Connect with us

HUKUM

Dugaan Wanprestasi Manulife Masuk Meja Pengadilan

Published

on

Perkara ini berawal ketika terbit Polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama S.K Johny pada 30 Oktober 2014 dengan ketentuan pembayaran premi per tahun sebesar USD 27.664.

Mediaemiten.com, Jakarta – Lama tak terdengar, kasus dugaan wanprestasi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia rupanya berlanjut ke meja pengadilan.

Dari keterangan resmi Kantor Hukum Husendro & Rekan diketahui, pengacara dari Johan Solomon (65) telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Manulife karena tidak membayar pengajuan klaim atas polis nomor 4263400089.

Perkaranya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2018 dengan nomor 936/Pdt.6/2018/PN.Jkt Brt.

Kasus ini sempat heboh di publik pada November 2017 lalu ketika PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Johan Solomon yang diwakili Husendro, advokat dari Kantor Hukum Husendro & Rekan.

Perkara ini berawal ketika terbit Polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama S.K Johny pada 30 Oktober 2014 dengan ketentuan pembayaran premi per tahun sebesar USD 27.664 dan uang pertanggungan sebesar USD 500.000. Hampir dua tahun berjalan, tepatnya Selasa 11 Oktober 2016, pemegang Polis atas nama S.K Johny wafat.

Kaitannya dengan Johan Solomon, ia adalah kakak dari almarhum. Selaku ahli waris, pada 17 Oktober 2016, ia mendatangi Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, untuk mengurus kepentingan pengajuan klaim asuransi.

Johan memenuhi seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 ayat 10.2, huruf a juncto UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Tetapi, respons dari Manulife tidak diduga Johan. Dengan meminta persyaratan-persyaratan klaim yang intinya mempersulit pencairan klaim pertanggungjawaban itu.

Pada tanggal 21 Agustus 2017, Manulife secara resmi mengeluarkan surat yang intinya menolak seluruh klaim yang seharusnya menjadi hak ahli waris. Dalihnya, almarhum selaku pemegang polis telah memberikan keterangan yang tidak benar.

Anehnya, pihak Manulife malah meminta Johan selaku ahli waris untuk menandatangani formulir pengembalian premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis selama dua tahun. Permintaan itu ditolak oleh Johan.

Menurut Husendro, seharusnya, kewajiban Manulife yang sesuai perjanjian dengan pemegang polis adalah membayar pertanggungan 100 persen dengan total nilai USD 500.000, yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 6,7 miliar.

Tetapi, Manulife secara ilegal dan sepihak mentransfer pengembalian premi yang sudah dua tahun dibayarkan oleh almarhum S.K Johny, langsung ke rekening pribadi milik Johan Solomon sebesar Rp 730 juta.

Setelah ramai diberitakan, kasus ini sempat dikomentari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Mustafa, menduga sengketa perasuransian yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengandung modus umum perusahaan asuransi untuk merugikan konsumen.

YLKI juga menganggap sengketa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Johan Solomon masuk dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. (eko)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Dalami Peran Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal Penerbitan Surat KKSK

Published

on

KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal surat-surat yang diterbitkan oleh KKSK.

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran dan pengetahuan saksi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal surat-surat yang diterbitkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Dorodjatun merupakan mantan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

“KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi sebagai Menko Perekenomian RI sekaligus sebagai Ketua KKSK 2001-2004. Di antaranya surat-surat yang diterbitkan KKSK saat itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

KPK pada Kamis memeriksa Dorodjatun sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN) dalam penyidikan kasus korupsi proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pemeriksaan Dorodjatun pada Kamis ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada Selasa (2/7).

Usai diperiksa, Dorodjatun memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini.

“Tanya KPK saja lah, pokoknya selesai pemeriksaan sebagai saksi saja,” kata Dorodjatun.

Sjamsul bersama istrinya Itjih Nursalim (ITN) merupakan tersangka dalam kasus BLBI tersebut. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (28/6) untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua tersangka itu.

Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan “Financial Due Dilligence” (FDD) dan “Legal Due Dilligence” (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus BLBI, KPK Usut Mekanisme Pengembalian Aset

Published

on

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Terkait hal tersebut, penyidik memeriksa dua orang saksi yakni pengacara Ary Zulfikar dan Dirut PT Berau Coal Tbk, Raden C Eko Santoso Budianto, pada Selasa (2/7/2019).

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait mekanisme penyaluran BLBI dan mekanisme pengembalian aset serta hal-hal lain yang terkait proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Indonesia (BDNI) selaku Obligor Bantuan Likuiditas Bak Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Sedianya, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan menteri koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Sakti dan Senior Advisor Nura Kapital, M Syahrial. Namun, keduanya tak bisa memenuhi panggilan dan meminta jadwal ulang.

“Untuk Syahrial penjadwalan ulang pekan depan karena sedang berada di luar negri dan untuk Prof Dorojatun menyampaikan surat ada agenda lain hari ini, penjadwalan ulang Kamis pekan ini,” ujar Febri.

Nama Dorodjatun muncul dalam surat dakwaan mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Jaksa menduga Dorodjatun yang saat itu menjabat ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sebagai pihak yang turut bersama-sama Syafruddin, Sjamsul, dan Itjih telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Sebab, saat dilakukan financial due dilligence dan legal due dilligence (LDD), disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar. Atas perbuatan tersebut, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Beli Saham TRAM, Salah Satu Pemicu Kasus Jiwasraya

Published

on

PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Kedekatan direksi PT Jiwasraya dan jajaran direksi PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM )menjadi salah satu biang kerok salah strategi investasi yang dilakukan manajemen Jiwasraya kala itu. Jiwasraya membeli saham PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) sebesar 5,87% pada 2013.

Saat itu harga saham TRAM bertengger di Rp1.300 per lembar. Jadi total investasi Jiwasraya mencapai Rp760 miliar kala itu, bandingkan dengan hari ini, Senin (24/6/2019) harga saham TRAM di banderol hanya Rp121 sampai pukul 11.45 WIB.

Menariknya kala itu, diduga ada praktik perkoncoan dalam menggunakan dana nasabah produk investasi plus asuransi. Saat itu Hendrisman Rahim yang duduk sebagai Direktur Utama dan Hary Prasetyo sebagai direktur keuangan dituding pemantik gagal bayar Jiwasraya saat ini.

Saat itu Jiwasraya di era Hendrisman, diduga serampangan dalam berinvestasi. Di lantai bursa, misalnya, saham-saham yang diborong Jiwasraya bukanlah saham likuid yang konsisten naik. Saat ini, dua emiten yang sahamnya digenggam Jiwasraya di atas 5% adalah PP Properti (PPRO) dan Semen Baturaja (SMBR). Sebelumnya ada TRAM, IIKP, MTFN, ABBA, SMRU.

Ada yang menarik dalam kepemilikan saham TRAM di Jiwasraya ialah Hary Prasetyo dialah teman Heru Hidayat, komisaris TRAM. Hal ini nyambung dengan kepemilikan saham Jiwasraya di PT Inti Agri Resources tbk (IIKP).

Menanggapi hal ini INILAHCOM coba menelusuri kabar tersebut dengan ingin bertemu Komisaris Utama TRAM, Heru Hidayat di kantornya langsung di Gedung Central Senayan Tower 2 Lantai 27. Sayangnya, saat ingin ditemui petugas keamanan disana mengatakan Heru Hidayat tak ada ditempat.

“Pak Heru tidak ada ditempat,” kata Petugas Keamanan yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

“Biasanya kalau ada tamu yang ingin berkunjung, membuat janji terlebih dahulu. Siapa mau ketemu siapa,” tambahnya.

Petugas keamanan tersebut bercerita bahwa para jajaran direksi TRAM kerap keluar kota, lantaran memang lini bisnis perusahaan ini adalah mineral seperti batubara yang banyak ada di daerah-daerah.

TRAM sendiri ingin menggerek produksi batubara sepanjang tahun 2019 ini. TRAM memasang target nyaris dua kali lipat dibandingkan dengan produksi emas hitam pada tahun lalu.

TRAM berencana memproduksi hingga 5 juta ton batubara di sepanjang tahun 2019. Jumlah itu hampir naik dua kali lipat dibanding produksi batubara TRAM pada tahun lalu yang berada di angka 2,6 juta ton.

Untuk mencapai target tersebut, TRAM akan memproduksi sekitar 350.000 ton hingga 450.000 ton batu bara per bulan. Sementara hingga kuartal I 2019, produksi batubara TRAM sudah mencapai 1 juta ton.

Adapun, batubara yang diproduksi TRAM berasal dari anak usahanya, yakni PT Gunung Bara Utama (GBU). Dari GBU ini, TRAM memproduksi dan menjual batubara kalori tinggi di atas 5.000 kkal/GAR.

Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 3 April 2014, Jiwasraya memiliki 5,37% atau setara 180,3 juta lembar saham IIKP. Kala itu harga per lembar sahamnya Rp225. Jadi, total investasi di IIKP Rp40 miliar.

Perusahaan pengiriman dan angkutan laut ini, mencaplok PT Gunung Bara Utama (GBU), perusahaan tambang yang berlokasi di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Ternyata, latar belakng akuisi oleh TRAM ini, lantaran GBU berutang kepada PT Jelajah Bahari Utama yang terhitung anak usaha PT Bahari Sukses Utama (BSU). Dan, TRAM adalah pemilik 99% BSU.

Pengambil alihan GBU oleh TRAM ditempuh dengan mengakuisisi 2 ultimate shareholder GBU yakni PT Semeru Infra Energi (SIE) dan PT Black Diamond Energy (BDE). Di sinilah muncul nama Heru Hidayat selaku pemegang 11,88% saham SIE dan 94,99% di BDE. Dan sejak Oktober 2017, Heru ditunjuk sebagai komisaris TRAM. Demikian, seperti dikutip Inilah.com. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending