Connect with us

SEKTOR RIIL

Menkeu Saksikan Penyerahan Bantuan Community Development Geo Dipa

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Mediaemiten.com, Bandung – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) hari ini menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Bantuan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, khususnya warga Desa Panundaan, salah satu desa yang lokasinya dekat dengan PLTP Unit Patuha di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.

Bantuan tersebut antara lain listrik masuk kampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016; betonisasi jalan akses untuk 3 desa di sekitar PLTP yang sudah berlangsung sejak tahun 2015; dan Pembangunan Rumah Tahfidz.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu program Community Development GeoDipa Maju dari 4 program utama PT Geo Dipa Energi (Geodipa), yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Pintar, GeoDipa Maju, dan GeoDipa Hijau.

Dalam sambutannya, Menkeu mengapresiasi langkah Geo Dipa yang turut membangun masyarakat melalui kegiatan community development (pengembangan masyarakat).

“Kementerian Keuangan datang ke sini (Patuha) dalam rangka kegiatan community development PT Geo Dipa Energi yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Saya mengapresiasi PT Geo Dipa Energi, yang tadi menyampaikan bahwa supaya mereka bisa beroperasi dengan baik, masyarakat perlu turut merasa memiliki dan merasakan manfaat aset negara,” ujar Menkeu.

Geo Dipa adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi geothermal (panas bumi) di Indonesia. Kepemilikan saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) sebesar 93 persen, dan sisanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Geo Dipa merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Geo Dipa berkomitmen melakukan pengembangan secara masif dalam rangka pemenuhan target 23 persen energi bauran di tahun 2025, serta berupaya untuk maju bersama masyarakat sekitar dengan memberikan penghidupan dan bekal untuk meningkatkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Keuntungan dari kegiatan operasional Geo Dipa juga merupakan dana Pemerintah yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk transfer ke daerah.

Tahun 2017, Geo Dipa berkontribusi kepada negara sebesar Rp50 miliar dari pajak, PNBP, iuran eksplorasi, bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, dan corporate social responsibility; sedangkan untuk community development kumulatif sampai saat ini telah memberikan sebesar Rp17 miliar, baik untuk unit Patuha maupun unit Dieng. Saat ini kapasitas terpasang PLTP Patuha Unit 1 sebesar 55 MW dan PLTP Unit Dieng sebesar 55 MW, maka CO2 turun sekitar 702ribu ton/tahun.

“PLTP Unit Patuha adalah aset kita semua. Jika PT Geo Dipa Energi bisa bekerja makin baik, keuntungannya akan disetorkan kepada pemerintah dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, Dana Desa, dan Dana Kelurahan,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap agar Geo Dipa terus menjadi perusahaan yang baik, sehat, dan menguntungkan, sehingga makin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, serta masyarakat makin merasa dekat dan memiliki perusahaan tersebut.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Risiko, jajaran Kemenkeu wilayah Jawa Barat, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Bandung, jajaran Pemerintah Jawa Barat, Direksi BUMN di bawah Kemenkeu, Komisaris dan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero), serta masyarakat sekitar penerima manfaat. (bud)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

IHSG awal Pekan Menguat Hampir Dua Persen

Published

on

IHSG ditutup menguat 118,23 poin atau 1,97 persen ke posisi 6.130,06.

Mediaemiten.com, Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawali pekan ini dengan menguat hampir dua persen, dipicu sentimen “window dressing”.

IHSG ditutup menguat 118,23 poin atau 1,97 persen ke posisi 6.130,06. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 21,44 poin atau 2,24 persen menjadi 978,26.

“Sentimen penggerak indeks hari ini yaitu window dressing. IHSG sendiri membuat rekor dengan menembus dua ‘resistance’ sekaligus, dan karena sudah cukup tinggi umumnya akan terjadi aksi profit taking,” kata analis Panin Sekuritas William Hartanto di Jakarta, Senin (2/12/2019).

“Window dressing” adalah strategi yang dilakukan oleh manajer investasi maupun perusahaan terbuka untuk mempercantik portofolio atau performa laporan keuangan sebelum ditampilkan kepada para pemegang saham.

Dibuka menguat, IHSG bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing yang ditunjukkan dengan jumlah jual asing bersih atau “net foreign sell” sebesar Rp148,46 miliar.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 541.337 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 12,99 miliar lembar saham senilai Rp6,68 triliun. Sebanyak 284 saham naik, 117 saham menurun, dan 147 saham tidak bergerak nilainya.

Sementara itu, bursa saham regional Asia antara lain indeks Nikkei menguat 235,6 poin atau 1,01 persen ke 23.529,5, indeks Hang Seng menguat 98,2 poin atau 0,37 persen ke 26.444,7, dan indeks Straits Times melemah 5,95 poin atau 0,19 persen ke posisi 3.187,97. (cit)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Masih Banyak Perusahaan Publik Belum Perhatikan Isu HAM

Published

on

Direktur Operasional FIHRRST, Bahtiar Manurung.

Mediaemiten.com, Jakarta – The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) telah merampungkan studi dan pemeringkatan pelaksanaan hak asasi manusia di 100 perusahaan publik.

“Kami melakukan pemeringkatan 100 perusahaan publik yang masuk dalam indeks Kompas 100 untuk periode Februari hingga Juli 2018,” kata Direktur Operasional FIHRRST Bahtiar Manurung seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Bahtiar mengatakan hasil dari studi dan pemeringkatan itu menunjukkan bahwa dari 100 perusahaan yang dinilai, 90 perusahaan mendapatkan skor kurang dari 41%.

“Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan yang dinilai belum memiliki sistem yang memadai untuk menerapkan UN Guiding Principles. Selain itu, beberapa perusahaan masih belum memperhatikan beberapa isu HAM penting,” jelasnya.

Namun demikian, studi ini juga menyoroti empat perusahaan yaitu PT Bumi Resources Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk yang telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan penghormatan HAM dan mengimplementasikan UN Guiding Principles.

Komitmen perusahaan tersebut ditunjukkan melalui penyusunan Kebijakan HAM dan pelaporan kinerja HAM pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Dalam peluncuran studi ini, Ketua FIHRRST Marzuki Darusman menyatakan sebagai yayasan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mulai merujuk kepada UN Guiding Principles.

Studi pemeringkatan ini hanya sebuah langkah awal yang diharapkan dapat dilakukan setiap tahun.

Upaya untuk memajukan HAM dan mendorong korporasi untuk melakukan penghormatan HAM adalah suatu misi nasional. Karena itu sangat tepat ada tanggapan dari pemerintah terhadap studi pemeringkatan ini yang menunjukkan keseriusan pemerintah untuk berkomitmen menjalankan HAM, jelas Marzuki.

Hadir juga dalam publikasi studi ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyambut baik inisiatif-inisiatif yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM.

Yasonna mengatakan upaya FIHRRST dalam melakukan studi pemeringkatan terhadap 100 perusahaan publik ini patut mendapat apresiasi.

Dia berharap ke depannya studi ini dapat disenergikan dengan program pemerintah, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan rakyat.

“Kami sedang menyusun MoU dengan FIHRRST dalam konteks bisnis dan HAM,” ujar Yasonna.

Dalam cara peluncuran studi pemeringkatan tersebut, penghargaan diberikan kepada sepuluh (10) perusahaan dengan kinerja penghormatan HAM terbaik berdasarkan hasil studi.

Perwakilan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Helmy Setyawan sebagai salah satu perusahaan penerima penghargaan mengatakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari aspek manusia, karena itu melakukan penghormatan HAM adalah sesuatu yang semestinya bukan suatu prasyarat lagi, tetapi ketergantungan yang saling mengisi.

FIHRRST berencana melakukan studi pemeringkatan 100 perusahaan ini setiap tahun.

Tujuannya, bukan hanya untuk mendorong 100 perusahaan publik untuk meningkatkan kinerja penghormatan HAM, tetapi juga perusahaan-perusahaan publik lainnya yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

SIAPA YANG MENGUSAI MODAL, AKAN MENGUASAI INDONESIA ?

Published

on

HAK milik pribadi, bagi Adam Smith, merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Hak inilah yang merupakan salah satu dasar bagi berkembangnya individualis liberalisme kapitalisme, yang dikemudian hari ditentang oleh Karl Marx bapak sosialisme-komunisme yang sempat menjadi pesaing berat bagi kapitalisme pada abad XX. Bagi Marx,property is robbery (hak milik adalah perampokan), dalam arti bahwa dengan adanya hak milik pada individu hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial.

Doktrin keadilan Marx adalah sama rata, sama rasa, pernah populer pada Negara yang berpaham komunisme. Namun sejarah telah membuktikan bahwa negara komunis telah mengalami kebangkrutan, karena negara ternyata tidak dapat mengatur perekonomian. Di dalam negara komunis tidak ada kepemilikan pribadi, dan persaingan sehat dalam bidang ekonomi, sebagaimana dalam negara kapitalis, tidak terjadi. Semua diatur oleh negara, hal ini sama sekali berbeda dengan ekonomi kapitalis, yang memberi negara sebagai pengambil peran regulator, terutama dalam pelayanan public, dan penjamin keadilan dalam bidang ekonomi. Inilah masalahnya, konsep manusia cinta dirinya yang telah saya ceritakan sebelumnya, dapat menyebabkan, keadilan yang tajam ke bawah, tumpul keatas, karena dalam konsepnya “Siapa pemilik Kapital, merekalah yang berjasa paling besar memberikan pajaknya kepada Negara” , sementara negara masih diisi oleh manusia yang cinta dirinya.

Wajar jika sistem liberal yang dianut dalam demokrasi negara berkembang, di isi oleh Kapitalis, karena merekalah yang memiliki modal untuk berdemokrasi. Hal inilah menjelaskan mengapa Cina menerapkan dua sisi, yaitu ekonomi menggunakan kapitalisme, sementara politik menggunakan komunisme. Tapi apakah komunisme tidak memiliki “cinta diri” ? tetap saja ada, karena ego adalah fitrah manusia, sehingga tuhan menurunkan kitab suci untuk mengendalikan ego, agar dapat dinimalisir “cinta diri” yang begitu besar, yang menyebabkan Pungli, Gratifikasi, dan korupsi, dll.

Smith berpendapat, seharusnya sesedikit mungkin negara campur tangan, dalam kehidupan ekonomi warganya, Lebih dari itu negara harus membolehkan individu warga negara memiliki harta pribadi. Orang boleh kaya, dan makmur. Karena jika seseorang terlalu kaya, dia harus membayar pajak lebih besar. yang pada akhirnya, akan membantu orang yang kurang mampu. Menurut Adam Smith: “Harta milik yang dimiliki oleh setiap orang, karena hasil kerjanya sendiri, karena hal itu merupakan dasar asli dari semua hak milik yang lain, sehingga hak milik tersebut sangatlah suci dan tidak dapat diganggu gugat “

Sedangkan Harta milik seseorang yang miskin, adalah tenaga dan ketrampilan tangannya, Oleh karena itu tidak boleh, ada yang melarang agar orang tidak menggunakan tenaga dan ketrampilannya untuk sesuatu yang tidak melukai sesamanya, Hal ini merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini. Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil yang dimiliki buruh, dan mungkin atas orang yang ingin mempekerjakan dia (Smith, 1904).

Hak milik adalah ide revolusioner yang dijelaskan Adam Smith dalam bukunya Wealth Of Nations, namun hak milik pula yang menimbulkan banyak pertentangan dari kaum sosialisme dan komunisme, Hal ini karena hak milik menimbulkan kapitalisme yang tinggi terhadap suatu kelompok atau Individu yang dapat mempengaruhi regulator yaitu pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya, anggota DPR dari kalangan Pengusaha. Karena pada akhirnya siapa yang mengusai capital lah yang mengusai Indonesia. Karena mereka mampu membeli segalanya, termasuk kekuasaan.

Di Amerika terjadi pada era tahun 30 an, dimana mafia menguasai seluruh aspek kehidupan, sehingga mereka bisa menguasai dan mengatur regulator. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya neo liberalism yang di pelopori oleh John M Keynes, yang mengoreksi kebijakkan ekonomi klasik Adam Smith. Namun sayangnya, Keynes juga 100 persen menghapus peranan pengusaha dalam mengatur kehidupan politik. Oleh karena itu wajar, jika di Indonesia, peranan pemilik capital sangat besar ketimbang rakyat kecil. Karena rakyat kecil tidak mengusai capital, sehingga kehidupannay semakin tertindas. Benarkah ini sudah terjadi.

[Oleh : Helmi Adam, adalah Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta.]


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending