Connect with us

HUKUM

Penyidikan Kasus Gunawan Jusuf Tetap Berjalan

Avatar

Published

on

Pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Mediaemiten.com, Jakarta – Kepolisian menyatakan pengusutan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf, masih berjalan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo memastikan penyidikan kasus tak terhenti karena polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti tambahan melibatkan pihak lain, termasuk otoritas pemerintah negara lain.

“Melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumhan dan jalur Egmont Group,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ia mengatakan berbagai data ini harus diminta dulu sebagai bukti untuk konstruksi hukum tentang perbuatan tindakan penggelapan. “Penyidik masih terus mengejar itu dalam rangka untuk mempercepat proses pembuktiannya,” tuturnya.

Dedi mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi. Namun ia menegaskan hal yang terpenting adalah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya untuk meminta data ke Pemerintah Singapura dan Hongkong.

“Penyidikan sudah berjalan dari Juni 2018, namun ada beberapa alat bukti yang perlu diminta dari Singapura dan Hongkong karena langkah penyidik harus betul-betul penguatan alat bukti,” katanya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun SPDP yang dikirimnya ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo yang direktur utamanya saat itu, Gunawan Jusuf.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit. Namun dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN dan tidak juga dikembalikan hingga kini.

Sementara itu, pengacara Toh Keng Siong, Denny Kailimang mengatakan akan menunggu apapun keputusan polisi atas laporan kliennya itu. “Kami tunggu konfirmasi resmi dari penyidiknya,” Denny. (apd)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HUKUM

Bahas Kasus Djoko Tjandra, Komisi III Akan Gelar Rapat Gabungan

Avatar

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengusulkan Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan institusi penegak hukum lain yang bersinggungan dengan kasus Djoko Tjandra. Rapat gabungan yang direncanakan ini bertujuan untuk mengefektifkan pembahasan kasus tersebut. Institusi penegak hukum lain yang akan diundang antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Ditjen Imigrasi.

“Jadi dengan demikian, kesimpulan rapat ini, kita mengundang, memanggil aparat penegak hukum lainnya agar kasus Djoko Tjandra menjadi terang benderang,” papar Herman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai evaluasi layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Senada dengan usulan Pimpinan Rapat, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding mengungkapkan persetujuannya, untuk menyebutkan institusi yang berkepentingan guna dilibatkan dalam rapat gabungan. “Pada prinsipnya setuju, mengundang aparat penegak hukum, untuk lebih efektifnya, lebih bagus kita rapat gabungan. Jadi Kepolisian, Kejaksaan, sekaligus dengan Menkumham, (dan) Imigrasi di dalamnya. Supaya tidak melempar tanggung jawab,” jelas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.

Sebelumnya Herman mengatakan rapat dengan Dirjen Imigrasi ini sudah cukup efektif untuk membahas hal-hal teknis. Namun dia menyadari, Dirjen Imigrasi hanya pelaksana aturan, pengambilan kebijakan tetap ada di tangan puncak pimpinan lembaga. Herman mengatakan, sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya Dirjen Imigrasi yang harus ditanyakan, masih ada aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam rapat kali ini saya lihat sudah cukup efektif untuk kita mendapatkan masukan-masukan teknis dari Dirjen Imigrasi, kenapa ini semua bisa terjadi dalam ranah konteks paspor dan keluar masuknya orang, karena itu tupoksinya imigrasi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Agar Jera, Bareskrim Terapkan Pasal Baru untuk Pembobol BNI Rp 1,7 T

Avatar

Published

on

Penangkapan tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa. (Foto : Instagram @kemenkumhamri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dittipideksus Bareskrim Polri sudah menerapkan Pasal baru yakni pencucian uang kepada tersangka Maria Pauline Lumowa (MPL) dalam kasus pembobolan BNI sebanyak Rp1,7 triliun.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan selama 17 tahun tersebut tersangka Maria Pauline Lumowa hanya diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup.

Lanjut Listyo, penyidik juga telah mengenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka Maria Pauline lantaran diduga telah menyamarkan uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk saham dan aset.

“Untuk tersangka Maria Pauline (MPL) ini kan ancamannya hanya Pasal Tipikor saja dengan ancaman seumur hidup. Tetapi kami sudah siapkan Pasal baru yakni TPPU,” terang Listyo, Jumat (10/7/2020).

Listyo kembali memaparkan bahwa tim penyidik sudah bergerak untuk menelusuri seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik tersangka untuk dirampas dalam rangka pengembalian kerugian negara. Menurutnya, aset milik tersangka tersebut telah disebar di dalam maupun di luar negeri.

“Tim penyidik sudah mulai melakukan tracing asset milik tersangka dalam rangka pengembalian kerugian negara. Prinsipnya follow the money,” ujar Listyo.

Diberitakan sebelumnya, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. (pmj)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kemenkumham Berikan Maria Pauline Lumowa Akses Pendampingan Hukum

Avatar

Published

on

Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham), Yasonna H. Laoly. (Foto: kemenkumham.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Tersangka pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, akhirnya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun buron. Maria mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (9/7/2020) sekira pukul 11.00 WIB. Maria ditangkap di Serbia lewat red notice interpol pada 16 Juli 2019.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan ekstradisi Maria membutuhkan proses yang cukup panjang karena yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Belanda. Namun, Pemerintah Indonesia tetap akan memberikan akses pendampingan hukum kepada Maria yang telah menunjuk kuasa hukum dari Kedutaan Besar Belanda.

“Tentunya kami beri akses perlindungan warga negara asing sesuai dengan konferensi Wina. Tersangka juga akan berkoordinasi dengan Kedubes Belanda untuk menunjuk kuasa hukum,” ujar Yasonna di ruang VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Yasonna mengatakan, hal tersebut merupakan hak yang wajib diberikan kepada warna negara asing yang tersandung kasus hukum di luar negaranya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan berusaha mematuhi standar hukum yang berlaku dengan memberikan hak pendampingan hukum kepada tersangka.

“Sebagai negara hukum tentunya kami akan mematuhi standar hukum yang berlaku. Beliau berhak didampingi pengacara dan tentunya negara di mana mereka akan melakukan perlindungan bagi warga negara mereka,” tutur Yasonna.

Maria Pauline mendarat di Indonesia disertai pengawasan ketat dari kepolisian. Bahkan, selama di dalam pesawat Maria juga diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Tak hanya itu, Maria didampingi Bareskrim Polri dan dijaga selama penerbangan dari Serbia menuju Indonesia.

“Tersangka dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol dan di dalam pesawat tetap diborgol dengan alasan keselamatan penerbangan. Dia juga didampingi Bareskrim Polri selama perjalanan. Hari ini kita berhasil membawanya ke Indonesia,” kata Yasonna. (was)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat