Connect with us

OJK

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Published

on

OJK mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Mediaemiten.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pencabutan izin usaha tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP- 87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Muamalat Yotefa, terhitung sejak 15 Mei 2019, sebut siaran pers OJK di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya, dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011, PT BPRS Muamalat Yotefa sejak 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Muamalat Yotefa, sebut OJK, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT BPRS Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (ahm)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OJK

OJK dan APEI Luncurkan Market Standard Transaksi Repo

Published

on

Peluncuran Market Standard Transaksi Repo Efek Bersifat Ekuitas di Mainhall BEI, Jakarta, Selasa pagi (215/2019).

Mediaemiten.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) meluncurkan Market Standard Transaksi Repo Efek Bersifat Ekuitas di aula utama BEI Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan transaksi repurchase agreement (repo) merupakan salah satu transaksi yang sedang berkembang di pasar ekuitas saat ini.

“Repo ini, itu ‘securities financing” jadi saham yang dimiliki itu bisa dijaminkan atau digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Praktiknya sudah banyak, kami sudah ada regulasinya dan sudah ada master repo agreement-nya, perjanjian standard-nya. Ini disusun lagi oleh temen-temen di APEI untuk membuat yang namanya market standard, itu mengatur transaksi ‘settlement’ segala macam sebagai broker perannya apa,” ujar Hoesen.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi lembaga jasa keuangan dan diikuti oleh peresmian Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia, yang merupakan dokumen perjanjian transaksi repo yang wajib digunakan oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia.

Untuk lebih mendorong pendalaman pasar Repo di Indonesia serta mengembangkan pelaku pasar yang handal dan berdaya saing tinggi di pasar modal internasional, diperlukan market standard sebagai pelengkap dari GMRA Indonesia.

APEI mengharapkan Market Standard ini dapat dijadikan sebagai acuan di pasar ekuitas dan mendukung kredibilitas pasar modal sesuai dengan visi asosiasi tersebut.

“Market Standard ini mengacu kepada GMRA Indonesia dan “best practice” di pasar internasional serta diselaraskan dengan pasar repo Indonesia. Dengan tersedianya Market Standard ini, diharapkan pelaku pasar dapat memahami ketentuan dan mekanisme terkait transaksi repo, meningkatkan volume dan jumlah pelaku transaksi repo di Indonesia, serta menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan best market practices, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpastian atau perselisihan pada saat melakukan transaksi repo,” kata Koordinator Komite APEI Karman Pamurahardjo.

APEI adalah asosiasi yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang telah memperoleh pengakuan dari OJK. Saat ini APEI mempunyai 117 Anggota yang terdiri dari 106 Anggota Bursa dan 11 Non Anggota Bursa. (cit)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OJK

OJK Tidak Berwenang Tolak Hasil Audit Laporan Keuangan Garuda

Published

on

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau overruled hasil audit laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia yang dilakukan akuntan publik.

“OJK tidak memiliki kewenangan untuk menolak hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik, kebenaran itu tentunya nanti ada pada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi hal tersebut,” ujar Wimboh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya bukan melakukan pengawasan kepatuhan (compliance), seperti mengawasi bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya.

“Kami mengawasi dalam konteks Garuda ini bukan lembaga jasa keuangan, kami mengawasi hanya bagaimana maskapai tersebut mematuhi prosedur dalam konteks transparansi dan market conduct dalam rangka laporan yang telah diaudit,” katanya.

Dalam hal emiten yang terdaftar, Wimboh meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018.

“Jadi OJK meyakini bahwa transparansi perusahaan yang go public atau terbuka, kami meminta self regulatory organizations (SRO) dimana bursa efek melakukan hal tersebut di lapangan dan tentu nanti hasilnya bisa dilaporkan kepada OJK,” kata Wimboh.

Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Menhub akan menunggu klarifikasi terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia 2018.

Selain itu ia mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan harus mencermati polemik ini bisa diatasi dan pihaknya akan memastikan bahwa Garuda bisa beroperasi dengan baik.

Sebelumnya dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan itu terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia, di mana diakui menjadi pendapatan perusahaan, karena apabila tanpa pengakuan pendapatan ini perseroan akan mengalami kerugian sebesar 244,95 juta dolar AS.

Namun manajemen PT Garuda Indonesia Tbk mengatakan kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23. (aji)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OJK

OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro Pertama di Papua

Published

on

Peresmian Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua di Jayapura, Papua, Senin (29/4/2019).

Mediaemiten.com, Jayapura – Otoritas Jasa Keuangan meresmikan bank wakaf mikro pertama di Papua, yaitu Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua, untuk menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil yang tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

“Mudah-mudahan kehadiran bank wakaf mikro bisa memberikan dorongan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam memberikan sambutan acara peresmian Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua di Jayapura, Senin (29/4/2019).

Ikut hadir dalam acara peresmian itu Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru, Pimpinan Pondok Pesantren Yaa Bunayya, KH Sholeh serta para pejabat dan pemangku kepentingan terkait di Jayapura.

Wimboh mengatakan kehadiran bank wakaf mikro di Papua ini bisa memberikan akses permodalan agar masyarakat kecil dapat memulai usaha, yang berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan pengentasan persoalan kemiskinan.

Menurut dia, lembaga jasa keuangan formal seperti bank masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau masyarakat bawah ataupun yang berada di daerah, karena belum seluruh masyarakat bisa menggunakan layanan jasa keuangan secara optimal.

Saat ini, indeks inklusi dan literasi keuangan OJK 2016 masing-masing tercatat sebesar 67,8 persen dan 29,7 persen, yang menunjukkan masyarakat masih sulit untuk mendapatkan pinjaman, karena tidak memiliki agunan untuk modal usaha, sehingga kelompok ini sering terjebak dalam jeratan rentenir.

“Bank wakaf mikro diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala dengan agunan atau jaminan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya, sehingga bisa memajukan perekonomian masyarakat,” kata Wimboh.

Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa bunga karena hanya dikenakan biaya administrasi tiga persen per tahun dan mudah karena dokumen administrasi hanya berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Nasabah Bank Wakaf Mikro mendapatkan pelatihan dan pendampingan serta pinjaman minimal Rp1 juta dengan skema pengembalian pembayaran sebesar Rp40.000 per minggu selama enam bulan atau Rp25.000 per minggu selama setahun dengan potensi tambahan pinjaman dapat dilakukan sesuai evaluasi.

Berdasarkan catatan OJK, hingga akhir Februari 2019, Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua, yang merupakan bank wakaf mikro terdaftar ke-51, telah memiliki 40 nasabah dengan total akumulasi pembiayaan sebesar Rp40 juta.

Sejak pertama kali berdiri pada akhir 2017, hingga akhir Februari 2019, bank wakaf mikro telah menyalurkan pembiayaan kumulatif kepada 13.552 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp16,4 miliar. (sat)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending