Connect with us

BUMN

Saingi “Fintech”, Mandiri Kucurkan Kredit Digital Awal 2019

Published

on

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengungkapkan akan menggandeng situs perbelanjaan dalam jaringan (e-commerce) untuk menyalurkan kredit digital pada semester I 2019.

Mediaemiten.com, Semarang – PT Bank Mandiri Persero Tbk mengungkapkan akan menggandeng situs perbelanjaan dalam jaringan (e-commerce) untuk menyalurkan kredit digital pada semester I 2019.

Aplikasi kredit digital yang mirip dengan layanan industri finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) ini direncanakan berplafon hingga Rp30 juta. Namun, perseroan masih enggan mengungkapkan identitas “e-commerce” tersebut.

“Kita sedang mengerjakan itu (pinjaman online) dengan mitra ‘e-commerce’. Nama mitranya belum bisa disebutkan,” kata Wakil Senior Presiden Bidang Perbankan Digital Bank Mandiri, Sunarto Xie di Semarang, Jumat (30/11/2018).

Berbeda dengan konvensional, pinjaman digital ini, kata Sunarto, memang menawarkan plafon tidak terlalu besar. Hal itu karena mempertimbangkan program kredit digital ini masih dalam tahap awal.

Risiko terkait kualitas aset juga menjadi pertimbangan Mandiri dari pembiayaan digital ini.

“Rentang plafonnya seperti itu, tergantung kebutuhan digital, karena tidak mungkin kami kasih pinjaman hingga Rp2 miliar,” kata dia.

Layanan ini disebut akan meningkatkan kapabilitas bank, salah satunya dalam kegiatan bertransaksi dan intermediasi.

Nantinya, pengajuan permohonan kredit lebih mudah. Nasabah bisa melakukan pengajuan melalui digital, serta tak perlu datang ke kantor cabang bank.

“Biasanya untuk ajukan kredit harus datang ke cabang, sekarang kami sedang terus menerapkan digitalisasi dengan Mandiri 4.0,” kata dia

Dengan layanan ini, Mandiri menargetkan bisa mengerek jumlah nasabah pengguna jasa kredit. Dengan begitu, pertumbuhan kredit juga diyakini akan meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada Oktober 2018 bergerak positif. Kredit perbankan tumbuh 13,35 persen secara tahunan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 7,6 persen secara tahunan.

Selain kredit, layanan pembukaan rekening juga akan diterapkan Bank Mandiri melalui ranah digital. (iap)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (rin)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

PT Geo Dipa Energi Raih The Best CSR Electricity IBEA 2018

Published

on

PT Geo Dipa Energi mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award 2018 Kategori Corporate Social Responsibility Electricity.

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR) Electricity yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Kamis (15/11/2018).

“GeoDipa akan terus tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya,” kata Direktur Keuangan Geo Dipa, M. Ikbal Nur di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Iqbal, selain sukses mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR), di ajang tersebut, GeoDipa juga menjadi Finalist Kategori Best Power Plant < 200 MW.

Iqbal menjelaskan, GeoDipa memiliki empat program utama community development, yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Maju, GeoDipa Pintar dan GeoDipa Hijau.

“Melalui empat program ini, target GeoDipa bukan hanya mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan namun untuk meningkatkan taraf hidup warga lokal,” kata Iqbal.
Dengan penghargaan yang diperolehnya, GeoDipa juga berkomitmen untuk berkontribusi lebih baik untuk masyarakat di sekitar lapangan PLTP di masa mendatang.

Menurut Ikbal, keberadaan GeoDipa harus memberi manfaat seluas-luasnya, dan memenuhi harapan kepada para pemangku kepentingan di negeri ini, dan yang paling penting adalah masyarakat disekitarnya.

Seperti diketahui, IBEA 2018 digelar oleh Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN) dan PT PLN (Persero). Acara berlangsung dua hari, 14 – 15 November 2018 dengan acara puncak malam pemberian penghargaan.

Acara IBEA 2018 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kementerian ESDM Arcandra Tahar itu berhasil memberikan penghargaan kepada 42 finalis dan pemenang dari berbagai kategori. (ndu)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Mediaemiten.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending