Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Mendag Enggartiasto pada Selasa, 2 Juli

Avatar

Published

on

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Mediaemiten.com, Jakarta – KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai saksi. akan diperiksa kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Enggar diagendakan diperiksa pada Selasa, 2 Juli.

“KPK mengagendakan pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai saksi. Jadi sudah diagendakan dan suratnya sudah kami sampaikan untuk rencana pemeriksaan pada tanggal 2 Juli tahun 2019,” ujar Febri di kantornya, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Febri menyebut penyidik perlu mengklarifikasi beberapa hal dari pemeriksaan Enggar.

“Untuk kasus ini dengan tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso) ada dua hal yang kami dalami. Pertama dugaan suapnya, yang kedua juga penerimaan gratifikasi ada bagian dari uang yang diterima oleh BSP yang diduga merupakan gratifikasi yang terkait dengan proses pembahasan atau pengaturan atau proses lelang gula kristal rafinasi,” ucap Febri.

KPK mengharapkan agar dapat menghadiri panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik.

“Jadi kami harap tanggal 2 Juli 2019 tersebut saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait dengan perkara ini,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menelusuri sumber dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Bowo. KPK menduga salah satu sumber gratifikasi tersebut terkait dengan lelang gula kristal rafinasi yang tengah diurus pihak .

“KPK melakukan penelusuran informasi terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh BSP (Bowo Sidik Pangarso). Kami menduga salah satu sumber gratifikasi yang diterima BSP (Bowo Sidik Pangarso) adalah terkait dengan lelang gula kristal rafinasi,” kata Febri.

KPK telah memanggil tiga anggota Komisi VI DPR yakni Inas Nasrullah Dzubir, Nasril Bahar, dan Mohamad , sebagai saksi dalam kasus ini. Dari pemeriksaan ketiganya, penyidik mendalami soal pembahasan rapat antara Komisi VI DPR dengan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas.

KPK menjerat dua kasus berbeda, yakni suap dan gratifikasi. Terkait perkara suap, Bowo diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia () Asty Winasti sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130 (sekitar Rp 1,1 miliar).

Suap diduga bertujuan memengaruhi PT Pupuk Indonesia Logistik untuk memberikan pekerjaan terkait distribusi pupuk kepada PT .

Namun saat penangkapan Bowo, KPK menemukan uang Rp 8 miliar yang dibungkus 84 kardus. Uang itu terdiri dari pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu di dalam amplop.

KPK menduga uang itu merupakan gratifikasi yang diterima oleh Bowo. Diduga, uang akan dipakai Bowo Pangarso untuk ‘serangan fajar’ dalam Pemilu 2019.

KPK pun sudah mengidentifikasi beberapa pemberi gratifikasi kepada Bowo. Dalam pengembangan penyidikannya, KPK menggeledah sejumlah tempat, termasuk ruang kerja Enggartiasto dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Demokrat, Nasir. Demikian, seperti dikutip kumparan.com. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPU Laporkan Kebocoran Data Pemilih ke Polri, dalam Penanganan Cyber Crime

Avatar

Published

on

Komisioner KPU, Viryan Aziz. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah melaporkan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada kepolisian

Saat ini laporan tersebut sedang berjalan, dan ditangani oleh unit kejahatan dunia maya atau Cyber Crime Mabes Polri.

“Laporan sedang berjalan sesuai protokol Covid-19. Saat ini sedang proses koordinasi KPU dan Polri,” kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan daftar pemilih pemilu seharusnya tidak perlu menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Hal ini disampaikan Zudan, menanggapi dugaan kebocoran data kependudukan warga Indonesia yang diungkap oleh komunitas hacker atau peretas.

Zudan menyatakan, tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam pemilu dan pilkada adalah memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU.

Seperti diketahui, peretasan data penduduk di KPU pertama kali diungkap akun Twitter @underthebreach yang juga mengungkap peretasan jutaan akun Tokopedia. Dalam unggahan itu, peretas mengaku memiliki data warga Indonesia sebanyak 2,3 juta termasuk nama, NIK, NKK, dan alamat.

“Aktor membocorkan informasi tentang 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, dan banyak lagi,” tulis akun tersebut.

Akun @underthebreach mengungkap, peretas juga mengancam akan membocorkan data informasi warga serupa sebanyak 200 juta. Dalam unggahannya, peretas menyebutkan, data yang dijualnya dapat digunakan untuk registrasi nomor telepon atau menambang data nomor telepon dari Indonesia.

Data tersebut dalam bentuk file PDF yang didapatkan dari KPU.

Dalam gambar lainnya, terdapat dokumen berlogo KPU dengan keterangan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dokumen berisi nomor KK, KTP, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta alamat. Bahkan peretas menampilkan sejumlah folder dengan nama kecamatan maupun kabupaten/kota di Yogyakarta. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Banyak Investor Masih Percaya MPIP dan MPIS Bisa Kembalikan Investasi

Avatar

Published

on

PT MPIP dan PT MPIS mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya. (Foto : Instagram @pixabay)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sampai saat ini, lebih dari 90 persen investor PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) telah mendaftarkan tagihan utang. Angka ini mewakili jumlah investasi mayoritas.

Tingginya persentase investor yang melakukan pendaftaran tagihan utang tersebut mengindikasikan bahwa mereka berharap dana yang mereka investasikan di PT MPIS dan PT MPIP dapat kembali tanpa adanya keributan atau kegaduhan.

Setelah diterpa efek domino dari permasalahan sistemik di industri keuangan Indonesia, PT MPIP dan PT MPIS mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya. Yang berakibat pada munculnya skema penyelesaian pembayaran yang ditawarkan perusahaan.

Skema pembayaran ini sudah mulai disosialisasikan sejak Desember 2019 melalui rangkaian roadshow ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Setelah memperoleh pemaparan dari pihak perusahaan mengenai situasi dan kondisi industri keuangan Indonesia, detil dari skema pembayaran yang ditawarkan, serta rencana perusahaan yang menjadi sumber pengembalian investasi, hampir seluruh investor tetap memberi kepercayaan penuh kepada perusahaan. Dan yakin dengan itikad baik perusahaan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya.

Salah satu investor, Vivian Yohani percaya perusahaan bisa mengembalikan dana investor tersebut. Sebab, selama ini keuntungan investasi tidak pernah terlambat dibayar oleh perusahaan. Proses pencairan investasi pun selalui lancar dan tidak pernah sulit.

“Kami memahami situasi ini merupakan efek domino dari permasalahan di dunia investasi. Saat ini perusahaan membutuhkan dukungan dari investor,” ujarnya Kamis (28/5/2020).

Vivian menyayangkan adanya segelintir investor yang menolak jalur PKPU. “Saya tidak tahu tujuan mereka sebenarnya itu apa?” tegas investor dari Tulung Agung itu.

Salah satu investor dari Medan, Alice Mulyadi mengamini pernyataan Vivian. Karena itulah dia mendaftarkan tagihan ke perusahaan. “Saya mengikuti jalur PKPU. Saya kira itu jalan yang terbaik untuk memastikan uang saya kembali,” kata Alice dalam zoom meeting, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya yang ditunggu saat ini adalah skema pembayaran dan penjelasana mengenai sumber dana dari uang itu. Perusahaan sendiri akan melakukannya dalam waktu dekat sesuai jadwal PKPU.

“Saya tetap memberikan kepercayaan kepada PT MPIP dan PT MPIS untuk bisa mengembalikan dana kami,” ujarnya.

Selain itu, dari 5 ribu-an investor, ada beberapa orang yang masih belum menerima jalur PKPU.

Sementara itu, investor dari Batam, Foo, mengatakan awalnya ragu PKPU bisa menjadi jalan untuk mengembalikan investasinya. Namun, setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai PKPU, dia lalu berubah menjadi percaya jalur itu merupakan proses yang benar.

“Saya mendukung proses PKPU sampai akhir. Cuma yang ragu-ragu masih ada. Kita butuh yang positif. Para investor harus mendukung perusahaan dan bekerjasama. Kami hanya ingin dana investasi kami kembali, tanpa kegaduhan yang justru merugikan mayoritas investor dan membahayakan proses pengembalian dana investasi kami,” pungkasnya. (ind)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kuasa Hukum Sinarmas Asset Management, Hotman Paris Somasi Agen Penjual Reksadana

Avatar

Published

on

Pengacara, Dr. Hotman Paris Hutapea. (Foto : Instagram @hotmanparisofficial)

Mediaemiten.com, Jakarta – PT Sinarmas Asset Management menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukumnya, perihal pembekuan sementara produk reksadananya. Langkah hukum ini dilakukan karena informasi yang disampaikan agen penjual reksadana dinilai menyesatkan.

Lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/5/2020), Hotman Paris melayangkan somasi terbuka kepada PT Bibit Tumbuh Bersama, salah satu agen penjual efek reksa dana produk kelolaan PT Sinarmas Asset Management.

“Saya Hotman Paris, kuasa hukum dari PT Sinarmas Asset Management, dengan ini memberikan somasi terbuka kepada agen penjual yang menyebarkan isu melalui email dan media lainnya yang meminta para nasabah pemegang reksadana untuk menjual redemption reksadana yang dia miliki,” ujar Hotman.

Hotman mengatakan, selebaran agen penjual tersebut tidak sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, OJK hanya memerintahkan suspeni untuk sementara atas produk reksadana Sinarmas Asset Management agar dilakukan perbaikan.

“OJK tidak pernah memerintahkan agar para nasabah untuk menjual reksadananya,” ungkap Hotman.

Lanjut dia, kepada para nasabah pemegang reksadana, selama ini reputasi dari Sinarmas dan peranannya yang sangat besar dalam financial service.

Karena itu, Sinarmas Asset Management menggunakan haknya untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata kepada kepada pihak yang menyebarkan informasi meyesatkan tersebut.

Seperti diketahui, OJK membekukan atau menghentikan sementara aktivitas tujuh reksadana yang dikelola Sinarmas Asset Management. Ketujuh produk yang dibekukan antara lain Danamas Pasti, Danamas Stabil, Danamas Rupiah dan Danamas Rupiah Plus. Selain itu ada juga reksadana Simas Saham Unggulan, Simas Syariah Unggulan dan Simas Syariah Berkembang.

PT Sinarmas Asset Management telah mengimbau nasabahnya agar tidak perlu khawatir terkait suspensi terhadap produk reksadana perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena hanya bersifat sementara terhadap pembelian baru.

“Jika nasabah mau menjual produk reksadana yang dimiliki dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh kantor cabang Sinarmas Asset Management,” kata Direktur Sinarmas Asset Management Jamial Salim dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/2020). (sin)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat