Connect with us

Uncategorized

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) Right Issue untuk Raih Dana Rp 351,86 M

Avatar

Published

on

Mediaemiten.com, Jakarta – PT Buana Lintas Lautan Tbk (kode saham BULL) melakukan aksi korporasi Rights Issue sebanyak 2,51 milyar saham baru, untuk mendapatkan dana segar sebesar Rp. 351,86 Milyar.

Langkah right issue ini akan dijadikan modal untuk menjawab permintaan kapal yang terus meningkat, dimana harga kapal secondhand masih sangat murah, sedangkan permintaan pengangkutan terus meningkat.

“Permintaan ruang kapal tanker minyak diprediksi akan naik 4% di tahun 2018 oleh Clarksons Research, sedangkan perkembangan armada hanya 1%. Berarti permintaan akan tumbuh 4x lipat lebih tinggi daripada persediaan yang akan mendorong penyewa berebut untuk mendapatkan kapal yang berujung pada kenaikan signifikan tarif sewa,” kata Direktur Utama BULL, Kevin Wong di Gedung Bursa Efek, Kamis (21/6/2018).

Pada tahun 2015 saja tarif sewa naik dari USD15.000/hari ke USD30.000/hari dalam waktu 1 tahun dengan hanya gap 1% dimana permintaan lebih tinggi daripada persediaan. Dengan gap 3% tahun ini atau 3x lipat lebih baik daripada 2015, tarif sewa berpeluang meningkat jauh lebih signifikan.

Dampak peningkatan tarif sewa kapal sangat besar pengaruhnya terhadap laba bersih BULL, karena setiap peningkatan tarif charter USD1.000/hari di setiap kapal BULL akan meningkatkan laba bersih per tahun per kapal sebanyak USD365,000. Armada BULL saat ini 17 kapal dan akan terus berkembang.

“Dengan dukungan keuangan dan pendanaan yang handal, dapat diyakinkan bahwa BULL akan mencapai kinerja yang jauh lebih baik lagi daripada tahun 2017,” kata Kevin.

Rencana Ekspansi ke Bisnis Batubara

Selain dari segmen minyak dan gas, pertumbuhan industri transportasi angkutan laut juga akan tumbuh sangat signifikan sejak Presiden Jokowi memberikan penguatan Asas Cabotage menjadi Beyond Cabotage.

“Perseroan juga mendapatkan permintaan untuk kapal pengangkutan batubara, dimana sesuai dengan peraturan Beyond Cabotage, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017, pada Mei 2020, ekspor batubara dan CPO harus diangkut oleh kapal perusahaan pelayaran Indonesia. BULL juga ingin merambah ke bisnis batubara dan ikut ambil bagian mendukung Peraturan tersebut dan rencananya tidak lama lagi akan ada realisasinya,” lanjut Kevin Wong.

Ini tentunya prospek yang sangat besar karena Indonesia adalah negara pengekspor batubara terbesar dengan ekspor lebih daripada 300 juta ton per tahun ditambah dengan permintaan dalam negeri yang sekitar 100 juta ton per tahun.

Perkembangan Nilai BULL

Dana dari rights issue akan mempercepat pertumbuhan nilai perusahaan yang berimplikasi peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Secara historis, BULL menggunakan dana dari pasar modal dengan produktif.

Pada tahun 2017, dengan tambahan dana Rp240 milyar BULL meningkatkan kapasitas armadanya dari dibawah 600,000 DWT menjadi 850,000 DWT atau lebih dari 40%. Hal ini mendorong harga saham naik dari sekitar Rp. 100,- sebelum rights issue di tahun 2017 sampai titik tertinggi diatas Rp. 250.

Didukung dengan rights issue sekarang yang lebih besar dan juga aksi korporasi lainnya yang direncanakan, ke depan BULL berpotensi besar mendapatkan laba bersih yang meningkat secara berkesinambungan dan signifikan.

“Didukung prospek dalam negeri yang sangat cemerlang dengan komitment pemerintah dalam hal maritim dan juga penguatan pasar luar negeri yang sangat menjanjikan, kami yakin BULL akan mencapai nilai pasar yang jauh lebih baik daripada sekarang,” kata Kevin. (bud)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Uncategorized

Muncul Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Begini Respon DPR

Avatar

Published

on

Anggota KomisI II DPR RI, Guspardi Gaus. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru virus Covid-19 di Indonesia. Dikatakannya, tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah final.

Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan, jadwal (pelaksanaan) Pilkada semula disepakati tanggal 23 September 2020, namun telah diundur hingga akhir tahun. Dikatakannya, penetapan jadwal Pilkada 2020 telah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait dan telah diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Regulasi itu telah disahkan pada 17 Juli 2020 menjadi Undang-undang.

“Perppu tersebut dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang semula direncanakan 23 September menjadi 9 Desember 2020. Hal itu disebabkan adanya ancaman bencana non alam pandemi Covid-19,” ucap Guspardi melalui keterangan persnya, Selasa (4/8/2020).

Awalnya, Komisi II DPR RI mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021, tambah Guspardi. Tetapi setelah dilakukan pembicaraan secara intensif serta berdasarkan analisa dan kajian- kajian antara pemerintah dan DPR, maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Guspardi mengemukakan, perubahan jadwal hanya dimungkinkan bila terjadi kondisi yang luar biasa. “Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” ujar politisi dapil Sumatera Barat II itu.

Ia menyatakan, jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan pilkada diundur, maka tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Guspardi juga menyebutkan, pertimbangan lain terkait penetapan tanggal Pilkada serentak 2020 itu adalah tidak ada yang bisa menjamin kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Mendagri mengatakan bahwa ada 49 negara yang menjadwalkan pemilu di berbagai negara lain dan tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia merupakan negara yang terakhir melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Terkait anggaran pilkada yang saat ini telah dialihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19, Guspardi berujar, publik tak perlu risau. Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian sudah membuat surat edaran melarang seluruh kepala daerah mengalihkan anggaran pilkada sebagai dana penanganan wabah. “Malah Komisi II telah menyetujui usulan tambahan pelaksanaan anggaran Pilkada Serentak yang bersumber dari APBN,” katanya.

Guspardi meminta KPU agar berkomitmen memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan hingga puncak Pilkada. “Salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Positif Gunakan Sabu, Ini Hasil Tes Rambut Catherine Wilson

Avatar

Published

on

Artis Cantherine Wilson. (Foto : Instagram @cathrinewilson)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hasil tes rambut tersangka penyalah gunaan narkotika artis Catherine Wilson terbukti positif mengkonsumsi sabu.Kepastian itu telah didapatkan Polda Metro Jaya setelah dilakukan asesmen kepada tersangka.

“Dari hasil tes rambut sudah keluar ya, memang yang bersangkutan (Catherine) positif menggunakan metamfetamin atau sabu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2020).

Baca : Polda Metro Jaya Asesmen Narkoba Terhadap Artis Catherine Wilson

Kombes Yusri juga mengatakan, dari hasil tes rambut Catherine Wilson, diketahui tersangka menggunakan sabu dalam kurun waktu 2-3 bulan.

“Yang bersangkutan memakai barang tersebut 2-3 bulan yang lalu, mungkin lebih dari 2 kali pemakaian. Tapi memang dia ini positif menggunakan sabu,” ungkap Yusri.

Baca juga :Cerita dan Fakta Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Selebriti

Catherine Wilson atau yang akrab disapa Keket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada Jumat (17/7/2020) kemarin di kediamannya di kawasan Cinere, Depok. Dari tangannya polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 1,09 gram. (pol)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Menurut Menteri Sri, Kinerja Sektor Perekonomian Mulai Bergerak Positif

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Triwulan II diperkirakan memasuki zona negatif dibanding triwulan sebelumnya, karena Triwulan II diduga merupakan puncak pandemi.

Namun, realisasi pada Juni 2020 membawa angin segar yang telah menunjukkan peningkatan akibat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna menyongsong tatanan kehidupan normal baru (new normal) dan membaiknya perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan.

Selain itu, implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah menjadi driver pertumbuhan yang mendorong konsumsi masyarakat mulai rebound dan produksi mulai tumbuh, yang mana menunjukkan bahwa sektor riil mulai membaik dan degup ekonomi mulai naik.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2020 secara teleconference pada Senin (20/7/2020).

Menkeu menambahkan, kenaikan konsumsi listrik di seluruh sektor pada Juni 2020 menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring penerapan new normal di beberapa daerah. Hal ini juga tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2020 mengindikasikan optimisme konsumen membaik.

Sementara itu, dari sisi moneter dan keuangan, arus modal asing mulai masuk kembali ke tanah air.

Pendapatan Negara Membaik di Juli 2020

Menkeu memaparkan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Semester I atau hingga Juni 2020 masih mengalami tekanan yaitu mencapai Rp811,18 triliun atau 47,72 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,83 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun, sementara realisasi dari Hibah mencapai Rp1,74 triliun.

“Mayoritas komponen penerimaan pajak mengalami tekanan pertumbuhan selama periode Januari-Juni 2020 seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menkeu.

Meskipun sebagian besar sektor tertekan di periode Januari – Juni 2020, kinerja penerimaan pajak dan sektoral seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan real estat, serta jasa keuangan dan asuransi pada Juni 2020 ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan positif.

Lebih lanjut, komponen penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai selama periode Semester I 2020 mencapai 45,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, atau tumbuh 8,84 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan cukai terutama Cukai Hasil Tebakau (CHT) yang tumbuh 14,2 persen (yoy).

Sementara itu, Penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) masih tertekan masing-masing sebesar negatif 4,62 persen dan negatif 18,19 persen, terdampak oleh pelemahan perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi nasional.

“Sejalan dengan kinerja penerimaan pajak, kinerja penerimaan BM dan BK seluruh sektor pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Menkeu.

Ditambahkannya, penerimaan BM dan BK tumbuh masing-masing 15,92 persen dan 105,3 persen (yoy), salah satunya didukung peningkatan aktivititas ekspor dan impor.

Laporan BPS periode Januari-Juni 2020 juga mengonfirmasi tanda-tanda perbaikan yakni ekspor Indonesia di bulan Juni mencapai USD12,03 miliar atau tumbuh positif 15,09 persen (mom) dan 2,28 persen (yoy), dan nilai impor Indonesia sebesar USD10,76 miliar, naik 27,56 persen (mom) namun turun 6,36 persen (yoy).

Kemudian di sisi PNBP, realisasinya sampai dengan Semester I 2020 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam APBN-Perpres 72/2020, turun 11,8 persen (yoy). Sementara itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di periode yang sama mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,9 persen dan 43,8 persen (yoy).

Penguatan Belanja Negara untuk penanganan Covid-19

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, di mana tumbuh positif 3,3 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp668,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp400,42 triliun.

“Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19,” jelas Menkeu.

Menurutnya, program bantuan sosial ini menjadi program Pemerintah yang memegang peran penting dalam menahan laju peningkatan penduduk miskin, di mana sesuai rilis BPS angka kemiskinan di bulan Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen, dibandingkan di bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Selain itu, belanja modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar Rp37,7 triliun atau 8,7 persen (yoy) didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dan pelaksanaan program padat karya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya realisasi TKDD sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp400,42 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360,21 triliun (52,00 persen) dan Dana Desa Rp40,20 triliun (56,47 persen).

Realisasi penyaluran belanja TKDD Semester I 2020 tumbuh negatif 0,9 persen (yoy), namun realisasi penyalurannya di bulan Juni tumbuh positif 43,72 persen dipengaruhi kebijakan penanganan dampak Covid-19 di daerah.

Hingga akhir Juni 2020, realisasi Dana Transfer Khusus tumbuh positif 15,5 persen (yoy) ditopang realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, terutama penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) yang lebih cepat dari 2019. Selain itu penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena adanya relaksasi syarat penyaluran DAK Fisik untuk penanganan Covid-19 dan perbaikan penyelesaian kontrak.

Sementara itu, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY hingga akhir Juni 2020 juga tumbuh positif jauh lebih baik dibandingkan 2019. Hal ini sejalan juga dengan realisasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, karena perubahan mekanisme penyaluran menjadi langsung ke Rekening Desa.

Progres Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di bidang perlindungan sosial, kata Menkeu, Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp72,5 triliun atau 35,6 persen terhadap pagunya hingga akhir Juni 2020. Realisasi ini antara lain untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp24,1 triliun, kartu sembako sebesar Rp20,5 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp15,6 triliun.

Untuk mengakselerasi upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan mekanisme burden sharing, melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kedua (SKB II).

“Dengan adanya SKB II ini, terdapat adanya kepastian dalam hal sumber pembiayaan untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut dengan beban yang lebih efisien, namun tetap menjaga integritas pasar keuangan,” pungkas Menkeu. (pub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending