Connect with us

FINANSIAL

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp124 Miliar, Inspektorat Provinsi Periksa Serapan Bantuan Keuangan Kota Bogor

Published

on

Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W. Purnama saat menerima tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat, di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa (05/02/2020).

Mediaemiten.com, Bogor – Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2019 di Kota Bogor. Pemeriksaan dilakukan tak hanya sehari, namun hingga 20 hari kedepan. Pasalnya, sepanjang 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan Rp 124 Miliar untuk 14 paket pekerjaan di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Pemeriksaan bantuan keuangan ini sifatnya rutin setiap tahun. Alhamdulillah dari 14 paket kegiatan di 10 OPD hanya tinggal satu kegiatan yang belum terealisasi,” ujar Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W. Purnama usai menerima tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat, di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa (05/02/2020).

Sementara itu, Tim Bantuan Pengendalian Teknis, Mailan mengatakan, timnya tidak hanya ditugaskan untuk memeriksa realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2019 atau biasa disebut bantuan sharing di 10 OPD Kota Bogor. Namun, juga memeriksa masalah urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kesehatan dan PUPR. “Tiga hal ini kami lihat sudah sejauh mana pelaksanaannya,” katanya.

Ia menjelaskan, terkait paket kegiatan yang belum terealisasi tentunya membuat anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat belum terserap. Menurutnya, kegiatan yang tidak terealisasi di 2019 mungkin disebabkan karena terlambat di perencanaan atau adanya gagal lelang.

“Harapan kami tentunya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang terbilang kecil ini bisa terserap semua agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor,” katanya (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal BPJS Kesehatan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali suntikan modal ke BPJS Kesehatan jika Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. Perpres itu memutuskan untuk iuran BPJS Kesehatan naik di seluruh kelas.

“Tidak masalah kita melakukan itu (batalkan Perpres 75/2019). Kalau bapak-bapak (anggota DPR) minta dibatalkan. Artinya Kementerian Keuangan yang sudah transfer Rp13,5 triliun pada 2019 lalu, saya tarik kembali,” tegas Ani dalam rapat dengan DPR, Selasa (18/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, BPJS Kesehatan akan kembali dalam posisi defisit neraca keuangan sebesar Rp32 triliun seperti yang telah dihitung sebelumnya. Toh, BPJS Kesehatan terus defisit sejak dibentuk 2014 silam.

Menurut catatan, badan yang bersulih nama dari PT Askes (Persero) itu tercatat defisit Rp3,3 triliun pada 2014. Lalu, membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Ani menuturkan defisit terus berlanjut hingga 2017 menjadi sebesar Rp13,5 triliun. Lalu, pada 2018 menjadi 19 triliun, dan pada 2019 diperkirakan sebesar Rp32 triliun menurut surat yang disampaikan BPJS Kesehatan kepadanya.

Dari seluruh defisit tersebut, Ani mengklaim Kementerian Keuangan selalu hadir untuk menyuntikkan modal. “Semua rakyat masuk ke rumah sakit. Tetapi ini butuh biaya dan kenyataannya, sistem BPJS Kesehatan kita tidak mampu memenuhi kewajiban dari sisi pembayaran,” imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh sebelumnya mengemukakan rencana untuk menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3 seperti tertuang di dalam Perpres 75/2019.

“Kami seluruh fraksi komisi IX secara tegas sepakat untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU kelas 3 dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena cleansing data belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” tandasnya. (cnn)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu : Pusat akan Bantu Maksimal Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jateng 7 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Semarang – Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7%. Berbagai program akan dilakukan untuk mempercepat target itu.

Menurut Menteri Keuangan ( Menkeu) pihaknya mengaku optimis, pertumbuhan itu dapat terwujud dengan cepat mengingat Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus,” kata dia ketika mengunjungi Pemprov Jateng, Jumat (14/2/2020)

Pertumbuhan ekonomi Jateng lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Dengan begitu cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% bukan perkara sulit.

“Meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup. Sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat,” terangnya.

Namun demikian, menurutnya, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

“Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan,” tambahnya.

Apalagi Pemprov Jateng lanjut dia, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

“Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan,” tutupnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. . Meski begitu, semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pusat.

“Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup. Untuk itu, bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.

“Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini,” tegasnya.

Dia mengatakan, apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya. Pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata dan lainnya menjadi fokus utama.

“Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan bu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing,” pungkasnya. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Mulai 10-12 Februari 2020, BPK Periksa Laporan Keuangan Baharkam Polri TA 2019

Published

on

Komjen Pol, Agus Andrianto.

Mediaemiten.com, Jakarta – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto sambut kehadiran tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Kabaharkam Polri didampingi Kakorpolairud Irjen Pol Drs Lotharia Latif SH, Kakorsabhara Irjen Pol H Bambang Ghiri, dan Kakorbinmas Irjen Pol Herry Wibowo serta Karobinopsnal Brigjen Pol Ermi Widyatno dan Karorenmin Brigjen Pol Ade Rahmat Suhendi.

Tim dari BPK dipimpin Thomas Gatot Hendarto selaku Pengendali Teknis, serta didampingi oleh Wiliyanti (Ketua Sub Tim) dan Berry Nugraha (Anggota).

Kedatangan tim BPK tersebut untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan akan dilaksanakan selama tiga hari 10-12 Februari 2020.

Baca Juga  BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Hujan Lebat Awal Februari

Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Gatot Hendarto berharap, timnya dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan jajaran Baharkam Polri selama kegiatan pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam aturan ini, komunikasi pemeriksaan dijelaskan sebagai berikut:

Baca Juga  UPP Kepri Gelar Raker Bersama UPP Kabupaten/Kota 2020 Melalui Video Conference

“Pemeriksaan harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Kabaharkam Polri berjanji akan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan dari BPK dan mempersilakan tim BPK berkomunikasi dengan pimpinan satker jajarannya.

Dia berharap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan kali ini, Polri dapat kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), seperti yang sudah didapat paling tidak sejak enam tahun terakhir, 2013-2018. (new)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending