Connect with us

HUKUM

Penyidikan Kasus Gunawan Jusuf Tetap Berjalan

Avatar

Published

on

Pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Mediaemiten.com, Jakarta – Kepolisian menyatakan pengusutan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf, masih berjalan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo memastikan penyidikan kasus tak terhenti karena polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti tambahan melibatkan pihak lain, termasuk otoritas pemerintah negara lain.

“Melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumhan dan jalur Egmont Group,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ia mengatakan berbagai data ini harus diminta dulu sebagai bukti untuk konstruksi hukum tentang perbuatan tindakan penggelapan. “Penyidik masih terus mengejar itu dalam rangka untuk mempercepat proses pembuktiannya,” tuturnya.

Dedi mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi. Namun ia menegaskan hal yang terpenting adalah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya untuk meminta data ke Pemerintah Singapura dan Hongkong.

“Penyidikan sudah berjalan dari Juni 2018, namun ada beberapa alat bukti yang perlu diminta dari Singapura dan Hongkong karena langkah penyidik harus betul-betul penguatan alat bukti,” katanya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun SPDP yang dikirimnya ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo yang direktur utamanya saat itu, Gunawan Jusuf.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit. Namun dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN dan tidak juga dikembalikan hingga kini.

Sementara itu, pengacara Toh Keng Siong, Denny Kailimang mengatakan akan menunggu apapun keputusan polisi atas laporan kliennya itu. “Kami tunggu konfirmasi resmi dari penyidiknya,” Denny. (apd)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HUKUM

Mengenang Artidjo Alkostar, Anggota Dewas KPK yang Ditakuti Koruptor

Avatar

Published

on

Ilustrasi Gedung KPK./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Dunia hukum tengah berduka.

Artidjo Alkostar, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mantan hakim agung yang paling ditakuti para koruptor saat masih bertugas di Mahkamah Agung meninggal dunia.

Artidjo Alkostar, yang lahir di Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 1948 meninggal di Jakarta pada 28 Februari 2021.

Dikutip Mediaemiten.com dari laman wikipedia.org, Artidjo yang meninggal di usia 72 tahun ini merupakan seorang ahli hukum Indonesia.

Ia merupakan mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus besar atau dikenal dalam dunia hukum sebagai dissenting opinion.

Sebelum wafat, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Namanya terangkat saat memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun kepada politikus Angelina Sondakh untuk kasus korupsi, serta vonis 10 bulan kepada dokter Ayu untuk kasus malapraktik.

Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur. Ayah dan ibunya berasal dari Sumenep, Madura.

Ia menamatkan pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo.

Artidjo meraih gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1976 dan magister (LLM) di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat pada 2002

Di Northwestern, Artidjo menulis disertasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia.

Ia juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama enam bulan.

Karier Artidjo Alkostar di bidang hukum dimulai pada tahun 1976.

Awalnya, ia menjadi tenaga pengajar di FH UII Yogyakarta.

Pada tahun 1981, ia menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, masing-masing menjadi wakil direktur (1981-1983) dan direktur (1983-1989).

Pada saat yang sama, ia bekerja selama dua tahun di Human Right Watch divisi Asia di New York.

Sepulang dari Amerika, ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga tahun 2000.

Selanjutnya, pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Hakim Agung.

 Artidjo Alkostar mengawali kariernya sebagai hakim agung pada tahun 2000, dan pensiun pada 22 Mei 2018.

Sepanjang 18 tahun mengabdi, ia telah menyelesakan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung.

Anggota Dewas KPK ini telah menangani berbagai kasus besar seperti kasus proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi. (BAN)

 


Continue Reading

HUKUM

Jualan di Dunia Maya, Polisi Amankan 5 Orang Pelaku Prostitusi Online

Avatar

Published

on

Polsek Tanjung Priok berhasil mengungkap kasus prostitusi Online. /Instagram.com/@polres_metro_jakarta_utara.

MEDIA EMITEN – Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam pengungkapan kasus itu, lima orang berhasil diamankan yakni, empat orang pekerja seks komersial (PSK) di bawah umur dengan satu orang mucikari pria berinisial R (20).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Paksi Eka Saputra mengatakan R melakukan aksi prostitusinya itu dengan menawarkan jasa seks melalui online.

“Dipasarkan dengan cara beragam, ada yang pakai aplikasi MiChat, ada juga yang melalui rekannya sesama mucikari,” kata AKP Eka dalam keterangannya, Rabu 27 Januari 2021..

Eka juga menuturkan kasus tersebut pertama kali diketahui pada Selasa 16 Januari 2021, tim kemudian langsung melakukan pengecekan dan melakukan penggerebekan di sebuah Hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Dia juga menyebut dalam pengungkapan itu sebanyak tiga orang wanita masih berusia 15 hingga 17 tahun diamankan.

Pages: 1 2


Continue Reading

HUKUM

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, KKP Masih Tunggu Informasi Resmi KPK

Avatar

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. /Instagram.com/@edhy.prabowo.

MEDIA EMITEN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa, 24 November 2020 tengah malam.

“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. 

“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” pungkasnya. (*/tim)


Continue Reading

Trending