Connect with us

OPINI

Di Era New Normal, Pengusaha dan Pekerja Perlu Siapkan Program Pensiun

Avatar

Published

on

Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sektor tenaga kerja. (Foto : Pixabay)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pukulan telak dihadapi sektor tenaga kerja. Saat wabah Covid-19 merebak. Dari Maret 2020 hingga kini dan belum kunjung usai. Akibatnya pekerja yang di-PHK sudah mencapai 3,05 juta per 2 Juni 2020. Bahkan diperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Angka itu pun belum termasuk pekerja yang dirumahkan.

Terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pekerja dirumahkan, otomatis menjadi sebab pendapatan menurun. Lebih dari itu, sebagian besar sektor usaha utamanya UMKM terganggu kegiatan usahanya. Kegiatan ekonomi terpaksa dimulai dari awal, dari titik nol di era new normal. Sebuah era kehidupan baru yang tidak sama lagi dengan era normal pada masa sebelumnya. Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sector tenaga kerja. Baik dari sisi pekerja, pengusaha, usaha mandiri maupun sektor informal.

Era new normal, berarti setiap aktivitas harus menerepkan protokol Kesehatan. Maka sektor tenaga kerja pun siap untuk menuju era new normal. Harus belajar beradaptasi dengan aturan baru di fase new normal nanti. Siap mengubah pikiran dan perilaku dalam bekerja. Semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Tapi harus berani pula untuk menyisihkan sebagian dana untuk masa pensiun atau persiapan pesangon. Gaji yang tidak dihabiskan untuk sebulan. Tapi harus berani menabung untuk masa pensiun. Untuk apa? Untuk antisipasi terhadap kondisi darurat dalam pekerjaan. Seperti terjadinya PHK. Agar pekerja maupun pengusaha tetap memiliki “cadangan dana” yang bisa dicairkan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, era new normal pun harusnya mampu mengubah pikiran akan pentingnya mempersiapkan dana untuk masa pensiun. Termasuk mempersiapkan cadangan dana pesangon bila “terpaksa” harus terjadi PHK atau merumahkan pekerja. Era new normal bukan hanya untuk aktivitas pekerjaan kembali berjalan. Tanpa pikiran dan perilaku yang berubah untuk mempersiapkan masa pensiun atau menyiapkan pesangon pekerja. Di era new normal, gaya hidup harus berubah. Cara mengatur keuangan pun berubah. Perilaku memperlakukan uang pun harus berubah. Uang yang bukan untuk masa kini. Tapi untuk masa yang akan dating. Agar bila terpaksa pensiun atau pesangon, baik pengusaha maupun pekerja sudah siap.

Maka era new normal pun jadi momen untuk edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun dan program pesangon pekerja. Sebagai sebuah tatanan hidup baru untuk merancang masa “tidak bekerja” yang lebih siap dan lebih berdaya. Karena kita tidak tahu sampai kapan wbah Covid-19 berlangsung. Atau tidak ada jaminan pula bila di masa datang, apakah ada gelombang kedua Covid-19 atau wabah yang lainnya. Intinya, Covid-19 memberi pelajaran berharga. Agar semua pihak harus lebih siap dalam hal apapun.

Nah, upaya merancang kembali strategi untuk mempersiapkan masa pensiun atau pesangon pun bisa dilakukan di era new normal. Agar tetap siap untuk pensiun atau berdaya ketika di-PHK. Berikut 5 cara untuk menyiapkan masa pensiun dan pesangon di era new normal :

  1. Kurangi gaya hidup. Jangan ada lagi di era new normal gaya hidup yang berlebihan atau perilaku konsumtif yang kebablasan. Apalagi yang bergaji masih pas-pasan, berjuanglah untuk menyisihkan sebagian dana untuk hari tua untuk masa tidak belerja lagi. Kurangi kulineran, kurangi nongrkong di kafe-kafe, kurang pula perilaku konsumtif yang tidak perlu.
  2. Batasi Pos Pengeluaran. Di era new normal, batasi pos pengeluaran. Apalagi yang tidak perlu. Jaga rasio pendapatan dan pengeluaran. Smabil berjuang untuk menyisihkan Sebagian dana untuk masa pensiun. Ubah pengeluaran yang tidak perlu menjadi program pensiun. Wabah Covid-19 ini memberi pelajaran akan pentingnya “vitamin keuangan” di masa sulit. Dan itu harus dipersiapkan dengan membatasi pos pengeluaran beralih ke pos tabungan untuk hari tua.
  3. Berani Menabung. Di era new normal, jangan sampai tiba masa pensiun atau terpaksa di-PHK tanpa punya tabungan sepeserpun. Utamanya pekerja harus berani menabung untuk masa pensiun. Menyisihkan sebagian gaji secara rutin untuk masa tidak bekerja lagi. Tabungan untuk masa pensiun, bukan tabungan yang bisa diambil kapan saja dan dimanapun. Kebiasaan baru yang harus dilakukan di era new normal adalah “berani menabung untuk hari tua”.
  4. Hindari utang. Siapapun di era new normal, harus berani menghindari utang. Pinjam uang dari pihak lain hindari. Apalagi utang untuk konsumtif atau hal yang tidak produktif. Utang itu hanya menambah beban ekonomi siapapun. Dan menjadikan kondisi ekonomi tidak stabil. Di era new normal, kondisi keuangan yang stabil harus jadi prioritas siapapun. Berjuanglah untuk tidak utang. Lebih baik menabung daripada berutang.
  5. Ikuti Program Pensiun. Di era new normal, siapapun pengusaha atau pekerja harus berpikir ulang akan pentingnya program pensiun. Sebagai persiapan untuk masa tidak bekerja lagi. Entah akibat pensiun maupun PHK. Untuk apa punya gaji bila tidak disisihkan untuk masa pensiun. Bersiap kemungkinan terburuk dari pekerjaan itu penting. Dan salah satu solusinya dengan mengikuti program pensiun seperti DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang da di pasaran.

Era new normal di tengah pandemi Covid-19 bukanlah era normal biasa. Harus ada kebiasaan dan perilaku baru yang diterapkan. Bukan hanya untuk kesehatan. Tapi juga cara kita mempersiapkan masa pensiun dan saat terpaksa di-PHK. Era new normal semestinya jadi momentum untuk “menata sistem keuangan yang sehat untuk masa tidak bekerja lagi”.

Era new normal bukan hanya untuk kesehatan. Tapi cara dalam mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan pun harus tetap diperhatikan. Terus terang, mengatur keuangan untuk masa pensiun tidaklah mudah. Butuh komitmen dan keberanian. Agar kondisi keuangan lebih kokoh dan masa pensiun lebih berdaya. Jangan sampai berjaya di masa bekerja tapi merana di masa pensiun.

Salah satu caranya, dengan mengikuti program pensiun DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena program pensiun DPLK bisa jadi “kendaraan” kita menuju masa pensiun yang lebih berdaya. Termasuk mempersiapkan program pesangon untuk pekerja bila terpaksa terjadi PHK.

Jangan lagi remehkan masa pensiun. Karena kita dan semua orang, pasti ingin “menikmati” masa pensiun, bukan “meratapi” masa pensiun. Maka di era new normal, beranilah untuk mempersiapkan masa pensiun. (Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK)


OPINI

Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Avatar

Published

on

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Mediaemiten.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat, Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : AndriantoPenggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN


Continue Reading

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Avatar

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Mediaemiten.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Continue Reading

OPINI

Subsidi Energi Listrik dan Elpiji Secara Langsung akan Lebih Tepat Sasaran

Avatar

Published

on

Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero, Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim. (Foto : Istimewa)

Oleh : Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim, Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero.

POLEMIK subsidi energi, yaitu listrik, elpiji dan BBM belum reda setelah 20 tahun reformasi. APBN masih dituntut menggelontorkan subsidi dengan angka yang signifikan. Hanya subsidi BBM yang secara perlahan dapat dikurangi.

Tahun 2018, subsidi listrik mencapai Rp. 56,5 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp. 59,3 triliun. Tahun anggaran 2020, subsidi listrik dialokasikan Rp. 54,78 triliun. Subsidi konsumsi elpiji untuk rakyat miskin tahun 2018 sebesar Rp. 58,1 triliun. Tahun 2019 dialokasikan Rp. 58 triliun, dan alokasi subsidi elpiji pada APBN 2020 sebesar Rp. 50,6 triliun.

Sejauh ini, kita belum bisa memprediksi realisasi subsidi tahun 2020. Pandemi Covid-19 juga berdampak negatif, khususnya bagi kelistrikan PLN. Penjualan listrik bulanan PLN tidak menggembirakan. Selama dua bulan Covid-19 mewabah, PLN kebagian tugas tambahan untuk menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA.

Subsidi diberikan karena biaya penyediaan lebih tinggi dari daya beli masyarakat. Karena itu sangatlah beralasan menggelontorkan subsidi untuk membantu rakyat yang tidak mampu mendapatkan barang pokok berupa listrik dan elpiji, melalui harga jual yang diatur.

Harga jual dipengaruhi biaya input atau biaya penyediaan. Pada penyediaan listrik, ada komponen biaya penggantian investasi peralatan, operasional, dan biaya energi primer: batubara, gas, panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan PLN per 31 Desembaer 2019 yang dilaporkan pada 18 Mei 2020, penerimaan subsidi tahun 2019 sebesar Rp. 51,71 triliun. Penerimaan pendapatan kompensasi Rp. 22,25 triliun. Angka ini sedikit naik diandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp. 48,10 trilun, dan penerimaan atas kompensasi 2018 yang sebesar Rp. 23,17 triliun.

Pada penyediaan elpiji ada biaya pengadaan , pembelian (impor) dan biaya distribusi. Besaran impor elpiji adalah 75% dari seluruh kebutuhan. Sekitar 90% impor ini dipenuhi dari Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Kuota elpiji bersubsidi tahun 2020 ini 7 juta Ton.

Tak banyak pihak yang mempersoalkan, dan tak banyak pula perdebatan tentang biaya penyediaan listrik maupun elpiji hingga sampai ke konsumen. Khalayak percaya seolah demikian adanya. Seiring berjalannya waktu, besaran subsidi terus meningkat. Tapi sayangnya belum kuat kesadaran untuk menemukan langkah-langkah yang bisa mengurangi subsidi secara signifikan. Terus meningkatnya subsidi energi seharusnya memunculkan desakan untuk segera dilakukan transformasi pengelolaan subsidi energi. Tujuannya agar subsidi energi ini tidak menjadi beban tetap APBN.

Potret Subsidi Energi

Harga listrik bersubsidi 450 VA adalah Rp. 415 per kWh. Harga ini tidak pernah naik sejak 2010. Demikian pula tarif listrik bersubsidi 900 VA yang sebesar Rp. 605 per kWh. Tarif ini ini jauh lebih rendah dari tarif normal, yang memperhitungkan keekonomian, yaitu biaya penyediaan plus margin.

Sampai Agustus 2019, jumlah pelanggan listrik 450 VA bersubsidi tercatat 23,9 juta, dan pelanggan listrik 900 VA bersubsidi mencapai 6,9 juta pelanggan. Sedangkan pelanggan 900 VA non subsidi sebanyak 2,7 juta pelanggan.

Mengacu pada jumlah pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA yang dianggap tidak mampu membayar penuh listriknya, pemerintah menyalurkan dana subsidi kepada PLN atas selisih tarif normal PLN dan tarif yang diberlakukan kepada rumah tangga tidak mampu tersebut.

Sejauh ini yang dikatagorikan penerima subsid listrik adalah pelanggan golongan tarif 450 VA yang sebanyak 23,9 juta pelanggan, dan 6,9 juta pelanggan golongan tarif 900 VA. Data ini tidak pernah dipersoalkan, seolah tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan daya beli, dan seolah jumlah penerima sudah sesuai.

Sejauh ini, belum ada yang meneliti akurasi besaran subsidi yang diambil dari APBN dengan kebutuhan riilnya berdasarkan data jumlah pelanggan yang disubsidi. Apakah subsidi yang dilakukan selama ini efektif?

Persoalan pada elpiji, yaitu harga elpiji bersubsidi mulai tahun 2007 saat mula diluncurkan dan diperkenalkan tabung 3 Kg kepada masyarakat, harganya Rp. 5000 per Kg atau Rp. 15 ribu per tabung. Harga pada pemakai mencapai Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Harga ini tidak berubah sampai sekarang. Pada saat itu harga elpiji domestik masih rendah dan dapat dipenuhi sendiri oleh produsen dalam negeri, sehingga boleh dibilang belum ada subsidi.

Kemudian dengan semakin massalnya pemakaian elpiji dan sebagiannya harus dipenuhi oleh impor, harga menjadi sangat komersial. Harga impor bervariasi antara 500 USD sampai 600 USD per Ton. Hal ini mendorong harga elpiji meningkat.

Pada Juli 2019, harga elpiji impor berkisar 360 USD per Ton. Dana subsidi elpiji digelontorkan untuk menjaga harga elpiji tabung 3 kg agar tetap terjangkau penerima, berada di kisaran Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Pembeli tabung 3 Kg disasarkan pada rakyat miskin dan usaha mikro kecil atau UMK.

Menurut catatan yang penulis dapatkan dari beberapa media, pemakaian tabung 3 Kg pada rumah tangga rata-rata 3 tabung per minggu. Usaha mikro seperti pedagang soto, 3 tabung per dua hari. Warung nasi 2 tabung, dan pedagang gorengan 1 tabung per hari.

Dari sinilah tebaran angka 6,9 juta ton (2019) elpiji 3 Kg tersebut berasal. Sama dengan 2,3 milyar tabung elpiji setiap tahun hilir mudik melayani pemakai. Tahun 2020 disiapkan jumlah 7 juta ton untuk tabung 3 Kg ini.

Penyalurannya sederhana namun pelaksanaannya tidak gampang

Pemerintah berencana mengubah skema mekanisme subsidi elpiji, dari yang awalnya melekat pada harga jual barang menjadi langsung ke masyarakat yang berhak. Harapannya, penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Bila untuk elpiji diberikan subsidi langsung, maka ada baiknya hal ini juga dilakukan untuk subsidi listrik, mengingat komoditinya mirip. Sama-sama energi rumah tangga miskin. Pelanggan listrik rumah tangga kecil sudah memiliki hitoris data yang mempermudah penghitungan besaran subsidi dan data awal calon penerima.

Namun demikian beberapa persoalan rumit tetap ada, yaitu bagaimana menentukan siapa atau keluarga mana, dan berapa jumlah yang berhak menerima. Berapa dan bagaimana besaran subsidi per keluarga, apakah tetap atau ada variasi naik/turun. Bagaimana sistem penyalurannya dan sosialisasinya. Bagaimana pengamanannya dari praktek kecurangan yang potensial terjadi.

Tak mudah memang, untuk membuat keputusan. Tapi, walau banyak tantangan, skema subsidi langsung ke masyarakat ini seyogyanya tidak boleh diulur lagi.

Subsidi langsung, selain akan lebih tepat sasaran, warga penerima subsidi bisa menerima dana tunai, sehingga dapat mengatur pengeluaran secara bijak. Tentu dengan asumsi bahwa harga energi berada pada batas keekonomiannya. Dana subsidi yang turun ke masyarakat dapat sejenak membantu perputaran ekonomi di kalangan bawah piramida ekonomi.

Bila harga energi berlaku pada harga keekonomiannya, maka terbuka kemungkinan adanya pasokan langsung dari sumber energi setempat. Ini sesuatu yang bakal menjadi trend kedepan. Terjadi situasi yang adil. Mereka yang dapat berhemat akan mendapat sedikit sisa uang subsidi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dengan asumsi, penerima subsidi mendapatkan besaran dana yang sama.

Dengan subsidi langsung ke penerima yang berhak, maka ada harapan jumlah subsidi dapat berkurang, seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan tumbuhnya perekonomian.

Jumlah penerima subsidi

Rencana skema penyaluran subsidi elpiji secara langsung telah disampaikan Kementrian ESDM. Namun sejauh ini belum dapat dipastikan jumlah penerima subsidi. Kisarannya ada di angka 15 juta sampai 25 juta jiwa.

Banyak sumber yang bekerja terkait penghitungan angka calon penerima subsidi. Ada angka jumlah penduduk miskin BPS, ada sensus BPS, ada sensus ekonomi BPS 2016, angka dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi acuan, dan data Kementrian Sosial.

Jika mengacu pada batas atas yaitu 25 juta jiwa -seperti yang disebutkan Ditjen Migas- maka akan ada penerima kira-kira 8,3 juta keluarga yang berhak. Namun angka tersebut terlalu matematis yang terlalu tegas menarik garis batas. Manakala dikatakan rakyat miskin tak mampu berjumlah 25 juta jiwa, atau 8,3 juta keluarga miskin, maka tentu ada keluarga yang mendekati garis kemiskinan, dan ada keluarga yang perlu dibantu, demi keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PLN sendiri dapat membantu pemerintah menyiapkan data calon penerima subsidi lenergi, dengan memanfaatkan data base pelanggannya. Tentu dibutuhkan pemutakhiran, verifikasi dan validasi lagi, agar didapatkan potret penerima yang lebih akurat.

Menghitung besar subsidi langsung bulanan dan tahunan

Pelanggan listrik PLN 450 VA mengunakan energi listrik rata rata 90 sampai 100 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 415 per kWh, rekening listrik yang harus dibayar sekitar Rp. 41.500 per bulan. Pelanggan 900 VA RTM menggunakan listrik rata rata 180 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 605 per kWh, rata-rata tagihan yang dibayar sebesar Rp 108.900 per bulan.

Saat ini, bila dilakukan subsidi langsung ke pelanggan tak mampu, maka tarif yang diberlakukan dituntut adil bagi kedua belah pihak, yaitu PLN dan rakyat. Keduanya berhak mendapatkan hak dasarnya.

Bila demikian rujukannya, tarif yang adil adalah setinggi biaya pokok penyediaan sisi PLN (pada pertengahan 2020 ini nilainya Rp. 1.200 per kWh, dan harus dicatat bahwa angka ini bervariasi, tergantung dari harga energi primer, nilai tukar dolar, dan inflasi). Maka bila tahun 2020 ini mulai dilakukan subsidi langsung, pelanggan PLN 450 VA diberlakukan tarif Rp. 1.200 per kWh. Pelanggan PLN 900 VA juga dibelakukan tarif Rp. 1.200 per kWh, atau paling tinggi Rp. 1.250 per kWh.

Uang subsidi yang akan dibayarkan Pemerintah langsung kepada pelanggan PLN bisa dipatok 100 kWh per bulan dikalikan selisih tarif Rp. 785 atau Rp 78.500 per bulan per pelanggan. Uang subsidi untuk pelanggan 900 VA Tak Mampu juga Rp 78.500 per bulan, demi perlakuan adil.

Penyediaan subsidi oleh Pemerinah untuk listrik harus dianggarkan sebesar Rp 31.086 milyar atau Rp 31,09 triliun per tahun. Dengan dana tersebut, semua keluarga tergolong miskin dan tak mampu, baik yang sudah berlngganan listrik maupun yang belum dapat pelayanan listrik mendapatkan subsidi langsung tunai untuk kegunaan listrik. PLN tidak rugi, karena listriknya dibayar pas dan tepat waktu.

Memang kadang kala subsidi tak langsung yang dibayarkan kepada PLN turunnya belakangan. Angka penyediaan subsidi Rp. 31,9 triliun untuk listrik ini jauh lebih rendah dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020. Hal ini karena penyediaan subsidi untuk rakyat tak mampu dibatasi sampai dengan tarif listrikyang tidak lebih tinggi dari biaya penyediannya.

Pada konsumsi elpiji, menurut catatan Kementrian ESDM, rumah tangga tak mampu mengkonsumsi elpiji rata rata 15 sampai 16 Kg per bulan, dengan harga dasar Rp. 5.000 per Kg.

Tahun 2019, dengan harga LPG Aramco 360 USD per ton dan kurs Rp 14.200 per USD. Harga bulan Juli 2020 adalah Rp. 273.165 per Ton. Bila dipakai patokan harga rata rata 300 USD per ton dan kurs Rp. 14.500 per USD, maka harga loco Stasion Penerimaan Indonesia di Jawa dan Sumatera mencapai Rp. 5.180 per Kg. Jika dimasukkan biaya distribusi dan lain lain, harga di distributor dapat mencapai Rp. 6.100 per Kg, dan harga di konsumen sekitar Rp. 7.200 per Kg atau Rp. 21.600 per tabung 3 Kg.

Dengan penetapan asumsi konsumsi 16 Kg epliji per keluarga per bulan, maka subsidi yang dibayarkan langsung ke penerima adalah Rp. 41.600 per bulan, yang dapat meningkat mengikuti kenaikan harga pasokan LPG.

Dalam setahun, pemerintah harus menyediakan anggaran subsidi langsung elpiji kepada 33 juta penerima sebesar Rp.16,48 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 50,6 triliun.

Perlu pula dicatat untuk evaluasi bahwa harga LPG Impor standar Aramco pertengahan 2020 sangat rendah. Bahkan mencapai 55 % dari harga LPG Impor awal tahun 2018 yang sebesar 500 USD per ton.

Angka Rp. 16,48 triliun adalah angka subsidi yang tepat sasaran, yang merupakan tujuan mutlak kebijakan subsidi.. Sehubungan dengan itu, perlu disiapkan perangkat sosialisasi kepada semua pihak termasuk pihak pihak yang mungkin akan kehilangan sumber pendapatan dan keuntungan karena kebijakan subsidi sebelumnya yang tidak tepat sasaran.

Apapun pro kontra yang nanti berkembang, kemanfaatan untuk rakyatlah yang harus diutamakan.


Continue Reading

Trending