Connect with us

POLITIK

Yang Ngatur Anak Usaha BUMN Juga KemenBUMN

Avatar

Published

on

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah ulama dan politisi Indonesia.

Mediaemiten.com, Jakarta – Cawapres 01 Ma’ruf Amin diterpa kabar tak sedap jelang dimulainya sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ma’ruf diketahui menjabat sebagai Dewan Pengawas Bank Syariah di dua bank milik negara alias BUMN. Informasi inipun menjadi sorotan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, capres maupun cawapres tak boleh menjabat satu jabatan di BUMN.

Bahkan, tagar (#)MKDiskualifikasi01 jadi trending di Twitter seharian ini akibat jabatan Ma’ruf di BUMN tersebut. Poltisi Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan menyindir posisi Ma’ruf ini lewat cuitannya di Twitter, @jansen_jsp_.

“Ini soal hukum bkn politik ya! Menurut saya tafsir surat itu adl: Yg ngatur Anak Perusahaan BUMN juga @KemenBUMN. Jd jelas dia Milik Negara. Disurat itu diatur tidak boleh nyaleg. Bukan nyapres. Berarti bobot Capres dibawah kami Caleg dong? Hehe. Biarlah MK mutuskan,” katanya.

Meskipun kata Jansen, persoalan ini bisa jadi semakin rumit. Sebab urusan jabatan masuk dalam syarat pencapresan yang merupakan tahapan awal pilpres.

“Apakah menilai ini jadi kewenangan MK dan bersifat membatalkan pencalonan? Kita tunggu saja sidangnya. Karena materi ini sudah diluar keberatan pasangan calon terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara. Jadi ini bukan lagi HASIL pemilu tapi masalah “SEBELUM” Pemilu,” ungkapnya.

Namun menurutnya, lantaran sudah masuk dalam salah satu poin gugatan kubu 02, keputusan akhir nanti ada di MK. Apakah sembilan hakim MK melihat jabatan Ma’ruf di dua BUMN ini menyalahi aturan pilpres atau tidak.

“Soal tafsir dan menggali hukum itu tugas hakim. Tapi banyak juga hakim yg “letterlek” mengambil alih bunyi pasal. Mahzabnya pemahaman suatu teks terpaku pd apa yg dituliskan teks tersebut. Bisa saja dari 9 Hakim MK akan ada yg “dissenting”. Putusan tidak bulat. Kita tunggu aja,” tandasnya. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Bareskrim Polri Amankan Ruslan Buton, terkait Video Viral Minta Jokowi Mundur

Avatar

Published

on

Kepolisian menangkap, Ruslan Buton. (Foto: Instagram @lapan6online)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kepolisian menangkap Ruslan Buton setelah membuat video surat terbuka meminta Presiden RI Joko Widodo mundur. Video berisi suara Ruslan ini sempat viral di media sosial.

“Bahwa benar pada Kamis 28 Mei 2020, pukul 10:30, Tim Bareskrim Polri dan Polda Sultra juga dibantu Polres Buton telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RB di wilayah Kecamatan Wabula, Buton Sulawesi Tenggara,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat konferensi pers, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, penangkapan Ruslan Buton menindaklanjuti laporan Polisi Nomor 271 tanggal 22 Mei 2020.

Polisi mengamankan RB dengan barang bukti satu buah handphone dan kartu tanda penduduk (KTP) miliknya.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial merupakan miliknya yang pada tanggal 18 Mei 2020.

Video tersebut dibuat dengan menggunakan handphone miliknya sendiri dan didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu extrimatra.

“Pendalaman tentang peran RB akan dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah TSK tiba di Jakarta,” jelas Ahmad.

Akibat perbuatanya, tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat (1) dan (2) atau pasal 15 Undang- undang Nomor 1 tahun 1946 KUHP dilapis dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan atau pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Pelantikan PAW Dirut TVRI, Dewan Pengawas Dinilai Sudah Melanggar UU MD3

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3. Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Dewas TVRI pada 25 Februari 2020 lalu menghasilkan kesimpulan bahwa Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut TVRI.

“Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan Komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (29/5/2020).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR RI, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasar suara terbanyak bersifat mengikat semua pihak.

“Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan Komisi I, mengingat Komisi I tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI,” tegas Kharis.

Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini juga menyesalkan kemelut/kekisruhan yang terjadi di LPP TVRI dan mengharapkan agar kekisruhan tersebut tidak mengganggu kinerja dan operasional LPP TVRI dan meminta kepada Dewas untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu TVRI.

“Sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 21 Januari 2020 poin 3 yang berbunyi ‘Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa, harusnya itu yang diutamakan’,” kata Kharis menutup pernyataannya. (par)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sempat Jadi Kontributor Majalah Playboy, Begini Klarifikasi Dirut Baru LPP TVRI

Avatar

Published

on

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Iman Brotoseno. (Foto : Instagram @dunia_tv)

Mediaemiten.com, Jakarta – Film maker Iman Brotoseno telah resmi dilantik menjadi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Pelantikan Iman tersebut menjadi sorotan publik, lantaran Iman memiliki rekam jejak sebagai seorang pembela untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Cuitan lawas Iman Brotoseno yang memberikan pembelaan terhadap Jokowi kembali viral. Salah satunya saat Iman membela Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur pada 2018.

“Yang nyinyirin Jokowi bangun infrastruktur sebaiknya mudik jangan lewat tol. Lewat jalan yang dibangun Daendels saja,” kata Iman pada 11 Mei 2018 lalu.

Bukan itu saja, jejaknya yang pernah menjadi kontributor majalah pria dewasa Playboy juga ramai jadi perbincangan publik. Terkait hal tersebut Dirut baru TVRI itu tidak mengelak.

“Dalam tahun 2006 – 2008 saya sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali, di majalah Playboy Indonesia,” kata Iman Brotoseno melalui siaran pers yang diterima Fokushukum.com, Jumat (29/5/2020).

Dia menjelaskan, artikelnya itu dimuat di majalah Playboy, edisi September 2006 dengan judul “Menyelam di Pulau Banda“. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi.

Di bawah ini adalah klarifikasi lengkapnya, terkait soal majalah Playboy, kemudian dugaan adanya pihak yang sengaja membelokkan opini dan melakukan pembunuhan karakter, juga serta rencana TVRI ke depannya, sebagai berikut :

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas ridho dan karuniaNya sehingga saya dilantik sebagai Direktur utama LPP TVRI (PAW) 2020 – 2022.

Latar belakang saya adalah seorang pekerja seni – sutradara film, penulis, fotografer yang mungkin mempunyai cara pandang bersikap yang bisa dianggap berbeda bagi sebagian orang.  Banyak tulisan tulisan saya di blog pribadi atau majalah yang bisa menunjukan siapa saya.  Mulai dari topik kebangsaan, sejarah, alam, fotografi, masalah aktual (current issue), politik, budaya juga agama Islam.

Dalam tahun 2006 – 2008 saya sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali, di majalah Playboy Indonesia, edisi September 2006 dengan judul “Menyelam di Pulau Banda“. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi.

Majalah tersebut, sangat berbeda dengan versi di luar negeri. Banyak penulis juga mengisi majalah tersebut dan banyak tokoh nasional juga yang diwawancara di Playboy Indonesia. Tentunya hal ini tidak menghilangkan integritas penulis dan tokoh yang bersangkutan, karena substansinya tidak terkait pornografi.

Bahkan sikap Dewan Pers ketika itu menilai terhadap putusan MA yang memvonis Erwin Arnada sebagai Pemred majalah Playboy Indonesia pada tahun 2010. Dewan Pers, secara tegas menolak menyebutkan majalah Playboy Indonesia melanggar pasal pornografi. Bahkan Dewan Pers menilai, putusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi pers.

Sesudah pelantikan menjadi Direktur Utama TVRI, saya menyatakan, dalam era digital sekarang kita semua punya rekam jejak digital dan peristiwa masa lalu. Sejak awal, saya tidak pernah berbohong kepada publik, dimana semua bisa dilihat dalam jejak digital dan  tidak ada kasus pelanggaran hukum dimasa lalu.

Saat itu Netizen masih belum terpolarisasi dan belum terjadi perpecahan kubu aspirasi politik maupun ideologi seperti sekarang. Dalam percakapan itu yang  juga melibatkan beberapa orang seperti pekerja seni termasuk saya, dapat saja menggunakan bahasa gurauan yang oleh pihak lain dapat dianggap sebagai hal serius.

Setiap orang memiliki rekam jejak masa lalu, termasuk bagaimana percakapan di media sosial. Apapun itu, setiap orang tentu memiliki masa lalu, termasuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Saat 14 tahun lalu, saya sebagai pekerja seni tidak menyangka bahwa, saya akan menduduki jabatan publik di TVRI. 

Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya tulis di media sosial dan juga sikap saya sebagai warga negara. Bahwa di belakang hari ada yang mengungkap beberapa tulisan di jejaring sosial, setelah saya atas kehendak Allah SWT menjadi Direktur Utama LPP TVRI, terlepas dari adanya tujuan tertentu – niatan sengaja membelokkan opini dan melakukan pembunuhan karakter – tentu merupakan fakta yang harus saya hadapi. 

Bagi saya, sangat penting untuk memguatkan komitmen saya untuk memperbaiki hal hal yang buruk dimasa lalu dan memulai tahap baru. Saya berdoa dan memohon ridha Allah untuk senantiasa mampu mengemban beban amanah melalui jabatan Direktur Utama LPP TVRI. Apa yang diungkap di masyarakat tentu merupakan kritik dan masukkan bagi saya agar semakin lebih baik ketika menyandang amanah Allah bekerja di TVRI. Termasuk tata cara perilaku dan narasi di ruang publik.

Saya akan fokus bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat  bangsa dan negara. Saya juga sudah mulai berusaha menyelesaikan urusan internal yang sangat strategis ialah menyelesaikan urusan tunjangan kinerja karyawan khususnya mengenai rapel  tunkin yang merupakan hak hak karyawan. Sejalan dengan itu saya bersama kolega anggota Direksi juga memulai penyelesaian pengisian jabatan struktural yang masih kosong guna memperlancar urusan penyelenggaraan TVRI.

Ini menjadi priroritas saya agar sebagai media Lembaga Penyiaran Publik TVRI dapat segera meningkatkan karyanya agar semakin maju  berkarya, semakin bermanfaat untuk publik, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta membawa kemajuan manajemen dan kesejahteraan pegawai. Saya berpedoman, bahwa jauh lebih penting untuk bekerja dan mewujudkan janji saya dalam membawa TVRI ini menjadi lebih maju ke depannya.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa menolong dan membimbing saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Iman Brotoseno, 20 Mei 2020. (*/bud)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat