Connect with us

ENERGI

Menjaga Persaingan Sehat dan Kompetitif, Penyelesaian Kasus BULL Dinilai Profesional

Avatar

Published

on

Salah satu armada angkutan laut milik PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL).

Mediaemiten.com, Jakarta – Di saat kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan cenderung melemah, tentunya seluruh instansi-instansi pemerintah harus mengedepankan efektifitas dan efisiensi dengan tetap menjaga transparansi dan persaingan yang sehat.

Apalagi perusahaan raksasa sekelas Pertamina sangat memerlukan jaringan penyedia barang maupun jasa yang luas dan bersaing dengan sehat untuk memastikan posisi Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas yang tangguh serta kompetitif.

Tentunya mata rantai distribusi minyak dan gas dalam negeri merupakan tanggung jawab yang sangat berat guna memastikan tidak pernah ada kelangkaan BBM di seluruh pelosok Indonesia dan memerlukan dukungan banyak penyedia jasa perkapalan yang kompetitif.

Sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terperosok karena 3 kapal mereka belum menyelesaikan proses kepabean sebelum disewakan kepada Pertamina.

Dalam audit BPK ditemukan kondisi tersebut yang mengakibatkan BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL yang telah ditindaklanjuti dan berujung dengan BULL tidak dapat mengikuti pengadaan baru kapal-kapal dengan Pertamina.

Ini tentu sangat memprihatinkan karena sangat mengurangi tingkat persaingan penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina dan rawan tindakan monopolistik yang merugikan Pertamina.

BACA SELANJUTNYA : Usaha Perkapalan Harus Memiliki Kemampuan Finansial yang Optimal

Pages: 1 2 3 4 5


EKONOMI

Indonesia Prakarsai Kerja Sama SSTC Energi Terbarukan

Avatar

Published

on

Indonesia inisiasi kerja sama "South-South Triangular Cooperation in Renewable Energy" (SSTC RE)./Dok. esdm.go.id

MEDIA EMITEN – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi sebuah platform kerja sama baru “South-South Triangular Cooperation in Renewable Energy” (SSTC RE).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan kerja sama SSTC RE akan menjadi kesempatan baik bagi kelima negara untuk berdiskusi dalam pengembangan dan promosi energi terbarukan.

Keberhasilan dan best practices di satu negara dapat dibagikan ke negara lain, sementara hambatan dapat diatasi secara kolektif dengan solusi yang inovatif,” kata Agung dalam rilis yang dikutip Mediaemiten.com dari laman esdm.go.id

Menurutnya, selain untuk penguatan kapasitas pelaku energi terbarukan di Indonesia, di masa depan Indonesia diharapkan dapat mengirimkan tenaga ahli ke luar negeri untuk meningkatkan kapasitas negara mitra SSTC.

Kolaborasi ini juga penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM (BPSDM ESDM) sebagai Center of Excellence.

Agung menambahka, SSTC merupakan kerja sama pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang yang juga dikenal sebagai negara-negara Global South, sementara triangular merujuk pada dukungan mitra pembangunan.

Dalam hal ini, pelaksanaan program didukung oleh Indonesian-German project on the Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs SSTC).

Direncanakan tahun ini akan dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pertukaran informasi di bidang energi terbarukan secara virtual, sebagai flagship program SSTC Indonesia dengan kemungkinan pendanaan dari Kemensetneg.

Tema yang akan diangkat pada pelatihan tersebut adalah Training on Rural Electrification through Micro hydro and Solar PV dan Training on Biofuel.

Kementerian ESDM menyebutka, kolaborasi dalam SSTC RE dimulai dari Maret 2021 hingga Maret 2023 dan akan mencakup beberapa area strategis energi terbarukan.

Antara lain mini grid, off grid, dan pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor non listrik, seiring dengan pendekatan lintas sektor seperti Public Private Partnership dan pengarusutamaan gender dalam energi terbarukan. (ENI)


Continue Reading

EKONOMI

Kementerian ESDM Dorong Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Insfrastruktur LNG Terminal

Avatar

Published

on

Ilustrasi Infrastruktur LNG Terminal./Dok. esdm.go.id

MEDIA EMITEN– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih ramah lingkungan, salah satunya gas bumi.

Dibutuhkan pengembangan infrastruktur gas untuk mempercepat pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, salah satunya LNG Terminal.

“Porsi pemanfaatan gas bumi tahun 2020 tercatat sekitar 19,5%, di targetkan meningkat menjadi 22% pada tahun 2025”, ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi , seperti dikutip Mediaemiten.com dari laman edsm.go.id.

Untuk mewujudkan target tersebut, PLN melalui anak usahanya PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) dan Perusahaan Daerah Provinsi Bali yaitu PT Dewata Energy Bersih (DEB) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman studi kelayakan kajian untuk pengembangan LNG Terminal Bali.

Langkah ini merupakan bagian dari semangat Transformasi PLN, serta sejalan dengan arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan Pemerintah Provinsi Bali yang terus mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan secara virtual oleh Direktur Utama PLN GG, Moh Riza Affiandi dan Direktur PT DEB, Cokorda Alit Indra Wardhana, Selasa. 23 Februari 2021.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan penggunaan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Menurutnya, ini mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana pengembangan infrastruktur energi harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

“Kami komitmen untuk terus meningkatkan penggunaan energi bersih,” tutur Zulkifli.

Gubernur Bali, I Wayan Koster juga menyampaikan tentang arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan pemerintah Provinsi Bali yang terus mendorong energi ramah lingkungan.

“Meskipun Bali tidak mempunyai sumber daya alam dan mineral untuk pembangkitan listrik, keinginan kuat telah sejalan dengan regulasi energi dan kelistrikan nasional yaitu menjaga alam Bali bersih mulai dari sumber / hulu hingga ke hilir,” ucap Koster.

Studi kelayakan kajian atas pengembangan bisnis LNG yang dilakukan ini diharapkan menjadi awal rencana Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Terminal Penerima dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) di Provinsi Bali antara PLN GG dan PT DEB.

Pengembangan infrastruktur LNG Terminal Bali ditargetkan dapat beroperasi memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran pada awal tahun 2023.

Untuk pemenuhan bahan bakar Pembangkit Listrik Gas di Pesanggaran akan memanfaatkan LNG, dimana saat ini PLN telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen LNG BP Tangguh.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan pasokan gas alam adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur gas, khususnya infrastruktur yang terkait dengan terminal LNG termasuk transportasi LNG serta sarana pendukung lainnya.

PLN dalam pelayanan kelistrikan di Bali mengedepankan penggunaan energi bersih salah satunya adalah Pembangkit Listrik berbahan bakar gas.

Selain mengoptimalkan PLTDG Pesanggaran kapasitas 200 megawatt (MW), PLN juga akan melakukan relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas dan Uap ke lokasi Pesanggaran dengan kapasitas 300 MW.

Kementerian ESDM menyebutkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan penguatan sistem kelistrikan Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi Bersih.

Selain itu, untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali, PLN juga akan mewujudkan integrasi sistem tenaga listrik Jawa Bali melalui jaringan transmisi sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia. (ENI) 


Continue Reading

EKONOMI

Ini Dia 8 Strategi Pengelolaan Minerba yang Diluncurkan Pemerintah

Avatar

Published

on

Ilustrasi pertambangan minerba/Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional.

Peranan sektor pertambangan minerba secara berkelanjutan harus dibarengi dengan pengelolaan berasaskan kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

Menurut Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid, kebijakan minerba Indonesia digambarkan sebagai satu bentuk rumah dimana baseline dari kebijakan adalah neraca sumber daya dan cadangan minerba.

“Tentu saja, pondasi yang memperkuat rumah ini adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” kata Wafid seperti dikutip Mediaemiten.com dari laman resmi esdm.go.id, di Jakarta.

Wafid menambahkan, rencana pengelolaan minerba nasional selalu mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia dan lingkungan.

Hal ini menurut data dan infomasi geospasial dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah atau zonasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, prioritas pemberian komoditas tambang, jumlah dan luas wilayah pertambangan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

Menurutny, perkembangan industri pertambangan dewasa ini, membutuhkan strategi khusus bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

Terdapat 8 strategi kebijakan dalam mengelola wilayah pertambangan.

Pertama, iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karateristik unik pertambangan demi menjaga keberlangsungan usaha.

Kedua, kaidah pertambangan yang baik.

Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dan nasional.

Keempat, penggunaan dan pengembangan tenaga kerja dan produk dalam negeri.

Selanjutnya strategi kelima adalah adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang terdiri dari pemasaran dan/atau penjualan serta pengendalian produksi.

Keenam, peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tingggi.

Ketujuh, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan yang terakhir, dukungan terhadap pengembangan industri daur ulang.

Nantinya, ke-delapan strategi khusus ini diharapkan sebagai jawaban dalam menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan, menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan minerba dan menjamin kepastian hukum dan berusaha. (wan)


Continue Reading

Trending