Connect with us

HUKUM

Budi Mulya Ingin Bantu Ungkap Kasus Bank Century

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pengajuan sebagai “justice collaborator” (JC) oleh Budi Mulya, terpidana perkara tindak pidana korupsi Bank Century.

“Kalau JC itu kan harus dilihat dulu. Syaratnya JC itu salah satunya adalah dia bukan pelaku utama. Yang kedua apakah dia ingin membuka kasus-kasus korupsi yang lebih besar, intinya dua itu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah “Transparansi Untuk Partisipasi” yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Kalau, misalnya, beliau mengajukan permohonan untuk dijadikan JC, Biro Hukum kami di KPK akan melihat, mengecek dulu fakta-fakta itu. Kalau pun nanti akan dibuka, dia buka bagian apanya,” ucap Syarif.

Ia pun menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi Bank Century tersebut masih berjalan.

“Kita kan sedang berjalan tetapi terus terang kendalanya itu sebagian pelakunya itu ada di luar negeri. Padahal itu yang paling penting,” ungkap Syarif.

Sebelumnya, Anne Mulya istri Budi Mulya dan Nadia Mulya yang merupakan putri dari Budi Mulya serta ditemani oleh koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu soal pengajuan JC dari Budi Mulya itu.

Untuk diketahui, Budi Mulya merupakan terpidana tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK Selasa (13/11) juga telah meminta keterangan dari mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Selanjutnya pada Kamis (15/11), mantan Gubernur Indonesia dan Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono serta mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Agus Sarwono juga telah diminta keterangan dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century itu.

KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik, dan tim yang ditunjuk pascaputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan, kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam putusan Budi Mulya disebutkan bahwa Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP artinya orang-orang yang disebut bersama-sama terhadap yang bersangkutan secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Bank Indonesia Siti Chodijah Fadjriah yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah meninggal dunia pada 16 Juni 2015.

Majelis hakim agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dan anggota M. Askin dan MS. Lumme menilai pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada PT Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar pasal 45 dan penjelasannya UU No. 23 tatahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Konsekuensi yuridisnya, perbuatan Budi merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut juga menyebabkan kerugian negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang pertama kali pada 24 November 2008 hingga Desember 2013 sejumlah Rp8,012 triliun.

Jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang sangat besar di tengah banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam membangun demokrasi ekonomi sehingga perlu dijatuhi pidana yang tepat sesuai dengan sifat berbahayanya kejahatan. (ben)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Dalami Peran Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal Penerbitan Surat KKSK

Published

on

KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal surat-surat yang diterbitkan oleh KKSK.

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran dan pengetahuan saksi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti soal surat-surat yang diterbitkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Dorodjatun merupakan mantan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

“KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi sebagai Menko Perekenomian RI sekaligus sebagai Ketua KKSK 2001-2004. Di antaranya surat-surat yang diterbitkan KKSK saat itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

KPK pada Kamis memeriksa Dorodjatun sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN) dalam penyidikan kasus korupsi proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pemeriksaan Dorodjatun pada Kamis ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada Selasa (2/7).

Usai diperiksa, Dorodjatun memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini.

“Tanya KPK saja lah, pokoknya selesai pemeriksaan sebagai saksi saja,” kata Dorodjatun.

Sjamsul bersama istrinya Itjih Nursalim (ITN) merupakan tersangka dalam kasus BLBI tersebut. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (28/6) untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua tersangka itu.

Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan “Financial Due Dilligence” (FDD) dan “Legal Due Dilligence” (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus BLBI, KPK Usut Mekanisme Pengembalian Aset

Published

on

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Terkait hal tersebut, penyidik memeriksa dua orang saksi yakni pengacara Ary Zulfikar dan Dirut PT Berau Coal Tbk, Raden C Eko Santoso Budianto, pada Selasa (2/7/2019).

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait mekanisme penyaluran BLBI dan mekanisme pengembalian aset serta hal-hal lain yang terkait proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Indonesia (BDNI) selaku Obligor Bantuan Likuiditas Bak Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Sedianya, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan menteri koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Sakti dan Senior Advisor Nura Kapital, M Syahrial. Namun, keduanya tak bisa memenuhi panggilan dan meminta jadwal ulang.

“Untuk Syahrial penjadwalan ulang pekan depan karena sedang berada di luar negri dan untuk Prof Dorojatun menyampaikan surat ada agenda lain hari ini, penjadwalan ulang Kamis pekan ini,” ujar Febri.

Nama Dorodjatun muncul dalam surat dakwaan mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Jaksa menduga Dorodjatun yang saat itu menjabat ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sebagai pihak yang turut bersama-sama Syafruddin, Sjamsul, dan Itjih telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Sebab, saat dilakukan financial due dilligence dan legal due dilligence (LDD), disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar. Atas perbuatan tersebut, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Beli Saham TRAM, Salah Satu Pemicu Kasus Jiwasraya

Published

on

PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya diduga menggunakan strategi perkoncoan untuk investasi dana dari produk asuransi di pasar modal.

Kedekatan direksi PT Jiwasraya dan jajaran direksi PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM )menjadi salah satu biang kerok salah strategi investasi yang dilakukan manajemen Jiwasraya kala itu. Jiwasraya membeli saham PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) sebesar 5,87% pada 2013.

Saat itu harga saham TRAM bertengger di Rp1.300 per lembar. Jadi total investasi Jiwasraya mencapai Rp760 miliar kala itu, bandingkan dengan hari ini, Senin (24/6/2019) harga saham TRAM di banderol hanya Rp121 sampai pukul 11.45 WIB.

Menariknya kala itu, diduga ada praktik perkoncoan dalam menggunakan dana nasabah produk investasi plus asuransi. Saat itu Hendrisman Rahim yang duduk sebagai Direktur Utama dan Hary Prasetyo sebagai direktur keuangan dituding pemantik gagal bayar Jiwasraya saat ini.

Saat itu Jiwasraya di era Hendrisman, diduga serampangan dalam berinvestasi. Di lantai bursa, misalnya, saham-saham yang diborong Jiwasraya bukanlah saham likuid yang konsisten naik. Saat ini, dua emiten yang sahamnya digenggam Jiwasraya di atas 5% adalah PP Properti (PPRO) dan Semen Baturaja (SMBR). Sebelumnya ada TRAM, IIKP, MTFN, ABBA, SMRU.

Ada yang menarik dalam kepemilikan saham TRAM di Jiwasraya ialah Hary Prasetyo dialah teman Heru Hidayat, komisaris TRAM. Hal ini nyambung dengan kepemilikan saham Jiwasraya di PT Inti Agri Resources tbk (IIKP).

Menanggapi hal ini INILAHCOM coba menelusuri kabar tersebut dengan ingin bertemu Komisaris Utama TRAM, Heru Hidayat di kantornya langsung di Gedung Central Senayan Tower 2 Lantai 27. Sayangnya, saat ingin ditemui petugas keamanan disana mengatakan Heru Hidayat tak ada ditempat.

“Pak Heru tidak ada ditempat,” kata Petugas Keamanan yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

“Biasanya kalau ada tamu yang ingin berkunjung, membuat janji terlebih dahulu. Siapa mau ketemu siapa,” tambahnya.

Petugas keamanan tersebut bercerita bahwa para jajaran direksi TRAM kerap keluar kota, lantaran memang lini bisnis perusahaan ini adalah mineral seperti batubara yang banyak ada di daerah-daerah.

TRAM sendiri ingin menggerek produksi batubara sepanjang tahun 2019 ini. TRAM memasang target nyaris dua kali lipat dibandingkan dengan produksi emas hitam pada tahun lalu.

TRAM berencana memproduksi hingga 5 juta ton batubara di sepanjang tahun 2019. Jumlah itu hampir naik dua kali lipat dibanding produksi batubara TRAM pada tahun lalu yang berada di angka 2,6 juta ton.

Untuk mencapai target tersebut, TRAM akan memproduksi sekitar 350.000 ton hingga 450.000 ton batu bara per bulan. Sementara hingga kuartal I 2019, produksi batubara TRAM sudah mencapai 1 juta ton.

Adapun, batubara yang diproduksi TRAM berasal dari anak usahanya, yakni PT Gunung Bara Utama (GBU). Dari GBU ini, TRAM memproduksi dan menjual batubara kalori tinggi di atas 5.000 kkal/GAR.

Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 3 April 2014, Jiwasraya memiliki 5,37% atau setara 180,3 juta lembar saham IIKP. Kala itu harga per lembar sahamnya Rp225. Jadi, total investasi di IIKP Rp40 miliar.

Perusahaan pengiriman dan angkutan laut ini, mencaplok PT Gunung Bara Utama (GBU), perusahaan tambang yang berlokasi di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Ternyata, latar belakng akuisi oleh TRAM ini, lantaran GBU berutang kepada PT Jelajah Bahari Utama yang terhitung anak usaha PT Bahari Sukses Utama (BSU). Dan, TRAM adalah pemilik 99% BSU.

Pengambil alihan GBU oleh TRAM ditempuh dengan mengakuisisi 2 ultimate shareholder GBU yakni PT Semeru Infra Energi (SIE) dan PT Black Diamond Energy (BDE). Di sinilah muncul nama Heru Hidayat selaku pemegang 11,88% saham SIE dan 94,99% di BDE. Dan sejak Oktober 2017, Heru ditunjuk sebagai komisaris TRAM. Demikian, seperti dikutip Inilah.com. (*)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending