Connect with us

BISNIS

BPS : Kenaikan Harga Ikan Segar Picu Inflasi Januari

Avatar

Published

on

Kepala BPS, Suhariyanto.

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga ikan segar, beras dan komoditas sayuran menjadi pemicu terjadinya inflasi Januari 2019 sebesar 0,32 persen.

“Inflasi Januari dipengaruhi oleh harga ikan segar, beras dan komoditas sayuran,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Suhariyanto mengatakan kenaikan harga tersebut memberikan kontribusi kepada inflasi bahan makanan yang dalam periode tercatat sebesar 0,92 persen.

“Ikan segar mengalami inflasi 0,06 persen dan beras 0,04 persen dengan catatan, sebenarnya kenaikan harga beras biasa-biasa saja di beberapa kota, karena relatif stabil,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, harga komoditas lainnya juga mengalami kenaikan dalam periode ini yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras.

Kelompok pengeluaran yang juga mengalami inflasi adalah kelompok sandang 0,47 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,28 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,27 persen.

Selain itu, kelompok kesehatan juga tercatat inflasi 0,27 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,24 persen.

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dalam periode ini mengalami deflasi sebesar 0,16 persen sehingga mampu menahan pergerakan inflasi.

“Deflasi transportasi disumbangkan oleh andil dari bensin 0,04 persen karena turunnya harga bensin jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo serta tarif kereta api 0,02 persen,” ujarnya.

Meski demikian, tarif angkutan udara pada Januari 2019 justru menyumbang inflasi 0,02 persen karena tingginya harga tiket pesawat udara.

“Tahun lalu, tarif angkutan udara menyumbang deflasi, tapi harga tiket sekarang masih mahal,” kata Suhariyanto.

Dengan pencapaian inflasi Januari 2019, maka inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,32 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 2,82 persen.

Inflasi Januari 2019 juga relatif rendah dibandingkan periode sama dalam dua tahun terakhir, yaitu Januari 2018 sebesar 0,62 persen dan Januari 2017 sebesar 0,97 persen.

Dari 82 kota IHK, sebanyak 73 kota mengalami inflasi dan sembilan kota tercatat deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,23 persen dan inflasi rendah tercatat di Pematang Siantar 0,01 persen.

Sedangkan, deflasi tinggi tercatat di Tual sebesar 0,87 persen, dan deflasi rendah terjadi di Merauke 0,01 persen. (sat)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Mulai Diterapkan

Avatar

Published

on

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, Baleg menyetujui konsep penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan asas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan serta mendorong memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil.

“Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan izin berusaha dan penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko, namun dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian,” kata Supratman usai mendengarkan penjelasan dari pemerintah terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Bab III Pasal 156 di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut Supratman, pemberian izin usaha dengan indikasi risiko perlu diterapkan. Pasalnya, ada beberapa usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. “Misalnya, di sektor pertambangan ada izin pertambangan rakyat. Itu kan kategori UMKM semua dan itu kan berisiko tinggi pada lingkungan. Maka pada case tertentu harus ada kehati-hatian saat pemberian izin,” terangnya.

Sebelumnya, pihak pemerintah yang diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan, RUU Cipta Kerja tentang konsepsi perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko ( Risk Based Approach). Dimana, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang dikaitkan dengan risiko kegiatan usaha.

“Kegiatan usaha dengan indikasi risiko rendah, perizinan berusaha cukup  dengan registrasi (NIB). Kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah, perizinan berusaha dengan penerapan standar kegiatan usaha (sertifikat standard). Dan kegiatan usaha dengan indikasi risiko tinggi, perizinan berusaha dalam bentuk persetujuan pemerintah (izin),” terangnya. 

Adapun tujuan dan manfaat penerapan pendekatan berbasis risiko adalah mendorong dan memfasilitasi tumbuh Usaha Mikro dan Kecil, memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi.

Selanjutnya perlu dipastikan bahwa perizinan kegiatan usaha diatur secara tepat berdasarkan potensi tingkat risiko berbahaya, memastikan pelaku usaha hanya  memproses perizinan berusaha dikaitkan dengan indikasi risiko yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usahanya dan mendorong kementerian, lembaga atau pemerintah daerah memiliki data kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efisien dan efektif.

Kemudian juga mengurangi jumlah izin yang harus diproses oleh pelaku usaha, efisiensi biaya pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, mempercepat prosedur memulai usaha bagi kegiatan usaha dengan resiko rendah, efisiensi sumber daya pemerintah dengan memfokuskan sumber daya yang terbatas terhadap kegiatan dengan risiko menengah dan tinggi. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pemerintah Jangan Berasumsi RUU Ciptaker Mudahkan Pengusaha

Avatar

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. (Foto : Instagram @drhslamet)

Mediaemiten.com, Jakarta – Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) terus bergulir. Kali ini, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti asumsi pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja yang diduga akan memberikan karpet merah atau kemudahan bagi para pengusaha.

“Tidak memberi karpet merah kepada pengusaha. Secara filosofis munculnya RUU Cipta Kerja ini kan dalam rangka ingin investasi masuk yang akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau kita lihat, ini masih asumsi,” kata Slamet dalam keterangan persnya, Senin (13/7/2020).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, bila RUU Cipta Kerja dimunculkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap rumit, maka hal itu cenderung kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional hari ini.

Dikatakannya, kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi, rasanya pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya daripada pemerintahan sekarang. Artinya, dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi.

“Tapi faktanya kondisi hari ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, asumsi-asumsi terkait RUU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah bagi pengusaha dan tidak peduli kepada rakyat kita,” pungkasnya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Nusron Sebut Piutang Pemerintah ke BUMN, Artinya Utang ke Rakyat

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. (Foto : nusronwahid)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meluruskan terminologi apabila Pemerintah memiliki utang kepada perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), itu sama saja dengan berutang kepada rakyat. Maka itu ia mendesak agar Pemerintah dapat segera mencairkan dana utangnya kepada BUMN yang meminta agar mereka dapat melakukan stabilisasi keuangan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan jajaran direksi Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) yang membahas piutang Pemerintah, Nusron mengatakan bahwa permintaan pembayaran utang oleh BUMN yang notabene menjalankan Public Service Obligation (PSO) ini harus segera ditanggapi dan diselesaikan secepatnya.

“Karena ini semua dana-dana PSO, beras, bensin, pupuk ini subsidi dan sudah deliver. Jadi ini sesungguhnya utang Pemerintah kepada rakyat yang berdampak terhadap cashflow daripada BUMN. Karena kebetulan alur mekanisme penyalurannya itu lewat bulog, pupuk Indonesia, pertamina, dll kan begitu ya judul ceritanya,” tegas mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Terlebih dalam laporan keuangan para BUMN ini terus menunjukkan kas negatif yang membuktikan bahwa mereka tidak dalam kondisi sehat, bahkan terancam bangkrut akibat utang-utang yang membengkak. “Dirut PLN saja bahkan mengakui kondisi mereka terancam bangkrut apabila pembayaran utang tidak dilakukan segera, hanya sampai Agustus dibilang,” tambahnya.

Untuk itu menurut Nusron Pemerintah tidak perlu bertele-tele dan cukup menyegerakan pembahasan skema pembayaran utang beserta cost of fund-nya. Hal ini disebabkan karena selama ini BUMN melakukan pinjaman kepada bank sehingga ada biaya dana bank yang harus ditangguhkan juga oleh Pemerintah untuk menutup kekurangan bayar.

“Karena itu urusan ini tidak usah diperpanjang, ini Pemerintah wajib membayar plus dengan bunganya, harus ada cost of fund. Karena BUMN ketika membeli itu pakai dana bank, pakai dana pinjaman. Di dalamnya pasti ada hitung-hitungan cost of fund, dan kemudian kan harusnya COD,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya penunggakan yang dilakukan Pemerintah ini telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Bahwa yang namanya beban keuangan baik subsidi maupun PSO yang berlaku pada tahun itu harusnya dibayar pada tahun itu maksimal. Kalau ini saja tidak diimplementasikan kan aneh,” herannya.

Dikatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki kedisiplinan fiskal dan komitmen untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Menurut Nusron, Kementerian Keuangan telah lalai dalam hal ini. “Kalau kemarin (jadi) rapat dengan Menteri BUMN akan saya tagih, apa manfaatnya Menteri BUMN menempatkan orang Kemenkeu jadi komisaris-komisaris di tempat-tempat BUMN yang ada di PLN, Pertamina, termasuk di Bulog, termasuk di Pupuk Indonesia ini kalau tidak mampu menagihkan piutang itu,” imbuh Nusron. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat