Connect with us

FINANSIAL

Bidik Peran Utama Kasus Korupsi Bank BTN, Kejagung Telusuri Aset Milik SW

Published

on

Kejaksaan agung menetapkan tujuh tersangka perkara dugaan tindak korupsi di Bank BTN cabang Semarang dan Gresik.

Mediaemiten.com, Jakarta – Setelah menetapkan tujuh tersangka perkara dugaan tindak korupsi di Bank BTN cabang Semarang dan Gresik, Kejaksaan agung terus melakukan penyidikan secara mendalam terhadap para tersangka dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kasus yang disinyalir merugikan negara hampir Rp 50 miliar tersebut, tiga tersangka dari internal Bank yang telah ditetapkan antara lain SW sebagai Kepala Divisi Asset Manajement yang juga ketua DPP Serikat Pekerja BTN,l, SB (AMD yang juga head area II Bank BTN) dan AM (Kepala Unit Komersial Landing Bank BTN cabang Sidoarjo).

Ketiganya diduga secara sepihak melakukan pembaruan utang (novasi) dengan cara melawan hukum dan mengalirkan dana yang diduga hasil korupsi itu kepada pihak swasta yang kini juga telah jadi tersangka.

“Kami baru mau memulai penelusuran aset juga, kemudian ada koordinasi ke BPK, tahapannya pemeriksaan (secara) berangsur minggu depan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah mengungkapkan kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Penelusuran aset-aset milik tersangka akan dilakukan oleh BPK, karena dalam kasus ini para tersangka perkara dugaan korupsi di Bank tersebut telah merugikan Negara senilai Rp 50 miliar.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Hal ini sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK).

Seperti diketahui Kejagung menilai prosedur pengucuran pinjaman tersebut diduga tidak sesuai dengan surat edaran Direksi BTN, sehingga hal itu mengakibatkan kredit macet sebesar Rp 11,9 miliar.

“Jadi novasi itu tidak sesuai dengan ketentuan, melawan hukum dan itu alirannya ke swasta tadi. Yang jelas kalau peran orang BTN, saat mereka keluarkan novasi, ada perbuatan melawan hukum,” tandas Febri pekan lalu di Jakarta. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Dirut Bank Jateng Supriyatno Terpilih Jadi Ketua Umum Asbanda 2020-2024

Published

on

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno.

Mediaemiten.com, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ke-XX yang digelar di di Mercure Hotel Ancol, Jumat (21/20/2020) lalu berhasil memilih Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno sebagai Ketua Umum Asbanda periode 2020-2024.

Musyawarah Nasional Asbanda itu dihadiri hampir seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia hadir, sehingga berhak untuk dipilih menjadi pimpinan.

Selain pemilihan Ketua Umum Asbanda, juga dilaksanakan penyampaian Laporan Kegiatan dan Realisasi Keuangan Asbanda 2019, Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Asbanda 2020, Pembahasan Penyelenggaraan PORSENI XIII BPDSI 2020 dan agenda lainnya.

Ketua Umum Asbanda terpilih Supriyatno mengatakan, secara historis Asbanda selain harus dijaga dan didukung bersama, diharapkan juga mampu menjadi lebih dari sekedar perkumpulan, melainkan menjadi tempat BPD dalam bertukar informasi demi kemajuan BPD dari Aceh sampai Papua.

“Asbanda saat ini senantiasa melakukan optimalisasi di segala bidang, sesuai prioritas dan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan nilai tambah BPD. Dengan memberikan masukan dalam rangka peningkatan, baik sistem operasional perbankan, teknologi dan informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) maupun terkait dengan Risk Management dan GCG di BPD, khususnya dalam upaya mendukung Program Transformasi BPD,” ujarnya.

Menurutnya, secara historis Asbanda saat ini telah berusia 21 tahun, dan dilahirkan di Batam pada 25 Maret 1999. Asbanda merupakan transformasi dari Badan Kerja sama BPD seluruh Indonesia (BKS-BPDSI) yang didirikan sejak 14 Desember 1993.

”Memasuki usianya yang hampir 21 tahun ini ke depan Asbanda,dengan segala aktifitasnya diharapkan senantiasa selalu dapat menjadi medium atau organisasi pemersatu BPD seluruh Indonesia,”paparnya.

Dalam Musyawarah Kerja III BKS-BPDSI pada 25 Maret 1999 di Batam yang dihadiri oleh Direktur Utama BPD seluruh Indonesia, bersepakat dibentuk Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, atau yang lebih kita kenal dengan Asbanda.

”Asbanda akan terus mendorong serta mendukung BPD dalam melakukan perubahan dan peningkatan di segala lini bisnis, guna memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian di daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan perekonomian nasional,”pungkasnya. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal BPJS Kesehatan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali suntikan modal ke BPJS Kesehatan jika Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. Perpres itu memutuskan untuk iuran BPJS Kesehatan naik di seluruh kelas.

“Tidak masalah kita melakukan itu (batalkan Perpres 75/2019). Kalau bapak-bapak (anggota DPR) minta dibatalkan. Artinya Kementerian Keuangan yang sudah transfer Rp13,5 triliun pada 2019 lalu, saya tarik kembali,” tegas Ani dalam rapat dengan DPR, Selasa (18/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, BPJS Kesehatan akan kembali dalam posisi defisit neraca keuangan sebesar Rp32 triliun seperti yang telah dihitung sebelumnya. Toh, BPJS Kesehatan terus defisit sejak dibentuk 2014 silam.

Menurut catatan, badan yang bersulih nama dari PT Askes (Persero) itu tercatat defisit Rp3,3 triliun pada 2014. Lalu, membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Ani menuturkan defisit terus berlanjut hingga 2017 menjadi sebesar Rp13,5 triliun. Lalu, pada 2018 menjadi 19 triliun, dan pada 2019 diperkirakan sebesar Rp32 triliun menurut surat yang disampaikan BPJS Kesehatan kepadanya.

Dari seluruh defisit tersebut, Ani mengklaim Kementerian Keuangan selalu hadir untuk menyuntikkan modal. “Semua rakyat masuk ke rumah sakit. Tetapi ini butuh biaya dan kenyataannya, sistem BPJS Kesehatan kita tidak mampu memenuhi kewajiban dari sisi pembayaran,” imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh sebelumnya mengemukakan rencana untuk menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3 seperti tertuang di dalam Perpres 75/2019.

“Kami seluruh fraksi komisi IX secara tegas sepakat untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU kelas 3 dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena cleansing data belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” tandasnya. (cnn)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu : Pusat akan Bantu Maksimal Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jateng 7 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Semarang – Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7%. Berbagai program akan dilakukan untuk mempercepat target itu.

Menurut Menteri Keuangan ( Menkeu) pihaknya mengaku optimis, pertumbuhan itu dapat terwujud dengan cepat mengingat Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus,” kata dia ketika mengunjungi Pemprov Jateng, Jumat (14/2/2020)

Pertumbuhan ekonomi Jateng lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Dengan begitu cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% bukan perkara sulit.

“Meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup. Sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat,” terangnya.

Namun demikian, menurutnya, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

“Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan,” tambahnya.

Apalagi Pemprov Jateng lanjut dia, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

“Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan,” tutupnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. . Meski begitu, semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pusat.

“Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup. Untuk itu, bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.

“Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini,” tegasnya.

Dia mengatakan, apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya. Pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata dan lainnya menjadi fokus utama.

“Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan bu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing,” pungkasnya. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending