Connect with us

BOGOR

Pariwisata Kabupaten Bogor Bersiap Masuki Era New Normal

Avatar

Published

on

Para pelaku usaha parawisata di Kabupaten Bogor sepakat ingin kembali kepada kehidupan kepariwisataan. (Foto : Bogorkab.go.id)

Mediaemiten.com, Bogor – Masuki era New Normal industri pariwisata di Kabupaten Bogor terus bersiap dan berinovasi dalam menerapkan protokol kesehatan agar bisa kembali bergeliat di tengah pandemi wabah Covid-19. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Ketua Tim Pemulihan Pariwisata Kabupaten Bogor, Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan nara sumber lainnya saat berdialog di Radio Tegar Beriman (Teman) 95.3 Fm Diskominfo Kabupaten Bogor.

Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wawan Gunawan menjelaskan, pada prinsipnya kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata. Kita tengah berkoordinasi secara intensif dengan kementrian, lembaga serta stakeholder terkait untuk menyiapkan protokol-protokol yang nantinya bisa diterapkan bagi industri pariwisata yang tentunya berlaku untuk pariwisata di Kabupaten Bogor.

“Di era new normal ini apa yang harus kita persiapkan, pertama ada tanggap darurat, diantaranya membrikan bantuan bagi para pelaku usaha dan karyawan pariwisata yang terdampak. Saat ini kita ada pada fase pemulihan berupa revitalisasi khusunya di sektor wisata, mungkin kedepannya ada tahap berikutnya yakni normalisasi”, jelas Wawan.

Wawan menambahkan, sekarang ini bagaimana kita melihat untuk pariwisata, protokol kesehatan hingga keamanan jadi perhatian wisatawan. Contohnya, ketika wisatawan mau datang ke destinasi di daerah puncak. Pertama yang diperhatikan adalah apakah destinasi wisatanya siap atau tidak menerapan protokol kesehatan.

“Karena saat ini sudah menjadi sebuah tuntutan, kemanan harus dipastikan, kenyamanan juga harus dipastikan. Artinya wisatawan ini harus sudah mendapatkan kepastian atau jaminan kualitas protokol kesehatan, kalau mereka datang ke destinasi wisata tersebut ia tidak akan tertular virus”, terang Wawan.

Intinya, lanjut Wawan, saat ini harus betul-betul menggunakan perhitungan yang matang tidak boleh tergesa-gesa untuk membuka destinasi wisata. Kita harus sama-sama meyakini bahwa era new normal ini sudah menjadi tuntutan sekaligus peluang baru yang harus kita respon bersama.

Selanjutnya Ketua Tim Pemulihan Pariwisata Kabupaten Bogor Zainal Syafrudin, mengatakan, para pelaku usaha parawisata di Kabupaten Bogor sepakat ingin kembali kepada kehidupan kepariwisataan yang baik sesuai dengan tatanan new normal yang saat ini harus kita lakukan. Kami yakin untuk Kabupaten Bogor kedepan akan kembali maju pariwisatanya, karena kita merasakan bersama selama tiga bulan ini kita berada di rumah, ketika ada relaksasi mereka yang selama ini stay at home pasti akan mengejar destinasi wisata, restoran dan hotel.

“Saya ingin pariwisata di Kabupaten Bogor ini kembali berkembang di tengah kondisi new normal, oleh karenannya beberapa hari yang lalu kami bersama pemerintah Kabupaten Bogor sepakat pertama protokol kesehatan wajib dilakukan. Dan kami mengundang Bupati dan jajarannya untuk melihat apa yang sudah kami persiapkan untuk menyambut keadaan new normal”, ungkapnya.

Salah satunya, kata Zainal, di lapangan golf, penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan, satu golf car hanya untuk satu orang, atau jika terpasa dengan supir ada penyekat antara supir dan pemain golf. Dan tentunya protocol kesehatan yang lainnya juga diterapkan seperti wajib menggunakan masker meski sedang berolahraga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor, Muliadi memaparkan, salah satu destinasi wisata yang siap adalah Taman Safari Indonesia (TSI). TSI baru dibuka senin tanggal 15 Juni kemarin dan itupun membutuhkan waktu yang cukup lama. TSI kami anggap sudah sangat siap melaksanakan protokol kesehatan, dari mulai pintu gerbang sampai ke lokasi-lokasi yang akan dibuka. Pertama mereka melakukan simulasi-simulasi dan sudah diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. Kemudian selama seminggu kami lakukan evaluasi dan mereka tidak henti-hentinya melakukan simulasi agar lebih membiasakan keadaan new normal ini.

“Mulai dari kebiasaan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), Face Shield, masker, lalu ada pemeriksaan bagi setiap kendaraan yang masuk dengan pengukur suhu tubuh ada hand sanitizer di beberapa titik. Terakhir hari sabtu kemarin bersama Kapolda Jawa Barat melaksanakan rapid test dan hari Senin Alhamdulillah sudah mulai dibuka”, terangnya.

Kemudian untuk hotel dan restoran, tambah Muliadi, hampir seluruhnya yang kami monitor selama satu minggu rata-rata sudah siap. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat ikut melaksanakan monitoring dan hanya memberikan beberapa saran seperti restoran dan hotel bisa menyediakan minuman jahe untuk memelihara stamina dan daya tahan tubuh.

“Insyaallah semua hasil dari monitoring dan evaluasi akan kita bawa ke Gugus Tugas Covid-19. Setiap pelaku usaha pariwisata yang akan membuka kembali tempat wisatanya wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Perbup no.35 tahun 2020 tentang Covid-19”, tandasnya.(bog)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BOGOR

PPJNA 98 Tuding Ada Upaya Makar yang Menggulingkan Jokowi

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Mediaemiten.com, Bogor – Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 menuding ada upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tanpa tedeng aling-aling, PPJNA 98 menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sedang melakukan upaya memanfaatkan situasi, memanfaatkan kemurnian perjuangan buruh, mahasiswa dan kaum pergerakan untuk berbuat makar.

Demikian pernyataan tertulis yang diterima Hallobogor.com — Hallo Media Network dari Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 yang ditandatangani Ketua Umum Anto Kusumayuda dan Sekjen Abdul Samad Nur Akhmad, di Bogor, Senin (17/8/2020).

Anto juga heran mengapa sosok patriot NKRI mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo bisa hadir memelopori gerakan dan konspirasi Makar yang didalamnya dimanfaatkan oleh kekuatan yang akan mengganti sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45 dengan sistem khilafah yang tidak mengakui konsep NKRI.

“Kenapa baru sekarang Bpk GN seolah paling depan memimpin gerakan? Tidak saat menjadi Panglima TNI berjuang menuntaskan semua agenda perjuangan reformasi, menuntaskan dan menangkap para koruptor? Apakah Bapak GN akan memanfaatkan gerakan KAMI untuk berkompromi mendapat jabatan Menteri,” tanya Anto.

Melihat kondisi di atas untuk menyelamatkan 250 juta rakyat Indonesia, menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia, PPJNA 98 mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga dan mengawal sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45.

“Tindak tegas tanpa pandang bulu, siapapun yang akan berupaya berbuat Makar membuat kekacauan, kerusuhan untuk menggulingkan Pemerintahan Jokowi,” katanya (*/bud)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Bima Arya Minta Lembaga Khusus Tangani Jabodetabekpunjur

Avatar

Published

on

Wali Kota Bogor, Bima Arya . (Foto : Denis Suparis)

Mediaemiten.com, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) di Hotel Pullman Vimala Hills, Bogor, Senin (27/7/2020).

Rakor yang  digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tampak hadir Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabekpunjur atau yang mewakili.

Sofyan Djalil mengatakan, Rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

“Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ungkap Sofyan.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga menyampaikan bahwa ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi.

“Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan. Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya,” ujar Bima.

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

“Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

“Untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Saya menggaris bawahi yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa tidak bisa adhoc, soal Citarum misalnya tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc. Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal covid. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” tambah Bima.

Bima berharap ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut pembentukan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabekpunjur ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak.

“Jabodetabekpunjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif. Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” pungkasnya. (dns)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Tidak Dirawat, Pengelolaan Setu Minta Dialihkan ke Daerah

Avatar

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin saat rapat bersama Menteri ATR/BPN dan Gubenur Jawa Barat. (Foto : bogorkab.go.id)

Mediaemiten.com, Bogor – Dinilai tidak terawat, Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kewenangan pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah yang selama ini ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR.

Hal tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Pullman Vimala Hills, Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).

“Pada penyampaian tadi saya usulkan agar pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah.,” katanya. 

Ia mengatakan , jika setu di kelola oleh Pemerintah Daerah maka tentunya akan membangkitkan perekonomian, seperti pariwisata, dan perikanan serta yang lainnya.

“Di Cibinong Raya juga ada 17 situ yang menjadi daerah tangkapan air yang bisa mengurangi banjir di wilayah hilir. Tapi, selama ini tidak terawat dan tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau bisa dimanfaatkan pasti terawat,” ucapnya.

Bupati Bogor  berharap, forum yang digelar di Puncak ini tambahnya, seperti bisa menghapus batas-batas wilayah secara administratif dan politis untuk permasalahan yang sama di kawasan Jabodetabek Puncak-Cianjur.

“Contoh waktu akhir tahun 2019 lalu, ada banjir di Bekasi dari luapan sungai yang mengalir dari Bogor. Kita tidak bisa membenahi karena kewenangan ada di pusat. Padahal kita bisa untuk mengeruk atau membenahi DASnya,” tukasnya. (bgr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending