Connect with us

HUKUM

Penyidikan Kasus Gunawan Jusuf Tetap Berjalan

Avatar

Published

on

Pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Mediaemiten.com, Jakarta – Kepolisian menyatakan pengusutan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf, masih berjalan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo memastikan penyidikan kasus tak terhenti karena polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti tambahan melibatkan pihak lain, termasuk otoritas pemerintah negara lain.

“Melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumhan dan jalur Egmont Group,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ia mengatakan berbagai data ini harus diminta dulu sebagai bukti untuk konstruksi hukum tentang perbuatan tindakan penggelapan. “Penyidik masih terus mengejar itu dalam rangka untuk mempercepat proses pembuktiannya,” tuturnya.

Dedi mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi. Namun ia menegaskan hal yang terpenting adalah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya untuk meminta data ke Pemerintah Singapura dan Hongkong.

“Penyidikan sudah berjalan dari Juni 2018, namun ada beberapa alat bukti yang perlu diminta dari Singapura dan Hongkong karena langkah penyidik harus betul-betul penguatan alat bukti,” katanya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun SPDP yang dikirimnya ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo yang direktur utamanya saat itu, Gunawan Jusuf.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit. Namun dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN dan tidak juga dikembalikan hingga kini.

Sementara itu, pengacara Toh Keng Siong, Denny Kailimang mengatakan akan menunggu apapun keputusan polisi atas laporan kliennya itu. “Kami tunggu konfirmasi resmi dari penyidiknya,” Denny. (apd)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HUKUM

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, KKP Masih Tunggu Informasi Resmi KPK

Avatar

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. /Instagram.com/@edhy.prabowo.

MEDIA EMITEN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa, 24 November 2020 tengah malam.

“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. 

“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” pungkasnya. (*/tim)


Continue Reading

HUKUM

Bagaimana Kinerja Kementerian ATR BPN Atasi Kendala di Lapangan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun. (Foto : Instagram @bungkomar)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mempertanyakan mengenai beberapa kendala yang seringkali ditemui dalam kunjungan kerja Komisi II di lapangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kendala utama tersebut di antaranya adalah terkait masalah pengukuran tanah, tenaga, dan juga fasilitas.

“Sejak beberapa periode lalu, kalau kita melakukan kunjungan ke Badan Pertanahan di tingkat provinsi, terutama di wilayah Indonesia Timur, selalu mendapati adanya masalah tentang pengukuran tanah, tenaga, dan fasilitas.  Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum. Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” ucap Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Pada kesempatan itu Komarudin juga menyampaikan bahwa ada beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya ketersendatan pelayanan dari Kementerian ATR/BPN di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pelayanan di masa pandemi Covid-19 ini agak mengalami ketersendatan dan tidak ada pelayanan khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi. Kalau (pandemi) Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2 sampai dengan 15 September 2020. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.

“Pada kesempatan kali ini, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penjelasan terkait Pagu anggaran kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Kementerian ATR/BPN, terkait sejauh mana (misalnya) perbandingannya dengan Pagu Indikatif yang telah kita bahas sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui juga apakah terdapat usulan tambahan anggaran, baik yang berupa usulan baru ataupun yang telah sampaikan pada saat pembahasan pagu indikatif,” ucap Arwani.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Selain itu diajukan pula adanya tambahan anggaran senilai Rp 135 miliar dan Rp 105 miliar untuk program lainnya.

Komisi II berharap, Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Komisi II mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. (dpr)


Continue Reading

HUKUM

Bareskrim Tetapkan Djoko Tjandra Sebagai Tersangka Kasus Surat Jalan

Avatar

Published

on

Djoko Tjandra. (Foto : pmjnews.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai tersangka dalam kasus surat jalan dirinya sendiri. Djoko Tjandra kabur dengan menggunakan surat jalan palsu.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya baru saja selesai melakukan gelar perkara kasus surat jalan Djoko Tjandra dengan dihadiri oleh pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini kami baru saja selesai melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan saudara Djoko Tjandra. Disini ada juga hadir dari perwakilan KPK yaitu Dieputi Penindakan KPK, Direktur Penyidikan dan Direktur Penyidikan, bagian penuntutan, koordinator dan supervisi KPK,” ucap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jumat (14/8/2020).

Sigit mengungkapkan bergabungnya KPK dalam proses ini adalah bentuk transparansi Polri. Selain itu, Polri juga menjaga sinergitas dengan KPK yang selama ini sudsh terjalin dalam upaya penegakan hukum.

“Ini bentuk transparansi kami sekaligus untuk menjaga sinergitas kami dengan KPK yang sudah berjalan selama ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto mengapresiasi langkah Bareskrim dalam kasus ini. Menurut Karyoto, langkah Bareskrim dalam kasus ini sudah bagus dan sesuai dengan jalur.

“Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Langkah Bareskrim ini sudah on track,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono lah yang mengumumkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus surat jalan ini.

“Iya. Djoko Tjandra Tersangka Kasus ini,” tegas Argo. (pol)


Continue Reading

Trending