Connect with us

BISNIS

Menkeu Saksikan Penyerahan Bantuan Community Development Geo Dipa

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Mediaemiten.com, Bandung – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) hari ini menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Bantuan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, khususnya warga Desa Panundaan, salah satu desa yang lokasinya dekat dengan PLTP Unit Patuha di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.

Bantuan tersebut antara lain listrik masuk kampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016; betonisasi jalan akses untuk 3 desa di sekitar PLTP yang sudah berlangsung sejak tahun 2015; dan Pembangunan Rumah Tahfidz.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu program Community Development GeoDipa Maju dari 4 program utama PT Geo Dipa Energi (Geodipa), yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Pintar, GeoDipa Maju, dan GeoDipa Hijau.

Dalam sambutannya, Menkeu mengapresiasi langkah Geo Dipa yang turut membangun masyarakat melalui kegiatan community development (pengembangan masyarakat).

“Kementerian Keuangan datang ke sini (Patuha) dalam rangka kegiatan community development PT Geo Dipa Energi yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Saya mengapresiasi PT Geo Dipa Energi, yang tadi menyampaikan bahwa supaya mereka bisa beroperasi dengan baik, masyarakat perlu turut merasa memiliki dan merasakan manfaat aset negara,” ujar Menkeu.

Geo Dipa adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi geothermal (panas bumi) di Indonesia. Kepemilikan saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) sebesar 93 persen, dan sisanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Geo Dipa merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Geo Dipa berkomitmen melakukan pengembangan secara masif dalam rangka pemenuhan target 23 persen energi bauran di tahun 2025, serta berupaya untuk maju bersama masyarakat sekitar dengan memberikan penghidupan dan bekal untuk meningkatkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Keuntungan dari kegiatan operasional Geo Dipa juga merupakan dana Pemerintah yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk transfer ke daerah.

Tahun 2017, Geo Dipa berkontribusi kepada negara sebesar Rp50 miliar dari pajak, PNBP, iuran eksplorasi, bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, dan corporate social responsibility; sedangkan untuk community development kumulatif sampai saat ini telah memberikan sebesar Rp17 miliar, baik untuk unit Patuha maupun unit Dieng. Saat ini kapasitas terpasang PLTP Patuha Unit 1 sebesar 55 MW dan PLTP Unit Dieng sebesar 55 MW, maka CO2 turun sekitar 702ribu ton/tahun.

“PLTP Unit Patuha adalah aset kita semua. Jika PT Geo Dipa Energi bisa bekerja makin baik, keuntungannya akan disetorkan kepada pemerintah dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, Dana Desa, dan Dana Kelurahan,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap agar Geo Dipa terus menjadi perusahaan yang baik, sehat, dan menguntungkan, sehingga makin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, serta masyarakat makin merasa dekat dan memiliki perusahaan tersebut.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Risiko, jajaran Kemenkeu wilayah Jawa Barat, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Bandung, jajaran Pemerintah Jawa Barat, Direksi BUMN di bawah Kemenkeu, Komisaris dan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero), serta masyarakat sekitar penerima manfaat. (bud)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Mulai Diterapkan

Avatar

Published

on

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, Baleg menyetujui konsep penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan asas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan serta mendorong memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil.

“Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan izin berusaha dan penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko, namun dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian,” kata Supratman usai mendengarkan penjelasan dari pemerintah terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Bab III Pasal 156 di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut Supratman, pemberian izin usaha dengan indikasi risiko perlu diterapkan. Pasalnya, ada beberapa usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. “Misalnya, di sektor pertambangan ada izin pertambangan rakyat. Itu kan kategori UMKM semua dan itu kan berisiko tinggi pada lingkungan. Maka pada case tertentu harus ada kehati-hatian saat pemberian izin,” terangnya.

Sebelumnya, pihak pemerintah yang diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan, RUU Cipta Kerja tentang konsepsi perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko ( Risk Based Approach). Dimana, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang dikaitkan dengan risiko kegiatan usaha.

“Kegiatan usaha dengan indikasi risiko rendah, perizinan berusaha cukup  dengan registrasi (NIB). Kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah, perizinan berusaha dengan penerapan standar kegiatan usaha (sertifikat standard). Dan kegiatan usaha dengan indikasi risiko tinggi, perizinan berusaha dalam bentuk persetujuan pemerintah (izin),” terangnya. 

Adapun tujuan dan manfaat penerapan pendekatan berbasis risiko adalah mendorong dan memfasilitasi tumbuh Usaha Mikro dan Kecil, memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi.

Selanjutnya perlu dipastikan bahwa perizinan kegiatan usaha diatur secara tepat berdasarkan potensi tingkat risiko berbahaya, memastikan pelaku usaha hanya  memproses perizinan berusaha dikaitkan dengan indikasi risiko yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usahanya dan mendorong kementerian, lembaga atau pemerintah daerah memiliki data kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efisien dan efektif.

Kemudian juga mengurangi jumlah izin yang harus diproses oleh pelaku usaha, efisiensi biaya pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, mempercepat prosedur memulai usaha bagi kegiatan usaha dengan resiko rendah, efisiensi sumber daya pemerintah dengan memfokuskan sumber daya yang terbatas terhadap kegiatan dengan risiko menengah dan tinggi. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pemerintah Jangan Berasumsi RUU Ciptaker Mudahkan Pengusaha

Avatar

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. (Foto : Instagram @drhslamet)

Mediaemiten.com, Jakarta – Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) terus bergulir. Kali ini, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti asumsi pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja yang diduga akan memberikan karpet merah atau kemudahan bagi para pengusaha.

“Tidak memberi karpet merah kepada pengusaha. Secara filosofis munculnya RUU Cipta Kerja ini kan dalam rangka ingin investasi masuk yang akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau kita lihat, ini masih asumsi,” kata Slamet dalam keterangan persnya, Senin (13/7/2020).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, bila RUU Cipta Kerja dimunculkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap rumit, maka hal itu cenderung kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional hari ini.

Dikatakannya, kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi, rasanya pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya daripada pemerintahan sekarang. Artinya, dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi.

“Tapi faktanya kondisi hari ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, asumsi-asumsi terkait RUU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah bagi pengusaha dan tidak peduli kepada rakyat kita,” pungkasnya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Nusron Sebut Piutang Pemerintah ke BUMN, Artinya Utang ke Rakyat

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. (Foto : nusronwahid)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meluruskan terminologi apabila Pemerintah memiliki utang kepada perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), itu sama saja dengan berutang kepada rakyat. Maka itu ia mendesak agar Pemerintah dapat segera mencairkan dana utangnya kepada BUMN yang meminta agar mereka dapat melakukan stabilisasi keuangan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan jajaran direksi Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) yang membahas piutang Pemerintah, Nusron mengatakan bahwa permintaan pembayaran utang oleh BUMN yang notabene menjalankan Public Service Obligation (PSO) ini harus segera ditanggapi dan diselesaikan secepatnya.

“Karena ini semua dana-dana PSO, beras, bensin, pupuk ini subsidi dan sudah deliver. Jadi ini sesungguhnya utang Pemerintah kepada rakyat yang berdampak terhadap cashflow daripada BUMN. Karena kebetulan alur mekanisme penyalurannya itu lewat bulog, pupuk Indonesia, pertamina, dll kan begitu ya judul ceritanya,” tegas mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Terlebih dalam laporan keuangan para BUMN ini terus menunjukkan kas negatif yang membuktikan bahwa mereka tidak dalam kondisi sehat, bahkan terancam bangkrut akibat utang-utang yang membengkak. “Dirut PLN saja bahkan mengakui kondisi mereka terancam bangkrut apabila pembayaran utang tidak dilakukan segera, hanya sampai Agustus dibilang,” tambahnya.

Untuk itu menurut Nusron Pemerintah tidak perlu bertele-tele dan cukup menyegerakan pembahasan skema pembayaran utang beserta cost of fund-nya. Hal ini disebabkan karena selama ini BUMN melakukan pinjaman kepada bank sehingga ada biaya dana bank yang harus ditangguhkan juga oleh Pemerintah untuk menutup kekurangan bayar.

“Karena itu urusan ini tidak usah diperpanjang, ini Pemerintah wajib membayar plus dengan bunganya, harus ada cost of fund. Karena BUMN ketika membeli itu pakai dana bank, pakai dana pinjaman. Di dalamnya pasti ada hitung-hitungan cost of fund, dan kemudian kan harusnya COD,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya penunggakan yang dilakukan Pemerintah ini telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Bahwa yang namanya beban keuangan baik subsidi maupun PSO yang berlaku pada tahun itu harusnya dibayar pada tahun itu maksimal. Kalau ini saja tidak diimplementasikan kan aneh,” herannya.

Dikatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki kedisiplinan fiskal dan komitmen untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Menurut Nusron, Kementerian Keuangan telah lalai dalam hal ini. “Kalau kemarin (jadi) rapat dengan Menteri BUMN akan saya tagih, apa manfaatnya Menteri BUMN menempatkan orang Kemenkeu jadi komisaris-komisaris di tempat-tempat BUMN yang ada di PLN, Pertamina, termasuk di Bulog, termasuk di Pupuk Indonesia ini kalau tidak mampu menagihkan piutang itu,” imbuh Nusron. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat