Connect with us

KORPORASI

Garuda Hormati Putusan KPPU Terkait Pelanggaran Angkutan Udara

Avatar

Published

on

Garuda Indonesia Group juga akan memfokuskan pencapaian kinerja usaha yang optimal. (Foto : Kumparan.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Garuda Indonesia Group menyatakan sepenuhnya menghormati proses hukum yang telah berjalan sampai dengan saat ini.

Hal ini disampaikan sehubungan hasil putusan persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Undang Undang Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999 pada, Selasa (23/6/2020) terhadap 7 maskapai penerbangan di Indonesia yang salah satunya juga menyeret nama Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia & Citilink Indonesia).

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, putusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap sejumlah maskapai penerbangan nasional, termasuk Garuda Indonesia Group pada tahun 2019 lalu.

“Kami tentunya menyadari iklim usaha yang sehat menjadi pondasi penting bagi ekosistem industri penerbangan agar dapat terus berdaya saing. Oleh karenanya, saat ini Garuda Indonesia Group memastikan untuk senantiasa memperkuat komitmennya dalam menjalankan tata kelola bisnis Perusahaan ditengah tantangan industri penerbangan yang semakin dinamis, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku,” ujar Irfan, Rabu (24/6/2020).

Garuda Indonesia Group juga akan memfokuskan pencapaian kinerja usaha yang optimal sejalan dengan upaya penerapan prinsip dan ketentuan persaingan usaha yang sehat.

Sebagai informasi, KPPU pada Selasa (23/6/2020) membacakan Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan 7 (tujuh) maskapai udara nasional.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan nasional tersebut, KPPU memutuskan bahwa seluruh Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara.

Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan.

Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU atas layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri di wilayah Indonesia. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan kepada 7 (tujuh) Terlapor, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia (Terlapor II); PT Sriwijaya Air (Terlapor III); PT NAM Air (Terlapor IV); PT Batik Air (Terlapor V); PT Lion Mentari (Terlapor VI); dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan, KPPU menilai bahwa struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tight oligopoly). Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) grup yaitu grup Garuda (Terlapor I dan Terlapor II), grup Sriwijaya (Terlapor III dan Terlapor IV), dan grup Lion Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII).

Sehingga seluruh Terlapor dalam perkara ini menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar. Selain itu juga terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan. Persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sehingga masih terdapat ruang persaingan harga diantara rentang batasan tersebut.

Berdasarkan persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa telah terdapat concerted action atau parallelism para Terlapor, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha (meeting of minds) dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.

Concerted action atau parallelism tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para Terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha (meeting of minds) dan telah menyebabkan kenaikan harga, serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen.

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif batas atas dan batas bawah, sehingga formulasi yang digunakan dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam industri, serta efisiensi nasional; dimana batas bawah adalah di atas sedikit dari marginal cost pelaku usaha, dan batas atas adalah batas keuntungan yang wajar dan dalam batas keterjangkauan kemampuan membayar konsumen.

Saran dan pertimbangan turut direkomendasikan Majelis Komisi kepada Pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan – kebijakan, langkah – langkah dalam membantu maskapai mengatasi Covid-19 berupa regulasi dan paket – paket ekonomi diantaranya mempermudah masuknya pelaku usaha baru dalam industri penerbangan. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KORPORASI

PLN Borong Penghargaan di BUMN Marketeers Award 2020

Avatar

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto : Instagram @kementerianbumn)

Mediaemiten.com, Jakata – PLN meraih tiga penghargaan dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020. Adapun tiga kategori tersebut yaitu Gold Winner untuk “The Most Promising Company in Branding Campaign”, Silver Winner untuk “The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs”, dan Bronze untuk “The Most Promising Company Marketing 3.0”. 

Penghargaan ini digelar oleh Markplus.Inc sebagai rangkaian kegiatan “Jakarta Marketing Week” 2020” secara daring, Rabu (16/9/2020).

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya ditugaskan untuk mencari keuntungan, namun juga diberi tugas untuk mengabdi dengan memberikan kontribusi nyata bagi kepada kehidupan bangsa.

Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BUMN merupakan ujung tombak yang membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

“Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat, Covid-19. BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia harus menunjukan kreatifitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk membantu mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi. Ajang ini mendorong BUMN memacu kreatifitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk mencapai kinerja BUMN lebih tinggi dari tahun ke tahun,” ucap Erick.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya PLN untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

“Terima kasih atas apresiasi ini. Hari ini, kami sedang bertransformasi, menekankan 4 pilar yaitu Lean, Green, Innovative dan Customer Focused, PLN saat ini sedang bertransformasi untuk menghadirkan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bob Saril.

Selain 3 kategori tersebut, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril juga menjadi Finalis Special Mention Chief Marketing Officer of The Year 2020 Kategori “Entrepreneurial SOEs”. Tidak hanya itu, Direktur Human Capital dan Management PLN, Syovfi F. Roekman dan Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly juga dinobatkan sebagai Dewi BUMN atas perannya sebaga wanita dalam memajukan perusahaan BUMN.

Penyelenggaran BUMN Marketers Awards tahun ini merupakan gelaran yang ke-8. Mengangkat tema “Seize the New Normal Momentum, New – Next – Post”, ajang ini mendorong berbagai perusahaan untuk terus inovasi, kreatif, inovatif dan entreprenurial dalam menghasilkan solusi untuk bangkit dari pandemi Covid-19. 

Proses seleksi berlangsung dari Agustus hingga September 2020 diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN dan Anak Perusahaannya. Penilaian secara keseluruhan dilakukan langsung oleh para juri dari Indonesia Marketing Association (IMA). (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KORPORASI

PLN Pastikan Jamin Pasokan Listrik di Masa PSBB Jakarta

Avatar

Published

on

2.371 personil PLN yang bertugas untuk menjaga pasokan listrik. (Foto : Instagram @pln_id)

Mediaemiten.com, Jakarta  – PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik di DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Untuk menjaga pasokan listrik tetap andal selama PSBB diberlakukan, sejumlah 2.371 personil PLN yang bertugas di unit-unit kritikal seperti pembangkit, transmisi, Pengatur Beban, Transmisi, Distribusi, Pembangkit (Control Room dan Dispatcher Room), Call Center 123, Command Center, dan Posko Pelayanan Teknik tetap akan bekerja di unit kerjanya masing-masing.

Hal tersebut juga telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 di mana perusahaan pelayanan publik penyedia listrik tetap dapat beroperasi. Semua petugas diwajibkan memenuhi protokol Covid-19.

“Dalam kondisi PSBB di mana masyarakat dituntut untuk tetap berada di rumah, tentu kehadiran listrik sangat penting agar masyarakat tetap dapat beraktifitas dengan nyaman di rumah,” tutur Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi, melalui keterangannya, Minggu (13/9/2020).

PLN juga telah melakukan pemantauan secara khusus untuk rumah sakit rujukan di DKI Jakarta dimana terdapat pasien yang diisolasi karena masuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun yang sudah positif terjangkit corona. Standard Operational Procedure (SOP) yang diterapkan terhadap rumah sakit besar tersebut antara lain, memastikan pasokan listrik berasal dari dua sumber, sehingga apabila sumber listrik utama mengalami gangguan maka langsung dipindahkan ke sumber listrik cadangan.

“Jaringan pemasok rumah sakit, kantor pemerintah fasilitas lain yang menjadi bagian vital untuk siaga Penanganan Covid-19. Ini kita buat siaga dengan dua sumber dari gardu yang berbeda, sumber utama dan sumber cadangan, bebannya pun dimonitor berkala setiap 3 jam,” tamnbahnya.

PLN juga memberikan bantuan supervisi instalasi listrik milik pelanggan rumah sakit agar pasokan listrik selalu tersedia dan andal.

Dalam masa PSBB ini, PLN juga menyiagakan 16 unit UPS dengan total kapasitas 2.540 kilo Volt Ampere (kVA), 19 unit trafo bergerak dengan total kapasitas 7.005 kVA, 6 unit kabel bergerak sepanjang 1.600 meter, 2 Unit Gardu Bergerak dengan total kapasitas 1.630 kVA, 6 unit genset dengan total kapasitas 1.790 kVA untuk mengantisipasi terjadinya gangguan listrik.

Untuk memastikan kesehatan petugas, PLN juga memberikan asupan vitamin dan menyediakan ruang pemeriksaan kesehatan khusus beserta tenaga medis dan peralatan pendukung untuk memonitor kondisi kesehatan pegawai yang harus bekerja di unit-unit kritikal tersebut.

Ia menambahkan, pegawai PLN kan terus bersiaga dengan sistem split team, untuk memastikan pekerjaan dan layanan rutin tetap berlangsung. Sementara unit-unit yang bersifat pendukung dan administratif di kantor-kantor PLN, baik di pusat maupun anak perusahaan, para pegawainya diminta untuk bekerja dari rumah, atau minimal masuk hanya 10 persen.

“Dengan cara seperti itu, PLN memastikan dan menjamin pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga selama pemberlakukan kebijakan PSBB,

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB  untuk memutus mata rantai virus corona atau Covid-19. PSBB akan efektif berlaku pada Senin, 14 September 2020. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KORPORASI

PT Asuransi Jasindo Harus Update Data Peserta Jamkestama

Avatar

Published

on

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Gatot Sudjito. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Gatot Sudjito mengatakan, penting bagi PT Asuransi Jasindo selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk selalu memberikan data terbaru (update) kepada rumah sakit provider terutama di daerah, agar pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya sebagai peserta Jamkestama terlayani dengan baik.

Saat mengikuti tim kunjungan kerja BURT DPR RI ke Bandung, baru-baru ini, Gatot mengatakan bahwa tidak semua keluarga Anggota DPR RI tinggal di Jakarta. Sehingga, dengan adanya update data, keluarga yang ada di dapil pun tetap akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit provider.

“Misalkan saya, di dapil Jawa Timur VII ini, manakala ada suatu hal menyangkut istri dan anak saya sakit, maka rujukannya ini jangan sampai RS Provider dari Jasindo ini tidak ada data tentang keluarga, sehingga membuat pelayanan tidak memadai. Tentu saja ini mengganggu konsentrasi kinerja dewan manakala Anggota Dewan-nya di sini, dan anaknya sakit (di dapil) tidak diberikan pelayanan yang baik,” terang Gatot.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BURT DPR RI Paramitha Widya Kusuma. Ia menilai kecepatan dalam melakukan updating data harus ditingkatkan baik itu oleh pihak rumah sakit juga PT Asuransi Jasindo. Jangan sampai ditemukan nama Anggota DPR RI beserta keluarganya tidak tercantum dalam database rumah sakit provider.

“Perlu peningkatan kualitas updating data. Karena saat ini harusnya sudah menggunakan sistem online. Dimanapun rumah sakitnya, harusnya ada data dari Angggota DPR RI ditambah keluarga dari Anggota DPR RI tersebut. Kita juga menekankan kepada Jasindo untuk memberikan kualitas yang prima terhadap Anggota DPR RI,” ungkapnya.

Khusus kepada PT Asuransi Jasindo, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta untuk terus meningkatkan pelayanan dari rumah sakit provider. “Bila ada yang tidak mengikuti dan meningkatkan pelayanan terhadap peserta Jamkestama, mungkin jasindo bisa lebih mengevaluasi,” pungkas Paramita. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending