Connect with us

OPINI

Di Era New Normal, Pengusaha dan Pekerja Perlu Siapkan Program Pensiun

Published

on

Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sektor tenaga kerja. (Foto : Pixabay)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pukulan telak dihadapi sektor tenaga kerja. Saat wabah Covid-19 merebak. Dari Maret 2020 hingga kini dan belum kunjung usai. Akibatnya pekerja yang di-PHK sudah mencapai 3,05 juta per 2 Juni 2020. Bahkan diperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Angka itu pun belum termasuk pekerja yang dirumahkan.

Terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pekerja dirumahkan, otomatis menjadi sebab pendapatan menurun. Lebih dari itu, sebagian besar sektor usaha utamanya UMKM terganggu kegiatan usahanya. Kegiatan ekonomi terpaksa dimulai dari awal, dari titik nol di era new normal. Sebuah era kehidupan baru yang tidak sama lagi dengan era normal pada masa sebelumnya. Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sector tenaga kerja. Baik dari sisi pekerja, pengusaha, usaha mandiri maupun sektor informal.

Era new normal, berarti setiap aktivitas harus menerepkan protokol Kesehatan. Maka sektor tenaga kerja pun siap untuk menuju era new normal. Harus belajar beradaptasi dengan aturan baru di fase new normal nanti. Siap mengubah pikiran dan perilaku dalam bekerja. Semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Tapi harus berani pula untuk menyisihkan sebagian dana untuk masa pensiun atau persiapan pesangon. Gaji yang tidak dihabiskan untuk sebulan. Tapi harus berani menabung untuk masa pensiun. Untuk apa? Untuk antisipasi terhadap kondisi darurat dalam pekerjaan. Seperti terjadinya PHK. Agar pekerja maupun pengusaha tetap memiliki “cadangan dana” yang bisa dicairkan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, era new normal pun harusnya mampu mengubah pikiran akan pentingnya mempersiapkan dana untuk masa pensiun. Termasuk mempersiapkan cadangan dana pesangon bila “terpaksa” harus terjadi PHK atau merumahkan pekerja. Era new normal bukan hanya untuk aktivitas pekerjaan kembali berjalan. Tanpa pikiran dan perilaku yang berubah untuk mempersiapkan masa pensiun atau menyiapkan pesangon pekerja. Di era new normal, gaya hidup harus berubah. Cara mengatur keuangan pun berubah. Perilaku memperlakukan uang pun harus berubah. Uang yang bukan untuk masa kini. Tapi untuk masa yang akan dating. Agar bila terpaksa pensiun atau pesangon, baik pengusaha maupun pekerja sudah siap.

Maka era new normal pun jadi momen untuk edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun dan program pesangon pekerja. Sebagai sebuah tatanan hidup baru untuk merancang masa “tidak bekerja” yang lebih siap dan lebih berdaya. Karena kita tidak tahu sampai kapan wbah Covid-19 berlangsung. Atau tidak ada jaminan pula bila di masa datang, apakah ada gelombang kedua Covid-19 atau wabah yang lainnya. Intinya, Covid-19 memberi pelajaran berharga. Agar semua pihak harus lebih siap dalam hal apapun.

Nah, upaya merancang kembali strategi untuk mempersiapkan masa pensiun atau pesangon pun bisa dilakukan di era new normal. Agar tetap siap untuk pensiun atau berdaya ketika di-PHK. Berikut 5 cara untuk menyiapkan masa pensiun dan pesangon di era new normal :

  1. Kurangi gaya hidup. Jangan ada lagi di era new normal gaya hidup yang berlebihan atau perilaku konsumtif yang kebablasan. Apalagi yang bergaji masih pas-pasan, berjuanglah untuk menyisihkan sebagian dana untuk hari tua untuk masa tidak belerja lagi. Kurangi kulineran, kurangi nongrkong di kafe-kafe, kurang pula perilaku konsumtif yang tidak perlu.
  2. Batasi Pos Pengeluaran. Di era new normal, batasi pos pengeluaran. Apalagi yang tidak perlu. Jaga rasio pendapatan dan pengeluaran. Smabil berjuang untuk menyisihkan Sebagian dana untuk masa pensiun. Ubah pengeluaran yang tidak perlu menjadi program pensiun. Wabah Covid-19 ini memberi pelajaran akan pentingnya “vitamin keuangan” di masa sulit. Dan itu harus dipersiapkan dengan membatasi pos pengeluaran beralih ke pos tabungan untuk hari tua.
  3. Berani Menabung. Di era new normal, jangan sampai tiba masa pensiun atau terpaksa di-PHK tanpa punya tabungan sepeserpun. Utamanya pekerja harus berani menabung untuk masa pensiun. Menyisihkan sebagian gaji secara rutin untuk masa tidak bekerja lagi. Tabungan untuk masa pensiun, bukan tabungan yang bisa diambil kapan saja dan dimanapun. Kebiasaan baru yang harus dilakukan di era new normal adalah “berani menabung untuk hari tua”.
  4. Hindari utang. Siapapun di era new normal, harus berani menghindari utang. Pinjam uang dari pihak lain hindari. Apalagi utang untuk konsumtif atau hal yang tidak produktif. Utang itu hanya menambah beban ekonomi siapapun. Dan menjadikan kondisi ekonomi tidak stabil. Di era new normal, kondisi keuangan yang stabil harus jadi prioritas siapapun. Berjuanglah untuk tidak utang. Lebih baik menabung daripada berutang.
  5. Ikuti Program Pensiun. Di era new normal, siapapun pengusaha atau pekerja harus berpikir ulang akan pentingnya program pensiun. Sebagai persiapan untuk masa tidak bekerja lagi. Entah akibat pensiun maupun PHK. Untuk apa punya gaji bila tidak disisihkan untuk masa pensiun. Bersiap kemungkinan terburuk dari pekerjaan itu penting. Dan salah satu solusinya dengan mengikuti program pensiun seperti DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang da di pasaran.

Era new normal di tengah pandemi Covid-19 bukanlah era normal biasa. Harus ada kebiasaan dan perilaku baru yang diterapkan. Bukan hanya untuk kesehatan. Tapi juga cara kita mempersiapkan masa pensiun dan saat terpaksa di-PHK. Era new normal semestinya jadi momentum untuk “menata sistem keuangan yang sehat untuk masa tidak bekerja lagi”.

Era new normal bukan hanya untuk kesehatan. Tapi cara dalam mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan pun harus tetap diperhatikan. Terus terang, mengatur keuangan untuk masa pensiun tidaklah mudah. Butuh komitmen dan keberanian. Agar kondisi keuangan lebih kokoh dan masa pensiun lebih berdaya. Jangan sampai berjaya di masa bekerja tapi merana di masa pensiun.

Salah satu caranya, dengan mengikuti program pensiun DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena program pensiun DPLK bisa jadi “kendaraan” kita menuju masa pensiun yang lebih berdaya. Termasuk mempersiapkan program pesangon untuk pekerja bila terpaksa terjadi PHK.

Jangan lagi remehkan masa pensiun. Karena kita dan semua orang, pasti ingin “menikmati” masa pensiun, bukan “meratapi” masa pensiun. Maka di era new normal, beranilah untuk mempersiapkan masa pensiun. (Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK)


OPINI

Sebaiknya Gus Menteri Menyampaikan Permohonan Maaf Secara Terbuka kepada Publik

Published

on

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Instagram.com/@gusyaqut)

MEDIA EMITEN – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (selanjutnya disebut Gus Menteri) mengatakan bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. 

Pernyataan ini disampaikan Gus Menteri saat membuka webinar internasional yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah dalam rangka peringatan Hari Santri dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Gus Menteri mengklaim Kementerian Agama lahir karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan juru damainya adalah NU.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallo.id dalam artikel Sebaiknya Gus Menteri Menyampaikan Permohonan Maaf Secara Terbuka kepada Publik


Continue Reading

OPINI

Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Published

on

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Mediaemiten.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat, Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : AndriantoPenggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN


Continue Reading

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Mediaemiten.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Continue Reading

Trending