Connect with us

OPINI

Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Avatar

Published

on

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Mediaemiten.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat, Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : AndriantoPenggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Avatar

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Mediaemiten.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Subsidi Energi Listrik dan Elpiji Secara Langsung akan Lebih Tepat Sasaran

Avatar

Published

on

Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero, Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim. (Foto : Istimewa)

Oleh : Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim, Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero.

POLEMIK subsidi energi, yaitu listrik, elpiji dan BBM belum reda setelah 20 tahun reformasi. APBN masih dituntut menggelontorkan subsidi dengan angka yang signifikan. Hanya subsidi BBM yang secara perlahan dapat dikurangi.

Tahun 2018, subsidi listrik mencapai Rp. 56,5 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp. 59,3 triliun. Tahun anggaran 2020, subsidi listrik dialokasikan Rp. 54,78 triliun. Subsidi konsumsi elpiji untuk rakyat miskin tahun 2018 sebesar Rp. 58,1 triliun. Tahun 2019 dialokasikan Rp. 58 triliun, dan alokasi subsidi elpiji pada APBN 2020 sebesar Rp. 50,6 triliun.

Sejauh ini, kita belum bisa memprediksi realisasi subsidi tahun 2020. Pandemi Covid-19 juga berdampak negatif, khususnya bagi kelistrikan PLN. Penjualan listrik bulanan PLN tidak menggembirakan. Selama dua bulan Covid-19 mewabah, PLN kebagian tugas tambahan untuk menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA.

Subsidi diberikan karena biaya penyediaan lebih tinggi dari daya beli masyarakat. Karena itu sangatlah beralasan menggelontorkan subsidi untuk membantu rakyat yang tidak mampu mendapatkan barang pokok berupa listrik dan elpiji, melalui harga jual yang diatur.

Harga jual dipengaruhi biaya input atau biaya penyediaan. Pada penyediaan listrik, ada komponen biaya penggantian investasi peralatan, operasional, dan biaya energi primer: batubara, gas, panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan PLN per 31 Desembaer 2019 yang dilaporkan pada 18 Mei 2020, penerimaan subsidi tahun 2019 sebesar Rp. 51,71 triliun. Penerimaan pendapatan kompensasi Rp. 22,25 triliun. Angka ini sedikit naik diandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp. 48,10 trilun, dan penerimaan atas kompensasi 2018 yang sebesar Rp. 23,17 triliun.

Pada penyediaan elpiji ada biaya pengadaan , pembelian (impor) dan biaya distribusi. Besaran impor elpiji adalah 75% dari seluruh kebutuhan. Sekitar 90% impor ini dipenuhi dari Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Kuota elpiji bersubsidi tahun 2020 ini 7 juta Ton.

Tak banyak pihak yang mempersoalkan, dan tak banyak pula perdebatan tentang biaya penyediaan listrik maupun elpiji hingga sampai ke konsumen. Khalayak percaya seolah demikian adanya. Seiring berjalannya waktu, besaran subsidi terus meningkat. Tapi sayangnya belum kuat kesadaran untuk menemukan langkah-langkah yang bisa mengurangi subsidi secara signifikan. Terus meningkatnya subsidi energi seharusnya memunculkan desakan untuk segera dilakukan transformasi pengelolaan subsidi energi. Tujuannya agar subsidi energi ini tidak menjadi beban tetap APBN.

Potret Subsidi Energi

Harga listrik bersubsidi 450 VA adalah Rp. 415 per kWh. Harga ini tidak pernah naik sejak 2010. Demikian pula tarif listrik bersubsidi 900 VA yang sebesar Rp. 605 per kWh. Tarif ini ini jauh lebih rendah dari tarif normal, yang memperhitungkan keekonomian, yaitu biaya penyediaan plus margin.

Sampai Agustus 2019, jumlah pelanggan listrik 450 VA bersubsidi tercatat 23,9 juta, dan pelanggan listrik 900 VA bersubsidi mencapai 6,9 juta pelanggan. Sedangkan pelanggan 900 VA non subsidi sebanyak 2,7 juta pelanggan.

Mengacu pada jumlah pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA yang dianggap tidak mampu membayar penuh listriknya, pemerintah menyalurkan dana subsidi kepada PLN atas selisih tarif normal PLN dan tarif yang diberlakukan kepada rumah tangga tidak mampu tersebut.

Sejauh ini yang dikatagorikan penerima subsid listrik adalah pelanggan golongan tarif 450 VA yang sebanyak 23,9 juta pelanggan, dan 6,9 juta pelanggan golongan tarif 900 VA. Data ini tidak pernah dipersoalkan, seolah tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan daya beli, dan seolah jumlah penerima sudah sesuai.

Sejauh ini, belum ada yang meneliti akurasi besaran subsidi yang diambil dari APBN dengan kebutuhan riilnya berdasarkan data jumlah pelanggan yang disubsidi. Apakah subsidi yang dilakukan selama ini efektif?

Persoalan pada elpiji, yaitu harga elpiji bersubsidi mulai tahun 2007 saat mula diluncurkan dan diperkenalkan tabung 3 Kg kepada masyarakat, harganya Rp. 5000 per Kg atau Rp. 15 ribu per tabung. Harga pada pemakai mencapai Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Harga ini tidak berubah sampai sekarang. Pada saat itu harga elpiji domestik masih rendah dan dapat dipenuhi sendiri oleh produsen dalam negeri, sehingga boleh dibilang belum ada subsidi.

Kemudian dengan semakin massalnya pemakaian elpiji dan sebagiannya harus dipenuhi oleh impor, harga menjadi sangat komersial. Harga impor bervariasi antara 500 USD sampai 600 USD per Ton. Hal ini mendorong harga elpiji meningkat.

Pada Juli 2019, harga elpiji impor berkisar 360 USD per Ton. Dana subsidi elpiji digelontorkan untuk menjaga harga elpiji tabung 3 kg agar tetap terjangkau penerima, berada di kisaran Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Pembeli tabung 3 Kg disasarkan pada rakyat miskin dan usaha mikro kecil atau UMK.

Menurut catatan yang penulis dapatkan dari beberapa media, pemakaian tabung 3 Kg pada rumah tangga rata-rata 3 tabung per minggu. Usaha mikro seperti pedagang soto, 3 tabung per dua hari. Warung nasi 2 tabung, dan pedagang gorengan 1 tabung per hari.

Dari sinilah tebaran angka 6,9 juta ton (2019) elpiji 3 Kg tersebut berasal. Sama dengan 2,3 milyar tabung elpiji setiap tahun hilir mudik melayani pemakai. Tahun 2020 disiapkan jumlah 7 juta ton untuk tabung 3 Kg ini.

Penyalurannya sederhana namun pelaksanaannya tidak gampang

Pemerintah berencana mengubah skema mekanisme subsidi elpiji, dari yang awalnya melekat pada harga jual barang menjadi langsung ke masyarakat yang berhak. Harapannya, penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Bila untuk elpiji diberikan subsidi langsung, maka ada baiknya hal ini juga dilakukan untuk subsidi listrik, mengingat komoditinya mirip. Sama-sama energi rumah tangga miskin. Pelanggan listrik rumah tangga kecil sudah memiliki hitoris data yang mempermudah penghitungan besaran subsidi dan data awal calon penerima.

Namun demikian beberapa persoalan rumit tetap ada, yaitu bagaimana menentukan siapa atau keluarga mana, dan berapa jumlah yang berhak menerima. Berapa dan bagaimana besaran subsidi per keluarga, apakah tetap atau ada variasi naik/turun. Bagaimana sistem penyalurannya dan sosialisasinya. Bagaimana pengamanannya dari praktek kecurangan yang potensial terjadi.

Tak mudah memang, untuk membuat keputusan. Tapi, walau banyak tantangan, skema subsidi langsung ke masyarakat ini seyogyanya tidak boleh diulur lagi.

Subsidi langsung, selain akan lebih tepat sasaran, warga penerima subsidi bisa menerima dana tunai, sehingga dapat mengatur pengeluaran secara bijak. Tentu dengan asumsi bahwa harga energi berada pada batas keekonomiannya. Dana subsidi yang turun ke masyarakat dapat sejenak membantu perputaran ekonomi di kalangan bawah piramida ekonomi.

Bila harga energi berlaku pada harga keekonomiannya, maka terbuka kemungkinan adanya pasokan langsung dari sumber energi setempat. Ini sesuatu yang bakal menjadi trend kedepan. Terjadi situasi yang adil. Mereka yang dapat berhemat akan mendapat sedikit sisa uang subsidi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dengan asumsi, penerima subsidi mendapatkan besaran dana yang sama.

Dengan subsidi langsung ke penerima yang berhak, maka ada harapan jumlah subsidi dapat berkurang, seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan tumbuhnya perekonomian.

Jumlah penerima subsidi

Rencana skema penyaluran subsidi elpiji secara langsung telah disampaikan Kementrian ESDM. Namun sejauh ini belum dapat dipastikan jumlah penerima subsidi. Kisarannya ada di angka 15 juta sampai 25 juta jiwa.

Banyak sumber yang bekerja terkait penghitungan angka calon penerima subsidi. Ada angka jumlah penduduk miskin BPS, ada sensus BPS, ada sensus ekonomi BPS 2016, angka dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi acuan, dan data Kementrian Sosial.

Jika mengacu pada batas atas yaitu 25 juta jiwa -seperti yang disebutkan Ditjen Migas- maka akan ada penerima kira-kira 8,3 juta keluarga yang berhak. Namun angka tersebut terlalu matematis yang terlalu tegas menarik garis batas. Manakala dikatakan rakyat miskin tak mampu berjumlah 25 juta jiwa, atau 8,3 juta keluarga miskin, maka tentu ada keluarga yang mendekati garis kemiskinan, dan ada keluarga yang perlu dibantu, demi keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PLN sendiri dapat membantu pemerintah menyiapkan data calon penerima subsidi lenergi, dengan memanfaatkan data base pelanggannya. Tentu dibutuhkan pemutakhiran, verifikasi dan validasi lagi, agar didapatkan potret penerima yang lebih akurat.

Menghitung besar subsidi langsung bulanan dan tahunan

Pelanggan listrik PLN 450 VA mengunakan energi listrik rata rata 90 sampai 100 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 415 per kWh, rekening listrik yang harus dibayar sekitar Rp. 41.500 per bulan. Pelanggan 900 VA RTM menggunakan listrik rata rata 180 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 605 per kWh, rata-rata tagihan yang dibayar sebesar Rp 108.900 per bulan.

Saat ini, bila dilakukan subsidi langsung ke pelanggan tak mampu, maka tarif yang diberlakukan dituntut adil bagi kedua belah pihak, yaitu PLN dan rakyat. Keduanya berhak mendapatkan hak dasarnya.

Bila demikian rujukannya, tarif yang adil adalah setinggi biaya pokok penyediaan sisi PLN (pada pertengahan 2020 ini nilainya Rp. 1.200 per kWh, dan harus dicatat bahwa angka ini bervariasi, tergantung dari harga energi primer, nilai tukar dolar, dan inflasi). Maka bila tahun 2020 ini mulai dilakukan subsidi langsung, pelanggan PLN 450 VA diberlakukan tarif Rp. 1.200 per kWh. Pelanggan PLN 900 VA juga dibelakukan tarif Rp. 1.200 per kWh, atau paling tinggi Rp. 1.250 per kWh.

Uang subsidi yang akan dibayarkan Pemerintah langsung kepada pelanggan PLN bisa dipatok 100 kWh per bulan dikalikan selisih tarif Rp. 785 atau Rp 78.500 per bulan per pelanggan. Uang subsidi untuk pelanggan 900 VA Tak Mampu juga Rp 78.500 per bulan, demi perlakuan adil.

Penyediaan subsidi oleh Pemerinah untuk listrik harus dianggarkan sebesar Rp 31.086 milyar atau Rp 31,09 triliun per tahun. Dengan dana tersebut, semua keluarga tergolong miskin dan tak mampu, baik yang sudah berlngganan listrik maupun yang belum dapat pelayanan listrik mendapatkan subsidi langsung tunai untuk kegunaan listrik. PLN tidak rugi, karena listriknya dibayar pas dan tepat waktu.

Memang kadang kala subsidi tak langsung yang dibayarkan kepada PLN turunnya belakangan. Angka penyediaan subsidi Rp. 31,9 triliun untuk listrik ini jauh lebih rendah dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020. Hal ini karena penyediaan subsidi untuk rakyat tak mampu dibatasi sampai dengan tarif listrikyang tidak lebih tinggi dari biaya penyediannya.

Pada konsumsi elpiji, menurut catatan Kementrian ESDM, rumah tangga tak mampu mengkonsumsi elpiji rata rata 15 sampai 16 Kg per bulan, dengan harga dasar Rp. 5.000 per Kg.

Tahun 2019, dengan harga LPG Aramco 360 USD per ton dan kurs Rp 14.200 per USD. Harga bulan Juli 2020 adalah Rp. 273.165 per Ton. Bila dipakai patokan harga rata rata 300 USD per ton dan kurs Rp. 14.500 per USD, maka harga loco Stasion Penerimaan Indonesia di Jawa dan Sumatera mencapai Rp. 5.180 per Kg. Jika dimasukkan biaya distribusi dan lain lain, harga di distributor dapat mencapai Rp. 6.100 per Kg, dan harga di konsumen sekitar Rp. 7.200 per Kg atau Rp. 21.600 per tabung 3 Kg.

Dengan penetapan asumsi konsumsi 16 Kg epliji per keluarga per bulan, maka subsidi yang dibayarkan langsung ke penerima adalah Rp. 41.600 per bulan, yang dapat meningkat mengikuti kenaikan harga pasokan LPG.

Dalam setahun, pemerintah harus menyediakan anggaran subsidi langsung elpiji kepada 33 juta penerima sebesar Rp.16,48 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 50,6 triliun.

Perlu pula dicatat untuk evaluasi bahwa harga LPG Impor standar Aramco pertengahan 2020 sangat rendah. Bahkan mencapai 55 % dari harga LPG Impor awal tahun 2018 yang sebesar 500 USD per ton.

Angka Rp. 16,48 triliun adalah angka subsidi yang tepat sasaran, yang merupakan tujuan mutlak kebijakan subsidi.. Sehubungan dengan itu, perlu disiapkan perangkat sosialisasi kepada semua pihak termasuk pihak pihak yang mungkin akan kehilangan sumber pendapatan dan keuntungan karena kebijakan subsidi sebelumnya yang tidak tepat sasaran.

Apapun pro kontra yang nanti berkembang, kemanfaatan untuk rakyatlah yang harus diutamakan.


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Hentikan Menjelekan Negeri Sendiri

Avatar

Published

on

Ribuan orang saat berkumpul untuk demonstrasi damai dalam mendukung George Floyd di AS. (Foto : Instagram @reuters)

Oleh: Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di New York.

BEBERAPA hari lalu saya mendapat kiriman video dari seseorang tentang seorang warga Indonesia ikut orasi dalam sebuah demonstrasi di sebuah kota di Amerika. Ketika itu saya tidak kenal siapa gerangan dia, dan di kota mana acara itu terjadi.

Yang pasti awalnya saya bangga. Selama 23 tahun lebih saya tinggal di Amerika hampir belum pernah menemukan warga yang menonjol dalam acara-acara publik atau kemasyarakatan, apalagi menjadi seorang pembicara. Tentu bagi saya hal seperti ini harus didukung dan membanggakan sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika.

Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan konten pidatonya. Entah kenapa saya lewatkan begitu saja. Barangkali karena saya terlalu terobsesi untuk melihat putra-putrì bangsa ini tampil di garda depan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara.

Dan saya tidak terlalu membeda-bedakan siapa saja yang punya kapabilitas untuk itu. Tidak peduli ras, etnis, asal daerah, maupun agama apapun yang mereka anut. Saya akan bangga melihat teman-teman Muslim Indonesia maju dan dikenal di Amerika. Saya juga akan bangga melihat teman-teman Kristiani, Hindu atau Budha untuk maju dan memainkan peranannya di Amerika.

Tiba-tiba saja kemarin hari media sosial saya, baik WA, FB, maupun Twitter di bombardir oleh pertanyaan tentang siapa orang di video itu. Terus terang saya tidak kenal dan tidak juga tahu di kota mana.

Akhirnya sekali lagi saya dengarkan video itu dengan baik dan teliti. Tiba-tiba pendengaran saya seperti tertusuk oleh pidato itu. Isinya begitu menyinggung perasaan, karena di depan warga Ameriia yang marah, Indonesia di sebutkan sebagai negara yang prejudice, diskriminatif dan tidak memberikan kebebasan kepada minoritas.

Sejujurnya pidato orang tersebut secara umum bagus. Karena mendukung Saudara-Saudara warga minoritas Amerika, khususnya warga hitam dalam perjuangan mencari keadilan dan kesetaraan. Sayangnya di awal pidato itu nama Indonesia ditampilkan dengan wajah buruk.

Isi awal ceramahnya kira-kita berikut:
“Saya datang dari Indonesia. Dan saya sangat tahu Bagaimana rasanya diperlukan dengan prejudice dan diskriminasi. Saya hadir di Amerika bukan untuk ini (diskriminasi warga minoritas di Amerika). Saya kira saya meninggalkan Indonesia, melarikan diri dari negara yang menjadikan saya tidak bisa bernafas….dan seterusnya”.

Mendengarkan pidato itu seolah meruntuhkan kegembiraan dan rasa bangga saya Sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika. Kenapa Indonesia harus digadaikan untuk tujuan yang mungkin baik?

Saya katakan baik karena bertujuan untuk membela mereka yang termarjinalkan. Memberian dukungan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Tapi Kenapa harus Indonesia dikorbankan sebagai negara prejudice dan diskriminatif?

Saya pun kembali kecewa. Kecewa bukan karena presentasinya yang disampaikan dengan bahasa Inggris yang jauh dari harapan. Dan itu dia akui. Tapi karena awal pidato yang menjelekkan Indonesia itu.

Saya pun mencari tahu siapa orang tersebut dan di kota mana. Ternyata di pidato itu dia menyebut kota Portland, sebuah kota di negara bagian Barat Amerika.

Tapi siapa gerangan orang tersebut? Baru hari ini saya mendapat informasi bahwa sosok itu adalah seorang pendeta bernama Pendeta Oscar Suriadi. Dia adalah pendeta gereja City Blessing di kota Portland sejak tahun 1998.

Kecewa dan harapan

Saya sebagai Diaspora Indonesia di Amerika, dan tentunya sebagai seorang Muslim dan Imam, sangat kecewa dengan potongan pidato Pendeta Oscar itu.

Kekecewaan saya tentunya bukan pertama kali ini. Tapi sudah beberapa kali saya menemukan adanya pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memburuk-burukkan negaranya sendiri. Kalaupun sudah berpindah warga negara, minimal negara asalnya.

Saya masih ingat beberapa tahun lalu ketika Presiden SBY mendapat penghargaan dari Conscience Foundation, Pimpinan Rabbi Arthur Schneier. Ketika itu ada beberapa organisasi Yang kebetulan berafiliasi ke warga Indonesia di NY mengirimkan surat ke Rabbi Arthur memburuk-burukkan Indonesia sebagai negara intoleran.

Saya tahu betul siapa mereka dan apa isi suratnya karena Rabbi Arthur Schneier adalah Pendeta Yahudi yang cukup dekat dengan saya. Bahkan di acara itu sayalah Yang memimpin doa pembuka. Beliaulah yang memberitahu ke saya siapa yang mengirim surat dan apa isi suratnya.

Maka dengan kejadian di Portland ini semakin menjadikan saya gerah dan kecewa. Bahwa ada saja pihak-pihak yang tidak tahu berterima kasih kepada negaranya atau negara asalnya.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan segala kekekurangannya, Indonesia adalah negara yang paling toleran terhadap kaum minoritas. Saya menyampaikan ini karena saya sudah diberikan kesempatan untuk tinggal atau minimal mengunjungi banyak negara.

Di Indonesia dari dulu semua warga bebas beragama dan menjalankan agamanya. Pernahkah Indonesia melarang agama, selama memang sejalan dan diakui dengan Konstitusi?

Di negara manakah yang mayoritas non Muslim semua agama diberikan hak liburan nasional keagamaannya? Sungguh beruntung saudara-Saudara minoritas di Indonesia. Kami di New York berjuang tujuh tahun lebih untuk mendapatkan hak libur sekolah di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itupun hanya di kota New York.

Karenanya kalaupun ada kasus-kasus gesekan antar masyarakat agama di Indonesia itu bukan berarti Indonesia sebagai negara yang prejudice dan diskriminatif.

Selain itu, kasus-kasus diskrimanasi terjadi kepada semua pihak. Siapa yang bisa mengingkari kekerasan dan diskriminasi kepada Umat Islam di Papua misalnya?

Lebih penting lagi di Indonesia ada masa-masa di mana kaum minoritas mendapat posisi yang upper hand (lebih beruntung). Mereka misalnya menduduki posisi-posisi publik yang strategis dan penting di negara ini.

Apalagi jika kita berbicara tentang penguasaan perekonomian. Yang pasti sebagian besar kue negeri ini dikuasai oleh sekelompok kecil warga dari kalangan tertentu. Warga mayoritas pun hanya menerima itu seolah sebuah kenyataan semata.

Saya hanya ingin mengatakan: hentikan memburuk-burukkan Indonesia demi mencari nasib baik di negeri orang. Jangan sebuah, dua buah kasus anda pakai untuk mencampakkan wajah bangsa/negara di depan mata orang lain.

Belajarlah berterima kasih dan tahu diri!


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat