Mediaemiten.com, Jakarta – Di saat kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan cenderung melemah, tentunya seluruh instansi-instansi pemerintah harus mengedepankan efektifitas dan efisiensi dengan tetap menjaga transparansi dan persaingan yang sehat.

Apalagi perusahaan raksasa sekelas Pertamina sangat memerlukan jaringan penyedia barang maupun jasa yang luas dan bersaing dengan sehat untuk memastikan posisi Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas yang tangguh serta kompetitif.

Tentunya mata rantai distribusi minyak dan gas dalam negeri merupakan tanggung jawab yang sangat berat guna memastikan tidak pernah ada kelangkaan BBM di seluruh pelosok Indonesia dan memerlukan dukungan banyak penyedia jasa perkapalan yang kompetitif.

Sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terperosok karena 3 kapal mereka belum menyelesaikan proses kepabean sebelum disewakan kepada Pertamina.

Dalam audit BPK ditemukan kondisi tersebut yang mengakibatkan BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL yang telah ditindaklanjuti dan berujung dengan BULL tidak dapat mengikuti pengadaan baru kapal-kapal dengan Pertamina.

Ini tentu sangat memprihatinkan karena sangat mengurangi tingkat persaingan penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina dan rawan tindakan monopolistik yang merugikan Pertamina.

BACA SELANJUTNYA : Usaha Perkapalan Harus Memiliki Kemampuan Finansial yang Optimal