Connect with us

ENERGI

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Salah satu armada kapal laut PT Buana Lintas Lautan Tbk

Mediaemiten.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (alv)


EKONOMI

Kunjungi DPRD, DEN Minta DKI Jakarta Percepatan Penyelesaian Perda Rencana Umum Energi Daerah

Published

on

Ilustrasi bis listrik./Dok. youtube.com.

MEDIA EMITEN – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam rangka percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Anggota DEN yang hadir yaitu Daryatmo Mardiyanto, Agus Puji Prasetyono, Satya Widya Yudha, As Natio Lasman, Yusra Khan, bersama anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Abraham Lunggana (Haji Lulung), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN, Djoko Siswanto, dan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Yunus Saefulhak.

Anggota DEN, Daryatmo Mardiyanto mengatakan kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembinaan penyusunan RUED Provinsi dalam upaya mempercepat proses penyelesaian penyusunan RUED Provinsi.

“Penyusunan RUED menjadi salah satu program nasional, dan Presiden melalui Ketua Harian DEN senantiasa menekankan agar DEN melakukan pembinaan penyusunan RUED kepada pemerintah daerah dan mendorong Perda RUED melalui langkah-langkah seperti yang kita lakukan saat ini,” ucap Daryatmo seperti dikutip mediaemiten.com dari laman esdm.go.id.

Baca Juga: Indofood Cetak Laba Bersih Rp 6,46 Triliun

Anggota DEN Satya Widya Yudha. mengatakan untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dan energi bersih di DKI Jakarta, bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, penggunaan jaringan gas kota, dan memberikan penghargaan (reward) pada gedung yang menerapkan green building.

Anggota DEN As Natio Lasman mengungkapkan tantangan yang ada yaitu data yang berada dari berbagai sektor, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik.

Hal senada dikatakan anggota DEN Agus Puji.

Menurutnya, paradigma energi sebagai modal dasar pembangunan di mana DKI Jakarta perlu memetakan karakteristik sektor keenergian dan industri.

Anggota DEN, Yusra Khan mendorong komtimen dalam penyelesaian Perda RUED DKI dan memajukan energi di DKI Jakarta.

Untuk itu, katanya, DEN bersedia membantu dalam membina penyusunan RUED DKI Jakarta.

Sementara itu, anggota DPR, Haji Lulung mengatakan dalam pengelolaan energi diperlukan payung hukum kuat.

“Yaitu Perda yang akan dapat memacu keterlibatan pengelolaan energi secara baik, juga pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci pengelolaan energi,” ucapnya.

Sekjen DEN Djoko Siswanto menyoroti pokok-pokok Perda RUED Provinsi yaitu pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi, peningkatan pemanfaatan EBT, prioritas kawasan energi, pemanfaatan PLTS untuk industri dan sektor komersial, pelaksanaan kebijakan konservasi energi, dan pendanaan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menjelaskan pihaknya sangat mendukung pengelolaan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

“,Dukungan terhadap rancangan RUED Provinsi DKI adalah mutlak ditetapkan sesegera mungkin,” katanya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pihaknya sedang mengembangkan transportasi bis dengan tenaga listrik, pemanfaatan transportasi massal dari tenaga listrik ini untuk mengurangi polusi udara, dan menggeser transportasi umum yang berbasis non listrik.

Seluruh anggota DEN mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelasaian Perda RUED Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 untuk dapat ditetapkan.

Baca Juga: Warga Perumahan Dian Asri II Cibinong Dukung Pengurus RW Lawan Gugatan PT BPJ

Hal itu, mengingat 20 provinsi lain sudah selesai ditetapkan Perda RUED, tinggal 14 Provonsi yang belum termasuk DKI Jakarta, jangan sampai DKI menjadi provinsi terakhir dalam penyelesaian Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED). (ENI)


Continue Reading

BISNIS

Sinergi BUMN, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan Pasokan Listrik PLN

Published

on

Pertamina Wilayah Kerja Rokan./Dok pertamina.com.

MEDIA EMITEN – Menjelang alih kelola yang bersamaan dengan momentum kebangsaan pada Agustus 2021, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus memastikan kesiapannya dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Salah satunya dengan mewujudkan sinergi BUMN dalam pemanfaatan suplai listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk operasional produksi Migas di WK Rokan.

Berdasarkan data, dengan rata-rata produksi berada di kisaran 161 ribu barel per hari, saat ini WK Rokan membutuhkan pasokan listrik mencapai 400 Megawatt (MW) dan uap sebesar 335 ribu barel standar per hari (MBSPD).

Dikutip mediaemiten.com dari laman pertamina.com, untuk menjamin suplai listrik dan uap dalam operasional WK Rokan, PLN dan PHR telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) pada 1 Februari 2021 lalu.

Dari kesepakatan tersebut, PLN akan menjalankan dua tahap untuk memastikan suplai listrik dalam operasional WK Rokan tersedia dengan aman.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Kebutuhan LPG di Tanjung Selor Kaltim Terpenuhi

Tahap pertama, masa transisi dengan memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun, mulai 9 Agustus 2021.

Adapun tahap kedua, masa layanan permanen akan mengandalkan pembangkit dan jaringan PLN yang akan dimulai pada 2024.

“Sinergi BUMN Listrik Nasional akan menciptakan operasional yang lebih efisien, karena pasokan listrik dari PLN diyakini Pertamina lebih handal dengan pembangunan jaringan interkoneksi sistem dan gardu induk serta dapat dibackup dari pembangkit listrik lain, sehingga dapat meningkatkan kapasitas suplai listrik untuk kegiatan operasional WK Rokan,” ujar Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto di Jakarta.

Agus menambahkan, Pertamina sebagai holding akan mengawal kinerja PHR untuk memastikan proses alih kelola WK Rokan berjalan dengan baik dalam rangka menjaga produksi migas nasional yang sekitar 25% dikontribusikan dari produksi WK Rokan.

Produksi tersebut diperoleh dari lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau. 

“Mengingat WK Rokan tersebut tergolong mature, Pertamina akan memanfaatkan teknologi terkini dan telah mempersiapkan program jangka panjang untuk menahan laju penurunan produksi minyak di WK Rokan,” ujar Agus.

Menurutnya, beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan produksi WK Rokan, diantaranya mempersiapkan dan menyelesaikan proses perizinan, proses peralihan pekerja, memastikan alih kontrak barang dan jasa serta data transfer dari operator existing berjalan lancar.

“Pertamina terus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk memastikan investasi, kelancaran program pengeboran PHR di WK Rokan sepanjang 2021 tetap berjalan, yakni 84 sumur yang terdiri dari 44 sumur pengembangan dan 40 sumur tambahan lainnya,” ungkap Agus.

Simak Juga: Pefindo Turunkan Peringkat PT PP Jadi A

Selain pengeboran sumur pengembangan, dalam jangka panjang disiapkan pula program lainnya berupa Infill Drilling, pengeboran sumur eksplorasi, workover/well intervention, optimasi program waterflood dan steamflood serta program lainnya untuk menambah cadangan.

“Sebagai BUMN yang mengemban amanah mengelola migas nasional, Pertamina mengharapkan dukungan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masa depan WK Rokan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ucap Agus. (ENI) 

 

 

 


Continue Reading

BISNIS

Pertamina Pastikan Kebutuhan LPG di Tanjung Selor Kaltim Terpenuhi

Published

on

Pendistribusian LPG 3 kilogram di Kalimantan Timur./Dok. pertamina.com

MEDIA EMITEN – PT Pertamina (Persero) mengalihkan suplai LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Sangata menjadi SPPBE di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dilakukan sejak, 17 Maret 2021 lalu untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah Tanjung Selor yang didistribusikan oleh 4 agen LPG dan 120 pangkalan.

Total ada sekitar 14 ribu tabung LPG 3 kg yang dialihkan suplainya.

Dikutip mediaemiten dari laman pertamina.com, pengalihan suplai tersebut dilakukan sebab kondisi jalanan rusak  yang tidak bisa dilalui oleh truk agen sehingga melihat dari sisi aspek safety,

Pertamina memutuskan untuk menggunakan suplai alternatif.

Susanto August Satria, Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR VI menjelaskan, dengan adanya pengalihan ini waktu tempuh dan jarak menjadi lebih lama dibandingkan dari titik suplai regular.

Perjalanan memakan waktu sekitar 1-2 hari sedangkan dari Sangatta saat normal sekitar 15-18 jam saja. 

Pada, 19 Maret 2021 suplai sudah berlangsung secara normal dengan dibantu suplai dari SPBBE Samarinda selain dari Sangatta.

Menurutnya, per 19 Maret, agen di Tanjung Selor sudah mendistribusikan ke 120 Pangkalan secara normal kembali.

“Masyarakat dapat membeli LPG 3 Kg seperti sedia kala, kami harap pula warga untuk tidak panic buying, keterlambatan ini disebabkan faktor cuaca dan jalanan rusak di Sangkulirang yang mengakibatkan truk agen terhambat ke SPPBE Sangatta,” ucap Satria. 

Waktu operasional SPPBE di Samarinda dan Sangatta juga ditambah dengan tetap melalukan operasional di hari Minggu untuk mengoptimalkan suplai ke Tanjung Selor.

Satria menambahkan Pertamina memiliki varian elpiji yang kualitasnya sangat terjamin, harga terjangkau dan warna yang sangat cantik yaitu elpiji bright gas. 

Elpiji Bright Gas memiliki tiga varian yaitu 5.5 kg, 12 kg, dan bright gas can 220 gram.

“Kami tidak berhenti mengimbau kepada masyarakat mampu untuk menggunakan produk Bright Gas ini, tidak menggunakan Elpiji subsidi 3 kg.” tutur Satria

Pertamina senantiasa mengoptimalkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG untuk masyarakat.

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa layanan Pertamina dengan menghubungi call center 135 atau email ke pcc135@pertamina.com.**. (ENI)


Continue Reading

Trending