Connect with us

SPORT

PSSI Respon Positif Protokol Kesehatan dari Kemenpora

Avatar

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali. (Foto : Instagram @kemenpora)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut memberikan sinyal terkait wacana kembali bergulirnya kompetisi dalam waktu dekat. Termasuk sejumlah protokol kesehatan yang diarahkan Kemenpora bagi seluruh kegiatan olahraga di Indonesia.

Protokol kesehatan ini dirilis oleh Kemenpora pada 11 Juni 2020 melalui SK Menpora bernomor 6.11.1/Menpora/VI/2020 tentang protokol pencegahan penularan Covid-19. Berkaitan dengan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung tatanan kehidupan new normal.

Kemenpora membagi kegiatan olahraga dalam tiga tahapan, meski belum secara detail merekomendasi waktu pelaksanaannya. Pada tahap pertama, kegiatan atlet olahraga yang bersifat individu boleh dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dan harus melalui tes polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif.

Tahap kedua adalah kegiatan olahraga yang melibatkan orang banyak seperti sepak bola atau kejuaraan di dalam negeri, diperbolehkan dengan izin pemerintah. Hanya untuk tahap ini masih belum dapat melibatkan penonton.

Sementara di tahap ketiga, Kemenpora sudah memperbolehkan adanya pertandingan atau uji coba yang melibatkan tim dari luar negeri dan bisa dihadiri penonton. Namun, kompetisi olahraga diperbolehkan berlangsung dengan kehadiran penonton maksimal 30 persen kapasitas venue.

Secara terperinci, penonton hanya bisa menyaksikan dengan catatan berusia antara 17 hingga 45 tahun. Serta wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif.

Beberapa tahapan tersebut sebagai bentuk penanganan wabah virus Corona bagi dunia olahraga saat memasuki transisi new normal. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SPORT

Komisi X DPR RI mulai membahas RUU Sistem Keolahragaan Nasional

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar. RUU ini ingin merevisi UU SKN yang kini masih berlaku. Isu krusial kali ini adalah bagaimana hukum postif bisa berdampingan dengan regulasi olahraga internasional yang selama ini tidak bisa diintervensi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang memimpin rapat, Rabu (8/7/2020), menyatakan, lewat Panja RUU SKN, Komisi X ingin memperjelas posisi negara atau pemerintah dengan lembaga Lex Sportiva Instituta yang mengatur dunia olahraga internasional. Apalagi, setiap cabang olahraga internasional punya regulasinya sendiri yang tidak boleh diintervensi oleh negara atau pemerintahan yang sedang berkuasa.

“Inti diskusi pada rapat dengar pendapat umum ini adalah sejauh mana doktrin lex sportiva ini dapat diterapkan dalam sistem keolahragaan nasional yang akan kita revisi ke depan. Bagaimana pula kedudukan negara dengan statuta federasi olaharaga internasional,” kata Fikri dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta itu.

Panja RUU SKN menghadirķan pakar hukum keolahragaan untuk memperkaya perspektif hukum di bidang olahraga. Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah sebagai representasi negara berkepentingan untuk menegakkan hukum atau regulasi di wilayahnya termasuk regulasi sektor olahraga. Namun, ada benturan kepentingan dengan regulasi olahraga internasional.

“Dalam rapat ini perlu penjelasan soal kedudukan negara termasuk kedudulan regulasi negara terhadap regulasi dunia olahraga yang mengacu pada statuta federasi masing-masing cabang olahraga. Bagaimana organisasi cabang olehraga sebagai organisasi non-pemerintahan harus patuh pada statuta federasi di satu sisi, namun harus tunduk pula pada hukum positif negara,” papar legislator dapil Jawa Tengah IX ini.

Pembahasan mengenai lex sportiva instituta, sambung Fikri, di awal kerja Panja RUU SKN ini sangat penting. Jika doktrin lex sportiva ini masuk dalam konsideran menimbang RUU SKN, maka sangat mungkin UU SKN lebih sederhana daripada UU yang berlaku sekarang. RUU ini terdiri dari 20 bab dan 29 pasal. Bisa jadi pasal-pasal tentang kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap olahraga khususnya olahraga prestasi akan berkurang.

Selanjutnya, masih kata Fikri, negara hanya memberi dukungan sarana, prasarana, dan infrastruktur olahraga, serta bantuan pendanaan. Sementara pasal-pasal tentang akreditasi, standardisasi, sertifikasi, arbitrase, doping, dan penyelesaian sengketa olahraga, sudah pula diatur dalam regulasi olahraga internasional. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SPORT

Penuhi Syarat PSSI, Para Pemain Persib Ikuti Swab Test Covid-19

Avatar

Published

on

Para Pemain Persib Ikuti Swab Test Covid-19. (Foto : Instagram @ridwankamil)

Mediaemiten.com, Jakarta – Seluruh pemain sepak bola wajib mengikuti rapid test sebelum kembali melaksanakan pemusatan latihan dan persiapan menghadapi lanjutan Liga  Indonesia Oktober nanti.

Tim kebanggaan bobotoh, Persib Bandung pun mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar untuk memfasilitasi tes usap (swab test) metode PCR bagi pemain di Graha Persib, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya memfasilitasi pengetesan karena klub berjuluk Maung Bandung ini siap untuk menjalani latihan jelang berlaga di Liga 1.

“Hari ini kami memfasilitasi pengetesan PCR yang diajukan oleh PT Persib Bandung Bermartabat sehubungan pasukan pemain sudah siap untuk latihan,” katanya.

PSSI mensyaratkan ada rapid test (darah), tapi akan lebih baik jika langsung dilakukan swab test.

” Kita fasilitasi supaya 100 persen keluarga besar Persib dan pemainnya bisa melakukan latihan yang akan dimulai pada minggu depan sekitar tanggal 10 (Juli),” tambahnya.

Bagi beberapa pemain asing yang belum kembali ke Bandung, akan dilakukan swab test susulan. Tak hanya Persib, kesebelasan lain di Jabar boleh mengajukan permohonan pengetesan COVID-19 kepada Gugus Tugas Jabar yang siap memfasilitasi tes tersebut.

Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar sangat mengapresiasi bantuan fasilitasi swab test dari Gugus Tugas Jabar. Menurutnya, perhatian pemerintah ini sangat memotivasi semangat Maung Bandung jelang bertanding di musim ini. Umuh juga berujar, proses latihan tim akan segera dimulai usai laporan hasil swab test diterima. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SPORT

Rano Karno Usul Satu Lembaga Olahraga yang Mempersatukan Atlet

Avatar

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno. (Foto : Instagram @si.rano)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menilai, di Indonesia masih ada tumpang tindih kewenangan di bidang olahraga. Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Internasional (KOI) sering kali bertengkar memperebutkan pengaruh kepada para atlet. Untuk itu, butuh satu saja lembaga oleharaga yang sekaligus mempersatukan para atlet.

Ia mengemukakan hal ini saat mengikuti rapat dengar pendapat membahas RUU Keolahragaan Nasional dengan Badan Keahlian Dewan (BKD). Hadir secara fisik di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020), politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sudah saatnya kedua lembaga olahraga nasional itu disatukan agar tak terus berbenturan.

“Di Indonesia ada dua komite olahraga, KONI dan KOI. Sering terjadi pertengkaran di antara keduanya. KONI lingkupnya nasional, KOI lingkup internasional. Sementara keduanya membutuhkan atlet. Selalu ada overlapping kewenangan. Tidak mungkin KOI mengirim atlet tanpa ada KONI,” tandas Rano.

Harus disepakati lembaga olahraga di Indonesia ini seperti apa. Setidaknya, kata Rano, ada komite yang mengurus para atlet amatir dan komite atlet profesional. Sementara bicara RUU olahraga sendiri, ia mengharapkan, perlu rumusan regulasi olahraga yang bisa diimplementasikan jangka panjang. “UU lama tentang olahraga direvisi, karena perkembangan olehraga nasional maupun dunia telah berkembang pesat,” katanya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional sudah 15 tahun berjalan. Sedangkan perkembangan olahraga dunia sudah berubah total, sehingga perlu perancangan yang agak panjang supaya semua target bidang olahraga tercapai. Sayangnya, lanjut legislator dapil Banten III itu, olahraga belum menjadi profesi di Indonesia.

“Beda dengan di luar negeri, untuk menjadi petenis profesional, atlet sudah berlatih sejak kecil. Mereka menyadari masa keemasan atlet itu tidak pernah lebih dari 30 tahun. Sementara di Indonesia olahraga itu hanya dipandang sebagai latihan tubuh tidak dipandang sebagai kegiatan profesional. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat