Connect with us

BUMN

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Salah satu armada kapal laut PT Buana Lintas Lautan Tbk

Mediaemiten.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (alv)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Mediaemiten.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (rin)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Saingi “Fintech”, Mandiri Kucurkan Kredit Digital Awal 2019

Published

on

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengungkapkan akan menggandeng situs perbelanjaan dalam jaringan (e-commerce) untuk menyalurkan kredit digital pada semester I 2019.

Mediaemiten.com, Semarang – PT Bank Mandiri Persero Tbk mengungkapkan akan menggandeng situs perbelanjaan dalam jaringan (e-commerce) untuk menyalurkan kredit digital pada semester I 2019.

Aplikasi kredit digital yang mirip dengan layanan industri finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) ini direncanakan berplafon hingga Rp30 juta. Namun, perseroan masih enggan mengungkapkan identitas “e-commerce” tersebut.

“Kita sedang mengerjakan itu (pinjaman online) dengan mitra ‘e-commerce’. Nama mitranya belum bisa disebutkan,” kata Wakil Senior Presiden Bidang Perbankan Digital Bank Mandiri, Sunarto Xie di Semarang, Jumat (30/11/2018).

Berbeda dengan konvensional, pinjaman digital ini, kata Sunarto, memang menawarkan plafon tidak terlalu besar. Hal itu karena mempertimbangkan program kredit digital ini masih dalam tahap awal.

Risiko terkait kualitas aset juga menjadi pertimbangan Mandiri dari pembiayaan digital ini.

“Rentang plafonnya seperti itu, tergantung kebutuhan digital, karena tidak mungkin kami kasih pinjaman hingga Rp2 miliar,” kata dia.

Layanan ini disebut akan meningkatkan kapabilitas bank, salah satunya dalam kegiatan bertransaksi dan intermediasi.

Nantinya, pengajuan permohonan kredit lebih mudah. Nasabah bisa melakukan pengajuan melalui digital, serta tak perlu datang ke kantor cabang bank.

“Biasanya untuk ajukan kredit harus datang ke cabang, sekarang kami sedang terus menerapkan digitalisasi dengan Mandiri 4.0,” kata dia

Dengan layanan ini, Mandiri menargetkan bisa mengerek jumlah nasabah pengguna jasa kredit. Dengan begitu, pertumbuhan kredit juga diyakini akan meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada Oktober 2018 bergerak positif. Kredit perbankan tumbuh 13,35 persen secara tahunan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 7,6 persen secara tahunan.

Selain kredit, layanan pembukaan rekening juga akan diterapkan Bank Mandiri melalui ranah digital. (iap)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

PT Geo Dipa Energi Raih The Best CSR Electricity IBEA 2018

Published

on

PT Geo Dipa Energi mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award 2018 Kategori Corporate Social Responsibility Electricity.

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR) Electricity yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Kamis (15/11/2018).

“GeoDipa akan terus tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya,” kata Direktur Keuangan Geo Dipa, M. Ikbal Nur di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Iqbal, selain sukses mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR), di ajang tersebut, GeoDipa juga menjadi Finalist Kategori Best Power Plant < 200 MW.

Iqbal menjelaskan, GeoDipa memiliki empat program utama community development, yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Maju, GeoDipa Pintar dan GeoDipa Hijau.

“Melalui empat program ini, target GeoDipa bukan hanya mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan namun untuk meningkatkan taraf hidup warga lokal,” kata Iqbal.
Dengan penghargaan yang diperolehnya, GeoDipa juga berkomitmen untuk berkontribusi lebih baik untuk masyarakat di sekitar lapangan PLTP di masa mendatang.

Menurut Ikbal, keberadaan GeoDipa harus memberi manfaat seluas-luasnya, dan memenuhi harapan kepada para pemangku kepentingan di negeri ini, dan yang paling penting adalah masyarakat disekitarnya.

Seperti diketahui, IBEA 2018 digelar oleh Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN) dan PT PLN (Persero). Acara berlangsung dua hari, 14 – 15 November 2018 dengan acara puncak malam pemberian penghargaan.

Acara IBEA 2018 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kementerian ESDM Arcandra Tahar itu berhasil memberikan penghargaan kepada 42 finalis dan pemenang dari berbagai kategori. (ndu)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending