Connect with us

ENERGI

Wintermar Offshore Marine Jadwal Ulang Hutang ke IFC dan DEG USD29 Juta

Avatar

Published

on

Jadwal pembayaran telah diubah disesuaikan dengan proyeksi arus kas Perusahaan. (Foto : Wintermar.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) telah menyelesaikan perjanjian penjadwalan ulang hutang dengan dua pemberi pinjaman utama, International Finance Corporation (IFC) dan Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) sebuah institusi keuangan untuk pembangunan dan anak perusahaan Grup KfW.

Direktur Utama WINS Sugiman Layanto dalam keterbukaan informasi BEI Kamis (18/6/2020) mengatakan , sebagai hasil dari penjadwalan ulang ini, hutang USD29 juta yang semula akan jatuh tempo antara 15 Maret 2021 hingga 15 Desember 2022 telah diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

Berdasarkan surat perubahan perjanjian tertanggal 17 Juni 2020, jadwal pembayaran telah diubah disesuaikan dengan proyeksi arus kas Perusahaan yang baru, menghasilkan pengurangan pembayaran
pokok sebesar USD3,6 juta pada tahun 2020 dan USD12 juta pada tahun 2021. Pinjaman yang termuat dalam perjanjian ini merupakan 56 persen dari total seluruh pinjaman bank Perusahaan.

Sugiman Layanto mengatakan, “Kami sangat senang bisa menyelesaikan penjadwalan ulang ini yang secara signifikan meningkatkan profil likuiditas Perusahaan untuk dua tahun ke depan, Hal ini memungkinkan Perusahaan mendapatkan kepercayaan diri lebih tinggi untuk bernavigasi melalui ketidakpastian yang diciptakan COVID19. Kami sangat menghargai hubungan yang sangat baik dengan IFC dan DEG, yang telah mendukung sejak kami terdaftar di bursa efek. Keyakinan mereka akan keberlanjutan jangka panjang Perusahaan dan dukungan melalui penjadwalan ulang pinjaman kami, menempatkan Perusahaan di posisi yang kuat untuk menghadapi masa kritis ini. Kami berterima kasih atas dukungan mereka. “

Para Pemberi Pinjaman, IFC dan DEG, telah mendukung Wintermar sejak 2011, dan telah berperan penting dalam membantu Perusahaan memperkuat kerangka Tata Kelola Perusahaan, serta membantu Perusahaan menjaga komitmen atas atas aspek Lingkungan dan keberlanjutan.

“IFC tetap berkomitmen untuk membantu klien-kliennya bernavigasi melalui masa-masa yang penuh tantangan. Kami mengakui komitmen Wintermar terhadap tata kelola dan kepatuhan dalam isu-isu keberlanjutan dan percaya bahwa penjadwalan ulang ini akan memberikan fleksibilitas tambahan bagi perusahaan dalam mengelola krisis saat ini,” kata Azam Khan, Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste.

Heribert Puetz, mewakili DEG, mengatakan: “Kami senang dapat mendukung Wintermar dengan penjadwalan ulang ini, dan mengakui upaya yang telah dilakukan Wintermar untuk menciptakan pekerjaan yang terampil dan meningkatkan standar di Indonesia atas isu keberlanjutan.”

Kontrak yang dimiliki pada akhir Mei 2020 bernilai USD74,65 juta. (ten)


EKONOMI

Kementerian ESDM Dorong Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Insfrastruktur LNG Terminal

Avatar

Published

on

Ilustrasi Infrastruktur LNG Terminal./Dok. esdm.go.id

MEDIA EMITEN– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih ramah lingkungan, salah satunya gas bumi.

Dibutuhkan pengembangan infrastruktur gas untuk mempercepat pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, salah satunya LNG Terminal.

“Porsi pemanfaatan gas bumi tahun 2020 tercatat sekitar 19,5%, di targetkan meningkat menjadi 22% pada tahun 2025”, ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi , seperti dikutip Mediaemiten.com dari laman edsm.go.id.

Untuk mewujudkan target tersebut, PLN melalui anak usahanya PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) dan Perusahaan Daerah Provinsi Bali yaitu PT Dewata Energy Bersih (DEB) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman studi kelayakan kajian untuk pengembangan LNG Terminal Bali.

Langkah ini merupakan bagian dari semangat Transformasi PLN, serta sejalan dengan arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan Pemerintah Provinsi Bali yang terus mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan secara virtual oleh Direktur Utama PLN GG, Moh Riza Affiandi dan Direktur PT DEB, Cokorda Alit Indra Wardhana, Selasa. 23 Februari 2021.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan penggunaan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Menurutnya, ini mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana pengembangan infrastruktur energi harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

“Kami komitmen untuk terus meningkatkan penggunaan energi bersih,” tutur Zulkifli.

Gubernur Bali, I Wayan Koster juga menyampaikan tentang arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan pemerintah Provinsi Bali yang terus mendorong energi ramah lingkungan.

“Meskipun Bali tidak mempunyai sumber daya alam dan mineral untuk pembangkitan listrik, keinginan kuat telah sejalan dengan regulasi energi dan kelistrikan nasional yaitu menjaga alam Bali bersih mulai dari sumber / hulu hingga ke hilir,” ucap Koster.

Studi kelayakan kajian atas pengembangan bisnis LNG yang dilakukan ini diharapkan menjadi awal rencana Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Terminal Penerima dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) di Provinsi Bali antara PLN GG dan PT DEB.

Pengembangan infrastruktur LNG Terminal Bali ditargetkan dapat beroperasi memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran pada awal tahun 2023.

Untuk pemenuhan bahan bakar Pembangkit Listrik Gas di Pesanggaran akan memanfaatkan LNG, dimana saat ini PLN telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen LNG BP Tangguh.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan pasokan gas alam adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur gas, khususnya infrastruktur yang terkait dengan terminal LNG termasuk transportasi LNG serta sarana pendukung lainnya.

PLN dalam pelayanan kelistrikan di Bali mengedepankan penggunaan energi bersih salah satunya adalah Pembangkit Listrik berbahan bakar gas.

Selain mengoptimalkan PLTDG Pesanggaran kapasitas 200 megawatt (MW), PLN juga akan melakukan relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas dan Uap ke lokasi Pesanggaran dengan kapasitas 300 MW.

Kementerian ESDM menyebutkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan penguatan sistem kelistrikan Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi Bersih.

Selain itu, untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali, PLN juga akan mewujudkan integrasi sistem tenaga listrik Jawa Bali melalui jaringan transmisi sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia. (ENI) 


Continue Reading

EKONOMI

Ini Dia 8 Strategi Pengelolaan Minerba yang Diluncurkan Pemerintah

Avatar

Published

on

Ilustrasi pertambangan minerba/Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional.

Peranan sektor pertambangan minerba secara berkelanjutan harus dibarengi dengan pengelolaan berasaskan kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

Menurut Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid, kebijakan minerba Indonesia digambarkan sebagai satu bentuk rumah dimana baseline dari kebijakan adalah neraca sumber daya dan cadangan minerba.

“Tentu saja, pondasi yang memperkuat rumah ini adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” kata Wafid seperti dikutip Mediaemiten.com dari laman resmi esdm.go.id, di Jakarta.

Wafid menambahkan, rencana pengelolaan minerba nasional selalu mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia dan lingkungan.

Hal ini menurut data dan infomasi geospasial dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah atau zonasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, prioritas pemberian komoditas tambang, jumlah dan luas wilayah pertambangan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

Menurutny, perkembangan industri pertambangan dewasa ini, membutuhkan strategi khusus bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

Terdapat 8 strategi kebijakan dalam mengelola wilayah pertambangan.

Pertama, iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karateristik unik pertambangan demi menjaga keberlangsungan usaha.

Kedua, kaidah pertambangan yang baik.

Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dan nasional.

Keempat, penggunaan dan pengembangan tenaga kerja dan produk dalam negeri.

Selanjutnya strategi kelima adalah adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang terdiri dari pemasaran dan/atau penjualan serta pengendalian produksi.

Keenam, peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tingggi.

Ketujuh, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan yang terakhir, dukungan terhadap pengembangan industri daur ulang.

Nantinya, ke-delapan strategi khusus ini diharapkan sebagai jawaban dalam menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan, menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan minerba dan menjamin kepastian hukum dan berusaha. (wan)


Continue Reading

ENERGI

BRMS Naikkan Harga Saham Private Placement Jadi Rp 84 Per Saham

Avatar

Published

on

BRMS akan menerbitkan 8.685.302.932 saham baru (seri B) di harga Rp84 per saham. (Foto : idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mengajukan kenaikan harga saham dalam rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu alias private placement dalam rangka pelunasan hutangnya (melalui konversi hutang menjadi saham).

Manajemen BRMS dalam keterbukaan informasi BEI Senin (22/6/2020) disebutkan, peningkatan harga saham menjadi Rp84 dari harga sebelumnya Rp50. BRMS akan menerbitkan 8.685.302.932 saham baru (seri B) di harga Rp84 per saham.

Seluruh saham tersebut akan diserap oleh salah satu kredit dari BRMS yait Wexler Capital Pte Ltd melalui skema konversi hutang menjadi saham dalam rangka pelunasan pinjaman sebesar $52 juta (sekitar Rp729 miliar) kepada Wexler. (ten)


Continue Reading

Trending