN terus mengalami kenaikan.

Hingga April 2020, nilai utang luar negeri BUMN mencapai 55,3 miliar dollar AS, atau setara Rp775 triliun (kurs Rp14 ribu). Jumlah mencapai lebih dari seperempat total utang luar negeri swasta yang mencapai 207,8 miliar dollar AS. Padahal, pada 2014, total utang BUMN masih ada di angka 30,7 miliar dollar AS.

Fadli menuturkan, pandemi Covid-19 membuat kondisi tadi jadi lebih buruk, pendapatan hampir seluruh BUMN pasti tergerus, sementara jumlah utang jatuh tempo jumlahnya tak sedikit. Sebagai catatan, antara Mei hingga Desember 2020, ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo. Yang paling besar nilainya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp4,1 triliun. Kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit.

“Kasus paling mencolok adalah Garuda Indonesia. Pada 3 Juni lalu mereka seharusnya membayar utang sukuk global 500 juta dollar AS, namun terpaksa harus merestrukturisasinya. Covid-19 telah membuat Garuda harus memarkir 70 persen armadanya, padahal pemasukan dari penumpang berkontribusi 80 persen terhadap pendapatan perusahaan. Bayangkan, bagaimana berdarah-darahnya perusahaan tersebut saat ini?” tanyanya.

Politisi Partai Gerindra itu melihat hal serupa juga terjadi pada BUMN karya, yang pertumbuhan utangnya jauh lebih besar dari labanya. Adhi Karya, misalnya, tahun 2019 lalu pertumbuhan utangnya mencapai 20 persen, sementara labanya hanya naik 3,1 persen. Artinya, kenaikan utang tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan laba perseroan.

Tak heran jika kemudian BUMN terpaksa harus menjual aset untuk menutupi utang. Waskita Karya, misalnya, yang memiliki utang mencapai Rp 89 triliun, akan melepas empat ruas jalan tahun ini, yaitu Tol Becakayu, Tol Kanci-Pejagan, dan Tol Pejagan-Pemalang. Sedangkan satu lagi, Tol Cibitung-Tanjung Priok, akan dijual dengan mengurangi kepemilikan saham dari mayoritas menjadi minoritas.

“Semua itu, sekali lagi, akibat kesalahan tata kelola utang Pemerintah dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana saya ingatkan sejak lima tahun lalu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat negara tak punya duit sangat berbahaya. Dulu Orde Baru membangun infrastruktur saat kita sedang menikmati rejeki nomplok “Oil Boom”. Begitu juga di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan infrastruktur dilakukan saat Pemerintah menikmati ‘booming’ harga komoditas,” jelas Fadli.

“Nah, Presiden Joko Widodo ingin membangun berbagai infrastruktur fisik, yang sebagian besarnya berupa infrastruktur konsumtif seperti jalan tol dan bandara, saat negara tak punya pemasukan. Akhirnya, BUMN kita yang dijadikan korbannya. Mereka dipaksa untuk membangun dengan jalan mencari utangan,” sambung legislator dapil Jawa Barat V itu.

Menurut Fadli, fakta ini juga dicatat oleh Bank Dunia. Dalam laporan “Infrastructure Sector Assessment Program” (2018), Bank Dunia menilai pemicu terjadinya peningkatan utang BUMN adalah pengerjaan proyek-proyek Pemerintah. Mereka dipaksa untuk mengerjakan proyek Pemerintah yang tidak punya uang. Karena BUMN juga kekurangan dana, akhirnya BUMN terpaksa berutang.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu mengingatkan, jangan sampai BUMN justru jadi katalis, bahkan menjadi pemicu bagi terjadinya krisis yang lebih besar. Apalagi, selain risiko gagal bayar korporasi yang meningkat, sebagaimana tercermin dari kondisi keuangan sejumlah BUMN tadi, arus investasi yang masuk juga mencatatkan penurunan.

Sepanjang Triwulan I 2020, misalnya, PMA (Penanaman Modal Asing) yang masuk turun 9,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di berbagai sektor. Di sektor minerba, misalnya, realisasi investasi tahun ini diprediksikan turun hingga 20 persen. Selain secara nominal turun, kualitas investasi kita juga terus memburuk. Menurut catatan Apindo, pada 2010 tiap Rp1 triliun investasi yang masuk mampu menyerap sekitar sekitar 5.014 tenaga kerja. Tetapi, pada 2019, setiap Rp1 triliun investasi yang masuk hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja saja. Jadi, dalam kurun satu dekade terakhir, investasi yang masuk didominasi oleh investasi padat modal.

“Saya kira, ke depan Pemerintah tak boleh lagi menjadikan BUMN sebagai “kuda Troya” untuk berutang, terutama utang luar negeri. Selama lima tahun kemarin, pengawasan DPR atas utang Pemerintah ini telah di-‘bypass’ lewat pengalihan utang ke BUMN. Perusahaan plat merah ditugasi untuk membangun proyek-proyek Pemerintah, tapi duitnya disuruh cari sendiri. Model pembangunan yang manipulatif semacam itu seharusnya tak diteruskan. Terbukti, BUMN kita saat ini akhirnya terjebak dalam pusaran utang yang bisa memperburuk krisis,” tandasnya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021, Terkait Insentif

Avatar

Published

on

Anggota Banggar DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun 2021. Berdasarkan catatan dari Panitia Kerja (Panja) Banggar yang dikemukakan oleh Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil, Pemerintah perlu mengevaluasi dampak insentif perpajakan supaya tidak berimplikasi pada tax ratio di tahun berikutnya dalam penetapan target pajak.

“Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan sektoral dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi,” ungkap Nasir saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah juga perlu menyampaikan kendala yang dihadapi dengan jenderal pajak dalam membangun basis data dan sistem administrasi perpajakan core tax administration system serta sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Pasalnya, hal itu akan mempengaruhi industri maupun petani yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. “Kami menyampaikan agar Pemerintah mempertimbangkan kembali mengingat keadaan sedang pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap kehidupan petani tembakau,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa salah satu tantangan terberat dalam melakukan perkiraan target perpajakan tahun 2021 adalah ketidakpastian dan dinamika perekonomian tahun 2020 yang menjadi baseline perhitungan target perpajakan.

Dengan tingginya risiko tersebut, penyusunan target penerimaan perpajakan tahun 2021 akan mempertimbangkan dua factor, yakni kinerja penerimaan 2020 dan besarnya insentif yang dikucurkan buat korporasi dan konglomerat pada tahun ini.

“Penghitungan ini menjadi baseline perhitungan penerimaan perpajakan tahun 2021 yang juga mencakup kebijakan insentif perpajakan yang akan diberikan, dan strategi optimalisasi penerimaan yang akan dilakukan,” kata Sri Mulyani. Mantan petinggi Bank Dunia ini juga menekankan bahwa kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat.

Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. “Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang,” jelasnya.

Seperti diketahui, penerimaan pajak periode Januari-Mei 2020 sebesar Rp 444,56 triliun. Dengan target APBN 2020 sebesar Rp 1.254,11 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 35,45 persen dari target. Penerimaan pajak mengalami kontraksi seiring dengan mulai terlihatnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Parah Banget, Menkeu Sri Mulyani Menyatakan APBN Rugi Rp 257,8 T

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah merasakan corona mengakibatkan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat realisasi defisit anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp257,8 triliun, naik 90,7% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penyebabnya, pendapatan negara yang terkontraksi hingga 9,8%. Pendapatan negara hanya mencapai Rp811,2 triliun, turun dari realisasi semester I tahun lalu yang sebesar Rp899,6 triliun.

“Ini sesuai estimasi kami dimana pendapatan negara akan minus sekitar 10%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/7/2020).

Dengan demikian, rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 1,57%. Sebagaimana diketahui, target defisit APBN 2020 diperlebar dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.

Hal tersebut karena target belanja negara diperbesar menjadi Rp2.739,2 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.699,9 triiun.

Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 terdiri dari penerimaan perpajakan Rp624,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp184,5 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,7 triliun.

“Penerimaan perpajakan yang terkontraksi 9,4% terdiri dari penerimaan pajak Rp531,7 triliun, turun 12% serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp93,2 triliun, naik 8,8%,” katanya.

Sementara itu, PNBP yang turut terkontraksi 11,8% terdiri dari PNBP SDA Rp54,5 triliun, turun 22,9% dan PNBS Non SDA Rp130 triliun, minus 6,1%.

Meski realisasi pendapatan negara masih seret, belanja negara justru tumbuh 3,3% menjadi Rp1.068,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp668,5 triliun, naik 6% dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp400,4 triliun, tumbuh 0,8%.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 668,5 triliun, tumbuh 6%. “Tingginya belanja pemerintah pusat sebagai dampak dari belanja penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp350,4 triliun, naik 2,4% dan belanja non-k/l Rp318,1 triliun, tumbuh 10,3%.

Untuk menutupi defisit yang melebar cukup besar pada paruh pertama tahun ini, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 416,2 triliun, tumbuh 136% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp176,3 triliun. (mus)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat