Connect with us

ENERGI

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Avatar

Published

on

Salah satu armada kapal laut PT Buana Lintas Lautan Tbk

Mediaemiten.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (alv)


ENERGI

BRMS Naikkan Harga Saham Private Placement Jadi Rp 84 Per Saham

Avatar

Published

on

BRMS akan menerbitkan 8.685.302.932 saham baru (seri B) di harga Rp84 per saham. (Foto : idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mengajukan kenaikan harga saham dalam rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu alias private placement dalam rangka pelunasan hutangnya (melalui konversi hutang menjadi saham).

Manajemen BRMS dalam keterbukaan informasi BEI Senin (22/6/2020) disebutkan, peningkatan harga saham menjadi Rp84 dari harga sebelumnya Rp50. BRMS akan menerbitkan 8.685.302.932 saham baru (seri B) di harga Rp84 per saham.

Seluruh saham tersebut akan diserap oleh salah satu kredit dari BRMS yait Wexler Capital Pte Ltd melalui skema konversi hutang menjadi saham dalam rangka pelunasan pinjaman sebesar $52 juta (sekitar Rp729 miliar) kepada Wexler. (ten)


Continue Reading

ENERGI

Laba Garuda Metalindo (BOLT) Anjlok 56 Persen di Kuartal I-2020

Avatar

Published

on

Laba per saham dasar tergerus menjadi Rp5,08 per saham pada periode 3 bulan pertama 2020. (Foto : Alinea.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Perusahaan dengan ruang lingkup kegiatan bergerak di bidang industri alat-alat dan komponen-komponen untuk semua jenis kendaraan bermotor. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) mengalami penurunan laba neto menjadi Rp11,90 miliar hingga periode 31 Maret 2020 atau 56,36 dari laba neto Rp27,28 miliar tahun sebelumnya.

Laporan keuangan perseroan yang disampaikan ke BEI Jumat (19/6/2020) menyebutkan, penjualan turun 7,50 persen menjadi Rp292,35 miliar dari penjualan Rp316,05 miliar dan beban penjualan sebesar Rp241,71 miliar atau turun 4,82 persen dari Rp253,97 miliar.

Sementara laba bruto turun 18,43 persen menjadi Rp50,63 miliar dari laba bruto Rp62,08 miliar tahun sebelumnya.

Beban usaha naik 14,65 persen menjadi Rp22,41 miliar dari beban usaha Rp19,55 miliar dan laba usaha turun 33,65 persen menjadi Rp28,22 miliar dari laba usaha Rp42,53 miliar tahun sebelumnya. Beban lain-lain neto meningkat 218,02 persen menjadi Rp12,88 miliar dari beban lain-lain neto Rp4,05 miliar.

Laba sebelum pajak turun 60,14 persen menjadi Rp15,34 miliar dari laba sebelum pajak Rp38,48 miliar tahun sebelumnya dengan beban pajak sebesar Rp4,10 miliar turun 60,65persen dari Rp10,43 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba per saham dasar tergerus menjadi Rp5,08 per saham pada periode 3 bulan pertama 2020 dari Rp11,64 per saham pada periode yang sama tahun 2019.

Total aset perseroan mencapai Rp1,27 triliun hingga periode 31 Maret 2020 relatif sama dengan total aset yang tercatat Rp1,26 triliun hingga periode 31 Desember 2019.

Kas dan setara kas yang dimili oleh BOLT per 31 Maret 2020 sebesar Rp13,29 miliar turun 20,97 persen dari Rp16,82 miliar pada 31 Maret 2019. (emi)


Continue Reading

ENERGI

Samindo Resources (MYOH) Bagi Dividen USD0,0068 Per Saham

Avatar

Published

on

PT PT Samindo Resources Bagikan dividen tunai USD0,0068 per saham. (Foto : dunia-energi.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – PT PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) Bagikan dividen tunai USD0,0068 per saham pada 16 Juli 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam situsnya Rabu (17/6) mengumumkan, Setiap 1 (Satu) saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar USD0,0068 per saham.

Pembagian Dividen Tunai akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Recording Date 24 Juni 2020

Adapun jadwal pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

– Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 22 Juni 2020
– Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi 23 Juni 2020
– Cum Dividen di Pasar Tunai 24 Juni 2020
– Ex Dividen di Pasar Tunai 25 Juni 2020
– Pencatatan (Recording Date) 24 Juni 2020
– Pembayaran Dividen Tunai 16 Juli 2020
– Penyerahan bukti rekam SKD/DGT 29 Juli 2020. (emi)


Continue Reading

Trending