Connect with us

HUKUM

Beli Saham TRAM, Salah Satu Pemicu Kasus Jiwasraya

Avatar

Published

on

PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Kedekatan direksi PT Jiwasraya dan jajaran direksi PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM )menjadi salah satu biang kerok salah strategi investasi yang dilakukan manajemen Jiwasraya kala itu. Jiwasraya membeli saham PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) sebesar 5,87% pada 2013.

Saat itu harga saham TRAM bertengger di Rp1.300 per lembar. Jadi total investasi Jiwasraya mencapai Rp760 miliar kala itu, bandingkan dengan hari ini, Senin (24/6/2019) harga saham TRAM di banderol hanya Rp121 sampai pukul 11.45 WIB.

Menariknya kala itu, diduga ada praktik perkoncoan dalam menggunakan dana nasabah produk investasi plus asuransi. Saat itu Hendrisman Rahim yang duduk sebagai Direktur Utama dan Hary Prasetyo sebagai direktur keuangan dituding pemantik gagal bayar Jiwasraya saat ini.

Saat itu Jiwasraya di era Hendrisman, diduga serampangan dalam berinvestasi. Di lantai bursa, misalnya, saham-saham yang diborong Jiwasraya bukanlah saham likuid yang konsisten naik. Saat ini, dua emiten yang sahamnya digenggam Jiwasraya di atas 5% adalah PP Properti (PPRO) dan Semen Baturaja (SMBR). Sebelumnya ada TRAM, IIKP, MTFN, ABBA, SMRU.

Ada yang menarik dalam kepemilikan saham TRAM di Jiwasraya ialah Hary Prasetyo dialah teman Heru Hidayat, komisaris TRAM. Hal ini nyambung dengan kepemilikan saham Jiwasraya di PT Inti Agri Resources tbk (IIKP).

Menanggapi hal ini INILAHCOM coba menelusuri kabar tersebut dengan ingin bertemu Komisaris Utama TRAM, Heru Hidayat di kantornya langsung di Gedung Central Senayan Tower 2 Lantai 27. Sayangnya, saat ingin ditemui petugas keamanan disana mengatakan Heru Hidayat tak ada ditempat.

“Pak Heru tidak ada ditempat,” kata Petugas Keamanan yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

“Biasanya kalau ada tamu yang ingin berkunjung, membuat janji terlebih dahulu. Siapa mau ketemu siapa,” tambahnya.

Petugas keamanan tersebut bercerita bahwa para jajaran direksi TRAM kerap keluar kota, lantaran memang lini bisnis perusahaan ini adalah mineral seperti batubara yang banyak ada di daerah-daerah.

TRAM sendiri ingin menggerek produksi batubara sepanjang tahun 2019 ini. TRAM memasang target nyaris dua kali lipat dibandingkan dengan produksi emas hitam pada tahun lalu.

TRAM berencana memproduksi hingga 5 juta ton batubara di sepanjang tahun 2019. Jumlah itu hampir naik dua kali lipat dibanding produksi batubara TRAM pada tahun lalu yang berada di angka 2,6 juta ton.

Untuk mencapai target tersebut, TRAM akan memproduksi sekitar 350.000 ton hingga 450.000 ton batu bara per bulan. Sementara hingga kuartal I 2019, produksi batubara TRAM sudah mencapai 1 juta ton.

Adapun, batubara yang diproduksi TRAM berasal dari anak usahanya, yakni PT Gunung Bara Utama (GBU). Dari GBU ini, TRAM memproduksi dan menjual batubara kalori tinggi di atas 5.000 kkal/GAR.

Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 3 April 2014, Jiwasraya memiliki 5,37% atau setara 180,3 juta lembar saham IIKP. Kala itu harga per lembar sahamnya Rp225. Jadi, total investasi di IIKP Rp40 miliar.

Perusahaan pengiriman dan angkutan laut ini, mencaplok PT Gunung Bara Utama (GBU), perusahaan tambang yang berlokasi di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Ternyata, latar belakng akuisi oleh TRAM ini, lantaran GBU berutang kepada PT Jelajah Bahari Utama yang terhitung anak usaha PT Bahari Sukses Utama (BSU). Dan, TRAM adalah pemilik 99% BSU.

Pengambil alihan GBU oleh TRAM ditempuh dengan mengakuisisi 2 ultimate shareholder GBU yakni PT Semeru Infra Energi (SIE) dan PT Black Diamond Energy (BDE). Di sinilah muncul nama Heru Hidayat selaku pemegang 11,88% saham SIE dan 94,99% di BDE. Dan sejak Oktober 2017, Heru ditunjuk sebagai komisaris TRAM. Demikian, seperti dikutip Inilah.com. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bagaimana Kinerja Kementerian ATR BPN Atasi Kendala di Lapangan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun. (Foto : Instagram @bungkomar)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mempertanyakan mengenai beberapa kendala yang seringkali ditemui dalam kunjungan kerja Komisi II di lapangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kendala utama tersebut di antaranya adalah terkait masalah pengukuran tanah, tenaga, dan juga fasilitas.

“Sejak beberapa periode lalu, kalau kita melakukan kunjungan ke Badan Pertanahan di tingkat provinsi, terutama di wilayah Indonesia Timur, selalu mendapati adanya masalah tentang pengukuran tanah, tenaga, dan fasilitas.  Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum. Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” ucap Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Pada kesempatan itu Komarudin juga menyampaikan bahwa ada beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya ketersendatan pelayanan dari Kementerian ATR/BPN di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pelayanan di masa pandemi Covid-19 ini agak mengalami ketersendatan dan tidak ada pelayanan khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi. Kalau (pandemi) Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2 sampai dengan 15 September 2020. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.

“Pada kesempatan kali ini, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penjelasan terkait Pagu anggaran kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Kementerian ATR/BPN, terkait sejauh mana (misalnya) perbandingannya dengan Pagu Indikatif yang telah kita bahas sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui juga apakah terdapat usulan tambahan anggaran, baik yang berupa usulan baru ataupun yang telah sampaikan pada saat pembahasan pagu indikatif,” ucap Arwani.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Selain itu diajukan pula adanya tambahan anggaran senilai Rp 135 miliar dan Rp 105 miliar untuk program lainnya.

Komisi II berharap, Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Komisi II mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bareskrim Tetapkan Djoko Tjandra Sebagai Tersangka Kasus Surat Jalan

Avatar

Published

on

Djoko Tjandra. (Foto : pmjnews.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai tersangka dalam kasus surat jalan dirinya sendiri. Djoko Tjandra kabur dengan menggunakan surat jalan palsu.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya baru saja selesai melakukan gelar perkara kasus surat jalan Djoko Tjandra dengan dihadiri oleh pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini kami baru saja selesai melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan saudara Djoko Tjandra. Disini ada juga hadir dari perwakilan KPK yaitu Dieputi Penindakan KPK, Direktur Penyidikan dan Direktur Penyidikan, bagian penuntutan, koordinator dan supervisi KPK,” ucap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jumat (14/8/2020).

Sigit mengungkapkan bergabungnya KPK dalam proses ini adalah bentuk transparansi Polri. Selain itu, Polri juga menjaga sinergitas dengan KPK yang selama ini sudsh terjalin dalam upaya penegakan hukum.

“Ini bentuk transparansi kami sekaligus untuk menjaga sinergitas kami dengan KPK yang sudah berjalan selama ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto mengapresiasi langkah Bareskrim dalam kasus ini. Menurut Karyoto, langkah Bareskrim dalam kasus ini sudah bagus dan sesuai dengan jalur.

“Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Langkah Bareskrim ini sudah on track,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono lah yang mengumumkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus surat jalan ini.

“Iya. Djoko Tjandra Tersangka Kasus ini,” tegas Argo. (pol)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kejakgung Akhirnya Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka

Avatar

Published

on

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (Foto : Hops.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hari ini, Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terkait skandal buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra, pada Rabu (12/8/2020).

Hal itu diutarakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang sudah menemukan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Pinangki sebagai tersangka.

“Sekarang sudah cukup alat buktinya,” kata Febrie di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Diketahui, pihak Kejaksaan Agung pada Selasa (11/8/2020) malam, telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua rumah milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari, di daerah Kebayoran Baru dan Tebet, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Jampidsus Ali Mukartono sudah menjanjikan akan mengumumkan hasil paparan terkait pengungkapan dugaan pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki. 

Hasilnya, Jaksa Pinangki pada 29 Juli 2020 lalu, akhirnya dicopot jabatannya selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) menyatakan, Pinangki melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin Kejaksaan. Yaitu, melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin atasan ke Malaysia, dan Singapura sembilan kali sepanjang 2019.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Jamwas meyakini, dinas luar negeri ilegal Pinangki, untuk menemui Djoko Tjandra yang saat itu masih berstatus buronan. Djoko Tjandra, koruptor pengalihan hak tagih Bank Bali 1999 yang berhasil ditangkap Bareskrim Polri, di Malaysia (30/7/2020), setelah buron 11 tahun sejak 2009. 

Pinangki, pun diduga menerima uang dan fasilitas serta janji lain dari Djoko Tjandra. Atas dugaan itu, pada Selasa (4/8/2020), Jamwas melimpah LHP Pinangki, ke Jampidsus untuk meneruskan sangkaan pidana. (rad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending