Connect with us

BOGOR

KPK Pilih Kota Bogor sebagai Pilot Project Interkoneksi Pajak Daerah

Avatar

Published

on

KPK berencana untuk membangun sistem data besar (big data). (Foto : Kotabogor.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Untuk mencegah tumpang tindih data kepemilikan, khususnya terkait data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

5 Kabupaten/Kota di Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) termasuk Kota Bogor menjadi pilot project lembaga anti rasuah ini terkait interkoneksi data pajak daerah.

Satgas Informasi Data KPK, Nanang Farid Syam didampingi Bumi dan Andi Baskoro menjelaskan, KPK berencana untuk membangun sistem data besar (big data). Tahun ini pihaknya menyasar 5 kabupaten/kota di Bodebek terkait data PBB-P2.

“KPK ingin membangun interkoneksi data-data dengan pemda. Ujungnya nanti di dalam big data secara simultan ada data-data berkaitan dengan APBD. Pelan-pelan kita mulai, data PBB-P2 ini yang paling mudah. Target 5 kabupaten/kota selesai tahun ini,” katanya saat melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Posko GTPP Covid-19 Kota Bogor, Selasa (16/6/2020).

Nanang menyebut, Satgas Informasi Data merupakan bagian dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data; Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK. Tugasnya melakukan pembinaan jaringan dalam perspektif kerja sama dengan para pihak dalam membangun infrastruktur data.

“Jadi core bisnis kita menyalurkan informasi data yang dibutuhkan KPK, kalau di Korsupgah lebih ke pembenahan sistem,” tuturnya.

Maksud kedatangannya dan rombongan ingin mengetahui struktur data yang dimiliki Pemkot Bogor seperti apa. Minimal nantinya KPK bisa mengakses data berdasarkan web service atau secara teknis lainnya.

“Intinya jika ada kebutuhan informasi data kelembagaan tidak perlu tatap muka lagi, karena ini data negara. Ini prinsip pencegahan yang kita bangun, karena temuan banyak kasus ada tumpang tindih kepemilikan data, sertifikat tanah dan yang lainnya. KPK diamanahkan itu,” jelas Nanang.

Setelah database pajak daerah ini dibangun dengan pemerintah daerah, pada akhirnya nanti data ini akan ditarik menjadi data nasional.

“Ini sudah ada di KPI (Key Performance Indikator) strategi nasional (Stranas), didalamnya ada Satgas Informasi Data. Tahun ini kita garap terkait data pajak daerah, kita ingin membangun sistem pencegahan. Kalau KPK mengakses tetap approval yang punya data dulu, jadi tetap kita request terlebih dahulu dan diverifikasi disana. Intinya kita ingin melakukan pembenahan sistem, termasuk PR nya nanti terkait data bansos Covid-19,” sebut dia.

Menurutnya, ini merupakan pertemuan awal dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kami berencana di bulan november nanti 5 pemda ini koordinasi bersama, karena daerah ini saling beririsan, termasuk dengan DKI Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyatakan, Pemkot Bogor pada prinsipnya terbuka dan Bapenda pasti bersedia tinggal nanti teknisnya dijelaskan kerjasamanya seperti apa.

“Saya pikir gak ada masalah karena data PBB-P2 merupakan data publik, lebih ke urusan kepemilikan lahan tanah dan bangunan. Paling tidak kita punya kewajiban mendata ulang data-data,” jelasnya

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menuturkan, secara teknis pihaknya akan mengadakan rapat dengan Diskominfo dan nanti akan ada koordinasi lanjutan dengan KPK sebelum melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kalau terkait data PBB kami pisahkan servernya dengan data lain karena jumlahnya banyak sekali, totalnya ada 262 ribu Wajib Pajak (WP),” sebutnya. (kot)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BOGOR

Mensos Juliari Realisasikan Janji Presiden untuk Korban Longsor Bogor

Avatar

Published

on

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara saat mengunjungi warga korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. (Foto : Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI)

Mediaemiten.com, Sukajaya – Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 milyar.

“Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor”, papar Ari sapaan akrab Mensos.

Yang saya ingat, lanjut Mensos saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua.

“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumplek di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu”, ujar mantan anggota DPR fua periode mengenang kejafian saat itu.

Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.

Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.

“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan juga InsyaAllah nanti pembangunan huntap bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut”, ungkap bapak dua anak itu.

Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor”, kata Mensos.

“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi”, terang Mensos.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.

Mensos juga memaparian bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.

“Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah”, ungkap Mensoa.

“Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini”, tandasnya.

Usai menyerahkan bantuan jadup, Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. “Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari”, katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.

“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan di kasih ATM, tujuanya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya”, jelas Pepen.

Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.

“Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren”, ungkap Agus. (sos)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Setelah Aksi Anti Komunisme, Muncul Gambar Palu Arit di Tengah Jalan Pancawati

Avatar

Published

on

Gambar ditemukan di sekitaran ruas jalan Pancawati, Tapos - tepatnya di pertigaan ke arah kampung Leuweng Larangan, desa Pancawati, kecamatan Caringin (Foto : Iwan Maulana Ardi)

Mediaemiten.com, Caringin – Warga Desa Pancawati geger, sebagian warga juga panik, setelah mengetahui adanya cat hitam bergambar palu arit, sama persis dengan logo partai terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia).

Kepanikan warga bisa dipahami, soalnya sebelunya ratusan warga Bogor baru saja melakukan aksi demonstrasi Anti Komunisme dan Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), termasuk aksi ratusan warga Bogor di Tugu Kujang pada Jumat (3/7/2020)

Sehingga adanya gambar palu arit ini menimbulkan tanda tanya sekaligus kecurigaan warga. Sebenarnya, ada apa ini? Mengapa ada provokasi semacam ini? Inikah bentuk perlawanan terhadap aksi Anti Komunisme?

Baca : Tolak RUU HIP, Ratusan Warga Lakukan Aksi Demo di Seputar Tugu Kujang

Gambar tersebut pertama kali diketahui oleh se orang tukang bubur yang melalui jalan tersebut. Penemuan di sekitaran ruas jalan Pancawati, Tapos – tepatnya di pertigaan ke arah kampung Leuweng Larangan, desa Pancawati, kecamatan Caringin, kabupaten Bogor.

Sekretaris Desa Pancawati, Asnawi menuturkan, gambar palu arit tersebut awalnya diketahui warga, seorang tukang bubur.

“Bisa saja mungkin itu orang iseng, tapi semua nya saat ini sudah ditangani sama aparat Polsek,” katanya.

Sementara, Kapolsek Caringin AKP Dandan, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp masihenggan berkomentar apapun.

“Info ke Humas Polres aja kang, kalau Polsek sekarang harus izin Polres ,” ujarnya.

Begitupun Humas Polres Ita Puspita Lena saat dikonfirmasi terkait penemuan logo palu arit di jalan tersebut, melalui pesan whatsappnya, mengatakan masih akan melakukan pengecekan.

“Saya cek dulu,” pungkasnya. Demikian, seperti dikutip Hallobogor.com. (wan)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Akan Diproses Hukum, Ini Harapan Rhoma Irama kepada Bupati Bogor

Avatar

Published

on

Penyanyi dangdut, Rhoma Irama. (Foto : Instagram @rhoma_official)

Mediaemiten.com, Jakarta – Raja Dangdut Rhoma Irama mengaku berharap agar Bupati Bogor Ade Yasin hanya berkelakar ketika meminta dirinya diproses secara hukum.

Sebab menurut Rhoma, hal yang aneh jika dirinya yang hanya menyumbang lagu di acara khitanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (28/6/2020) lalu diproses hukum. Kalaupun ada yang harus diproses, maka semestinya adalah sang pemilik hajatan, yakni Surya Atmaja.

“Tiba-tiba ada berita saya mau diproses hukum ini buat saya aneh aja, seandainya mau di proses secara hukum ya yang menyelenggarakan acara. Tiba-tiba saya yang jadi sasaran, saya yang harus pertanggungjawabkan ini, saya rasa unfair, saya berharap Bupati bercanda,” ungkapnya dikutip dari Instagram resmi Rhoma pada Selasa (30/6/2020).

Ia menjelaskan bahwa acara tersebut sudah digelar sejak Sabtu (27/6/2020), bahkan ketika malam minggunya dalam hajatan tersebut ada wayang golek sampai pagi. Kemudian Minggu siangnya ada penampilan musik-musik. Seharusnya Bupati sadar bahwa sejak Sabtu dalam hajatan tersebut sudah diselenggarakan acara.

“Bahkan malemnya ada wayang golek, paginya ada musik, saya dateng sore hari. Seandainya mau di proses secara hukum tentunya Ibu Bupati yang punya wilayah begitu berdiri panggung sejak sabtu mestinya dilarang kalau emang tidak boleh,” katanya.

Ia mengaku ketika datang sampai pulang dirinya selalu didampingi oleh aparat keamanan. Kemudian ia kembali menegaskan bahwa dirinya datang ke acara tersebut hanya sebatas sebagai undangan.

“Saya undangan dan tidak ada live konser soneta grup bahkan saya juga didampingi ketat oleh aparat, bukan ditangkep tapi didampingi, mulai dari ruang tamu, turun dari mobil, sampai ke pentas memberikan tausiyah, setelah selesai saya pamit, banyak tamu undangan disitu dari panggung saya juga didamping ketat oleh petugas sampai ke mobil sampai saya pergi pulang,” urainya.

“Makanya saya terkejut ada berita seperti ini, aneh buat saya. Tapi mudah-mudahan ini clear,” pungkasnya. (dio)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat