Connect with us

FINANSIAL

Ekonomi Global Melemah, Ekspor Terancam

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

mediaemiten.com, Jakarta – Perang dagang AS China kian memanas. Kondisi ekonomi global lemah, termasuk perekonomian Indonesia. Konflik ekonomi ini kian memanas pekan ini, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan pada barang-barang impor asal China senilai 325 miliar dolar AS. Pemberlakuan tarif ini tanpa batas waktu.

“Saya tidak punya batas waktu. Batas waktu saya tergantung pada kesepakatan apa yang akan terjadi. Kami akan tentukan batas waktunya, tidak ada yang tahu saat ini,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Kamis (13/6/2019).

Kondis ini, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, akan sangat berpengaruh terhadap situasi perekonomian global, termasuk Indonesia. Bahkan, institusi internasional seperti dana moneter internasional atau IMF dan Bank Dunia sudah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini.

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen, sedangkan Bank Dunia mengoreksi turun menjadi 2,6 persen. Tak hanya itu, pertumbuhan perdagangan global juga diprediksi tertekan. Kedua risiko ini berdampak pada kondisi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Perekonomian kita ikut kena pelemahan ekonomi global juga. Salah satunya disumbangkan oleh tekanan ekonomi China. Maka, permintaan barang-barang komoditas kita dari China menurun dan itu yang menjelaskan kenapa ekspor kita terkontraksi,” jelasnya.

Walau dia meyakini ¬Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan dari berlangsungnya perang dagang. Namun, fakta yang terjadi, Indonesia tetap akan terkena dampak perang dagang ini, baik dalam waktu dekat atau jangka menengah.“Hari ini Indonesia sudah terkena dampak negatif,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ketidakpastian global saat ini. Pasalnya, dia memprediksi, perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas.

“Pada pertemuan G20 di Jepang beberapa waktu lalu, suasananya masih terasa bahwa posisi belum berubah. Dalam arti ketegangan dari perdagangan internasional, baik sisi retorika maupun action masih sama, bahkan ada kecenderungan lebih menguat,” ujarnya.

Menurut dia, risiko dari ketegangan perdagangan global akan berdampak pada semester kedua tahun ini. “Pada semester kedua, dengan interest rate cenderung turun. Namun di sisi lain lingkungan global melemah, kita bisa boost investasi. Perhatian terhadap kenaikan suku bunga jadi lebih rendah. Bahkan beberapa negara sudah mulai menurunkan suku bunga,” tuturnya.

Meski begitu, keputusan investasi tidak hanya dilakukan dari sisi cost of fund, melainkan juga dari sisi prospek ekonomi. Dari sisi keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, perang dagang turut meningkatkan risiko berinvestasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini terlihat dari menurunnya nilai investasi portofolio di pasar domestik.

“Triwulan IV-2018 investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai 10,5 miliar dolar AS. Kuartal I-2019 ini investasi portofolio turun menjadi 5,4 miliar dolar AS karena dampak dari perang dagang,” tutur Perry.

Namun, bukan berarti tak ada peluang perbaikan. Jika perang dagang berimbas pada melemahnya ekonomi AS, kemungkinan besar Bank Sentral AS batal menaikkan suku bunga acuannya bahkan berpotensi menurunkan. Dengan suku bunga lebih rendah di AS, maka peluang arus modal kembali ke Indonesia meningkat seiring dengan tingkat imbal hasil yang lebih baik dan premi risiko yang terjaga.

Sebelumnya, pemerintah tetap pede pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas 5 persen, sehingga memberikan confidence terhadap investor, tapi di sisi lain cost of fund juga semakin turun. Pemerintah diharapkan tetap harus fokus agar motor penggerak ekonomi dari sisi domestic demand, selain konsumsi, government spending, investasi bisa back-up. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Dirut Bank Jateng Supriyatno Terpilih Jadi Ketua Umum Asbanda 2020-2024

Published

on

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno.

Mediaemiten.com, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ke-XX yang digelar di di Mercure Hotel Ancol, Jumat (21/20/2020) lalu berhasil memilih Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno sebagai Ketua Umum Asbanda periode 2020-2024.

Musyawarah Nasional Asbanda itu dihadiri hampir seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia hadir, sehingga berhak untuk dipilih menjadi pimpinan.

Selain pemilihan Ketua Umum Asbanda, juga dilaksanakan penyampaian Laporan Kegiatan dan Realisasi Keuangan Asbanda 2019, Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Asbanda 2020, Pembahasan Penyelenggaraan PORSENI XIII BPDSI 2020 dan agenda lainnya.

Ketua Umum Asbanda terpilih Supriyatno mengatakan, secara historis Asbanda selain harus dijaga dan didukung bersama, diharapkan juga mampu menjadi lebih dari sekedar perkumpulan, melainkan menjadi tempat BPD dalam bertukar informasi demi kemajuan BPD dari Aceh sampai Papua.

“Asbanda saat ini senantiasa melakukan optimalisasi di segala bidang, sesuai prioritas dan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan nilai tambah BPD. Dengan memberikan masukan dalam rangka peningkatan, baik sistem operasional perbankan, teknologi dan informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) maupun terkait dengan Risk Management dan GCG di BPD, khususnya dalam upaya mendukung Program Transformasi BPD,” ujarnya.

Menurutnya, secara historis Asbanda saat ini telah berusia 21 tahun, dan dilahirkan di Batam pada 25 Maret 1999. Asbanda merupakan transformasi dari Badan Kerja sama BPD seluruh Indonesia (BKS-BPDSI) yang didirikan sejak 14 Desember 1993.

”Memasuki usianya yang hampir 21 tahun ini ke depan Asbanda,dengan segala aktifitasnya diharapkan senantiasa selalu dapat menjadi medium atau organisasi pemersatu BPD seluruh Indonesia,”paparnya.

Dalam Musyawarah Kerja III BKS-BPDSI pada 25 Maret 1999 di Batam yang dihadiri oleh Direktur Utama BPD seluruh Indonesia, bersepakat dibentuk Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, atau yang lebih kita kenal dengan Asbanda.

”Asbanda akan terus mendorong serta mendukung BPD dalam melakukan perubahan dan peningkatan di segala lini bisnis, guna memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian di daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan perekonomian nasional,”pungkasnya. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal BPJS Kesehatan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali suntikan modal ke BPJS Kesehatan jika Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. Perpres itu memutuskan untuk iuran BPJS Kesehatan naik di seluruh kelas.

“Tidak masalah kita melakukan itu (batalkan Perpres 75/2019). Kalau bapak-bapak (anggota DPR) minta dibatalkan. Artinya Kementerian Keuangan yang sudah transfer Rp13,5 triliun pada 2019 lalu, saya tarik kembali,” tegas Ani dalam rapat dengan DPR, Selasa (18/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, BPJS Kesehatan akan kembali dalam posisi defisit neraca keuangan sebesar Rp32 triliun seperti yang telah dihitung sebelumnya. Toh, BPJS Kesehatan terus defisit sejak dibentuk 2014 silam.

Menurut catatan, badan yang bersulih nama dari PT Askes (Persero) itu tercatat defisit Rp3,3 triliun pada 2014. Lalu, membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Ani menuturkan defisit terus berlanjut hingga 2017 menjadi sebesar Rp13,5 triliun. Lalu, pada 2018 menjadi 19 triliun, dan pada 2019 diperkirakan sebesar Rp32 triliun menurut surat yang disampaikan BPJS Kesehatan kepadanya.

Dari seluruh defisit tersebut, Ani mengklaim Kementerian Keuangan selalu hadir untuk menyuntikkan modal. “Semua rakyat masuk ke rumah sakit. Tetapi ini butuh biaya dan kenyataannya, sistem BPJS Kesehatan kita tidak mampu memenuhi kewajiban dari sisi pembayaran,” imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh sebelumnya mengemukakan rencana untuk menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3 seperti tertuang di dalam Perpres 75/2019.

“Kami seluruh fraksi komisi IX secara tegas sepakat untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU kelas 3 dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena cleansing data belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” tandasnya. (cnn)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu : Pusat akan Bantu Maksimal Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jateng 7 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Mediaemiten.com, Semarang – Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7%. Berbagai program akan dilakukan untuk mempercepat target itu.

Menurut Menteri Keuangan ( Menkeu) pihaknya mengaku optimis, pertumbuhan itu dapat terwujud dengan cepat mengingat Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus,” kata dia ketika mengunjungi Pemprov Jateng, Jumat (14/2/2020)

Pertumbuhan ekonomi Jateng lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Dengan begitu cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% bukan perkara sulit.

“Meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup. Sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat,” terangnya.

Namun demikian, menurutnya, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

“Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan,” tambahnya.

Apalagi Pemprov Jateng lanjut dia, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

“Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan,” tutupnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. . Meski begitu, semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pusat.

“Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup. Untuk itu, bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.

“Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini,” tegasnya.

Dia mengatakan, apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya. Pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata dan lainnya menjadi fokus utama.

“Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan bu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing,” pungkasnya. (ini)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending