Connect with us

OPINI

Bertahan Hidup dari Covid-19 dengan Mengubah Pola Hidup

Avatar

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Foto : Instagram @bambang.soesatyo)

Oleh : Bambang Soesatyo

KEBERANIAN menerapkan new normal, atau saya lebih suka menyebutnya perilaku atau pola hidup baru menjadi pilihan yang harus diambil agar semua orang punya peluang untuk bertahan dan bergerak maju, sekaligus menghentikan proses pengrusakan pada semua aspek kehidupan akibat pandemi Covid-19.

Sudah menjadi fakta terbuka bahwa pandemi Covid-19 telah memorakporandakan segalanya. Dinamika kehidupan manusia direnggut. Hampir semua aktivitas produktif yang menjadi keseharian manusia dihentikan. Tak perlu lagi dirinci karena semua orang bukan hanya sudah tahu, tetapi bahkan merasakan langsung akibatnya. Para pekerja yang tadinya mampu mandiri menghidupi keluarga, kini hanya bisa mengharapkan bantuan sosial dari negara. Mereka yang berkecukupan terpaksa membiayai hidup keseharian dari tabungan. Pondasi banyak perusahaan juga melemah karena harus terus membayar gaji karyawan sementara pendapatan nyaris nol akibat terhentinya putaran roda bisnis. Keceriaan anak dan remaja nyaris hilang karena harus berdiam di rumah.

Semua orang memang berharap keadaan akan membaik setelah Pandemi Covid-19 berakhir. Kapan? Tak satu pun pakar yang mampu menyebut waktu yang pasti. Alih-alih menghentikan penularan, mereka yang ahli sekali pun bahkan tak berani menghitung durasi pandemi global ini. Karena ketidakmampuan itulah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengingatkan semua orang bahwa wabah virus Corona akan ada dalam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang masih lama. Apalagi, vaksin penangkal Covid-19 belum akan hadir dalam jangka dekat.

Kalau tidak segera disiasati, pandemi Covid-19 akan menghancurkan perekonomian dunia, dan segala eksesnya akan menghadirkan penderitaan bagi kehidupan begitu banyak orang. Tak bisa dipungkiri bahwa kecemasan sudah menghinggapi banyak orang, termasuk para pemimpin negara kaya sekali pun. Di Amerika Serikat (AS) maupun Inggris, jumlah pekerja yang meminta tunjangan pengangguran terus bertambah. Presiden AS pun mendesak semua gubernur negara bagian melonggarkan pembatasan sosial (lockdown) untuk memulai pemulihan ekonomi.

Ketika durasi pandemi Covid-19 terbukti tak bisa dihitung, yang muncul di awal adalah dilema; menunggu sampai akhir, atau bersiasat untuk mencegah kehancuran. Kalau memilih menunggu, berapa lama pilihan waktunya? Ini pun tak bisa dijawab. Mau tak mau dan juga sangat logis, pilihannya adalah bersiasat untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona. Agar bisa terhindar dari kemungkinan penularan Covid-19, diperlukan protokol kesehatan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang, tanpa terkecuali, terutama selama berada di ruang publik.

Protokol kesehatan itu merumuskan tatanan baru bagi perilaku setiap orang dan interaksi antar-individu di ruang publik, di kantor atau tempat kerja, pasar, rumah makan atau kafe hingga sekolah dan rumah ibadah. Artinya, untuk meminimalisir peluang tertular Covid-19, setiap orang hanya diminta merubah pola, perilaku atau gaya hidup. Dari pola atau perilaku hidup yang sebelumnya serba cair dan lepas, berubah menjadi indivualistik, sedikit kaku dan penuh kehati-hatian serta waspada. Misalnya, tetap jaga jarak, tidak bersalaman, tidak berangkulan dan tidak beradu pipi kiri-pipi kanan, selalu mengenakan masker serta dan rajin cuci tangan.

Setelah protokol kesehatan itu dirumuskan dan dipahami, persoalan berikutnya adalah kemauan dan keberanian menerapkan tatanan perilaku atau pola hidup baru itu. Memang, di tengah pandemi Covid-19, tidak mudah mengambil keputusan tentang penerapan perilaku atau pola hidup baru. Tidak mudah karena berkait langsung dengan perilaku puluhan juta orang. Akan tetapi, ketika semua orang sadar tentang urgensi memulihkan kehidupan dan kegiatan-kegiatan produktif, memilih menerapkan pola hidup baru dengan protokol kesehatan harus diambil. Sebab, hanya itu pilihan yang memungkinkan semua orang bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Pilihan itu juga memungkinkan semua orang bisa terus bergerak maju. Dan, jika taat serta bersedia konsisten menerapkan protokol kesehatan, siapa saja tak perlu takut atau ragu dengan pola hidup baru itu. Sebab, protokol kesehatan itu sendiri sudah memaksa setiap orang menerapkan kehati-hatian berinteraksi di ruang publik.

Apalagi, Covid-19 yang begitu menakutkan ternyata menghadirkan dua fakta kontradiktif, yakni bisa disembuhkan walau belum ada vaksin penangkalnya, tetapi pada saat bersamaan juga menyebabkan kematian. Data tentang Covid-19 dari banyak negara memperlihatkan bahwa jumlah pasien sembuh jauh lebih besar dari jumlah pasien meninggal. Pemahaman atas data sembuh dan data kematian itulah mendorong banyak negara berani menerapkan pola hidup baru dengan ketaatan mutlak pada protokol kesehatan.

Karena itu, sosialisasi protokol kesehatan untuk menjalankan perilaku atau pola hidup baru selama pandemi Covid-19 menjadi sangat penting. Pada tahap awal, ada empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan pola hidup baru. Sangat penting bagi setiap kepala daerah memastikan masyarakat setempat paham dan mau melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum pola hidup baru diterapkan, protokol kesehatan itu harus disosialisasikan secara intensif. Bahkan, agar bisa menjangkau semua rumah tangga atau keluarga, kegiatan sosialisasi protokol kesehatan itu hendaknya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

Setiap individu diharapkan paham dan siap mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik maupun di tempat kerja. Pola hidup baru yang diatur dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif. Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja.

(Bambang Soesatyo, Ketua MPR-Ri)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Avatar

Published

on

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Mediaemiten.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat, Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : AndriantoPenggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Avatar

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Mediaemiten.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Subsidi Energi Listrik dan Elpiji Secara Langsung akan Lebih Tepat Sasaran

Avatar

Published

on

Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero, Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim. (Foto : Istimewa)

Oleh : Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim, Mantan Direktur Pembangkitan & Energi Primer PT PLN Persero.

POLEMIK subsidi energi, yaitu listrik, elpiji dan BBM belum reda setelah 20 tahun reformasi. APBN masih dituntut menggelontorkan subsidi dengan angka yang signifikan. Hanya subsidi BBM yang secara perlahan dapat dikurangi.

Tahun 2018, subsidi listrik mencapai Rp. 56,5 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp. 59,3 triliun. Tahun anggaran 2020, subsidi listrik dialokasikan Rp. 54,78 triliun. Subsidi konsumsi elpiji untuk rakyat miskin tahun 2018 sebesar Rp. 58,1 triliun. Tahun 2019 dialokasikan Rp. 58 triliun, dan alokasi subsidi elpiji pada APBN 2020 sebesar Rp. 50,6 triliun.

Sejauh ini, kita belum bisa memprediksi realisasi subsidi tahun 2020. Pandemi Covid-19 juga berdampak negatif, khususnya bagi kelistrikan PLN. Penjualan listrik bulanan PLN tidak menggembirakan. Selama dua bulan Covid-19 mewabah, PLN kebagian tugas tambahan untuk menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA.

Subsidi diberikan karena biaya penyediaan lebih tinggi dari daya beli masyarakat. Karena itu sangatlah beralasan menggelontorkan subsidi untuk membantu rakyat yang tidak mampu mendapatkan barang pokok berupa listrik dan elpiji, melalui harga jual yang diatur.

Harga jual dipengaruhi biaya input atau biaya penyediaan. Pada penyediaan listrik, ada komponen biaya penggantian investasi peralatan, operasional, dan biaya energi primer: batubara, gas, panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan PLN per 31 Desembaer 2019 yang dilaporkan pada 18 Mei 2020, penerimaan subsidi tahun 2019 sebesar Rp. 51,71 triliun. Penerimaan pendapatan kompensasi Rp. 22,25 triliun. Angka ini sedikit naik diandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp. 48,10 trilun, dan penerimaan atas kompensasi 2018 yang sebesar Rp. 23,17 triliun.

Pada penyediaan elpiji ada biaya pengadaan , pembelian (impor) dan biaya distribusi. Besaran impor elpiji adalah 75% dari seluruh kebutuhan. Sekitar 90% impor ini dipenuhi dari Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Kuota elpiji bersubsidi tahun 2020 ini 7 juta Ton.

Tak banyak pihak yang mempersoalkan, dan tak banyak pula perdebatan tentang biaya penyediaan listrik maupun elpiji hingga sampai ke konsumen. Khalayak percaya seolah demikian adanya. Seiring berjalannya waktu, besaran subsidi terus meningkat. Tapi sayangnya belum kuat kesadaran untuk menemukan langkah-langkah yang bisa mengurangi subsidi secara signifikan. Terus meningkatnya subsidi energi seharusnya memunculkan desakan untuk segera dilakukan transformasi pengelolaan subsidi energi. Tujuannya agar subsidi energi ini tidak menjadi beban tetap APBN.

Potret Subsidi Energi

Harga listrik bersubsidi 450 VA adalah Rp. 415 per kWh. Harga ini tidak pernah naik sejak 2010. Demikian pula tarif listrik bersubsidi 900 VA yang sebesar Rp. 605 per kWh. Tarif ini ini jauh lebih rendah dari tarif normal, yang memperhitungkan keekonomian, yaitu biaya penyediaan plus margin.

Sampai Agustus 2019, jumlah pelanggan listrik 450 VA bersubsidi tercatat 23,9 juta, dan pelanggan listrik 900 VA bersubsidi mencapai 6,9 juta pelanggan. Sedangkan pelanggan 900 VA non subsidi sebanyak 2,7 juta pelanggan.

Mengacu pada jumlah pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA yang dianggap tidak mampu membayar penuh listriknya, pemerintah menyalurkan dana subsidi kepada PLN atas selisih tarif normal PLN dan tarif yang diberlakukan kepada rumah tangga tidak mampu tersebut.

Sejauh ini yang dikatagorikan penerima subsid listrik adalah pelanggan golongan tarif 450 VA yang sebanyak 23,9 juta pelanggan, dan 6,9 juta pelanggan golongan tarif 900 VA. Data ini tidak pernah dipersoalkan, seolah tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan daya beli, dan seolah jumlah penerima sudah sesuai.

Sejauh ini, belum ada yang meneliti akurasi besaran subsidi yang diambil dari APBN dengan kebutuhan riilnya berdasarkan data jumlah pelanggan yang disubsidi. Apakah subsidi yang dilakukan selama ini efektif?

Persoalan pada elpiji, yaitu harga elpiji bersubsidi mulai tahun 2007 saat mula diluncurkan dan diperkenalkan tabung 3 Kg kepada masyarakat, harganya Rp. 5000 per Kg atau Rp. 15 ribu per tabung. Harga pada pemakai mencapai Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Harga ini tidak berubah sampai sekarang. Pada saat itu harga elpiji domestik masih rendah dan dapat dipenuhi sendiri oleh produsen dalam negeri, sehingga boleh dibilang belum ada subsidi.

Kemudian dengan semakin massalnya pemakaian elpiji dan sebagiannya harus dipenuhi oleh impor, harga menjadi sangat komersial. Harga impor bervariasi antara 500 USD sampai 600 USD per Ton. Hal ini mendorong harga elpiji meningkat.

Pada Juli 2019, harga elpiji impor berkisar 360 USD per Ton. Dana subsidi elpiji digelontorkan untuk menjaga harga elpiji tabung 3 kg agar tetap terjangkau penerima, berada di kisaran Rp. 16.000 sampai Rp. 20.000 per tabung. Pembeli tabung 3 Kg disasarkan pada rakyat miskin dan usaha mikro kecil atau UMK.

Menurut catatan yang penulis dapatkan dari beberapa media, pemakaian tabung 3 Kg pada rumah tangga rata-rata 3 tabung per minggu. Usaha mikro seperti pedagang soto, 3 tabung per dua hari. Warung nasi 2 tabung, dan pedagang gorengan 1 tabung per hari.

Dari sinilah tebaran angka 6,9 juta ton (2019) elpiji 3 Kg tersebut berasal. Sama dengan 2,3 milyar tabung elpiji setiap tahun hilir mudik melayani pemakai. Tahun 2020 disiapkan jumlah 7 juta ton untuk tabung 3 Kg ini.

Penyalurannya sederhana namun pelaksanaannya tidak gampang

Pemerintah berencana mengubah skema mekanisme subsidi elpiji, dari yang awalnya melekat pada harga jual barang menjadi langsung ke masyarakat yang berhak. Harapannya, penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Bila untuk elpiji diberikan subsidi langsung, maka ada baiknya hal ini juga dilakukan untuk subsidi listrik, mengingat komoditinya mirip. Sama-sama energi rumah tangga miskin. Pelanggan listrik rumah tangga kecil sudah memiliki hitoris data yang mempermudah penghitungan besaran subsidi dan data awal calon penerima.

Namun demikian beberapa persoalan rumit tetap ada, yaitu bagaimana menentukan siapa atau keluarga mana, dan berapa jumlah yang berhak menerima. Berapa dan bagaimana besaran subsidi per keluarga, apakah tetap atau ada variasi naik/turun. Bagaimana sistem penyalurannya dan sosialisasinya. Bagaimana pengamanannya dari praktek kecurangan yang potensial terjadi.

Tak mudah memang, untuk membuat keputusan. Tapi, walau banyak tantangan, skema subsidi langsung ke masyarakat ini seyogyanya tidak boleh diulur lagi.

Subsidi langsung, selain akan lebih tepat sasaran, warga penerima subsidi bisa menerima dana tunai, sehingga dapat mengatur pengeluaran secara bijak. Tentu dengan asumsi bahwa harga energi berada pada batas keekonomiannya. Dana subsidi yang turun ke masyarakat dapat sejenak membantu perputaran ekonomi di kalangan bawah piramida ekonomi.

Bila harga energi berlaku pada harga keekonomiannya, maka terbuka kemungkinan adanya pasokan langsung dari sumber energi setempat. Ini sesuatu yang bakal menjadi trend kedepan. Terjadi situasi yang adil. Mereka yang dapat berhemat akan mendapat sedikit sisa uang subsidi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dengan asumsi, penerima subsidi mendapatkan besaran dana yang sama.

Dengan subsidi langsung ke penerima yang berhak, maka ada harapan jumlah subsidi dapat berkurang, seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan tumbuhnya perekonomian.

Jumlah penerima subsidi

Rencana skema penyaluran subsidi elpiji secara langsung telah disampaikan Kementrian ESDM. Namun sejauh ini belum dapat dipastikan jumlah penerima subsidi. Kisarannya ada di angka 15 juta sampai 25 juta jiwa.

Banyak sumber yang bekerja terkait penghitungan angka calon penerima subsidi. Ada angka jumlah penduduk miskin BPS, ada sensus BPS, ada sensus ekonomi BPS 2016, angka dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi acuan, dan data Kementrian Sosial.

Jika mengacu pada batas atas yaitu 25 juta jiwa -seperti yang disebutkan Ditjen Migas- maka akan ada penerima kira-kira 8,3 juta keluarga yang berhak. Namun angka tersebut terlalu matematis yang terlalu tegas menarik garis batas. Manakala dikatakan rakyat miskin tak mampu berjumlah 25 juta jiwa, atau 8,3 juta keluarga miskin, maka tentu ada keluarga yang mendekati garis kemiskinan, dan ada keluarga yang perlu dibantu, demi keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PLN sendiri dapat membantu pemerintah menyiapkan data calon penerima subsidi lenergi, dengan memanfaatkan data base pelanggannya. Tentu dibutuhkan pemutakhiran, verifikasi dan validasi lagi, agar didapatkan potret penerima yang lebih akurat.

Menghitung besar subsidi langsung bulanan dan tahunan

Pelanggan listrik PLN 450 VA mengunakan energi listrik rata rata 90 sampai 100 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 415 per kWh, rekening listrik yang harus dibayar sekitar Rp. 41.500 per bulan. Pelanggan 900 VA RTM menggunakan listrik rata rata 180 kWh per bulan. Dengan membayar tarif Rp. 605 per kWh, rata-rata tagihan yang dibayar sebesar Rp 108.900 per bulan.

Saat ini, bila dilakukan subsidi langsung ke pelanggan tak mampu, maka tarif yang diberlakukan dituntut adil bagi kedua belah pihak, yaitu PLN dan rakyat. Keduanya berhak mendapatkan hak dasarnya.

Bila demikian rujukannya, tarif yang adil adalah setinggi biaya pokok penyediaan sisi PLN (pada pertengahan 2020 ini nilainya Rp. 1.200 per kWh, dan harus dicatat bahwa angka ini bervariasi, tergantung dari harga energi primer, nilai tukar dolar, dan inflasi). Maka bila tahun 2020 ini mulai dilakukan subsidi langsung, pelanggan PLN 450 VA diberlakukan tarif Rp. 1.200 per kWh. Pelanggan PLN 900 VA juga dibelakukan tarif Rp. 1.200 per kWh, atau paling tinggi Rp. 1.250 per kWh.

Uang subsidi yang akan dibayarkan Pemerintah langsung kepada pelanggan PLN bisa dipatok 100 kWh per bulan dikalikan selisih tarif Rp. 785 atau Rp 78.500 per bulan per pelanggan. Uang subsidi untuk pelanggan 900 VA Tak Mampu juga Rp 78.500 per bulan, demi perlakuan adil.

Penyediaan subsidi oleh Pemerinah untuk listrik harus dianggarkan sebesar Rp 31.086 milyar atau Rp 31,09 triliun per tahun. Dengan dana tersebut, semua keluarga tergolong miskin dan tak mampu, baik yang sudah berlngganan listrik maupun yang belum dapat pelayanan listrik mendapatkan subsidi langsung tunai untuk kegunaan listrik. PLN tidak rugi, karena listriknya dibayar pas dan tepat waktu.

Memang kadang kala subsidi tak langsung yang dibayarkan kepada PLN turunnya belakangan. Angka penyediaan subsidi Rp. 31,9 triliun untuk listrik ini jauh lebih rendah dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020. Hal ini karena penyediaan subsidi untuk rakyat tak mampu dibatasi sampai dengan tarif listrikyang tidak lebih tinggi dari biaya penyediannya.

Pada konsumsi elpiji, menurut catatan Kementrian ESDM, rumah tangga tak mampu mengkonsumsi elpiji rata rata 15 sampai 16 Kg per bulan, dengan harga dasar Rp. 5.000 per Kg.

Tahun 2019, dengan harga LPG Aramco 360 USD per ton dan kurs Rp 14.200 per USD. Harga bulan Juli 2020 adalah Rp. 273.165 per Ton. Bila dipakai patokan harga rata rata 300 USD per ton dan kurs Rp. 14.500 per USD, maka harga loco Stasion Penerimaan Indonesia di Jawa dan Sumatera mencapai Rp. 5.180 per Kg. Jika dimasukkan biaya distribusi dan lain lain, harga di distributor dapat mencapai Rp. 6.100 per Kg, dan harga di konsumen sekitar Rp. 7.200 per Kg atau Rp. 21.600 per tabung 3 Kg.

Dengan penetapan asumsi konsumsi 16 Kg epliji per keluarga per bulan, maka subsidi yang dibayarkan langsung ke penerima adalah Rp. 41.600 per bulan, yang dapat meningkat mengikuti kenaikan harga pasokan LPG.

Dalam setahun, pemerintah harus menyediakan anggaran subsidi langsung elpiji kepada 33 juta penerima sebesar Rp.16,48 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari angka subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 50,6 triliun.

Perlu pula dicatat untuk evaluasi bahwa harga LPG Impor standar Aramco pertengahan 2020 sangat rendah. Bahkan mencapai 55 % dari harga LPG Impor awal tahun 2018 yang sebesar 500 USD per ton.

Angka Rp. 16,48 triliun adalah angka subsidi yang tepat sasaran, yang merupakan tujuan mutlak kebijakan subsidi.. Sehubungan dengan itu, perlu disiapkan perangkat sosialisasi kepada semua pihak termasuk pihak pihak yang mungkin akan kehilangan sumber pendapatan dan keuntungan karena kebijakan subsidi sebelumnya yang tidak tepat sasaran.

Apapun pro kontra yang nanti berkembang, kemanfaatan untuk rakyatlah yang harus diutamakan.


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat