Connect with us

POLITIK

Yang Ngatur Anak Usaha BUMN Juga KemenBUMN

Published

on

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah ulama dan politisi Indonesia.

Mediaemiten.com, Jakarta – Cawapres 01 Ma’ruf Amin diterpa kabar tak sedap jelang dimulainya sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ma’ruf diketahui menjabat sebagai Dewan Pengawas Bank Syariah di dua bank milik negara alias BUMN. Informasi inipun menjadi sorotan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, capres maupun cawapres tak boleh menjabat satu jabatan di BUMN.

Bahkan, tagar (#)MKDiskualifikasi01 jadi trending di Twitter seharian ini akibat jabatan Ma’ruf di BUMN tersebut. Poltisi Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan menyindir posisi Ma’ruf ini lewat cuitannya di Twitter, @jansen_jsp_.

“Ini soal hukum bkn politik ya! Menurut saya tafsir surat itu adl: Yg ngatur Anak Perusahaan BUMN juga @KemenBUMN. Jd jelas dia Milik Negara. Disurat itu diatur tidak boleh nyaleg. Bukan nyapres. Berarti bobot Capres dibawah kami Caleg dong? Hehe. Biarlah MK mutuskan,” katanya.

Meskipun kata Jansen, persoalan ini bisa jadi semakin rumit. Sebab urusan jabatan masuk dalam syarat pencapresan yang merupakan tahapan awal pilpres.

“Apakah menilai ini jadi kewenangan MK dan bersifat membatalkan pencalonan? Kita tunggu saja sidangnya. Karena materi ini sudah diluar keberatan pasangan calon terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara. Jadi ini bukan lagi HASIL pemilu tapi masalah “SEBELUM” Pemilu,” ungkapnya.

Namun menurutnya, lantaran sudah masuk dalam salah satu poin gugatan kubu 02, keputusan akhir nanti ada di MK. Apakah sembilan hakim MK melihat jabatan Ma’ruf di dua BUMN ini menyalahi aturan pilpres atau tidak.

“Soal tafsir dan menggali hukum itu tugas hakim. Tapi banyak juga hakim yg “letterlek” mengambil alih bunyi pasal. Mahzabnya pemahaman suatu teks terpaku pd apa yg dituliskan teks tersebut. Bisa saja dari 9 Hakim MK akan ada yg “dissenting”. Putusan tidak bulat. Kita tunggu aja,” tandasnya. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

WOW! Jejak Ma’ruf Amin : Pejabat di OJK, 4 Bank, dan 3 Asuransi

Published

on

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah ulama dan politisi Indonesia.

Mediaemiten.com, Jakarta – Heboh jabatan Ma’ruf Amin di dua Bank, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, yang sekarang digugat di MK.

Ternyata Ma’ruf Amin tidak hanya menjabat dua jabatan di dua bank tersebut.

Seperti dilansir CNBCIndonesia, ada jabatan-jabatan lain Ma’ruf Amin. Diantaranya di OJK, 4 Bank, dan 3 Asuransi.

Berikut selengkapnya:

(1) Bank Syariah Mandiri

Ma’ruf Amin saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri.

(2) BNI Syariah

Menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah, anak usaha BNI 46.

(3) Bank Muamalat

Sejak 2017 Maruf Amin resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat.

(4) Bank Mega Syariah

Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak 2004.

(5) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK

Cawapres Jokowi ini menjabat sebagai Anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014-sekarang.

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Selain di perbankan syariah, Ma’ruf Amin ternyata juga didaulat di beberapa lembaga jasa keuangan non bank seperti asuransi. Tercatat ada 4 lembaga keuangan non bank di mana Ma’ruf Amin menjadi Dewan Pengawas Syariahnya.

(6) Mega Insurance
(7) Bringin Life
(8) BNI Life Insurance (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menperin Katakan Stabilitas Politik Telah Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Mediaemiten.com, Padang – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan stabilitas politik dan keamanan sekarang ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Faktor utama untuk pembangunan adalah stabilitas politik dan keamanan. Indonesia sebagai negara besar mampu menjaga stabilitas dengan baik,” kata Hartarto saat berbicara dalam Kongres dan Dialog Nasional ke XXI Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Padang, Sumbar, Kamis (6/12/2018).

Hartarto yang diminta Presiden Joko Widodo untuk memaparkan kemajuan pembangunan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, mengatakan salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah membangun sejumlah infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah.

Sejumlah infrastruktur yang telah dibangun antara lain jalur ganda kereta api sepanjang 754 kilometer, jalan nontol 3.432 kilometer, jalan tol 941 kilometer, jembatan gantung 140 unit, 10 bandar udara baru, dan 19 pelabuhan laut.

Khusus untuk Jalan Tol Trans Jawa, pemerintah menargetkan akhir 2018 sudah bisa terhubung dari Merak ke Surabaya. Demikian juga tol di Sumatera, khususnya di Lampung diharapkan selesai Maret 2019 dari target Juni 2019.

Bukan saja di bidang infrastruktur, Airlangga juga mengatakan, dari sisi makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam 3-4 tahun terakhir tumbuh sekitar lima persen.

“Demikian juga harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tidak ada yang naik harganya,” kata Airlangga.

Dikatakan Menperin juga kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun terakhir turun menjadi 9,8 persen dan pengangguran turun 5,13 persen.

Dari sisi regional, kata dia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan regional.

“Jadi stabilitas keamanan di ASEAN tergantung dari stabilitas keamanan di Indonesia. Untuk itu Indonesia sebagai negara besar dan penduduk terbesar memainkan peran penting di ASEAN,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum PII Hermanto Dardak mengatakan organisasinya terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensi insinyur.

Untuk itu, kata dia, PII telah menandatangani kesepakatan setidaknya dengan 26 perguruan tinggi yang tujuannya meningkatkan lulusan kualitas insinyur Indonesia.

“Saat ini setidaknya PII memiliki 30.000 anggota dan diharapkan anggotanya profesional terutama menghadapi industri 4.0,” kata Hermanto. (ahm)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Prabowo-Sandi Tunjuk Budi Purnomo Karjodihardjo Menjadi Wakil Direktur Komunikasi & Media

Published

on

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Mediaemiten.com, Jakarta – Wartawan senior Budi Purnomo Karjodihardjo S.IKom, M.IKom akhirnya ditugaskan oleh pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno sebagai Wakil Direktur Komunikasi & Media, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi Uno.

Budi Purnomo menjadi Wakil dari Hashim Djoyohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi dan Media, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Uno.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pak Prabowo dan pak Sandi, mohon doa dari para pendukung agar kami dapat bertugas dengan baik,” kata Budi Purnomo kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain Budi Purnomo Karjodihardjo, Hashim juga didampingi oleh tiga orang Wakil Direktur lainnya, yaitu Mayjen (Purn) Sudrajat (mantan Kapuspen TNI), Dhimam Abror (politisi PAN), dan Dedi Supriadi (politisi PKS)

Bagi Budi Purnomo, urusan manajemen media center bukanlah hal yang baru. Kiprahnya di dunia komunikasi dan media dalam kontestasi politik seperti Pilgub dan Pilpres, sudah malang-melintang dan sarat prestasi.

Pada saat Pilgub DKI Jakarta 2018, Budi adalah Dewan Pakar (bidang komunikasi dan media) Anies Baswedan-Sandi, setelah sebelumnya menjadi Koordinator Sandi Uno Media Center (2017). Pada Pilgub DKI Jakarta sebelumnya pun, Budi adalah Koordinator Media Center Jokowi-Ahok (2012).

Sedangkan pada saat kontestasi Pilpres 2014, Budi juga ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi & Media Prabowo-Hatta Rajasa, setelah sebelumnya menjadi Koordinator Prabowo Subianto Media Center (2013).

Pada Pilpres 2019 ini, Tim Komunikasi & Media dibentuk Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi berdasarkan Surat Keputusan No. 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018 tanggal 18 September 2018, tentang Direktorat Komunikasi dan Media BPN Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi.

Dalam SK tersebut, dicantumkan juga 60 orang anggota Direktorat Komunikasi dan Media yang berasal dari berbagai lintas partai maupun relawan, termasuk : Ariseno Ridhwan, Yuga Aden, Vera Damayanti, Imelda Sari, Zara Zettira, Yasmin Muntaz, Dian Fatwa, Eka Gumelar, Siti Syarifah Sutalaksana, Hazmi Fitriyasa, Ade Novit, Buni Yani, dan sejumlah tokoh lainnya. (tim)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending