Connect with us

OPINI

Rasisme itu Dosa Asal Amerika

Published

on

Ribuan orang saat berkumpul untuk demonstrasi damai dalam mendukung George Floyd di AS. (Foto : Instagram @karmagawa)

Mediaemiten.com, Jakarta – Akhir-akhir ini Amerika sedang memanas. Di sekitar 30 kota di 50 negara bagian terjadi kekisruhan-kekisruhan, bahkan kerusuhan, kekerasan dan penjarahan. Bahkan di sekitar Gedung Putih sendiri, memaksa Presiden dan keluarganya sempat disembunyikan di sebuah bunker, di bawah gedung kediaman Presiden US itu.

Kekisruhan, kekerasan dan bahkan penjarahan dan pembakaran itu dipicu oleh kematian seorang warga hitam (Afro) bernama George Floyd di kota Minneapolis di negara bagian Minnesota oleh aparat Kepolisian di kota itu.

Kematian George Floyd dan banyak yang lain sebelumnya mengakibatkan protes yang terjadi di berbagai kota di Amerika sesungguhnya adalah kobaran bara api dalam sekam yang telah lama tersembunyi oleh kepura-puraan di Amerika.

Permasalahan ras (rasisme), ketidak adilan dan perlakuan diskriminatif terhadap minoritas merupakan sejarah panjang dan bersifat historis di negara ini.

Bahkan mungkin tidak berlebihan jika saya mengistilahkan prilaku rasis sebagian orang di negara ini bagaikan “dosa asal” (original sin) di negeri ini.

Tentu semua masih ingat bahwa penduduk asli Amerika (native Americans) itu adalah mereka yang kita kenal dengan “Indian American”. Mereka inilah sesungguhnya berhak mengklaim sebagai pribumi di Amerika.

Tapi dalam sejarahnya kendati mereka menerima kedatangan immigran warga putih (European immigrant) dari daratan Eropa, belakangan justeru dimarjinalkan bahkan lebih jauh terjadi pemusnahan secara sistimatis dan sistemik.

Setelah immigrant Eropa itu menguat (established), kaum native Indian kemudian dari masa ke masa diperlakukan secara buruk dan tidak berkeadilan. Bahkan lambat laun mereka semakin termarjinalkan dan ternihilisasi. Mereka umumnya diberikan kesempatan hidup di daerah-daerah perkampungan dan pegunungan yang tidak mendapat perhatian pembangunan negara.

Berbicara mengenai realita kehidupan Native American ini mengingatkan kita kepada pepàtah Indonesia klasik yang populer: “susu dibalas air tuba”. Kebaikan dan penerimaan pribumi Amerika dibalas dengan prilaku jahat dan rasis dari kalangan immigran Eropa.

Prilaku buruk kepada non White di negeri ini berlanjut dengan “mistreatment” oleh penduduk Putin (White American) kepada warga hitam (Afro) yang dibawa oleh mereka sebagai budak-budak dari negara-negara jajahan mereka di Afrika.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa banyak di antara mereka (budak-budak) itu, bahkan mayoritasnya, adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal ini semakin tersingkap dengan perlahan-lahan seiring banyaknya Afro American yang memeluk agama Islam di kemudian hari.

Perlakuan kepada warga hitam ini menjadi catatan sejarah negeri ini, yang pastinya tidak diingkari oleh siapapun. Barangkali bukti yang paling nyata adalah bangkitnya warga Afro melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Martin Luther King Jr, Malcom X, dan lain-lain di tahun 60-an.

Diskriminasi ras berlanjut kemudian kepada bangsa Asia, khususnya Komunitas Jepang yang ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi. Mereka seolah menjadi agen-agen musuh Amerika pasca Perang Dunia kedua.

Demikian seterusnya prilaku rasis dan diskriminatif ini berlanjut kepada warga Hispanic atau warga Latin yang datang dari negara-negara jiran di bagian selatan Amerika (South America).

Warga Mexico dan Colombia, bahkan warga negara bagian Puerto Rico yang dominannya berbahasa Spanyol juga mengalami prilaku rasis dan diskriminatif dari masa ke masa, hingga saat ini.

Belakangan prilaku diskriminatif dan sentimen anti Islam dan Muslim juga semakin menampakkan diri. Walaupun Islamophobia adalah catatan sejarah panjang di Amerika, kejadian 9/11 menjadi puncak dari semuanya.

Prilaku buruk kepada Komunitas Muslim semakin menjadi-jadi sejak terpilihnya pemerintahan Amerika saat ini. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump “mistreatment” warga minoritas termasuk warga Muslim semakin meluas.

Seringkali saya katakan di masa lalu Sebelum pemerintahan Donald Trump Islamophobia itu ada di pinggir-pinggir jalan. Saat ini justeru keluar dari White House dengan kebijakan yang terasa meminggirkan kaum minoritas.

Bagi kami warga Muslim, keputusan Donald Trump untuk melarang Islam masuk Amerika adalah kebijakan diskriminatif dan rasis kepada warga tertentu karena agama. Yang pastinya disadari oleh warga Amerika sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan Konstitusi maupun nilai-nilai mulia bangsa ini.

Menyikapi realita buruk dalam Perjalanan bangsa ini tentu menyadarkan semua pihak di Amerika bahwa “tendensi” bahkan realita itu harusnya menjadi musuh bersama untuk diperangi dan diselesaikan. Jika tidak, khawatirnya ini akan menjadi “trade mark” Kebangsaan yang memalukan.

Sesungguhnya hal ini bukan penyakit ras dan etnis tertentu dari manusia. Tapi lebih kepada penyakit mental manusia yang lupa diri dan ciptaan. Sebuah perasaan lebih (superioritas) karena warna kulit, ras dan etnisitas. Realitanya ini adalah penyakit pertama dalam sejarah makhluk Tuhan ( sejarah Iblis).

Karenanya kita jangan melihat rasisme ini sebagai penyakit orang putih. Walau kenyataannya sejak masa imperialisme dan kolonialisme, kaum putihlah (Eropa) yang memang mendominasi prilaku Iblis ini. Hal itu karena mereka buta nurani karena keangkuhan dan transgresi yang mereka lakukan ke negara-negara non Putih, khususnya di Asia dan Afrika.

Maka kematian George Floyd dan banyak lagi warga hitam Amerika sebelumnya harusnya menyadarkan bangsa ini untuk bangkit dan melakukan “self correction” (perbaikan diri). Bahwa prilaku rasisme itu adalah musuh bersama bangsa ini dan harus diperangi secara kolektif.

Dari Pimpinan dan Komunitas agama-agama, para pendidik dan institusi-pendidikan, para seniman dan Komunitas Hollywood, hingga para bisnisman dan pelaku pasar, semua memiliki tanggung jawab Yang sama untuk memerangi prilaku rasisme ini.

Tentu tanggung jawab terbesar ada pada penanggung jawab pemerintahan. Mereka adalah pengendali negara sekaligus punya otoritas, baik moral maupun konstitutional untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistemik untuk memerangi rasisme ini.

Yang menjadi masalah adalah ketika mereka yang berada di posisi kekuasaan justeru memiliki kecendrungan yang sama. Sehingga kerap kali ketika terjadi prilaku rasis dalam masyarakat justeru mendapat dukungan kekuasaan, baik langsung atau tidak langsung.

Ketika kaum minoritas bangkit melawan ketidak adilan, mereka dicaci dengan sumpah serapah. Dituduh bandit-bandit atau penjahat-penjahat (thugs), bahkan teroris.

Tapi ketika White Supremasi membantai warga minoritas, di antaranya warga Muslim, Yahudi dan warga Afro American yang paling banyak menjadi korban dalam tahun-tahun terakhir, kerap disikapi setengah hati. Bahkan tidak jarang mendapat pembelaan dari kekuasaan itu.

Saya tidak mendukung penjarahan dan prilaku melanggar hukum apapun bentuknya. Tapi terkadang saya harus memahami ekspresi kemarahan itu sebagai suara-suara perlawanan yang tidak terdengarkan (unheard) kepada rasisme dan ketidak adilan. Selama rasisme dan ketidak adilan dipelihara, apalagi oleh kekuasaan (sistem) maka perlawanan akan tetap berlanjut.

Where there is no justice, there is no peace!

Bahwa di mana saja ada ketidak adilan akan tumbuh resistensi perlawanan. Yang tentu pada akhirnya akan menumbuhkan rasa ketidak amanan di masyarakat.

Dan dalam suasana seperti ini diperlukan kepemimpinan (leadership) di tengah masyarakat. Bukan sekedar menampilkan kekuasaan yang nampak seperti arogan kepada rakyat yang termarjinalkan. Semoga!

Wallahu a’lam bishshawwab. (Oleh : Imam Shamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center & Presiden Nusantara Foundaiton)


OPINI

Sebaiknya Gus Menteri Menyampaikan Permohonan Maaf Secara Terbuka kepada Publik

Published

on

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Instagram.com/@gusyaqut)

MEDIA EMITEN – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (selanjutnya disebut Gus Menteri) mengatakan bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. 

Pernyataan ini disampaikan Gus Menteri saat membuka webinar internasional yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah dalam rangka peringatan Hari Santri dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Gus Menteri mengklaim Kementerian Agama lahir karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan juru damainya adalah NU.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallo.id dalam artikel Sebaiknya Gus Menteri Menyampaikan Permohonan Maaf Secara Terbuka kepada Publik


Continue Reading

OPINI

Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Published

on

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Mediaemiten.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat, Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : AndriantoPenggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN


Continue Reading

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Mediaemiten.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Continue Reading

Trending