Connect with us

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Yang Ngatur Anak Usaha BUMN Juga KemenBUMN

Published

on

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah ulama dan politisi Indonesia.

Mediaemiten.com, Jakarta – Cawapres 01 Ma’ruf Amin diterpa kabar tak sedap jelang dimulainya sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ma’ruf diketahui menjabat sebagai Dewan Pengawas Bank Syariah di dua bank milik negara alias BUMN. Informasi inipun menjadi sorotan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, capres maupun cawapres tak boleh menjabat satu jabatan di BUMN.

Bahkan, tagar (#)MKDiskualifikasi01 jadi trending di Twitter seharian ini akibat jabatan Ma’ruf di BUMN tersebut. Poltisi Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan menyindir posisi Ma’ruf ini lewat cuitannya di Twitter, @jansen_jsp_.

“Ini soal hukum bkn politik ya! Menurut saya tafsir surat itu adl: Yg ngatur Anak Perusahaan BUMN juga @KemenBUMN. Jd jelas dia Milik Negara. Disurat itu diatur tidak boleh nyaleg. Bukan nyapres. Berarti bobot Capres dibawah kami Caleg dong? Hehe. Biarlah MK mutuskan,” katanya.

Meskipun kata Jansen, persoalan ini bisa jadi semakin rumit. Sebab urusan jabatan masuk dalam syarat pencapresan yang merupakan tahapan awal pilpres.

“Apakah menilai ini jadi kewenangan MK dan bersifat membatalkan pencalonan? Kita tunggu saja sidangnya. Karena materi ini sudah diluar keberatan pasangan calon terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara. Jadi ini bukan lagi HASIL pemilu tapi masalah “SEBELUM” Pemilu,” ungkapnya.

Namun menurutnya, lantaran sudah masuk dalam salah satu poin gugatan kubu 02, keputusan akhir nanti ada di MK. Apakah sembilan hakim MK melihat jabatan Ma’ruf di dua BUMN ini menyalahi aturan pilpres atau tidak.

“Soal tafsir dan menggali hukum itu tugas hakim. Tapi banyak juga hakim yg “letterlek” mengambil alih bunyi pasal. Mahzabnya pemahaman suatu teks terpaku pd apa yg dituliskan teks tersebut. Bisa saja dari 9 Hakim MK akan ada yg “dissenting”. Putusan tidak bulat. Kita tunggu aja,” tandasnya. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

WOW! Jejak Ma’ruf Amin : Pejabat di OJK, 4 Bank, dan 3 Asuransi

Published

on

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah ulama dan politisi Indonesia.

Mediaemiten.com, Jakarta – Heboh jabatan Ma’ruf Amin di dua Bank, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, yang sekarang digugat di MK.

Ternyata Ma’ruf Amin tidak hanya menjabat dua jabatan di dua bank tersebut.

Seperti dilansir CNBCIndonesia, ada jabatan-jabatan lain Ma’ruf Amin. Diantaranya di OJK, 4 Bank, dan 3 Asuransi.

Berikut selengkapnya:

(1) Bank Syariah Mandiri

Ma’ruf Amin saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri.

(2) BNI Syariah

Menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah, anak usaha BNI 46.

(3) Bank Muamalat

Sejak 2017 Maruf Amin resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat.

(4) Bank Mega Syariah

Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak 2004.

(5) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK

Cawapres Jokowi ini menjabat sebagai Anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014-sekarang.

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Selain di perbankan syariah, Ma’ruf Amin ternyata juga didaulat di beberapa lembaga jasa keuangan non bank seperti asuransi. Tercatat ada 4 lembaga keuangan non bank di mana Ma’ruf Amin menjadi Dewan Pengawas Syariahnya.

(6) Mega Insurance
(7) Bringin Life
(8) BNI Life Insurance (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menperin Katakan Stabilitas Politik Telah Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Mediaemiten.com, Padang – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan stabilitas politik dan keamanan sekarang ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Faktor utama untuk pembangunan adalah stabilitas politik dan keamanan. Indonesia sebagai negara besar mampu menjaga stabilitas dengan baik,” kata Hartarto saat berbicara dalam Kongres dan Dialog Nasional ke XXI Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Padang, Sumbar, Kamis (6/12/2018).

Hartarto yang diminta Presiden Joko Widodo untuk memaparkan kemajuan pembangunan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, mengatakan salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah membangun sejumlah infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah.

Sejumlah infrastruktur yang telah dibangun antara lain jalur ganda kereta api sepanjang 754 kilometer, jalan nontol 3.432 kilometer, jalan tol 941 kilometer, jembatan gantung 140 unit, 10 bandar udara baru, dan 19 pelabuhan laut.

Khusus untuk Jalan Tol Trans Jawa, pemerintah menargetkan akhir 2018 sudah bisa terhubung dari Merak ke Surabaya. Demikian juga tol di Sumatera, khususnya di Lampung diharapkan selesai Maret 2019 dari target Juni 2019.

Bukan saja di bidang infrastruktur, Airlangga juga mengatakan, dari sisi makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam 3-4 tahun terakhir tumbuh sekitar lima persen.

“Demikian juga harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tidak ada yang naik harganya,” kata Airlangga.

Dikatakan Menperin juga kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun terakhir turun menjadi 9,8 persen dan pengangguran turun 5,13 persen.

Dari sisi regional, kata dia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan regional.

“Jadi stabilitas keamanan di ASEAN tergantung dari stabilitas keamanan di Indonesia. Untuk itu Indonesia sebagai negara besar dan penduduk terbesar memainkan peran penting di ASEAN,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum PII Hermanto Dardak mengatakan organisasinya terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensi insinyur.

Untuk itu, kata dia, PII telah menandatangani kesepakatan setidaknya dengan 26 perguruan tinggi yang tujuannya meningkatkan lulusan kualitas insinyur Indonesia.

“Saat ini setidaknya PII memiliki 30.000 anggota dan diharapkan anggotanya profesional terutama menghadapi industri 4.0,” kata Hermanto. (ahm)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending