Connect with us

BISNIS

XL Axiata Lakukan Penawaran Umum Berkelanjutan

Avatar

Published

on

PT XL Axiata Tbk.

Mediaemiten.com, Jakarta – PT XL Axiata Tbk. menawarkan dua program umum baru untuk Obligasi (PUB I Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk) yang keduanya adalah Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana masing-masing sebesar Rp5 triliun.

“Perusahaan ingin fokus untuk mengembangkan bisnis antara lain untuk membangun jaringan telekomunikasi di luar Pulau Jawa yang belakangan ini alami pertumbuhan cukup pesat pelanggannya,” kata Presiden Direktur/CEO XL Axiata Dian Siswarini kepada pers usai paparan publik penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I 2018 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2018 di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Dikatakan, sampai dengan hari ini, PUB II Sukuk Ijarah tersebut merupakan program PUB Sukuk Ijarah dengan target dana terbesar yang akan diterbitkan oleh korporasi sepanjang tahun 2018.

Pada penawaran awal kali ini, perusahaan akan menawarkan PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 (Obligasi) dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (Sukuk) kepada masyarakat, dengan nilai penerbitan masing-masing sebanyak-banyaknya Rp1 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.

Perusahaan, kata Dian, tetap bertujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia. Strategi jangka panjang tersebut ditambah dengan manajemen biaya yang efektif dan manajemen keuangan yang sehat telah menghasilkan posisi keuangan yang kuat.

“Adanya penawaran program umum berkelanjutan ini maka perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan dalam meraih dana dari pasar modal melalui PUB ini serta untuk mendukung memperluas pasar data telekomunikasi di Indonesia,” katanya.

Direktur Keuangan XL Axiata Mohamed Adlan menyatakan,perusahaan bertujuan untuk terus fokus dalam pengembangan bisnis layanan data yang saat ini merupakan kontributor terbesar dan pendorong pertumbuhan perusahaan.

Dikatakan, perusahaan secara konsisten memperluas infrastruktur data di Indonesia terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia dan hal ini perlu didukung oleh rencana pendanaan yang solid.

“Kami percaya bahwa PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru, akan memberikan salah satu alternatif pendanaan serta memungkinkan kami untuk membangun portofolio hutang yang lebih kuat,” katanya.

Program PUB baru ini bertujuan untuk mendanai belanja modal yang direncanakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Adlan mengatakan dengan mendapatkan initial rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan pada PUB ini, perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam membayar kewajibannya di masa mendatang terkait penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Menurutnya, initial rating tersebut diberikan oleh Fitch kepada XL Axiata dengan mempertimbangkan dukungan induk yaitu Axiata Group Berhad, tingkat leverage yang stabil, pemulihan EBITDA yang relatif baik, serta belanja modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan XL Axiata.

Pada penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).

XL Axiata melaksanakan penawaran awal dimulai dari 13 September 2018 sampai dengan 27 September 2018, dan menargetkan untuk melakukan Penawaran Umum pada 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018, serta dapat mencatatkan Obligasi dan Sukuk ini pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018. (mad)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Mulai Diterapkan

Avatar

Published

on

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, Baleg menyetujui konsep penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan asas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan serta mendorong memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil.

“Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan izin berusaha dan penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko, namun dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian,” kata Supratman usai mendengarkan penjelasan dari pemerintah terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Bab III Pasal 156 di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut Supratman, pemberian izin usaha dengan indikasi risiko perlu diterapkan. Pasalnya, ada beberapa usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. “Misalnya, di sektor pertambangan ada izin pertambangan rakyat. Itu kan kategori UMKM semua dan itu kan berisiko tinggi pada lingkungan. Maka pada case tertentu harus ada kehati-hatian saat pemberian izin,” terangnya.

Sebelumnya, pihak pemerintah yang diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan, RUU Cipta Kerja tentang konsepsi perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko ( Risk Based Approach). Dimana, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang dikaitkan dengan risiko kegiatan usaha.

“Kegiatan usaha dengan indikasi risiko rendah, perizinan berusaha cukup  dengan registrasi (NIB). Kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah, perizinan berusaha dengan penerapan standar kegiatan usaha (sertifikat standard). Dan kegiatan usaha dengan indikasi risiko tinggi, perizinan berusaha dalam bentuk persetujuan pemerintah (izin),” terangnya. 

Adapun tujuan dan manfaat penerapan pendekatan berbasis risiko adalah mendorong dan memfasilitasi tumbuh Usaha Mikro dan Kecil, memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi.

Selanjutnya perlu dipastikan bahwa perizinan kegiatan usaha diatur secara tepat berdasarkan potensi tingkat risiko berbahaya, memastikan pelaku usaha hanya  memproses perizinan berusaha dikaitkan dengan indikasi risiko yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usahanya dan mendorong kementerian, lembaga atau pemerintah daerah memiliki data kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efisien dan efektif.

Kemudian juga mengurangi jumlah izin yang harus diproses oleh pelaku usaha, efisiensi biaya pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, mempercepat prosedur memulai usaha bagi kegiatan usaha dengan resiko rendah, efisiensi sumber daya pemerintah dengan memfokuskan sumber daya yang terbatas terhadap kegiatan dengan risiko menengah dan tinggi. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pemerintah Jangan Berasumsi RUU Ciptaker Mudahkan Pengusaha

Avatar

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. (Foto : Instagram @drhslamet)

Mediaemiten.com, Jakarta – Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) terus bergulir. Kali ini, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti asumsi pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja yang diduga akan memberikan karpet merah atau kemudahan bagi para pengusaha.

“Tidak memberi karpet merah kepada pengusaha. Secara filosofis munculnya RUU Cipta Kerja ini kan dalam rangka ingin investasi masuk yang akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau kita lihat, ini masih asumsi,” kata Slamet dalam keterangan persnya, Senin (13/7/2020).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, bila RUU Cipta Kerja dimunculkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap rumit, maka hal itu cenderung kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional hari ini.

Dikatakannya, kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi, rasanya pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya daripada pemerintahan sekarang. Artinya, dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi.

“Tapi faktanya kondisi hari ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, asumsi-asumsi terkait RUU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah bagi pengusaha dan tidak peduli kepada rakyat kita,” pungkasnya. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Nusron Sebut Piutang Pemerintah ke BUMN, Artinya Utang ke Rakyat

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. (Foto : nusronwahid)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meluruskan terminologi apabila Pemerintah memiliki utang kepada perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), itu sama saja dengan berutang kepada rakyat. Maka itu ia mendesak agar Pemerintah dapat segera mencairkan dana utangnya kepada BUMN yang meminta agar mereka dapat melakukan stabilisasi keuangan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan jajaran direksi Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) yang membahas piutang Pemerintah, Nusron mengatakan bahwa permintaan pembayaran utang oleh BUMN yang notabene menjalankan Public Service Obligation (PSO) ini harus segera ditanggapi dan diselesaikan secepatnya.

“Karena ini semua dana-dana PSO, beras, bensin, pupuk ini subsidi dan sudah deliver. Jadi ini sesungguhnya utang Pemerintah kepada rakyat yang berdampak terhadap cashflow daripada BUMN. Karena kebetulan alur mekanisme penyalurannya itu lewat bulog, pupuk Indonesia, pertamina, dll kan begitu ya judul ceritanya,” tegas mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Terlebih dalam laporan keuangan para BUMN ini terus menunjukkan kas negatif yang membuktikan bahwa mereka tidak dalam kondisi sehat, bahkan terancam bangkrut akibat utang-utang yang membengkak. “Dirut PLN saja bahkan mengakui kondisi mereka terancam bangkrut apabila pembayaran utang tidak dilakukan segera, hanya sampai Agustus dibilang,” tambahnya.

Untuk itu menurut Nusron Pemerintah tidak perlu bertele-tele dan cukup menyegerakan pembahasan skema pembayaran utang beserta cost of fund-nya. Hal ini disebabkan karena selama ini BUMN melakukan pinjaman kepada bank sehingga ada biaya dana bank yang harus ditangguhkan juga oleh Pemerintah untuk menutup kekurangan bayar.

“Karena itu urusan ini tidak usah diperpanjang, ini Pemerintah wajib membayar plus dengan bunganya, harus ada cost of fund. Karena BUMN ketika membeli itu pakai dana bank, pakai dana pinjaman. Di dalamnya pasti ada hitung-hitungan cost of fund, dan kemudian kan harusnya COD,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya penunggakan yang dilakukan Pemerintah ini telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Bahwa yang namanya beban keuangan baik subsidi maupun PSO yang berlaku pada tahun itu harusnya dibayar pada tahun itu maksimal. Kalau ini saja tidak diimplementasikan kan aneh,” herannya.

Dikatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki kedisiplinan fiskal dan komitmen untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Menurut Nusron, Kementerian Keuangan telah lalai dalam hal ini. “Kalau kemarin (jadi) rapat dengan Menteri BUMN akan saya tagih, apa manfaatnya Menteri BUMN menempatkan orang Kemenkeu jadi komisaris-komisaris di tempat-tempat BUMN yang ada di PLN, Pertamina, termasuk di Bulog, termasuk di Pupuk Indonesia ini kalau tidak mampu menagihkan piutang itu,” imbuh Nusron. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat